Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 1998 :Perusahaan Perseroan, untuk selanjutnya disebut PERSERO, adalah Badan Usaha Milik Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 yang seluruh atau paling sedikit 51% saham yang dikeluarkannya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan modal secara langsung. Adanya perseroan ini juga tidak terlepas dari semangat menjalankan Pasal 33 UUD 1945. Kewenangan Menteri Keuangan juga telah dialihkann kepada menteri negara pendayagunaan BUMN oleh Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 1998. Sehinga permasalah yang akan dibahas adalah bagaimana asas-asas hukum yang melekat pada pemegang saham dan RUPS perusahaan persero, serta apakah kedudukan negara selaku pemegang saham tunggal atau pemegang saham mayoritas yang diwakili menteri negara pendayagunaan badan usaha milik negara menempatkannya pada kedudukannya yang "absolut", mengingat adanya prinsip cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. sifat penelitian untuk penulisan tesis ini adalah penelitian deskriptif dan mengunakan data-data sekunder. Kesimpulannya adalah, Perusahaan Perseroan (PERSERO) indentik dengan perseroan terbatas. Pemegang saham perusahaan perseroan hanya mempunyai hak dan kewajiban sebagai mana tertuang dalam UUPT dan bukan merupakan perangkat yang dapat menentukan kebijakan perseroan."

"Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) memegang peranan tertinggi yang tidak diberikan kepada organ Perseroan yang lain, yaitu Direksi dan Komisaris, namun demikian RUPS tidak dapat diselenggarakan tanpa adanya keharmonisan di antara pemegang saham dan pengurus, karena untuk dapat diselenggarakannya RUPS diperlukan persyaratan korum kehadiran dan keputusan tertentu sesuai yang disyaratkan oleh undang-undang, hal ini untuk menghindari diambilnya keputusan yang merugikan pemegang saham minoritas maupun Perseroan. Perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas merupakan masalah yang menarik, karena dalam RUPS Perseroan, sering terjadi perselisihan yang berkepanjangan di antara para pemegang saham, pengurus Perseroan dan ketua RUPS, untuk mengatasi hal tersebut diperlukan solusi serta penanganan yang efektif dengan mengaturnya secara jelas dalam suatu pembaharuan UUPT agar pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang punya posisi dominan dan tidak beritikad baik dalam Perseroan tidak menyalahgunakan kekuasaanya dengar menindas pemegang saham minoritas. Perbuatan melanggar hukum yang merugikan pemegang saham minoritas dapat terjadi melalui pemanfaatan karakter Perseroan yang telah menjadi badan hukum, karena orangperorang yang ada, dianggap lepas eksistensinya dari Perseroan (persona standi in judicio). Pemegang saham minoritas menderita kerugian, karena disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: UUPT yang walaupun telah mengaturnya, tetapi dalam praktik tidak efektif; kondisi pemegang saham minoritas yang umumnya lemah, baik secara financial, informasi dan pengendalian; dan moral hazard dari para pemegang saham mayoritas, direksi dan komisaris yang mengurus Perseroan serta tidak beritikad baik."

"Perseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan peijanjian. Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatu Perseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakan pasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Saham dalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturan kedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yakni memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokok permasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknya perjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, dan oleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabila mereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda, berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untuk mendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketiga sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhan hukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar pada komparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

A Limited Liability Company is established by two or more persons based on an agreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied with the requirements for the validity of an agreement which have been stipulated by the Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence of Shareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of a Limited Liability Company in the case the Shareholders in the Company are husband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation of capacities of husband and wife in the Articles of Association of a Limited Liability Company. This research is carried out based on explanatory library research, which is, providing complete and clear illustration regarding the subject matters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existence or non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement with separation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two different subject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Company without having to involve a third party as the other Shareholder, on the other hand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement with separation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, in order to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party as another founder of the Limited Liability Company. The role of Notary in providing legal counseling regarding the capacities of such husband and wife is very required, in order that in the description of the capacities of the appearers in the Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied in accordance with the prevailing statutory regulations."

