Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tulisan ini mencoba menduga efek Pemilu legislative, Pilpres I dan II 2004 pada perdagangan saham dan index LQ-45, apakah terjadi perolahan imbal hasil di luar kebiasaanltidak normal, sehingga nantinya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu referensi bagi para investor untuk mengarnbil keputusan investasi terutama disaat terjadinya peristiwa politik yang hampir mirip. Penelitian ini menggunakan metode event study.Data yang digunakan adalah data perdagangan saham dan index LQ-45 dari tanggal 2 Januari 2004 sampai dengan 24 September 2004 secara periodik. Data yang telah diperoleh diolah dengan menggunakan formula yang dikembangkan oleh Ball dan Brown (1968), Fama, Fisher, Jensen, dan Roll (1969), Peterson (1989) dan MacKinlay (1997). Kemudian data yang telah diolah diuji dengan menggunakan hipotesis statistik uji-t untuk tiap-tiap perolehan AAR (Average Abnormal Return) baik itu sesudah maupun sebelum exdate periode jendela masing-masing event.Hasil yang diperoleh dan penghitungan menunjukkan ada pengaruh dari tiap-tiap peristiwa politik terhadap perolehan abnormal return dari perdagangan saham dan index LQ-45. Secara umum hasil yang dicapai adalah beragam baik itu berpengaruh secara signifikan maupun tidak signifikan.

---

The thesis tries to explore the effect of Legislative election, President selection I and II 2004 on the stock market and LQ-45 Index, whether or not there is abnormal return, so that investors can use this research results as one of the references in investment decision making, especially in similar political situation. This research uses event study method.

Sources of data used in this research are stock market and LQ-45 Indexes from 2 January 2004 until 24 September 2004 periodically. The data, will be processed using formula developed by Ball and Brown (1968), Fama, Fisher, Jensen, and Roll (1969), Peterson (1989) & MacKinlay (1997). The process and data testing also use t-test for each results of AAR (Average Abnormal Return) after or before the exdate of the period of every event.

The results show that every political event influences the abnormal return of the stock market and LQ-45 Indexes. The results vary from those with significant effect to those with insignificant effect."

"Perkembangan di Pasar Modal beriringan dengan banyaknya perusahaan yang membutuhkan pendanaan dan meningkatnya minat masyarakat untuk berpartisipasi melalui investasi di Pasar Modal. Kedua hal tersebut ditandai dengan bervariatifnya jenis pendanaan untuk perusahaan di Pasar Modal dan juga meningkatnya risiko bagi investor. Otoritas Jasa Keuangan menjawab masalah tersebut dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk kepada Pemodal Profesional. Penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan investor melalui klasifikasi investor di Pasar Modal, serta perbandingannya dengan negara Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis-normatif yaitu menganalisis permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan. Pendekatan komparatif selanjutnya digunakan untuk membandingkan aturan-aturan di sistem hukum negara lain untuk menemukan persamaan dan/atau perbedaan di antara sistem hukum negara pembanding. Melalui penelitian ini ditemukan bahwa perlindungan dengan klasifikasi investor dicapai melalui pembatasan akses bagi investor yang minim pengalaman, kekayaan, atau portofolio terhadap investasi yang berisiko tinggi. Kemudian, ditemukan bahwa klasifikasi investor di Indonesia, Amerika Serikat, Singapura, Hong Kong, dan Kanada memiliki persamaan seperti kriteria yang ditentukan negara-negara tersebut untuk mengategorikan investor. Adapun, perbedaannya adalah nomenklatur dari klasifikasi investor misalnya accredited investor. Indonesia juga menyebutkan di peraturannya mengenai jenis investasi apa saja yang dapat diakses oleh pemodal profesional.

