Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan Trans Pakuan sebagai Bus Rapid Transit yang dikelola oleh Perusahaan Daerah Jasa Transportasi sebagai upaya pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor sesuai dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) di Kota Bogor. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep mengenai pengelolaan moda transportasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan Trans Pakuan belum berjalan dengan baik dilihat dari beberapa aspek yang seluruhnya belum terpenuhi.

---

The aim of this study is to describe the management of Trans Pakuan as a Bus Rapid Transit (BRT) system that is operated by the Regional Company of Transportation (PDJT) as an effort to develop Mass Transit System in the city of Bogor in accordance with the bill issued by the Mayor of Bogor Number 17 Year 2012 to regulate the Implementation of Mass Transit System in the City of Bogor. The theory used in this study is the concept of public transport management. This study used a post-positivist approach through in-depth interviews, observation, and literature review. The result of this study shows that the management of Trans Pakuan as lacking, this is based on the various aspects that were not met adequately."

"ABSTRAKBeberapa tahun terakhir ini, Jakarta telah berkembang sangat cepat di mana salah satu konsekuensinya adalah pertumbuhan penduduk yang memerlukan suatu sistem pendukung yang seimbang untuk memenuhi kebutuhannya.Salah satu kebutuhannya adalah suatu sistem transportasi yang handal untuk memungkinkan tingkat mobilitas yang tinggi, di samping tersedianya fasilitas yang memadai.Salah satu pemecahan masalah yang selama ini dilaksanakan adalah pengemba.ngan prasarana jalan baru yang mencapai kurang dari 4% per tahun dibandingkan dengan laj u pertumbuhan kendaraan antara 14-15% per tahun. Sementara itu perkembangan daerah Perumahan/pemukiman yang kurang terkendali dan makin jauh dari pusat kegiatan kota, akan meningkatkan pula kebutuhan akan sarana dan prasarana transportasi untuk memungkinkan terjadinya mobilitas yang dapat mendukung kegiatan penduduk Kota.Kegiatan transportasi tersebut, telah menjadi sebab utama pencemaran udara dan sumber bising di wilayah-wilayah tertentu di Jakarta, begitu pula, kerapatan kendaraan di Jakarta dikuatirkan telah melampaui daya dukung jalan-jalan, yang ada, yang mana telah menambah tingkat pencemaran udara dan kebisingan di sa.mping menimbulkan kemacetan lalu lintas yang menyebabkan waktu per.jalanan menjadi lebih panjang.Hal-hal tersebut telah menyebabkan timbulnya masalah eksternalitas berupa beban sosial yang harus ditanggung oleh warga kota terutama masyarakat sepanjang koridor jalan dan pemakai jalan.Eksternalitas akibat transpartasi darat yang penting sehubungan dengan:- menurunnya kualitas udara- tingkat kebisingan-- kemacetan lalulintas- kecelakaan.Di pihak lain, masyarakat sepertinya belum memperhatikan masalah eksternalitas ini serta belum menyadari. dampak kegiatan transportasi ini.Kajian ini berusaha untuk mengetahui :1. Apa anggapan masyarakat terhadap dampak pencemaran dan eksternalitas oleh kegiatan transportasi darat2. Gambaran tentang eksternalitas tersebutLokasi penelitian dipilih koridor jalan di daerah Senin, mewakili daerah kegiatan campuran. Tebet, mewakili daerah perumahan. Bunderan Hotel Indonesia-Sudirman. Dipilihnya daerah tersebut, karena daerah-daerah tersebut merupakan daerah padat penduduk dan merupakan pusat kegiatan masyarakat di samping sebagai moda tranportasi berlalulalang.Data primer dikumpulkan dengan menggunanan cara pengambilan sampel acak sederhana. Untuk permasalahan tanggapan masyarakat terhadap dampak dan eksternalitas, data dikumpulkan dari responden melalui wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang terstrutur, sedangkan data lain sehubungan dengan kualtas lingkungan serta tataruang, diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran di lapangan, maupun mengumpulkan data sekunder.Data kemudian dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan statistik. Beberapa pendekatan digunakan untuk memperhitugnakn eksternalitas.Kesimpulan yang didapat melalui penelitian ini:a. Tingkat pengetahuan masyarakat terhadap masalah eksternalitas masih rendah sehingga dalam beberapa hal sulit menentukan besarnya biaya sosial.b. Biaya sosial (eksternalitas) yang ditimbulkan oleh kegiatan transportasi adalah cukup besar.Manfaat dari penelitian ini, adalah untuk memahami tingkah laku masyarakat sehubungan dengan masalah pencemaran kegiatan transportasi dan mengetahui besarnya eksternalitas yang ditimbulkan oleh kegiatan transportasi.

