Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Idealnya, semua hotel di Indonesia telah disertifikasi sesuai standar hotel yang diberlakukan pemerintah sesuai amanah UU. Nyatanya 74,04% hotel belum tersertifikasi. Kondisi tersebut dapat merugikan konsumen/wisatawan karena tidak ada jaminan produk yang ditawarkan hotel berkualitas sesuai standar. Merancang peta jalan bagi para pemangku kepentingan (regulator, pemerintah daerah, lembaga penilaian kesesuaian, asosiasi) merupakan tujuan penelitian ini sebagai upaya mendorong pertumbuhan sertifikasi hotel di Indonesia. Penggunaan pertanyaan terbuka sebagai dasar wawancara dengan para pakar di dalam metode fenomenografi berhasil menetapkan 32 isu. Berdasarkan perhitungan geomean, 23 dari 32 isu tersebut dianggap mempengaruhi pertumbuhan sertifikasi hotel. Lalu, isu tersebut digunakan untuk merancang peta jalan. Selanjutnya, peta jalan prioritas ditentukan menggunakan metode perbandingan berpasangan. Studi ini menetapkan 6 dari 24 rancangan, yakni kaji ulang regulasi, evaluasi penerapan oleh Pemerintah Pusat, pembinaan bagi para pelaku usaha hotel oleh Pemerintah Daerah, pengembangan standar baru, sosialisasi dan pelatihan bagi LSUP, dan pemberian insentif fasilitas bimbingan teknis penerapan standar bagi pelaku usaha hotel yang komitmen. Meski demikian peta jalan lainnya tetap dijalankan secara simultan.

---

Ideally, all hotels in Indonesia have been certified according to hotel standards imposed by the government by the law's mandate. In fact, 74.04% of hotels have not been certified. This condition can be detrimental to consumers/tourists because there is no guarantee that the products offered by the hotel are of quality according to standards. Designing a roadmap for stakeholders (regulators, local governments, conformity assessment bodies, associations) is the aim of this research to encourage the growth of hotel certification in Indonesia. Using open-ended questions as the basis for interviews with experts in the phenomenography method succeeded in establishing 32 issues. Based on geomean calculations, 23 of the 32 issues are considered to affect the growth of hotel certification. Then these issues are used to design a roadmap. Furthermore, priority roadmaps were determined using the pairwise comparison method. They defined 6 of the 24 designs, namely regulatory review, implementation evaluation by the Central Government, guidance for hotel business actors by local governments, development of new standards, socialization and training for LSUPs, and providing incentives such as technical guidance facilities for the application of standards for committed hotel business actors. However, other roadmaps are still being conducted simultaneously."

"Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan upaya pemerintah untuk memperbaiki sistem perizinan di Indonesia dan memangkas birokrasi sehingga dapat meningkatkan investasi. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah suatu konsep perizinan dimana analisis risiko dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha dan intensitas pengawasan suatu kegiatan usaha. Prinsipnya adalah semakin tinggi risiko suatu kegiatan usaha, semakin banyak perizinan berusaha yang harus dipenuhi kegiatan usaha tersebut. Sementara itu, untuk kegiatan usaha dengan risiko rendah tidak diharuskan untuk memperoleh izin. Proses pengurusan perizinan masih tetap dilakukan melalui sistem Online Single Submission yang dikelola oleh Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Penelitian ini menggunakan bentuk yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka. Penulis juga akan menganalisis implementasi perizinan berusaha berbasis risiko pada salah satu sektor terpenting di Indonesia yakni minyak dan gas bumi. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa tingkat risiko kegiatan usaha dijadikan dasar dalam menentukan jenis perizinan berusaha. Dengan adanya pemangkasan jumlah perizinan melalui pengelompokkan risiko kegiatan usaha, diharapkan dapat meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Kemudian diketahui bahwa sebagian besar kegiatan usaha minyak dan gas bumi memiliki risiko tinggi sehingga pelaku usaha masih diharuskan memperoleh izin untuk menjalankan kegiatan usahanya. Terkait dengan hal ini, saran yang dapat disampaikan yakni sebaiknya pemerintah senantiasa memperbaiki sistem Online Single Submission agar proses pengajuan izin dapat berjalan lancar mengingat sistem tersebut sampai saat ini masih dalam proses penyempurnaan. Selain itu, pemerintah diharapkan rutin melakukan evaluasi terkait kebijakan investasi pada sektor minyak dan gas bumi dan menyediakan berbagai insentif sebagai upaya untuk meningkatkan investasi di sektor ini.

---

Risk-based licensing is the government's effort to improve the licensing system in Indonesia and cut bureaucracy in order to increase investment. Risk-based licensing is a licensing concept where risk analysis is used as the basis for determining the type of business license and the intensity of supervision of a business activity. The principle is that the higher the risk of a business activity, the more business licenses that business activity must fulfill. Meanwhile, business activities with low risk are not required to obtain a permit. The licensing process is still being carried out through the Online Single Submission system which is managed by the Ministry of Investment/Indonesian Investment Coordinating Board. This study uses a juridical-normative form with a typology of descriptive research supported by the literature review. The author will also analyze the implementation of risk-based licensing in one of the most important sectors in Indonesia, namely oil and gas. Based on this research, it is known that the level of business activity risk is used as the basis for determining the type of business license. With the reduction in the number of permits through risk grouping of business activities, it is expected to increase the ease of doing business in Indonesia. Then it was discovered that most of the oil and gas business activities have high risks so that business actors are still required to obtain permits to carry out their business activities. In this regard, the suggestion is that the government should always improve the Online Single Submission system so that the permit application process can run smoothly considering that the system is still in the process of being perfected. In addition, the government is expected to routinely evaluate investment policies in the oil and gas sector and provide various incentives as an effort to increase investment in this sector."