"ABSTRAKPerseroan Terbatas didirikan oleh dua orang atau lebih berdasarkan perjanjian.Perjanjian dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah memenuhi syarat-syaratsahnya suatu perjanjian yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam suatuPerseroan Terbatas dimungkinkan adanya Pemegang Saham yang merupakanpasangan suami istri. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah kedudukansuami istri sebagai Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas, peran Notarisdalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas dalam hal Pemegang Sahamdalam Perseroan merupakan suami istri, dan penerapan ketentuan pengaturankedudukan suami istri di dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Penelitian inidilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat eksplanatoris, yaknimemberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai pokok-pokokpermasalahan, sehingga dengan data yang diperoleh melalui bahan hukum primer,sekunder, dan tersier, dapat disimpulkan bahwa kedudukan suami istri sebagaiPemegang Saham dalam Perseroan Terbatas dapat ditinjau dari ada atau tidaknyaperjanjian kawin, apabila terdapat perjanjian kawin diluar persekutuan hartabenda maka suami istri tersebut merupakan dua subjek hukum yang berbeda, danoleh karena itu mereka dapat mendirikan Perseroan Terbatas tanpa harusmengikutsertakan pihak ketiga sebagai Pemegang saham, sebaliknya apabilamereka menikah tanpa adanya perjanjian kawin diluar persekutuan harta benda,berarti mereka merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka untukmendirikan Perseroan Terbatas mereka harus mengikutsertakan pihak ketigasebagai pendiri Perseroan Terbatas. Peran Notaris dalam memberikan penyuluhanhukum mengenai kedudukan suami istri tersebut sangat diperlukan, agar padakomparisi kedudukan para penghadap di dalam Anggaran Dasar PerseroanTerbatas dapat diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

---

ABSTRACTA Limited Liability Company is established by two or more persons based on anagreement. The agreement can be entered into by anyone who has complied withthe requirements for the validity of an agreement which have been stipulated bythe Law. In a Limited Liability Company it is permissible the presence ofShareholders who are husband and wife. The subject matter in this research is thecapacities of husband and wife as the Shareholders in a Limited LiabilityCompany, the role of Notary in the drawing up of a deed of establishment of aLimited Liability Company in the case the Shareholders in the Company arehusband and wife, and the application of provisions regarding the stipulation ofcapacities of husband and wife in the Articles of Association of a LimitedLiability Company. This research is carried out based on explanatory libraryresearch, which is, providing complete and clear illustration regarding the subjectmatters, therefore, with the data obtained from primary, secondary and tertiarylegal materials, it can be concluded that the capacities of husband and wife as theShareholders in a Limited Liability Company can be observed from the existenceor non-existence of prenuptial agreement, if there is a prenuptial agreement withseparation of assets, then, the relevant husband and wife constitutes two differentsubject of law, and therefore, they can establish a Limited Liability Companywithout having to involve a third party as the other Shareholder, on the otherhand, if they got married without the existence of any prenuptial agreement withseparation of assets, it means that they constitute one inseparable union, then, inorder to establish a Limited Liability Company, they must involve a third party asanother founder of the Limited Liability Company. The role of Notary inproviding legal counseling regarding the capacities of such husband and wife isvery required, in order that in the description of the capacities of the appearers inthe Articles of Association of a Limited Liability Company can be applied inaccordance with the prevailing statutory regulations."

"ABSTRAKNotaris sebagai Penjabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang penting harus ditingkatkan peranannya, dalam melaksanakan pembuatan akta-akta karena untuk notaris sangat berperan dalam mempersiapkan, memeriksa dari dokumen-dokumen dari suatu akta yang akan dibuatnya, guna kelancaran tugasnya harus ada suatu kerjasama dengan para pemberi jasa atau orang yang akan mempergunakan jasa notaris sebagai salah satunya dalam hal dimintakan bagi notaris untuk membuat notulen dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) suatu perseroan terbatas, yang harus diperhatikannya adalah melihat dari ketentuan-ketentuan yang berlaku khususnya yang terdapat dalam Undang-Unfang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dalam Pasal 73, Pasal 75 dan pasal 76 yang menyatakan untuk pasal 73 sangat jelas seklai untuk kuorum RUPS harus dihadiri lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, bila kuorum RUPS pertama tersebut tidak tercapai maka dapat diadakan RUPS yang kedua dan bila RUPS kedua untuk kuorum tidak tercapai maka perseroan dapat untuk meminta permohonan penetapan untuk kuorum kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat kedudukannya perseroan tersebut yang kemudian Ketua pengadilan tersebut akan menetapkan kuorum yang akan berlaku dalam RUPS tersebut sedangkan untuk kuorum keputusan RUPS adlam mengubah anggaran dasar Sebagaimana ternyata dalam pasal 75 hanya ada suatu kuorum RUPS pertama sampai dengan kuorum untuk RUPS kedua dalam hal ini akan timbul persoalan bagaimana kalau dalam RUPS kedua kuorum masih belum terpenuhi yang secara jelas harus mengadakan RUPS berulang-ulang hingga tercapai kuorumnya dan bagaimana apa harus terus menerus, yang seharusnya ada masa akhirnya sehingga tidak terdapat kekosongan hokum demikian juga akan teralami dalam kuorum RUPS dalam Penggabungan, peleburan, pengambilahlian, kepailitan dan pembubaran perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 76. dalam tulisan ini dicoba untuk membahas, meneliti permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan kuorum RUPS pada pasal 75, pasal 76 dan penyelesaiannya masalah-masalah tersebut."