---

ABSTRACT

Jakarta has been recently developed in rapid speed that consequently the increased population requires a. balance support system to fulfill the human need.

One of the need is a transportation system to enable a high mobility beside a feasible residence.

An alternative has been performed so far led to the transportation infrastructure development at ± 4% growth rate per annum compared with the growth of the motorized vehicles at 14%-15% per annum.

Meanwhile, the residential area were uncontrolled developed being far from public activity center which will generate demand of transportation system to accommodate the arisen need of mobility supporting the residents activity.

The transportation activity has been a major source of air pollution and noise in the certain region of Jakarta. The motorized vehicles density was said had been exceed the existing road capacity which increase the degree of noise and air pollution, beside the occurrence of traffic jam else where that caused a travelers losing times due to the longer travel time.

Those condition, arisen a problem called externality in which the citizen especially people who stay along the highway corridor and the road users suffer and share the social cost due to exposing to the polluted environment.

It is said that the essential externalities due to the land transportation are of:

- degradation of air quality

- noise level

- traffic jam

- traffic accidents

On the other hand, it seems the public do not really concern with the externalities, they might: do not realize that is the impact of the transportation activities.

This study is trying to understand

1. The public reaction or conception against the pollution impacts and the externalities born by the land transportation activity

2. What the figure of the externalities is

The study took place along the highway corridor at around Senen which represent the mix--used area., Tebet represent residential area and Bunderan Hotel I ndones i a, Sudirman.

Such the location were chosen for the reasons of they were a public activities central, besides, various transportation modes passing through.

The primary data were collected by mean of drawing simple random sample. I n case for the issue of public response against the pollution and its externalities, the data were collected by inter-viewing the people based on a list of structured questionnaire while .the others related with the environmental quality such as the air quality and the spatial plan such as the land use configuration, were provided by measurement, observation at site and collecting secondary data.

The data were statistically analyzed adopting description method, some approach applied in calculating the externalities.

The study concluded :

1. The public knowlwdge on externalities is still at a low level that makes difficulties to predict what the social cost of certain impact is.

