Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKNota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan AcehMerdeka merupakan komitmen untuk penyelesaian konflik Aceh secara damai,menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua. Pada dasarnya kebijakanreintegrasi adalah sebagai suatu instrumen kebijakan sosial dalam membangunperdamaian di Aceh berdasarkan Nota Kesepahaman Helsinki. Denganpendekatan kualitatif, tesis ini menggambarkan implementasi kebijakanreintegrasi pascakonflik di Kabupaten Aceh Utara. Dalam pelaksanaanya,implementasi kebijakan reintegrasi didukung oleh beberapa faktor seperti: adanyalisensi, komunikasi, disposisi, dan sumberdaya. Namun demikian, beberapa haljuga menjadi penghambat di dalam implementasi kebijakan, yaitu: sumberdayayang tidak memadai, informasi yang tidak lengkap, serta kurangnya kompetensi.

---

ABSTRACTMemorandum of Understanding between the Government of The Republic ofIndonesia and The Free Aceh Movement is a commitment to a peaceful,comprehensive and sustainable solution to the conflict in Aceh with dignity forall. Basically, reintegration policy is an instrument of social policy for peacebuilding in Aceh based on MoU Helsinki. With qualitative approaches, this thesisexplains the implementation of reintegration policy of post conflict in North Acehregency. There are some factors supported the implementation of those policieslike license, communication, disposition, and recourses. But, in another side, thereare some barrier factors for the implementation of policy like unequal resources,incomplete of information, and lacks of competence."

"Tesis ini membahaspelaksanaan program pemberdayaan ekonomi sebagai strategi reintegrasi pasca konflik dengan mempelajari program pemberdayaan ekonomi BRA (Badan Reintegrasi Aceh) di Kab. Aceh Utara. Program tersebut dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga sekarang, dengan kelompok sasaran mantan kombatan, tahanan politik/narapidana politik, dan masyarakat korban konflik. Ditemukan bahwa program pemberdayaan ekonomi berhasil mendukung strategi reintegrasi pasca konflik dalam jangka pendek, namun tidak berhasil mengembangkan tujuan jangka panjang sebagai pemberdayaan masyarakat. Faktor pendukung yang ditemukan adalah: reintegrasi sebagai kesatuan; faktor keamanan; rasa memiliki; penetapan prioritas; dukungan internasional; dan kejujuran. Adapun faktor-faktor penghambat adalah: kurangnya kapasitas; keterbatasan waktu; keterbatasan anggaran; dan kurangnya dukungan pemerintah lokal.

---

This thesis discusses the implementation of economic empowerment program as a post-conflict reintegration strategy by studying economic empowerment program of BRA (Aceh Reintegration Agency) in North AcehRegency.The program was implemented from 2006 to present, whereas the target group are former combatants, political prisoners, and conflict-affected communities. It was found that the economic empowerment program is successful for supporting postconflict reintegration strategy in the short term, but failed to develop a long-term goal as empowerment. Supporting factors found are: reintegration as a whole concept; security; ownership, the hierarchy of priorities; international support, and accountability. The limiting factors are: capacity building; limitations of time, funding scarcity, and unresponsive local government."

"Dalam konteks konflik atau pasca konflik, perempuan mengalami kekerasan berlapis: baik sehari-hari maupun struktural. Dua pendekatan utama yang biasa digunakan dalam studi dan program dalam kedua konteks tersebut adalah perdamaian dan keadilan transisional. Keduanya memberikan fokus pada kekerasan yang dialami perempuan, namun tidak cukup memberikan analisis dan solusi atas terjadinya ketidakadilan struktural yang dialami perempuan. Tulisan ini merupakan refleksi dari perjalanan panjang keterlibatan penulis dalam kedua pendekatan tersebut. Pertanyaan utama makalah ini adalah: bagaimana perdamaian dan keadilan transisional dapat memberikan solusi untuk mentransformasi ketidakadilan struktural yang dialami perempuan di wilayah konflik dan pasca konflik? Mulai dari mana?"

"Penelitian ini menjelaskan dampak proses globalisasi dan otonomi khusus yang terjadi secara bersamaan pada pengelolaan huitan berkelanjutan di Provinsi Aceh. Dengan menggunakan pendekatan kualiitatif, tiga aspek diteliti: respons kebijakan dan institusi oleh pemerintah Aceh dan dampaknya pada keberlanjutan dua ekosistem penting, Leuser dan Ulu Masen. Teori proses kebijakan dan ekologi politik digunakan untuk menjelaskan narasi, aktor dan jaringan, serta kepentingan yang mempengaruhi pembuatan dan hasil kebijakan. Indeks Tata Kelola Hutan yang Baik dengan menggunakan teknik Multi Dimentional Scaling digunakan untuk mengukur kinerja lembaga yang mengurus konservasi yang dibentuk Pascatsunami di Aceh. Teknik yang sama digunakan untuk mengukur keberlanjutan kawasan hutan dengan melibatkan lima dimensi pengelolaan hutan di Aceh. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat narasi dengan berbagai aktor dan kepentingan terlibat dalam proses kebijakan kehutanan/konservasi di Aceh. Kebijakan dan lembaga yang dibentuk pascatsunami memiliki kinerja kurang baik dan status keberlanjutan kawasan hutan juga kurang berkelanjutan. Berdasarkan temuan ini, sebuah model kemitraan pemerintah-swata diusulkan untuk mengelola kawasan hutan Aceh secara berkelanjutan di masa mendatang.

