Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBahwa tenaga kerja rumah tangga yang kemudian disebut Pramuwisma adalah merupakan bagian penting dalam lingkungan bekerja di Wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, perlu ditingkatkan harkat, martabat dan kesejahteraannya dalam rangka menunjang Pembangunan Nasional dibidang ketenagakerjaan. Keberadaan dan hubungan kerja antara pramuwisma dan pengguna jasa mempunyai ciri khusus yang tidak bisa disamakan dengan ketentuan hubungan kerja yang selama ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai maksud tersebut diatas Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta telah menerbitkan kebijaksanaan berupa Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 1993 tentang Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta. Dalam pelaksanaannya selama dua tahun melalui uji coba di 50 kelurahan di lima wilayah kotamadya, Kebijaksanaan Peraturan Daerah tersebut mendapatkan hambatan-hambatan antara lain: (1) Kegiatan pengadaan pramuwisma belum dilaksanakan. (2) Pembinaan pelatihan ketrampilan pramuwisma belum dilaksanakan dan tindakan kurang manusiawi terhadap pramuwisma semakin meningkat. Menurut penulis masalah utamanya adalah terdapat beberapa ketetapan dari Kebijaksanaan Pemerintah Daerah tersebut, yang belum mengacu dan overlapping dengan aturan dan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan yang ada sehingga mempengaruhi pada implementasi kebijakan tersebut. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan analisis hirarki level. Data sekunder diperoleh melalui laporan-laporan, bukti-bukti, dan pustaka lainnya yang ada hubungannya dengan Kebijaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma, sedangkan data primer diperoleh melalui depth interview melalui badan usaha penyalur pramuwisma, pengguna jasa dan pramuwisma. Temuan-temuan hasil penelitian dari Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma di DKI Jakarta (Perda No. 6 tahun 1993) dapat dikemukakan sebagai berikut : 1. Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma pada policy level: 1.1 Kebijakan Perda No. 6 thn 1993 Bab III pasal 3 yang menetapkan bahwa Badan Usaha dapat mengadakan tenaga kerja pramuwisma dari seluruh tanah air Republik Indonesia. Ketetapan ini belum mengacu atau overlapping dengan Instruksi Menteri Tenaga Kerja No. Inst.-06/Men/1984 yang menetapkan bahwa pengadaan tenaga kerja rumah tangga dapat diadakan dari Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur serta dilaksanakan oleh Kanwil Tenaga Kerja DKI Jakarta. Oleh karena itu pengadaan tenaga kerja pramuwisma belum dilaksanakan sebagaimana ketetapan Perda No. 6 tahun 1993. 1.2 Ketetapan kebijakan Gubernur KDKI Jakarta No. 1099 tahun 1994 pasal 2 ayat (d) tentang pelaksanaan pelatihan ketrampilan pramuwisma, overlapping dengan pasal 4 ayat (e) Perda No. 6 tahun 1993. Oleh karena itu ketetapan kebijakan pelatihan ketrampilan pramuwisma belum di implementasikan. 1.3 Kebijakan Perda No. 6 Tahun 1993 belum mengatur ketetapan hak-hak secara eksplisit bagi pramuwisma, pengguna jasa dan badan usaha sehingga yang ada hanya kewajiban masing-masing. 2. Kebijakan Pembinaan Kesejahteraan Pramuwisma pada organizational level. 2.1 Kebijakan Perda No. 6 tahun 1993 belum dilengkapi dengan organisasi pelaksana secara fungsional di tingkat propinsi maupun di tingkat wilayah kotamadya. Oleh karena itu kebijakan Perda tsb belum dapat diimplementasikan dengan efektif dan efisien . 2.2 Organisasi pengadaan dan peryalur pramuwisma sebagian besar (75%) belum berstatus Badan Usaha sebagaimana ketetapan Perda No. 6 tahun 1993. Oleh karena itu Pembinaan pada organisasi penyalur belum efektif. 3. Kebijaksanaan Pembinaan kesejahteraan pramuwisma pada operational level. 3.1 Implementasi kebijaksanaan Perda No. 6 tahun 1993 belum memperoleh hasil yang optimal karena masih terdapat kerancuan dalam ketetapan-ketetapannya. Kebijakan operasional tersebut tidak didukung dengan mekanisme organisasi pelaksanaan dan tahapan operasional. 3.2 Implementasi kebijakan Perda No. 6 tahun 1993 lebih mengutamakan pada pencapaian target retribusi pembinaan pramuwisma dan mengabaikan pentingnya dukungan partisipasi masyarakat serta kondisi lingkungan kerja antara pramuwisma dengan pengguna jasa dalam ikatan keluarga. Berdasarkan temuan-temuan dari hasil penelitian diatas yang berkaitan dengan pembinaan kesejahteraan pramuwisma diperlukan adanya penyempurnaan pada setiap ketetapan yang tidak dapat diterapkan dan membawa dampak pada keberhasilan dalam implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu perlu dikeluarkan atau diterbitkan suatu institutional arrangement baru sebagai penyempurnaan kebijakan Perda No. 6 tahun 1993, dan tidak merubah Perda tersebut secara keseluruhan karena membutuhkan waktu yang lama dan karena harus melalui persetujuan legislatif. Institutional arrangement baru tersebut dapat berupa Keputusan atau Instruksi Gubernur KDKI Jakarta, yang dilengkapi dengan organisasi dan tata laksana kerja yang jelas dan didalam implementasinya dilakukan melalui tahapan pembinaan yang didahului dengan memasyarakatkan kebijakan Perda tersebut yang menyentuh seluruh anggota masyarakat, melakukan pendataan dan pembinaan (pelatihan) setelah itu dilakukan penarikan retribusi pembinaan. Daftar Pustaka: 21 buku, 4 himpunan data, 9 buku himpunan peraturan dan perundang-undangan serta berita koran. "

"Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah diikuti pula dengan pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu penyerahan berbagai sumber penerimaan daerah bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah dan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.Selanjutnya keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, harus didukung dengan ketersediaan dan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan Pendapatan Asti Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat penting dan strategis untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Kemampuan keuangan suatu daerah diukur melalui seberapa besar peranan atau kontribusi PAD dalam membiayai seluruh pengeluaranpengeluaran daerah, termasuk belanja rutin daerah. Semakin besar kontribusi PAD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maka semakin besar tingkat kemandirian suatu daerah sehingga semakin kecil ketergantungan daerah untuk menaapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin kecil kontribusi PAD dalam APBD maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah untuk menerima bantuan dana dar! pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah dengan menggali dan rnengembangkan seluruh sumber-sumber keuangan daerah sendiri berdasarkan potensi dan kemampuan yang dimiliki.Tujuan penelitian dalam tests ini adalah menganalisa kondisi atau kemampuan keuangan daerah Kota Palembang secara umum dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mungkin dapat dilaksanakan dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah, khususnya peningkatan PAD. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendapatan Daerah sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah di masa yang akan datang.Kemampuan keuangan daerah Kota Palembang diukur melalui indikator-indikator penerimaan keuangan daerah, yang meliputi antara lain rasio kecukupan penerimaan (Revenue Adequacy Ratio), rasio efisiensi, rasio effektivitas, dan rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB. Kenludian perumusan dan pemilihan alternatif kebijakan peningkatan PAD Kota Palembang dilakukan dengan pendekatan The Analytic Hierarchi Process (AH P).Berdasarkan hasil analisa diketahui bahwa rasio kecukupan penerimaan daerah Kota Palembang TA 1998/1999-2002, baik terhadap belanja rutin maupun terhadap total pengeluaran daerah belum memadai, yakni kurang dari 20 % dari pengeluaran daerah. Rata-rata rasio kecukupan penerimaan PAD terhadap belanja rutin dan terhadap total pengeluaran daerah pada periode tersebut masing-masing sebesar 17,43 % dan 13,32 %. Sementara itu, rasio elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB TA 1993/1994-2001 sangat berfluktuasi, namun secara keseluruhan rata-rata elastisitas PAD terhadap perubahan PDRB bersifat elastis sebesar 1,14 %.Pemilihan kebijakan peningkatan PAD yang diprioritaskan untuk dilaksanakan menurut penilaian 5 responden berdasarkan hasil sintesa akhir global dengan menggunakan rata-rata ukur adalah kebijakan memperluas jenis pajak daerah dan retribusi daerah, dengan bobot prioritas mencapai 0,255. Prioritas kebijakan selanjutnya berturut-turut adalah memperbaiki sistem manajemen PAD dan pelaksanaan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran dan motivasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dengan Bobot prioritas sebesar 0.250 dan 0.249. Kebijakan pelaksanaan mekanisme pengawasan dan sanksi terhadap subjek pajak berada pada urutan terakhir dengan bobot prioritas sebesar 0,246."