3. Externatilities arises from the land transportation activity are financially significat in amount."

"ABSTRAKMelihat kompleksitasnya dunia industli otomotif di Indonesia, terasa perlu adanya suatu wadah yang dapat menampung arus informasi, data dan perkembangan teknologi yang menyangkut otomotitf Wadah tersebut sangat tepat bila diadakan dalam lingkungan kampus untuk menjamin keobyektifitasan dari kajian-kajian yang dilakukan dan juga dimaksudkan untuk mendukung konsep link and march antara dunia industri dengan lembaga pendidikan. Pusat Otomotif ini diharapkan dapat menampung arus informasi yang berhubungan dengan olomotif; mengkajinya dan memberikan sumbangan pemikiran kepada dunia induslri khususnya dan masyarakat luas pada umumnya_ Selain im pusat otomotif ini dapat dijadikan sebagai tempat pelatihan ,seminar dan pendidikan mulai dari manajemen industri otomotii; manajemen pengelolaan bengkel sampai dengan pelatihan mekanik dan bengkel. Fungsi lain dari Pusat Otomotif ini adalah sebagai tempat konsultasi berbagai pihak yang terkait dengan industri otomotiif Untuk mengoptimalkan kelja Pusat Otomotif ini maka perlu diatur dengan jelas struktur organisasi. Pusat Otomotif ini terbagi menjadi 3 departemen yaitu Departemen Litbang, Departemen Sumber Daya Manusia dan Departemen Keuangan. Masing-masing departemen ini rnembawahi divisi-divisi untuk menunjang kegiatannya Selain struktur dan sistem kerja juga diperkukan perencanaan yang tepat mengenai lokasi Pusat Otomotif ini. Perencanaan lokasi yang tepat dapat membawa pengaruh terhadap strategi pemasaran yang diterapkan untuk Pusat Otomotif Untuk melakukan perencanaan yang baik maka dilakukan siudi perbandingan dengan balai, insitusi dan Iembaga lain yang berkaitan dengan otomotif Dari perbandingan ini diharapkan Pusat Otomotif dapat lebih terarah untuk melaksanakan kegiatannya. Selain sludi perbandingan juga dilakukan analisa dengan metode S.W.O.T. (strength, wealmesses, opportzmiries and threat) untuk melihat semua kelebihan dan kekurangan yang akan dimiliki oleh Pusat Otomotif ini. Dengan itu perkembangan Pusat Otomotif dapat tems ditingkatkan.

---

"

"Skrispi ini membahas tentang perbandingan iklan mobil VW dan Honda dalam majalah Der Spiegel pada tahun 2010 yang dilihat dari aspek morfologis, semantis, dan semiotis. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Tujuan dari penelitian ini untuk melihat pola komposita dalam pembentukan kata pada ranah otomotif, jenis makna yang digunakan pada slogan, judul, dan sub judul, serta keterkaitan gambar dengan pesan yang ingin disampaikan dalam iklan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa iklan VW dan Honda didominasi oleh jenis komposita nomina khususnya dalam memperkenalkan istilah teknologi, makna asosiatif (VW), makna afektif positif dan situatif (Honda), simbol, konotasi, dan denotasi.

---

This thesis will discuss about the comparison of car advertisement between Volkswagen and Honda on Der Spiegel Magazine in 2010 seen from Morphological, Semantic, and Semiotic Aspects. This research is a qualitative research. The purpose of this research is to see compositional pattern inside the forming of the word on the automotive field, meaning type that is used on slogan, title, and sub-title, as well as the linkages between pictures and messages that the advertiser wanted to convey to the audiences. The result of this research has shown that advertisements from Volkswagen and Honda was dominated by nominal composition type, especially on introducing technological term, associative meaning (VW), affective positive and situational meaning (Honda),symbol, connotation and denotation."

"Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdaulat dan mempunyai wilayah yang sangat luas, oleh karena itu dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota, yang tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan. Pemerintah Daerah (pemda) memiliki otonomi sehingga berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa sendiri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mendukung kemampuan Pemda untuk otonomi maka dibutuhkan peningkatan kemampuan pembuatan dan pelaksanaan pajak daerah agar dapat meningkatkan pendapatan daerah. Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemda tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu Pajak Propinsi yang sejak tahun 1976 telah dipungut dengan menggunakan sistem administrasi manunggal di bawah satu atap yang menggabungkan pelayanan administrasi kendaraan bermotor dan pembayaran pajak. Penerimaan PKB tergantung pada perkembangan jumlah dan peningkatan nilai jual kendaraan bermotor tersebut. Pada wilayah Kota Bandung, terdapat peningkatan jumlah dan nilai jual kendaraan bermotor secara tents menerus, hal ini harusnya menjadikan PKB menjadi pajak yang potensial, akan tetapi sepertinya potensi pajak ini belum tergali dengan baik, hal ini terlihat dari kurangnya dana untuk membiayai berbagai sarana dan prasarana umum yang diperlukan berkaitan dengan pertambahan jumlah kendaraan sehingga terjadi kemacetan yang sangat mengganggu kenyamanan berkendaraan. Berdasarkan fenomena ini maka ingin diketahui efektifitas pelaksanaan administrasi pemungutan PKB pada wilayah Kota Bandung dengan kurun waktu penelitian tahun 2003 sampai 2005. Efesiensi administrasi pemungutan PKB dapat diukur dengan menggunakan metode cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectivity Ratio (AER), dan tax performance index (TPI). CCER diukur dengan membandingkan biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak tersebut dengan hasil yang diperoleh, akan tetapi tidak dapat digunakan pada administrasi pemungutan PKB karena tidak terdapat jumlah biaya pemungutan pajak yang khusus untuk pemungutan PKB. AER menggunakan tiga pendekatan, yaitu dari segi penerimaan, dari segi jumlah wajib pajak dan dari segi objek pajak. AER dari segi penerimaan diukur dengan membandingkan jumlah realisasi penerimaan dengan potensi penerimaan yang ada. AER dari segi jumlah wajib pajak memberikan gambaran tentang kemampuan menjaring wajib pajak, akan tetapi tidak digunakan pada administrasi pemungutan PKB dikarenakan wajib pajak pada pajak kendaraan bermotor diasumsikan sama dengan objek pajak pada pajak kendaraan bermotor. AER dari segi objek pajak memberikan gambaran rasio dari objek pajak yang telah dijaring oleh instansi pajak. TPI diukur dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan rencana penerimaan pajak. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan diketahui telah semakin efektifnya pelaksanaan administrasi pemungutan PKB di Samsat Wilayah Kota Bandung. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala yaitu ketiadaan pengarsipan SPPKB oleh Dipenda dan ketidak teraturan administrasi PKB yang mengakibatkan pendataan objek pajak kendaraan bermotor belum dapat dilaksanakan secara optimal, dan ketiadaan informasi yang berkaitan dengan pengeluaran formulir SPPKB sehingga kinerja fungsi pendataan objek pajak tidak dapat dinilai secara tepat. Bagi Samsat Kota Bandung, perlu dipertimbangkan perluasan/penyebaran tempat pembayaran pajak dan pengiriman SPPT/SKPD kepada setiap wajib pajak serta pengesahan STNK tidak perlu dilakukan setiap tahun sehingga biaya yang ditanggung oleh.wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat dikurangi. Selain itu juga diperlukan adanya suatu sistem yang sederhana, cepat dan memanfaatkan tehnologi informasi sehingga dapat memberikan kemudahan, kecepatan dan kenyamanan bagi wajib pajak dalam membayar PKB. Faktor-faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi pertumbuhan basis pajak juga harus dihitung dalam penentuan rencana penerimaan PKB sehingga rencana penerimaan akan lebih realitis. Selain itu agar pendataan objek pajak dapat diketahui oleh Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja maka formulir SPPKB sebaiknya diterbitkan rangkap tiga untuk arsip Kepolisian, Dipenda dan Jasa Raharja. Kerjasama dengan Instansi-Instansi yang terkait seperti pihak Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Dinas Perhubungan, Pabrik/Importir mobil serta Instansi-Instansi teknis lainnya yang berkaitan dengan kendaraan bermotor juga harus ditingkatkan sehingga dapat dicapai optimalisasi pemungutan PKB dan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Untuk penelitian lebih lanjut yang dilakukan di Samsat Kota Bandung disarankan untuk menggunakan alat uji yang berbeda atau jangka waktu penelitian yang lebih panjang. Penelitian lebih lanjut juga disarankan untuk dilakukan di Samsat wilayah-wilayah lain sehingga diperoleh hasil-hasil pelaksanaan administrasi pemungutan PKB yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran.

