Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Strategies for regional development in various aspects in Bali"

"Pembangunan industri pulp dan rayon memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi nasional, dan untuk mewujudkan pembangunannya harus diproses sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. industri pulp dan rayon dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungannya. Industri ini menggunakan bahan baku kayu dari hutan sekitarnya dan untuk memprosesnya memerlukan banyak air yang diambil dari sungai Asahan dan mempunyai limbah cair yang setelah melalui proses mekanis dibuang ke sungai Asahan kembali, sehingga kemungkinan pencemaran lingkungan hidup bisa setiap saat terjadi jika tidak dikelola dengan benar. Investor yang membangun pabrik pulp dan rayon adalah PT. Inti Indorayon Utama (PT. IIU). Bahwa PT. IIU wajib membuat Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang mencakup PP No. 29 Tahun 1986 tentang AMDAL. Dalam pembuatan suatu rencana kegiatan dan/atau usaha, peran serta masyarakat harus dilibatkan sesuai dengan Pasal 31 ayat (3) PP No. 29 Tahun 1986, dalam hal ini PT. IIU belum menyusun AMDAL, tetapi izin-izin yang terkait dengan rencana kegiatan, tetap diberikan pemerintah. Padahal dalam Pasal 5 PP No. 29 Tahun 1986 menyatakan bahwa keputusan tentang pemberian izin terhadap rencana kegiatan oleh instansi yang berwenang dapat diberikan setelah adanya keputusan persetujuan RKL dan RPL (AMDAL). Disinilah inkonsistensinya pemerintah, dimana persetujuan AMDAL belum ada tetapi pemerintah memberikan izin kepada PT, IIU. Pendirian pabrik dilakukan tanpa AMDAL, herarti tanpa peran serta masyarakat penduduk setempat yang akan terkena dampak, sehingga dalam kegiatan operasional pabrik kemudian temyata terjadi pencemaran lingkungan yang menimbulkan protes dan perlawanan dari masyarakat. Untuk penanganan permasalahan PT. IIU tersebut lagi-iagi pemerintah inkonsisten terhadap putusan-putusan yang dibuat, sehingga timbal kebijakan yang mendua. Akhirnya penanganan permasalahan dilakukan pemerintah dengan mengakomodir aspirasi dari masyarakat yang pro dan yang kontra, sehingga pemerintah memutuskan menutup pabrik rayon dan pabrik pulp dapat dibuka, dilanjutkan dengan melibatkan peran serta masyarakat didalam proses kegiatannya."

"This paper looks at the pattern of inequality and convergence of Indonesia's regional income since the 1970s. Although economic growth frameworks have mostly been applied to analyse cross-country growth and convergence, some regional country studies have been done. However, the impact of the macroeconomic conditions at the national level on regional inequality and the convergence process need to be incorporated.Indonesia is an interesting case study, since the economy has been through much turbulence in the lasat few decades from external shocks as well as some major national policy changes. The different record in sub national development has made regional inequality and growth a crucial topic."

"Artikel ini bertujuan untuk meneliti hubungan antara infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, artikel ini menggunakan analisis data panel untuk 33 provinsi di Indonesia selama periode sebelas tahun dari tahun 2007 hingga 2017. Variabel yang digunakan untuk menggambarkan infrastruktur telekomunikasi adalah persentase jumlah pelanggan telepon tetap, pelanggan telepon seluler, dan pelanggan internet. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif dan signifikan antara infrastruktur telekomunikasi dan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi di Indonesia, kecuali telepon tetap yang menunjukkan hasil negatif.

---

This paper aims to examine the association between telecommunications infrastructure (TI) and economic growth in Indonesia. In order to reach the objective, this paper use panel data analysis for 33 provinces in Indonesia for eleven-year period from 2007 to 2017. The variables for TI are fixed telephone subscriber, cellular telephone subscriber, and internet subscriber. The results provide positive and strong association between TI and economic growth in provincial level in Indonesia. The results except for the fixed telephone are positive and significant association which imply that TI give strong and positive impact toward economic growth in Indonesia."

"Penelitian ini menguji hubungan antara pertumbuhan ekonomi (PDRB per kapita) dan biodiversity loss di Indonesia. Hipotesis Kurva Kuznets Biodiversitas diinvestigasi dan diuji dengan data tahunan indeks kekayaan spesies dan PDRB per kapita dari tahun 2005 sampai dengan 2012 untuk 33 provinsi di Indonesia. Penelitian ini menghasilkan bahwa hubungan antara biodiversity loss dan pendapatan mengikuti kurva Kuznets atau membentuk kurva U terbalik. Hal ini berarti bahwa seiring dengan peningkatan pendapatan, biodiversity loss akan mengalami tren pennurunan dan kemudian meningkat kembali. Atau dengan kata lain, kekayaan spesies meningkat pertama, mencapai titik belok, dan kemudia menurun. Titik belok untuk penelitian ini berada pada tingkat Rp9,747,369.00 dari PDRB per kapita.

