Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKFilm merupakan bagian dari karya rekam, sehingga pelaksanaan pelestarian film nasional harus dilandaskan pada UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam. Pada kenyataannya, sampai dengan awal tahun 1998, penerapan undang-undang tersebut dalam hal film belum dilaksanakan. Kenyata.an tersebut melahirkan asumsi bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun,. 1990 dan bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut.Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan upaya pelestarian film nasional, khususnya upaya pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 dalam hal film berikut alternatif pemecahan bagi masalah yang ada. Data penelitian ini dikumpulkan melalui pengamatan dokumen dan wawancara dengan para informan, yang mewakili lembaga-lembaga yang terlibat dalam penetapan dan pelaksanaan kebijakan pelestarian film nasional, lembaga pendidikan, dan pengamat perfilman. Melalui wawancara tersebut didapat informasi tentang praktik pelestarian film yang ada, masalah yang dihadapi, serta saran dan usulan untuk pemecahan masalahnya.Asumsi pertama bahwa terdapat masalah dalam pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 1990 terbukti benar, akan tetapi asumsi kedua, yaitu bahwa belum ada upaya untuk menyusun peraturan pemerintah pendukung undang-undang tersebut dalam hal film ternyata salah. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Serah Simpan dan Pengelolaan Karya Rekam dalam Hai Film (RPP-FCAFD) ternyata telah selesai disusun. Masalahnya, RPP tersebut belum dapat disahkan sehubungan dengan masih adanya perbedaan-perbedaan pendapat di antara pare pengambil keputusan mengenai substansinya. Hal ini mengungkap adanya masalah yang lebih besar lagi, yaitu terdapatnya kesalahan persepsi yang mendasar dalam kebijakan pelestarian film nasional yang ada.Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh permasalahan yang ada berakar pada dua hal, yaitu: bahwa konsep pelestarian film sangatlah kompleks dan bahwa proses penetapan kebijakan pelestarian film nasional tidak dilaksanakan secara partisipatif dan koordinatif. Kesimpulannya, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap kebijakan pelestarian film nasional yang ada dan proses penyempurnaannya hares dilakukan secara partisipatif dan koordinatif.

---

ABSTRACT

Since film is a part of audio visual materials, efforts on the national film preservation has to be in accordance with the UU Nomor 4 Tahun 1990 tentang Karya Cetak dan Karya Rekam (the deposit act for printed and audio visual materials). As a matter of fact, until early of 1998, enforcement of the act in the field of film had not been able to implement. Such a fact gave in assumptions that there must be problem in the enforcement effort, while no effort has been made to set up any required supporting regulation. Based on the above assumptions, an effort made through the research to identify the problems and to find out the possible solutions of the problem.

The data used was collected by means of document observation and interview methods. The informants consist of the representatives of the institutions involved in the decision making and the implementation of the national film preservation policy, a lecturer at the institute of arts in Jakarta, and a film observer. The data shows the condition of the film preservation taking place in Indonesia, the problem faced in the effort and the problem solving expected by the informants to do.

The first assumption, that there is trouble in the implementation of the act, proved right, but the second one proved wrong, The concept of the regulation supporting the implementation of the act in the field of film has been made. The matter is that the concept has not been able to ratify due to the existing disagreement among the decision makers upon the substance of the regulation. This phenomenon reveals the bigger problems, since the disagreements show misperception of some principal matters related to the film preservation. Based on the analysis it is found that the whole problem is rooted to two facts, namely: the fact that the concept of film preservation is very complex and that there is lack of co-ordination among institutions involved and participation of the competent individuals and the institutions in the process of policy making. The conclusion is that the national film preservation policy need some improvement, and in the improving process, participation and co-ordination of the related persons and institutions is a must."

"ABSTRAKSetelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Negara Indonesia akhirnya mempunyai dasar hukum tentang pelindungan merek Suara. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait aturan tentang pelindungan merek suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan kepada penelitian yuridis normatif. Dari permasalahan yang ada, kesimpulannya antara lain suara dapat dijadikan sebagai merek, tanda suara memiliki kelebihan-kelebihan khusus dan masih terdapatnya kekurangan dalam aturan yang berlaku saat ini terkait dengan pelindungan merek suara di Indonesia. Penelitian menyarankan agar segera dibuat pedoman standar teknis dari merek suara.

---

ABSTRACTFollowing the enactment of the Regulation Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the Republic of Indonesia finally has a legal basis on the protection of sound mark. Therefore, more in depth research on the regulation is needed. The research method is based on normative juridical research. From the existing problems, the conclusions are sound can be used as a trademark, sound marks as a trademark have special advantages among others and there are still deficiencies in the current rules related to the protection of sound marks in the Republic of Indonesia. Research suggests that a technical standard guidance of the sound marks to be created immediately."

"Merek atau merek dagang (trademark) sebagai hak milik intelektual mempunyai nilai tinggi bagi pemiliknya disamping nilai ekonomi tinggi yang terkandung dalam merek itu sendiri, setelah merek itu terkenal. Menurut teori hukum alam, pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil ciptaannya, termasuk di dalamnya keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannyaadapun tujuan dari penelitian ini adalah: Pertama, ingin membuktikan ada perbedaan latar belakang lahirnya UU. Merek di Indonesia dan di Amerika Serikat. Kedua, mencoba membuktikan bahwa substansi UU. Merek Amerika Serikat masih lebih bervariasi dibandingkan dengan UU Merek Indonesia, walaupun UU Merek Indonesia yang telah beberapa kali diperbarui itu telah mengikuti sebagian besar ketentuan-ketentuan merek internasional. Selanjutnya, menooba membuktikan adanya perbedaan dan persamaan pcrtimbangan-pertimbangan pengadilan dalam memutus sengketa-sengketa merek di Indonesia dan di Amerika Serikat. Akhirnya, penelitian ini ingin membuktikan bahwa UU Merek 2001 dalam pengaturan kepastian hukumnya lebih baik dari UUU Merek 1961, baik yang berkenaan dengan perlindungan merek maupun dalam penanganan permasalahan merek atau persaingan curang melalui peniruan merek."

"ABSTRAKDalam era globalisasi saat ini, isu-isu mengenai hak ciptamulai banyak dibicarakan. Hak cipta merupakan bagian dariHak Kekayaan Intelektual, dimana hak cipta dimaksudkanuntuk melindungi pencipta atas hasil ciptaannya. Indonesiasebagai negara berkembang telah meratifikasi perjanjianpembentukan WTO (melalui UU No. 7 tahun 1994). Dalamperjanjian ini di dalamnya termasuk Trade Related Aspect ofIntellectual Property Rights (TRIPs) Agreement yang bersamaWIPO Copyright Treaty (KEPPRES No.19 tahun 1997) menjadiacuan bagi negara-negara di dunia mengenai pengaturantentang hak cipta. Seiring dengan berkembangnya teknologiyang begitu pesat, semakin banyak pula pelanggaran dibidang hak cipta, salah satunya adalah mengenai penjiplakankarya tulis. Penjiplakan karya tulis ini terjadi karenaadanya persaingan bisnis seperti penjiplakan buku harganyalebih murah dibandingkan buku yang aslinya atau penjiplakanproposal tender suatu proyek, dimana satu perusahaanmelakukan penjiplakan proposal tender milik kompetitornyaagar dapat memenangkan tender tersebut. Masalah penjiplakankarya hak cipta menjadi persoalan yang sangat rumit.Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 telah mengaturperlindungan terhadap hak cipta namun dalam pasal mengenaikarya tulis yang dilindungi oleh hak cipta masih ada halyang belum dijelaskan secara rinci. Sehingga masyarakattidak mempunyai batasan mengenai karya tulis apa saja yang dilindungi oleh hak cipta."