---

The Republic of Indonesia was the sovereign constitutional state and had the territory that very wide, because of that was divided on areas of the province, the regency and the city, that each province, the regency and the city had the government of the area. The regional government had autonomy so as to have the authority to determine and carry out the upper policy of the initiative personally in giving the service to the community. To support the Regional Government's capacity for autonomy then was needed by the increase in the production capacity and the implementation of the regional tax to be able to increase the income of the area. The regional tax was the obligatory subscription that was carried out by the personal person or the body to the government of the area without the balanced direct repayment that could be forced was based on the regulation the current legislation that was used to finance the implementation of the government and the development of the area. The regional tax consisted of the province tax and the regency tax/the city. The motor vehicles tax was one of the province taxes that since 1976 were picked up by making use of the administrative system manunggal below under the same roof (SAMSAT) that united the administrative service of motor vehicles by tax payment. Acceptance of the motor vehicles tax depended to the development the number and the increase of the value sold these motor vehicles. Bandung territory was received the increase the number and the value sold motor vehicles continually, this must made the motor vehicles tax become the potential tax, but apparently the potential for this tax was not yet dug up well, this was seen from the shortage of the fund to finance various means and the infrastructure of the public who was needed regarding the increase in the number of vehicles so as to the impasse happen that very annoying comfort. Was based on this phenomenon then wanted to be known by the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax to Bandung territory. The period of research time was 2003 up to 2005. The effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax could be measured by making use of three methods that is cost of collection efficiency ratio (CCER), Administrative Effectiveness Ratio (AER), and tax performance index (TPI). CCER was measured with compared between the cost that was spent to pick up this tax and results that were received, but CCER could not be used because not the existence the number of collection fees for the PKB collection. AER made use of three approaches that is from the aspect of acceptance, aspect of the number of tax obligations and aspect of the object of the tax. AER from the aspect of acceptance can be measured by comparing the number of realizations of acceptance with the potential for available acceptance. AER from the aspect of the number of tax obligations gave the picture about the capacity to encompass the tax obligation, but this method was not used because the tax obligation to the motor vehicles tax was the same as the object. AER from the aspect of the object of the tax gave the picture of the ratio of the object of the tax that was encompassed by the tax agency. TPI was measured by comparing the realization of acceptance with the acceptance target of the tax. Based on results of the analysis then was known has increasingly the effectiveness of the implementation of administration of the collection of the motor vehicles tax. But still was gotten by several hindrances that is the lack of SPPKB filing by was corrected and irregularity PKB administration that resulted in object data collection of the motor vehicles tax still could not be carried out optimally, and the lack of information that was linked with the issuing of the SPPKB form so as the achievement of the function of object data collection of the tax could not be assessed exactly. For Samsat Bandung, must be considered by the expansion/the spreading of the place of tax payment and the SPPT sending or SKPD might not be to each tax obligation as well as the STNK ratification carried out every year so as the cost that was borne by the tax obligation in carrying out his taxation obligation could be reduced. Moreover also was needed by the existence a simple system, fast and made use of information technology so as to be able to give the ease, the speed and comfort for the tax obligation in paying the motor vehicles tax. Factors that directly and indirectly influenced the growth of the basis of the tax also must be counted in the determination of the PKB acceptance target so as the determination acceptance would more real. Moreover so that object data collection of the tax could be known by Police, Dipenda and Jasa Raharja then the SPPKB form better be published double three for the Police archives, Dipenda and Jasa Raharja. The co-operation with related agencies like the Police, the Directorate General of the Tax, the Directorate General of the Duty and the Duties, the Directorate of the Communications, the factory/ importer of the car and other technical agencies that was linked with motor vehicles also must be increased so that able to reach optimalization of the collection and the increase in the obedience of the tax obligation of the motor vehicles tax. For the further research that was carried out in Samsat Bandung it was suggested to make use of the test implement that was different or the research period that longer. The further research was also suggested to be done in Samsat other territories so as to be received by results of the implementation of administration of the PKB collection that could be made as study."