"Penerapan pengaturan terhadap Izin Usaha Minyak dan Gas dalam sektor hilir oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebelum dan setelah disahkannya Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ialah para pelaku usaha yang membutuhkan perolehan izin migas sektor hilir selama tahun 2017 hingga tahun 2021 sudah dapat melalui daring, namun terdapat perbedaan signifikan dari tahun ke tahun disebabkan terdapat perubahan peraturan maupun mekanisme perolehan perizinannya itu sendiri. Berdasarkan pendapat penulis setelah melakukan penguraian unsur dari ketiga peraturan yang telah diteliti memiliki kelebihan dan kekurangannya sendiri. Hal ini menjadi penting untuk meninjau kembali penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam menjalankan pemerintahan guna mewujudkan good governance untuk Indonesia yang lebih maju. Dalam menyusun tulisan ini, Penulis mencari dan mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan yang terjadi dalam penerbitan izin tersebut. Pemerintah harus memberikan kepastian hukum dalam menetapkan kriteria syarat tolak ukur dalam kemudahan berbisnis karena pada saat ini Ease of Doing Business sudah tidak berlaku lagi semenjak berlakunya Undang- undang Cipta Kerja, tetapi khususnya mekanisme kepastian administrasi dalam UU Nomor 30 Tahun 2014. Terkait penetapan risiko sebuah usaha, pemerintah harus membentuk badan atau tim pengendali khususnya untuk menjamin kemudahan berusaha dan akibatnya, khusus ataupun badan terkait. Agar para pelaku usaha tidak perlu berulang kali bergerak ke satu kementerian dan atau lembaga hinga ke kementerian dan atau lembaga untuk pemenuhan syarat dalam memperoleh perizinan.

---

The application of regulation on Oil and Gas Business Permits in the downstream sector by the Directorate General of Oil and Gas before and after the ratification of Government Regulation no. 24 of 2018 concerning Electronically Integrated Business Licensing Services, business actors who need to obtain downstream oil and gas permits during 2017 to 2021 can already go online, but there are significant differences from year to year due to changes in regulations and the mechanism for obtaining the permit itself. Based on the author's opinion, after analyzing the elements of the three regulations that have been studied, it has its own advantages and disadvantages. It becomes important to review the application of the General Principles of Good Governance (AUPB) in running the government in order to realize good governance for a more advanced Indonesia. In compiling this paper, the author seeks and collects secondary data related to legal theory and implementation practices that occur in the issuance of the permit. The government must provide legal certainty in determining the criteria for benchmarking conditions in the ease of doing business because at this time the Ease of Doing Business is no longer valid since the enactment of the Job Creation Act, but in particular the administrative certainty mechanism in Law Number 30 of 2014. business, the government must form a controlling body or team in particular to ensure the ease of doing business and consequently, specifically or related bodies. So that business actors do not need to repeatedly move from one ministry and or institution to another to meet the requirements for obtaining permits."

"ABSTRAKDalam mendorong investasi di bidang usaha dan/daerah tertentudiimplementasikan kebijakan tax allowance, namun perusahaan penerima fasilitasmengalami penurunan. Tesis ini membahas tentang efektivitas implementasikebijakan tax allowance dan faktor yang mempengaruhinya. Penelitianmenggunakan teori kebijakan publik, perpajakan, dan investasi. Menggunakanparadigma post positivist, pendekatan kualitatif, dan teknik pengumpulan datadengan wawancara mendalam. Hasil penelitian menujukan dimensi tepatkebijakan, pelaksana, lingkungan, dan proses terpenuhi, tetapi tepat target belumterpenuhi. Implementasi kebijakan tax allowance cukup efektif dan faktor yangmempengaruhi adalah faktor pendukung dan penghambat. Agar dimensi tepattarget terpenuhi dengan membuat grading kriteria perusahaan, persyaratan, daninsentif. Untuk menanggulangi faktor penghambat dengan melonggarkan kriteriadan persyaratan, dan meningkatkan sosialisasi kebijakan tax allowance.

---

ABSTRACTIn encouraging investment in the field of business and/or certain areasimplemented tax allowance policy, but the company receiving the facility hasdecreased. This thesis discusses the effectiveness of the implementation of taxallowance policy and the factors that influence it. Research uses public policytheory, taxation, and investment. Using post positivist paradigms, qualitativeapproaches, and data collection techniques with in-depth interview. The results ofthe research indicate the exact dimensions of policies, implementers,environments, and Process fulfilled, but the exact target has not been met.Implementation of tax allowance policy is quite effective and influence factors ofsupporting and inhibiting factors. So that the exact dimensions of the targetfulfilled by creating a grade of company criteria, requirements, and incentives. Toovercome obstacles by loosening criteria and requirements, and increasing thesocialization of tax allowance policy."