"Skripsi ini membahas mengenai peran pemerintah pusat dalam rangka meningkatkan kemandirian keuangan pemerintah daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Rasio kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan cara membagikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa faktor kendala yang dihadapi pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan kemandirian keuangan daerah, disertai dengan kebijakan yang didesain pemerintah pusat untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menyarankan perlu ada kebijakan lain untuk membantu meningkatkan kemandirian keuangan daerah, penguatan peraturan yang telah ditetapkan, serta visi yang jelas dan political will yang tinggi dari pemimpin daerah.

---

The focus of this study is the analysis the role of central government in order to improve the local finacial independence of local government through increase local revenue. The ratio of local financial independence can be measured by allowing local revenue to total revenue. This research is qualitative descriptive interpretive. This research result show that there are several factors constraints faced by the government in effort to increase the independence of the central financial area, along with the central government's policies to help improve the region's financial independence. This study suggests that there needs to be other policies to help improve the region's financial independence, strengthening the regulations that have been established, as well as a better vision and a great of political will from the local government leaders."

"Penelitian ini dan/atau karya ilmiah ini (tesis) dimaksudkan untuk mempelajari dan/atau mengkaji perkembangan penerimaan PAD di Propinsi DKI Jakarta selama ini. Adapun tujuan penelitian ini antara lain adalah untuk mengetahui:1. Perkembangan tingkat kontribusi jenis-jenis sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pembentukan Pendapatan Asli Daerah di Propinsi DKI Jakarta dalam periode tahun 1983 s/d 2003.2. Perkembangan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan keterkaitan antara perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Propinsi DKI Jakarta, dalam periode tahun 1983 s/d 2003.3. Perkembangan penerimaan beberapa jenis-jenis pajak daerah di Propinsi DKI Jakarta, dan tingkat kontribusinya terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD), pada khususnya dalam periode tahun 1995 s/d 2003.4. Memprediksikan atau memperkirakan nilai penerimaan sumber-sumber penerimaan PAD di Propinsi DKI Jakarta ke depan dan/atau pada tahun 2004 s/d 2010.Berdasarkan pada hasil penelitian yang difakukan dapat dicatat bahwa, peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta, baik dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 1983 s/d 1999), maupun "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat "paling tinggi". Demikian pula peranan penerimaan pajak daerah dalam pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat "Iebih tinggi" dan peranannya dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah.Peranan penerimaan retribusi daerah dalam pembentukan PAD Propinsl DKI Jakarta, baik dalam periode "sebelum" maupun "setelah" pelaksanaan otonomi daerah, tercatat "nomor 2 (dua) terbesar". Kemudian disusul berturut-turut oleh peranan pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan dart Dinas-Dinas, dan terakhir penerimaan laba BUMD. Akan tetapi peranan penerimaan retribusi daerah, peranan pendapatan lain-lain yang sah, pendapatan dari Dinas-Dinas dan laba BUMDdalam pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat "lebih rendah" dart pada peranannya dalam pembentukan PAD Propinsi DKI Jakarta dalam periode "sebelum pelaksanaan" otonomi daerah.Pengkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DKI Jakarta selama ini (dalam periode tahun 2000 s/d 2003) berpengaruh secara "signifikan" meningkatkan perkembangan penerimaan PAD Propinsi DKI Jakarta tersebut. Akan tetapi "kenaikan" penerimaan PAD yang terjadi, sebagai akibat adanya pengaruh yang "signifikan" dari "kenaikan" nilai PDRB yang terjadi, tercatat "belum/tidak proporsional" dengan "kenaikan" nilai PDRB yang terjadi tersebut. Karena apabila terjadi kenaikan nilai PDRB sebesar 10%, secara "signifikan" hanya berpengaruh meningkatkan nilai PAD hanya sebesar 8,7% saja. Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa, perkembangan perekonomian di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003), yang dicerminkan dengan perkembangan PORB-nya tersebut, belum dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang "optimal" terhadap pembentukan penerimaan PAD Propinsi DKI Jakarta.Pengkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Propinsi DKI Jakarta selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003) berpengaruh "signifikan" terhadap perkembangan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta tersebut. Akan tetapi "kenaikan" nilai penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) yang terjadi, sebagai akibat adanya pengaruh yang "signifikan" dari "kenalkan" nilai PDRB yang terjadi, tercatat "belum/tidak proporsional" dengan "kenaikan nilai PDRB yang terjadi tersebut. Karena apabila terjadi kenaikan nilai PDRB sebesar 10%, secara "signifikan" hanya berpengaruh meningkatkan nilai penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) hanya sebesar 9,0% saja.Kondisi tersebut dapat menunjukkan bahwa, perkembangan perekonomian di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003), yang dicerminkan dengan perkembangan PDRB-nya tersebut, belum dapat memberikan kemanfaatan (benefit) yang "optimal" terhadap pembentukan penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) Propinsi DKI Jakarta. Hal ini juga dapat menunjukkan bahwa, kondisi penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta yang terjadi selama ini (dalam periode tahun 1983 s/d 2003) dalam kondisi "un-bouyant".Kondisi tersebut juga dapat mengisyaratkan bahwa, sistim dan/atau kegiatan pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) di Propinsi DKI Jakarta selama ini, masih tercatat belum efektif dan belum efisien. Dimana gejala belum efektif dan belum efisiennya sistim dan/atau keglatan pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut, dapat terjadi karena adanya banyak gangguan (hambatan) dalam pelaksanaan kegiatan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut, dan/atau dapat juga karena adanya kecenderungan banyak terjadi kebocoran dari penerimaan pajak dan retribusi daerah (pungutan daerah) tersebut.Angka rata-rata tingkat pertumbuhan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BIM-KB), Pajak Hotel dan Restoran (PHR), Pajak Hiburan (PHI), Pajak Reklame (PRK) dan Pajak Penerangan Jalan (PPJ), di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat "Iebih tinggi" dari pada angka rata-eta pertumbuhannya dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Akan tetapi hanya penerimaan PKB dan BBN-KB saja yang peranannya terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah dan PAD Propinsi DKI Jakarta yang tercatat "meningkat" dari peranannya dalam periode tahun 1995 s/d 1999 sebelumnya.Angka rata-rata tingkat kontribusi total penerimaan jenis-jenis pajak daerah tersebut, terhadap pembentukan penerimaan pajak daerah di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah (dalam periode tahun 2000 s/d 2003), tercatat relatif "lebih rendah" dari pada angka rata-rata tingkat kontribusi dalam periode tahun 1995 s/d 1999. Akan tetapi angka rata-rata tingkat kontribusi total penerimaan jenis-jenis pajak daerah tersebut, terhadap pembentukan PAD di Propinsi DKI Jakarta dalam periode "setelah pelaksanaan" otonomi daerah, tercatat relatif "lebih tinggi" dari pada angka rata-rata tingkat kontribusi dalam periode tahun 1995 s/d 1999.Berdasarkan pada temuan-temuan hasil penelitian ini dapat disarankan bahwa, guna meningkatkan secara "optimal" kemanfaatan perkembangan perekonomian regional Propinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini dicerminkan oleh perkembangan PDRB-nya, bags nilai penerimaan PAD, dan pada khususnya nilai penerimaan PAD dari sumber pajak dan retribusi daerah, disarankan pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta menempuh kebijakan "melaksanakan pembaharuan" sistim dan/atau pelaksanaan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut.Dimana tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk menekan seminimal mungkin munculnya gangguan (hambatan) dalam pelaksanaan kegiatan "penggalangan" penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut, serta menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dari penerimaan pajak dan retribusi daerah tersebut. Kemudian guna meningkatkan nilai penerimaan pajak daerah ke depan, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta hendaknya "lebih memperhatikan" potensi-potensi sumber penerimaan pajak daerah baru, dan potensi baru tersebut diakui secara sah dalam ketetapan UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah Spesifik."

