Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini tentang pengaruh pembebasan dan/atau pengembalian bea masuk, serta pajak dalam rangka impor tidak dipungut terhadap nilai ekspor dalam skema fasilitas KITE. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui serta menganalisa pengaruh pemberian fasilitas KITE yaitu bea masuk yang dipungut, bagi peningkatan nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada kantor wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta (Kanwil DJBC Jakarta). Selain itu, untuk mengetahui pengaruh nilai tikar riil Yen terhadap rupiah serta produk domestik bruto (Gross Domestic Product) Jepang, sebagai negara tujuan utama ekspor Indonesia, terhadap nilai ekspor yang dihasilkan perusahaan pengguna fasilitas KITE pada Kanwil DJBC Jakarta.

---

This research outlines the influence of the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax toward the export value within the KITE facility scheme. The objective of this research is to understand and to analyze the impact of awarding KITE facility which is the exemption and/or restitution of import duties and the exempted import related tax to increase of the export value."

"Penelitian ini bertujuan membahas mengenai kebijakan bea keluar atas crude palm oil (CPO) ditinjau dari fungsi reguleren. Yang merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan penjualan CPO keluar Indonesia. Pemerintah menerapkan kebijakan bea keluar ini sebenarnya sebagai instrumen perdagangan akan tetapi pendapatan yang diterima dari kegiatan ekspor CPO ini sangat membantu dalam menyeimbangkan pengeluaran dan penerimaan pada anggaran Negara. Namun pemerintah juga harus menjaga persediaan minyak sawit untuk kebutuhan dalam negeri dan untuk menjaga kestabilan harga minyak goreng dalam negeri.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan pemerintah yang menetapkan kebijakan bea keluar atas CPO ini sebagai instrumen perdagangan padahal penerimaan Negara dari hasil pengenaan bea keluar tidaklah sedikit.

---

This study discusses the export duties policy on crude palm oil (CPO) in terms of function of regulation. Which is a policy made by the government to control the export of Indonesian CPO. Government implementing the export duties policy on crude palm oil (CPO) as an instrument of trade is in fact but the income earned from the export of CPO is very helpful in balancing expenditures and revenues in the state budget. But the government should also keep supplies of palm oil for domestic needs and to maintain price of domestic cooking oil stability.

This study aims to analyze the government's consideration set export duties policy on CPO is as trading instruments while state revenue from the imposition of export duties is not little."

"Amerika Serikat dikenal sebagai negara yang paling protektif terhadap ancaman perdagangan internasional. Pada kasus ini Indonesia terkena imbas dari sifat protektif tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kesadaran Amerika Serikat dalam memproteksi industri dalam negeri mereka. Tercerminkan pada United States Tariff Act of 1930 yang dirumuskan jauh sebelum adanya organisasi perdagangan internasional dan peraturan tersebut terus di amandemen seiring dengan adanya putaran di dalam GATT. Tesis ini mencoba menganalisis penetapan bea masuk antidumping yang dikenakan kepada Indonesia pada tahun 2010 berdasarkan perbandingan antara undang-undang Amerika Serikat dengan Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs And Trade 1994 (ADA) yang merupakan perjanjian internasional yang mengatur tentang penerapan antidumping ditingkat perdagangan internasional.

---

United States is known to be the most protective country to the threat of international tread. In this particular case, Indonesia is a affected by United States protectiveness. It is due to the concern of the United States to protect its domestic industry. It is reflected in the United States Tariff Act of 1930 that was codified way before the establishment of international trade organization; and that Act was continuously amended, as the GATT rounds persist. This thesis tries to analyze the imposition of antidumping duties to Indonesia that was occurred in 2010, by comparing the United States’ Act with the Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (ADA) which is an international treaty that governs the imposition of antidumping measure in international level."

"Hak atas Kesehatan right to health merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagai hak dasar dari setiap individu dan tidak dapat dihilangkan. Setelah diamandemen, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa; “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.” Kemudian, pasal 98 Undang-Undang Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah bertanggung jawab atas sediaan farmasi dan alat kesehatan yang aman, bermanfaat, bermutu dan terjangkau. Meski begitu, hingga saat ini pemerintah masih mengenakan bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan impor, padahal 91,7 persen kebutuhan alat kesehatan dalam negeri dipasok oleh barang impor. Tentu saja, pengenaan bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut akan berimbas pada bertambahnya biaya pengadaan alat kesehatan. Penelitian ini ingin menganalisis korelasi antara pengenaan tarif bea masuk dan PDRI alat kesehatan tersebut dengan prinsip pemenuhan hak dasar kesehatan yang diamanatkan peraturan perundang–undangan, sehingga penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian dilakukan dengan batasan penggunaan data sekunder dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara. Berdasarkan studi yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengenaan bea masuk dan pajak impor terhadap alat kesehatan tidak sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh undang-undang, bahwa sediaan alat kesehatan harus bermutu dan terjangkau. Oleh karena itu, penelitian ini menyarakan agar pemerintah berkenan meninjau ulang pengaturan tarif bea masuk dan pajak dalam rangka impor (PDRI) terhadap alat kesehatan demi pemenuhan akses kesehatan untuk setiap orang.The right to health is one of the human rights listed in the Universal Declaration of Human Rights as a basic right of every individual and is non-derogable. Post-amendment, Article 34 paragraph (3) of the 1945 Constitution mandates; "The state is responsible for the provision of adequate health care facilities and public services." Additionally, article 98 of the Health Act confirms that the Government is responsible for the supply of pharmaceutical and medical devices that are safe, beneficial, qualified, and affordable. However, to this day the government still imposes import duties and taxes (PDRI) for imported medical devices, even though 91.7 percent of domestic medical device demands are supplied by imported goods. Naturally, the imposition of import duties and PDRI for medical devices will impact in increasing the costs of procurement of medical devices. This study aims to analyze the correlation between the imposition of import duty tariffs as well as the PDRI of medical devices and the principle of fulfilling the basic health rights mandated by laws and regulations. Therefore, this research was conducted in a juridical-normative approach. This study was conducted within the limitation of secondary data. Tools of data collection were in the form of document studies and interviews. Based on the conducted study, the researcher concluded that the imposition of import duties and taxes on medical devices is not in line with the principles mandated by law, specifically in the aspect of qualified and affordable medical device supply. Therefore, this study suggests that the government should consider reassessing the regulation of import duty and tax rates of imports (PDRI) for medical devices in order to fulfill access to health for everyone."