---

Developments in the Capital Market coincide with the many companies that need funding and the increasing public interest in participating through investment in the Capital Market. Both of these are marked by the varied types of funding for companies in the Capital Market as well as increased risks for investors. Otoritas Jasa Keuangan responded to this problem by issuing Otoritas Jasa Keuangan regulations governing the Issuance of Debt and/or Sukuk Based Securities to Professional Investors. This research will discuss how to protect investors through the categorization of investors in the Capital Market, as well as a comparison with the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada. The research method to be used is juridical-normative, namely analyzing legal issues through statutory regulations. A comparative approach is then used to compare rules in other countries' legal systems to find similarities and/or differences between the legal systems of the comparison countries. Through this research, it was found that the protection of investor through categorization is achieved by limiting regular investors with minimum experience, net worth, and portofolio access to high risk investments. Also, the regulations regarding the categorization of investors in Indonesia, the United States, Singapore, Hong Kong, and Canada have similarities, such as the criteria set by these countries to categorize investors. Meanwhile, the difference is in the nomenclature of categorized investors, for example, accredited investor. Indonesia also stated in the regulations regarding what types of investments can be accessed by professional investors."

"Futures prices series CPO (crude palni oil) COMMEX Malaysia sepanjang 20 tahun (23 Okt 1980-31 Mar 2000) menunjukkan distribusi yang tidak normal (Leptokurtis).memiliki pola autokorelasi yang sangat lambat menuju nol dan tampak memiliki suatu sikius nonperiodik. Penyimpangan dan normalitas dapat merupakan sirmom adanya prosesnonlinier dinamis.Pengujian ARCH standar dengan LM Test menunjukkan adanya efek ARCH. Tetapi pola autokorelasi residual kuadrat dan semua frekwensjitime series yang diteliti (bulanan.mingguan. dan harian) meluruh dengan sangat lambat dan tidak teratur, dan keadaan ini bukanlah perilaku dan proses ARCH. Proses ARCH umumnya memiliki unconditional third moment sana dengan aol, yaltu distribusi yang simetris, tetapi semua time series dalam penelitian ini menunjukkan skewness yang positif (positively skewed).Model GARCH( 1,1) mendrikan bahwa unconditional second moment pada time series adalah tidak terhingga. Tetapi Dickey?Fuller Test dan Philips-Perron Test semuanyamenyimpuLkan bahwa time series adalah stasioner dengan fluai rata-rata dan vaniansi yang terhingga. Sehingga model GARCH( 1,1) juga kurang cocok merepresentasikan prices serles CPO COMMEX Malaysia.Komoditi minyak kelapa sawit (palm oil) dalam perdagangan minyak nabati dunia dewasa ¡ni menduduk urutan kedua setelah minyak kedelai (soybean oil). Malaysia tercatatsebagai produsen CPO (crude palm oil) terbesar di dunia. kontribusinya adalah 49,7 % dan total produksi CPO dunia. Minyak sawit dan minyak inti sawit bagi Malaysia merupakanpenghasil devisa terbesar setelab minyak. Sekarang ini Malaysia mengekspor 99,8 % dan minyak sawitnya dalam bentuk produk-produk rafinasi dan fraksinasi. Industri sawit di Malaysia dikelola dengan sangat balk dan ditunjang olch rencana pembangunan 5 tahun Malaysia.Mempertimbangkan hal-ha] di atas, ¡nalca pergerakan barga CPO seharusnya ada unsur deterministlknya tidak sekedar pergerakan yang random. Juga diharapkan adanya suatu sikius pergerakan barga CPO yang berkaitan dengan fàktor-fictor determmistik tersebut. Dajam karya akiiir ini pcnulis bertujuan menibuktikan eksistensi deterministicchaos dalam ftaure prices CPO COMMEX Malaysia.Proses chaotic dapat menunjukkan perilaku stokastik yang dibangkitkan oleh suatu sistem deterministik. Karena dinamika yang teramati nipaic seperti proses random. makametoda konvensional akan ceriderung menyimpulkan proses tersebut sebagai random walk. Sistem nonlinear dinaniis tidak menghasilkan suatu solusi optimal tunggal, ia menghasilkan suatu ruang kcmungkinan solusi berganda (multiple possible solutions), sehingga tidak berlaku konsep equlibrium statis. Sistem nonJinear dinamis merupakan suatu time-dependent feedback mechanism, dengan demjkjan sistem hams dipandang sebagai proses yangmemiliki suatu memory, bukannya suatu proses yang independent.Karakteristik chaos yang penting adalah adanya attractor berdimensi fractal (noninteger). Algoritrna yang dikembangkan oleh (Irassberger & Procaccia mengestimasinilal fractal dimension ini dengan correlation dimension. Karakteristik pent ing lainnya yang dapat nienjelaskan perilaku deterministic chaos adalah maximum Lyapunov exponent yang bertanda positif Penulis menggunaican algoritma Wolf untuk menghitung maximum Lyapunov exponent secara numerik."