"Salah Satu tujuan dari Program Peningkatan Perilaku Disiplin Guru adalah menciptakan suasana yang nyaman dan tertib dalam sekolah. SDN Krukaut 3 terletak diperbatasan desa dan kota, dengan fasilitas sekolah yang belum memadai. Fasilitas yang kurang memadai tidak akan menjadi masaljah jika diimbangi dengan ketertiban dalam kegiatan belajar mengajamya. Guru merupakan wjung tombak pendidikan, salah satu perannya adalah menjadi penegak kedisiplinan sekolah Sebagai penegak kedisiplinan gum harus mentaati peraturan yang ada, agar dapat menjadi contoh yang baik Situasi yang, dapat diamati di SDN Krukut 3 adalah guru sering keluar kelas saat jam pelajaran hanya untuk membaca koran, berbincang-bincang dengan sesama guru bahkan merokok. Tujuan utama dari program intervensi adalah meningkatkan perilaku disiplin guru dalam mentaati perafuran. Program Peningkatan perilaku disiplin guru dilakukan melalui pendekatan appreciative inquiry. Appreciative Inquiry diharapkan menjadi alternatif bara dalam melakukan perubahan suatu organisast.Appreciative Inquiry berusaha menemukan hal-hal terbaik yang terdapat pada guru, sekolah dan lingkungan sekitamya. Sebuah seni berianya positif untuk memahami, mengantisipasi dan memperkuat potensi positif yang dimiliki guru. Sebagai panti dari mencari sumber permasalahan dilakukan afirmasi tentang topik perubahan. Perubahan melalui Appreciative Inquiry melalui tahapan discovery, dream, design dan destiny. Mempbutuhkan waktu 3 bulan untuk mengevaluasi keberhasilannya program intervensi ini. Meski demikian telah dibuat suatu seg ene bersama untuk mencapai” perilaku gum taat peraturan” Tahapan lanjutan _ program intervensi peningkatan perilaku disiplin guru masih diperiukan dilanjutkan metalui pelatihan,. workshop dan diskusi sesuai dengan kebutuhan guru.