---

This research explains the impact of parallel processes of asymmetric decentralization in the form of special autonomy and globalization through REDD+ on sustainable forest management in Aceh Province, Indonesia. Using qualitative approach, three key aspects are studied: the policy and institutional responses of the government of Aceh and the sustainability of forest management for two important ecosystems: Leuser and Ulu Masen. Political ecology and policy process theories are used to explain the narratives behind a policy, the actors involved, and the political interests influencing the policy making and outputs. Good Forest Governance index by using Multi Dimensional Scaling (MDS) technique is used to measure the performance of conservation institutions formed during the post tsunami Aceh. Similar MDS technique is used to develop sustainability index by looking at five dimensions of sustainable forest management in Aceh.

The results show that four main narratives with different actors and political interests involved in influencing forest conservation arena in Aceh. The conservation policy and institutions formed in post-tsunami Aceh have not performed well and the sustainability status for the two ecosystems studied are less sustainable. Based on these results, a model of public-private partnership is developed to manage future forest conservation in Aceh."

"Tujuan dari intervensi ini adalah untuk menurunkan prasangka remaja Aceh Singkil pasca konflik antar agama. Masalah konflik sosial merupakan isu yang masih menjadi keprihatinan nasional. Kejadian yang terjadi di Aceh Singkil menimbulkan kesan negatif dari kelompok remaja Muslim dan Non-Muslim. Intervensi dilakukan peneliti melalui program ECEP Extended Class Exchange Programme dan PRPIA Prejudice Reduction and Positive Intergroup Attitudes Promotion yang mengarahkan dan mendorong remaja untuk melakukan kontak yang positif. Partisipan dalam intervensi ini sejumlah 35 partisipan dari dua kelompok remaja muslim dan non muslim yang berdomisili di Desa Suka Makmur Aceh Singkil. Pengukuran dampak intervensi hasil pre-test dan post-test skala linkert stereotip dengan uji paired sample test terdapat perubahan penurunan prasangka t hitung = 4,797 dan tingkat Sig 2-tailed = 0,00 < 0,05 . Program intervensi ini berpengaruh positif, dengan tersusunnya rancangan kegiatan bersama atas prakarsa remaja yang melibatkan seluruh stake holder Aceh Singkil dalam rangka menjaga perdamaian, kebhinekaan, dan membangun Aceh Singkil.

---

The purpose of this intervention is to reduce the prejudice of adolescent Aceh Singkil post conflict between religions. The problem of social conflict is an issue that is still a national concern. Events that occurred in Aceh Singkil elicited a negative impression of a group of teenage Muslims and non Muslims. Interventions by researchers through the ECEP program Extended Class Exchange Program and PRPIA Prejudice Reduction and Positive Intergroup Attitudes Promotion that lead and encourage teens to make positive contact. Participants in this intervention were 35 participants from two groups of Muslim and non Muslim teenagers who resides in Suka Makmur Aceh Singkil. Measurement of the impact of the pre test intervention and post test of the stereotyped linkert scale by paired sample test, there were changes in prejudice t 4.797 and Sig 2 tailed 0.00."

"Trini Hastuti, author; Sigit Purnomo, author; Toto Cahyono, author; Sri Eka Wati, author; Christine Sigit Purnomo, translator"

"Kota Banda Aceh memiliki warga yang hidup dalam kemiskinan. Pendataan yang dilakukan pada lima kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Baiturrahman terhadap 600 kepala keluarga yang dikategorikan miskin secara acak diketahui terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan, pengeluaran, dan kepemilikan barang. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga dalam sebulan di atas Rp.600.000,- Kepemilikan barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, sudah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan mereka, HP dan sepeda motor kebanyakan dimiliki mereka. TV di atas 14 dan kulkas juga dimiliki sebagian besar responden. Listrik sebagai alat penerangan dan kemanfaatan lain dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di lima kecamatan terpilih. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat di Kota Banda Aceh. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan oleh lembaga terkait, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri pemerintah daerah, terkait khusus Kota Banda Aceh."