"ABSTRAKPasar modal merupakan bidang yang berkembang di Indonesia. Maraknya produk investasi yang ditawarkan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Indonesia, salah satunya adalah reksadana dikarenakan produk investasi ini memiliki tingkat resiko yang relatif rendah. Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, reksadana dikelola oleh Manajer Investasi yang telah memiliki izin dari pihak otoritas yaitu Otoritas Jasa Keuangan OJK . Dalam prakteknya, fungsi pengelolaan investasi Manajer Investasi yang merupakan badan hukum dilakukan oleh individu yang memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi. Kasus yang diangkat dalam penelitian ini adalah kasus yang melibatkan Dewan Direksi PT Minna Padi Aset Manajemen yang menyelewengkan dana salah satu nasabahnya. OJK selaku otoritas menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin bagi para pelaku, tetapi tidak menjatuhkan sanksi kepada PT Minna Padi Aset Manajemen selaku Manajer Investasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder serta analisis data bersifat kualitatif. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah PT Minna Padi Aset Manajemen selaku Manajer Investasi seharusnya turut dijatuhi sanksi oleh OJK karena telah melanggar ketentuan mengenai kewajiban menjalankan pengawasan.

---

ABSTRACTCapital market is a growing field in Indonesia. The rise of investment products has its own attraction for the people of Indonesia, one of them is a mutual fund investment product because it has a relatively low level of risk. Based on the regulations in Indonesia, mutual funds managed by the Investment Manager that has permission from the authorities, namely the Financial Services Authority OJK . In practice, the investment function of Investment Manager as a legal entity made by individuals licensed as Vice Investment Manager. The case examined in this study is a case involving the Board of Directors of PT Minna Padi Aset Manajemen that misuse client 39 s fund. OJK as the authority to impose sanctions in the form of revocation of license for the perpetrators, but didn 39 t penalize PT Minna Padi Aset Manajemen as the Investment Manager. This research used normative juridical research using secondary data as well as data analysis that are qualitative. The conclusions obtained from this study is PT Minna Padi Aset Manajemen as Investment Manager should sanctioned by the OJK for violating the provisions regarding the obligation to carry out supervision. "

"Semakin meningkatnya pendapatan masyarakat Indonesia berbanding lurus dengan meningkatnya kesadaran masyarakat Indonesia akan investasi demi mencapai kesejahteraan finansial. Investasi dalam hal ini salah satunya dapat dilakukan secara tidak langsung melalui pasar modal, yang mana di dalamnya terdapat berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal sesuai ketentuan UU Pasar Modal. Ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi berbagai pihak yang melakukan kegiatan di pasar modal, serta melindungi kepentingan masyarakat sebagai investor dari praktik yang merugikan. Praktik ilegal yang dilakukan oleh suatu pihak yang tidak memiliki izin dan/atau menyalahgunakan izin yang dimilikinya tentu memberikan sentimen negatif dan kekhawatiwan masyarakat terhadap investasi di pasar modal. Maka dari itu, Satgas Waspada Investasi dibentuk dengan tujuan untuk melakukan tugas pencegahan dan tugas penanganan terhadap dugaan tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Penelitian yuridis-normatif ini akan membahas dan menganalisis pengaturan terkait Satgas Waspada Investasi dengan meninjau tugas, wewenang, bentuk pencegahan, dan bentuk penanganan yang dapat dilakukan oleh Satuan Tugas Waspada Investasi terhadap dugaan kegiatan investasi ilegal. Penelitian ini juga akan membahas bagaimana efektivitas peran Satgas Waspada Investasi dalam menangani suatu dugaan kasus investasi ilegal dalam pasar modal. Satgas Waspada Investasi sebagai forum koordinasi dalam hal ini perlu dasar hukum yang lebih tinggi untuk mengakomodir tugas dan wewenangnya, serta lebih proaktif dalam menjalankan tugas pencegahan dan penanganan terhadap kegiatan investasi ilegal yang merugikan masyarakat sebagai investor di pasar modal.