"Perusahaan Perseroan yang selanjutnya disebut PT Persero adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Di Indonesia dikenal PT PPA (Persero) yang bergerak di bidang Pengelolaan Aset dan PT WK (Persero) yang usahanya dibidang konstruksi. Saham kedua PT Persero tersebut dimiliki seluruhnya oleh Negara Republik Indonesia qq Menteri BUMN. PT PPA (Persero) dan PT WK (Persero) menandatangani perjanjian terkait realisasi penyertaan modal PT PPA (Persero) di PT WK (Persero) agar struktur permodalan dan keuangan PT WK (Persero) menjadi sehat. Adanya penyertaan modal PT PPA (Persero) pada PT WK (Persero) sebesar 475 milyar rupiah mengakibatkan anggaran dasar PT WK (Persero) dirubah karena adanya perubahan susunan pemegang saham. Setelah perubahan anggaran dasar PT WK (Persero) saham yang dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia menjadi hanya 1% saja sementara 99% sisanya dimiliki Negara Republik Indonesia secara tidak langsung melalui PT PPA. Hal ini menimbulkan keraguan mengenai status Persero pada PT WK karena Undang-Undang mnsyaratkan suati PT Persero paling sedikit 51% sahamnya dimiliki secara langsung oleh Negara Republik Indonesia. Hasil penelitian menyarankan bahwa Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2009 Tentang Pedoman Restrukturisasi dan Revitalisasi Badan Usaha Milik Negara Oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT PPA seharusnya memuat ketentuan mengenai status badan hukum BUMN (baik itu Persero maupun Perum) ketika berada dalam masa restrukturisasi dan/atau revitalisasi di bawah PT PPA untuk menghindari terjadinya keraguan mengenai status badan hukum BUMN yang dimaksud. Tesis ini juga memuat prosedur dan peran notaris dalam perubahan anggaran dasar pada PT Persero.

---

Perusahaan Perseroan, hereinafter reffered to as PT Persero is a State Owned Enterprise (BUMN) in a form Limited Liability Company in which its capital is divided into shares with the main purpose to gain profits. Its shares should either be entirely or at least 51% owned diretly by the State. In Indonesia, PT PPA (Persero) operates in Asset Management and PT WK (Persero) operates in Business Construction. The shares of both companies are owned directly and entirely by the State Republic of Indonesia qq State MInister of State Enterprises. PT PPA (Persero) and PT WK (Persero) had signed an agreement related to realization of capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) in order to restructure the shares and capital structure in PT WK into a healthier form.

The capital participation of PT PPA (Persero) in PT WK (Persero) with the amount of 475 billion rupiahs caused the amendment of articles of association of PT WK (Persero) in context of changers in the structure of shareholders. After the amendment of the articles of association of PT WK (Persero), shares that are owned directly by the State Republic of Indonesia lessened to just 1% while the remaining 99% is owned by the State Republic of Indonesia indirectly through PT PPA. This issue raises doubts concerning the Persero status of PT WK, considering the applicable laws and regulations requires PT Persero to have at least 51% of its shares owned directly by the State Republic of Indonesia.

The outcome of this research advises that State Minister of State Enterprises Regulations No PER-01/MBU/2009 Regarding Guidelines of State Owned Enterprise Restructuring and Revitalization by PT PPA should include a stipulation concerning the legal entity status of a BUMN during restructuring and/or revitalization period under PT PPA to avoid doubts about the legal entity status of BUMN. This thesis also includes the procedure and the role of Notary in amendment of articles of association of PT Persero"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemegang saham publik yang tidak setuju dan abstain terhadap agenda Rapat Umum Pemegang Saham RUPS tahunan yaitu penetapan akuntan publik dan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi terhadap Price to Book Value PBV perusahaan. Penelitian ini berguna untuk melihat apakah pemegang saham publik mempertimbangkan keputusannya dalam RUPS tahunan sehubungan dengan penetapan akuntan publik dan penetapan remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dalam berinvestasi di Bursa Efek Indonesia. Hasilnya adalah walaupun pemegang saham publik tidak setuju dan abstain untuk agenda RUPS tahunan tetapi tidak mempunyai pengaruh negatif terhadap PBV. Penelitian ini menggunakan metode data panel.

---

This research aimed to examine the effect of public shareholders who disagree and abstain on the agenda of the Annual Shareholder General Meeting RUPS with regard to appointment of public accountants and approval of remunerations of Board Comissioners and Directors against Price to Book Value PBV of the company. This research is useful to see whether public shareholders consider their decisions in annual RUPS with respect to appointment of public accountant and approvals of remunerations of Board Commissioners and Directors during investing in the Indonesian Stock Market. The result is even though public shareholders disagree and abstain for annual RUPS agenda, but there is no negative effect against PBV of the company. This research used panel data."