"Industry baja merupakan sektor strategis dalam perekonomian suatu negara. Industri logam di Indonesia saat ini belum mampu memenuhi kebutuhan domestik akan produk baja, sehingga masih diperlukan impor produk tersebut. Namun, banyak dari produk impor tersebut dijual dengan harga dumping terutama yang berasal dari China sehingga menimbulkan unfair trade. Salah satu tindakan trade remedies akibat adanya unfair trade dapat dilakukan melalui pengenaan anti dumping duty/bea masuk anti dumping. Pengenaan Bea Masuk Antidumping yang baru saja ditetapkan oleh Indonesia di tahun 2013 ialah terhadap produk Baja Lembaran Canai Dingin (Cold Rolled Coil/ Sheet (CRC/S)) dari China dan beberapa negara lainnya. Pengenaan bea masuk antidumping tersebut akan dianalisis secara deskriptif dengan melihat kesesuaiannya dengan Antidumping Agreement. Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa faktor politis juga menentukan pengenaan bea masuk anti dumping. Sehingga perlu dilakukan analisis menggunakan "Theory of justice" dalam rangka menciptakan perdagangan yang adil.

---

Steel industry is a strategic sector in the economy of a country. Steel industry in Indonesia has not been able to fulfill their domestic demand that is still necessary to import steel product. However, many of these imported products are sold at dumping prices, especially those from china giving rise to unfair trade. One of trade remedy measures as a result of unfair trade remedies can recover trough the imposition of antidumping duty. In 2013, Indonesia imposes antidumping duty for Cold Rolled Coil/ Sheet (CRC/S) from China and other countries. Imposition of antidumping duty will be analyzed descriptively with the antidumping agreement conformity. While, it cannot be denied that political factors also determine imposition of antidumping duty. It is need to use analytical theory of justice in order to enforce fair-trade."

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti mengenai efektivitas dari implementasi kebijakan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan sementara sebagai instrumen tindakan pengamanan sementara atas produk kain dalam negeri. Kebijakan ini diatur melalui aturan PMK No. 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara Terhadap Impor Produk Kain. Penetapan kebijakan ini dilatar belakangi oleh permohonan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) atas dasar bukti adanya lonjakan impor kain yang mengakibatkan injury terhadap industri kain dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data , yaitu studi lapangan melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan BMTPS yang diatur dalam PMK No. 162 tahun 2019 belum mencakup keseluruhan pos tarif produk kain yang menderita injury akibat lonjakan impor. Namun, implementasi kebijakan BMTPS ini cukup efektif dalam menekan lonjakan impor produk kain. Dalam kata lain kebijakan ini merupakan kebijakan yang tepat untuk menekan lonjkan impor kain. Namun, tindakan safeguard ini belum dapat dikatakan efektif dalam memulihkan kerugian serius yang diderita industri dalam negeri, karena hanya berlaku selama 200 hari. Untuk dapat melihat apakah tindakan safeguard ini telah efektif dalam memulihan kerugian serius yang di derita industri dalam negeri, maka perlu diterapkan secara definitif selama tiga tahun.

---

ABSTRACT

This thesis analyzes the effectiveness of the implementation of import duties provisional safeguard measures on fabric products. The policy set through the Minister of Finance Regulation that is PMK No. 162 / PMK.010 / 2019 regarding The Imposition of The Implementation of Imports of Duties Provisional Safeguard Measures Againts Fabric Import Products. The determination of the policy is motivated by the application of the Indonesian Textile Association on the basis of evidence showing a surge in imports which resulted in serious injury to the domestic industry. This thesis uses a post-positive approach with data collection techniques is field reserch through in-dept interview and literature study. The result shows that the tarrif posts are specified in the PMK No. 162/2019 do not cover all fabric products that have suffered serious injuries due to the surge in imports, which makes some fabric entrepreneurs feel disappointed. Even though, the implementation of provisional safeguard measures duties on fabric product import duties are quite effective in suppressing the surge in fabric imports. In other words this policy is the right policy to overcome the surge in fabric imports which is detrimental to the domestic industry. However, the safeguard measures cannot yet be said to be effective in recovering the serious injury suffered by the domestic industry, because it is only for 200 days. To be able to see whether this safeguard measure has been effective in recovering serious injuries to the domestic industry, it must be applied definitively for three years.

"