---

The increasing income of the Indonesian people is directly proportional to the increasing awareness of the Indonesian people about investment to achieve financial welfare. Investment, in this case, of which can be done indirectly through the capital market, in which various parties are carrying out activities in the capital market under the provisions of the Capital Market Law. The provision aims to provide legal certainty for various parties carrying out activities in the capital market, as well as protect the interests of the public as investors from harmful practices. Illegal practices carried out by a party who does not have a license and/or abuses the permit have certainly given negative sentiment and public concern towards investment in the capital market. Therefore, the Investment Alert Task Force was formed to carry out preventive and enforcement tasks against alleged unlawful acts in the field of collecting public funds and managing investments. This juridical-normative research will discuss and analyze the relevant regulation of the  Investment Alert Task Force by reviewing the duties, authorities, forms of prevention, and forms of enforcement that can be carried out by the Investment Alert Task Force against alleged illegal investment activities. This research will also discuss the effectiveness of the role of the Investment Alert Task Force in dealing with an alleged case of illegal investment in the capital market. The Investment Alert Task Force as a coordination forum in this case needs a higher legal basis to accommodate its duties and authorities, as well as be more proactive in carrying out the task of preventing and enforcing on illegal investment activities that harm the public as investors in the capital market."

"Dalam menghadapi Pandemi COVID-19, Pemerintah memberikan relaksasi kemudahan bagi para pelaku usaha agar perekonomian dapat berjalan dan mencegah krisis sistem keuangan. Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di bidang Pasar Modal merupakan salah satu relaksasi yang diatur dalam POJK No.37/POJK.04/2020, untuk memperbolehkan Emiten atau Perusahaan Publik Tertentu untuk tidak melakukan keterbukaan informasi. Namun, kebijakan ini dianggap menyalahkan prinsip keterbukaan informasi yang selama ini dikenal di bidang Pasar Modal dan melahirkan permasalahan hukum yaitu sensitivitas informasi dan perlindungan investor. Kebijakan ini juga dikenal di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dinilai lebih memberikan perlindungan hukum kepada investor. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas dan menganalisis perbandingan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi yang diatur di negara Amerika Serikat dan Australia, yang dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan peraturan di Indonesia. Bentuk penelitian dari skripsi ini adalah yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Berdasarkan perbandingan dengan Amerika Serikat dan Australia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan Pengecualian Prinsip Keterbukaan Informasi di Indonesia belum melindungi pemegang saham dan memberikan kepastian hukum bagi Emiten. Selain itu, POJK No.37/POJK.04/2020 juga bertentangan dengan UU Pasar Modal yang merupakan peraturan inti pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, disarankan perbaikan dan perubahan pengaturan pengecualian prinsip keterbukaan informasi pasar modal di Indonesia yang lebih komprehensif, jelas dan menyeluruh.

---

The government provides relaxation policies for businesses to prevent financial system crises due to the Pandemic. The exclusion of the information disclosure principle in the capital market is one of the relaxations regulated in POJK No.37/POJK.04/2020, to allow Listed Companies not to disclose all the information about the company. However, the policy is considered to blame the information disclosure principle that has been known in the Capital Markets. The policy also gives legal problems, such as information sensitivity and investor protection. This policy is also known in the United States of America and Australia, which provides more legal protection to investors. Therefore, this thesis will discuss and analyze the comparison of regulations convened by the United States and Australia, which can provide Indonesia's regulatory improvement. The research form of this thesis is juridical-normative with a descriptive research typology supported by library study materials and interviews as a tool for collecting data. This research found that based on comparisons with the United States and Australia, it concludes that the exception of the information disclosure principle in Indonesia has not protected shareholders and provides legal certainty for issuers. In addition, POJK No.37/POJK.04/2020 is also contrary to the Indonesia Capital Market Law, the core regulation of Indonesia's capital market. Therefore, it is recommended that improvements and changes in the arrangement of exclusion arrangements for the information disclosure principle of capital market in Indonesia."