---

The purpose of the program of Developing the Teacher’s Discipline is to create comfortable and deductive situation. SDN Knuikut 3, Limo, Depok ts located at the outskirts with the inadequate facilities. Basically the inadequate facilities will not be the problem that the school has to face on as long as the maintenance of the discipline at the teaching and learning process ts conductively done. As the main person in the teaching and learning process, teachers too must be able to maintain the discipline both in the classroom and outside the classroom. Thus, in becoming the role model for the students, the teachers too must obey and follow the rules applied in school. But in reality that happened in SDN Kmikut 3, Limo, Depok, the teachers manage to skip the class by leaving the classroom during the teaching and learning process, reading the newspaper in the teacher’s lounge and worst above all smoking.

The purpose of this intervention is for the teachers understand and oblige themselves with the rules provided, in order fo maintain the teaching and learning process as well as they can. This program is done by using the appreciative inquiry approaches. Hoping by using these approaches can be chosen as the altemative way to make changes in an organization. Appreciative Inquiry is applied to seek out the positive potentials from teachers, schools and the school’s environment. It is a kind of the art of asking to understand, appreciate and to strengthen the positive potentials that the teachers have. As it is already affirmed in seeking for the main problem to make the changes. These approaches are done through some steps, those are Discovery, Dream, Design and Destiny.

And for the evaluation for this program, it takes 3 months. The agreement fs already settled to obtain the “Teacher’s Attitude towards Rules’. Stil] the continuation of this intervention is required through the training, workshop and so on based on the needs required. "

"Kabupaten Kudus merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Jawa tengah yang cukup potensial. Hampir 90 % basis perekonomian masyarakatnya bertumpu pada sektor industri / perdagangan, sehingga menempatkan kabupaten Kudus sebagai kabupaten dengan product domestic bruto (PDRB) tertinggi kedua di Jawa Tengah setelah Semarang. Bahkan kalau dilihat PDRB secara perkapita justru tertinggi di Jawa tengah melampaui Semarang lebih dari 25 % di tahun 2000. Akibat kegiatan industri/perdagangan tersebut di tahun 2001 memberi kontribusi ke kas negara rata-rata per hari kerja hampir Rp. 15,5 milyar dalam bentuk cukai rokok dan cukai lainnya, PPN dan PPH pasal 22, namun tidak sedikitpun yang dapat dibagi langsung ke pemkab Kudus sebagai bagian Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagaimana dimungkinkan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam seperti hutan, pertambangan umum dan lain-lain yang tidak dimiliki oleh pemkab Kudus. Minimnya sumber daya alam di Kabupaten Kudus tidak bias mendongkrak APBD yang saat ini hanya tercatat 11 % dari APBD atau sekitar Rp. 24,5 milyar. Tesis ini membahas salah satu upaya yang bisa ditempuh oleh pemkab Kudus untuk meningkatkan PAD melalui langkah revitalisasi aset daerah yang selama ini pemanfaatannya tidak optimal dan cenderung membebani APBD agar bisa memberi kontribusi terhadap peningkatan PAD. Upaya tersebut adalah pengoptimalan VSAT SISKOMDAGRI yang saat ini pemanfaatannya hanya 10 % untuk difungsikan sebagai node backbone Internet melalui pendirian usaha ISP bekerja sama dengan mitra swasta dalam bentuk kerja sama operasi. Tinjauan analisis yang digunakan adalah analisa kelayakan bisnis. Dari analisa kelayakan bisnis dengan menyalurkan bandwidth Internet 256 kbps di tahun pertama, kemudian diupgrade menjadi 384 kbps ditahun ketiga serta 512 kbps ditahun ketujuh melalui wireless 2,4 GHZ sebagai jaringan akses memberikan hasil yang layak. Pemkab sebagai pemilik aset VSAT berhak atas revenue sharing yang berkontribusi langsung pada peningkatan PAD.