---

This research examines the relationship between economic growth (GRDP per capita) and biodiversity loss in Indonesia. The Biodiversity Kuznets Curve hypothesis is investigated and tested with the annual data of species richness index and GRDP per capita from 2005 - 2012 for 33 provinces in Indonesia. The research reveals that the relationship between biodiversity loss and income follows Kuznets curve or inverted U-shaped. It means that with increase in income, biodiversity loss first experiences a declining trend and then starts rising again. Or in other words, the species richness increases first, reaches a turning point, and then starts declining. A turning point for this research is at level Rp9,747,369.00 of GRDP per capita."

"Isu ketimpangan saat ini merupakan isu penting yang harus segera ditanggulangi di Indonesia karena ketimpangan memiliki dampak yang besar baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Penelitian ini mempelajari hubungan antara kriminalitas dengan ketimpangan dengan menggunakan data panel propinsi di Indonesia periode 2009-2013. Dengan mengontrol berbagai variabel seperti PDRB per kapita penyelesaian kasus yang ditangani kepolisian kemiskinan dan pengangguran hasil estimasi ekonometrika dengan fixed effect menunjukkan ketimpangan indek gini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kriminalitas di Indonesia. Penyelesaian kasus di kepolisian kinerja kepolisian memiliki dampak negatif terhadap kriminalitas di Indonesia. Selain itu dampak kemiskinan dan pengangguran terhadap kriminalitas lebih kecil dibandingkan dengan dampak ketimpangan terhadap kriminalitas.

---

Inequality today is a challenging issue that must be addressed in Indonesia because inequality has socio economic consequence. This research then aim at studying the relationship between inequality and crime using a panel data of provincial level in Indonesia during 2009-2013. By controlling with some variables such as GDP per capita crime clearance ratio reported crimes and processed crimes handled by police poverty and unemployment the econometric estimation with fixed effect found that inequality Gini Index has a positive and significant impact on crime. Crime clearance as an indicator of police performance had a negative impact on crime. In addition the impact of poverty and unemployment on crime is smaller than the impact of inequality on crime."

"Dua fenomena perilaku intoleransi dan ketimpangan ekonomi yang muncul belakangan ini di Indonesia dapat mengancam persatuan Indonesia. Wahid Foundation pada 2017 mencatat bahwa insiden pelanggaran kebebasan beragama telah meningkat secara signifikan dan meluas di 27 provinsi di Indonesia. Pada saat yang sama, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak inklusif karena ketimpangan yang tumbuh cepat. Koefisien Gini telah meningkat dari sekitar 0,33 pada tahun 1996 menjadi 0,41 pada tahun 2015. Meningkatnya ketimpangan ekonomi dapat menjadi katalisator untuk perilaku kolektif seperti perluasan protes sosial yang telah terlihat akhir-akhir ini di Indonesia. Apakah kedua fenomena ini berkorelasi kuat? Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara ketimpangan dan perilaku intoleransi di Indonesia menggunakan Indonesia Family Life Survey (IFLS). Kami mengukur perilaku intoleran menggunakan persepsi individu yang terkait dengan persetujuan untuk hidup dengan agama lain di rumah kos, tetangga dan desa. Estimasi ekonometrika kami menggunakan model order logit menemukan bahwa individu yang memiliki pendapatan serta pencapaian pendidikan di bawah rata-rata masyarakat memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk tidak toleran. Ketimpangan dalam pendapatan dan pendidikan dapat menyebabkan kecemburuan sosial yang pada gilirannya mendorong perilaku intoleransi terhadap orang lain. Temuan ini menyerukan keprihatinan serius dari para pemangku kepentingan untuk mempertahankan masyarakat yang damai dari beragam masyarakat di Indonesia.

---

Two phenomena of intolerance behavior and inequality that have emerged lately in Indonesia can threaten Indonesias unity. The Wahid Foundation in 2017 recorded that incidents of violations of religious freedom have increased significantly and widely in 27 provinces in Indonesia. At the same time, the economic growth in Indonesia has not always been inclusive due to fast-growing inequality. The Gini coefficient has increased from roughly 0.33 in 1996 to 0.41 in 2015. Rising inequalities can be a catalyst for collective behavior such as the expansion in social protests that have been seen lately in Indonesia. Are these two phenomena strongly correlated? This study aims at exploring the relationship between inequality and intolerance behavior in Indonesia using the Indonesia Family Life Survey (IFLS). We measured intolerant behavior using the perceptions of individuals related to consent to live with other religions in boarding houses, neighbors and village. Our econometric estimations using the ordered logit model found that individuals owning income as well as educational attainment below the average of the community have a higher tendency of being intolerance. Inequality in income and education might induce social jealousy which in turn encourages intolerance behavior towards others. These findings call for serious concerns from stakeholders to maintain a peaceful society of diverse society in Indonesia."