---

Kabupaten Kudus is one of 35 districts/cities in Central Java, which is quite potential. Almost 90% of the society's economy is based on industrial/trading sector; hence Kabupaten Kudus becomes a district with the second highest product Domestic Bruto (PDRB) in Central Java, after Semarang. Moreover, if we see the ratio of PDRB for people per area, it has the highest PDRB in Central Java, surpassing Semarang by 25% in 2000.

The result of the industries/trades in 2001 contributes to the country cash at almost Rp. 15, 5 billion per work-day, in the form of cigarette/tobacco customs and other customs, value-added taxes (PPN) and income taxes (PPH) sub-chapter 22, Never the less, none of these can be shared directly to kudus municipality as district original income, as it is possible for other areas which have natural resources like forests, general mining, etc, that are not owned by kudus municipality. The minimum natural resources in kudus district cannot support the district's budget which is now only 11% of the budget or about Rp 24, 5 billion.

This thesis discusses about one of the efforts which can be carried-out by kudus municipality in order to increase its income, i.e., through revitalization of regional assets which have not been utilized optimally and tend to burden the budget so that they can give contribution towards the increase of the income. The effort is the utilization of VSAT SISKOMDAGRI that's only 10% exploited as node of internet backbone, in the form of joint operation body. The analytical review applied is business feasibility analysis.

From the business feasibility analysis by distributing internet band with 256 kbps in the first year, then upgraded to 384 kbps in the third year, and 512 kbps in the eighth year via wireless 2, 4 GHZ as access network result in a feasible outcome. The municipality as VSAT asset owner has a right on the revenue sharing that gives direct contribution towards income increase."

"Tesis ini mempelajari tentang tingkat kepuasan pegawai terhadap penilaian kinerja berdasarkan sistem MUK, berkaitan dengan peran yang dimainkan pegawai dalam sistem MUK tersebut, sebagai pejabat (appraiser and appraisee) maupun non-pejabat (appraisee only). Penelitian dilakukan pada unit bisnis PLN wilayah Kalselteng dengan jumlah sampel sebanyak 678 responden pegawai tetap. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa pegawai PLN wilayah Kalselteng merasa puas terhadap sistem MUK yang berlaku saat ini.Hasil uji T menunjukkan perbedaan yang signifikan antara tingkat kepuasan pejabat dan non-pejabat. Pejabat merasa lebih puas dibandingkan dengan non-pejabat pada dimensi PPJ yaitu dalam hal proses diskusi dalam sistem MUK. Hasil dari regresi linier sederhana menunjukkan bahwa dimensi SPJ berpengaruh secara signifikan sebesar 9,7% dalam kepuasan terhadap sistem MUK, PPJ sebesar 15,1% dan DJ sebesar 25,2%. Meskipun sebagian besar pegawai puas dengan penilaian kinerja berdasarkan sistem MUK yang berlaku saat ini, namun dari analisis performance-importance menunjukkan bahwa PLN wilayah Kalselteng perlu melakukan perbaikan dalam proses sistem MUK sebagai prioritas utama untuk diperbaiki, khususnya dalam hal proses pelaksanaan diskusi dalam sistem MUK

---

This thesis examined about the level of employee satisfaction to the performance appraisal based on MUK system, related to the role the employee play in the MUK system, as a functionary officer (appraiseer and appraisee) and non-functionary (appraisee only) officer. Research was done at the business unit of PLN Kalselteng Region with 678 respondents from different levels and positions. These research found that employees of PLN Kalselteng Region felt satisfied to the current MUK system.

Result of the T-test denoted significant difference exist between satisfaction level of the functionary officer and non-functionary officer. Functionary officers were more satisfied than non-functionary officer on the PPJ dimension in term of discussion process of the MUK system. Result of the simple linier regression indicated that SPJ dimension had 9,7% significant effect on satisfaction with the MUK system, PPJ 15,1% and DJ 25,2%. Although most of employees satisfied with the performance appraisal based on the current MUK system, but analysis of performance-importance indicated that PLN wilayah Kalselteng required to make improvement on the process of the MUK system as the main priority to take, especially in the area of discussion process of the MUK system."