Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Selaku peneliti mungkin anda sering mengajukan sejumlah pertanyaan perihal hasil penelitian anda (bersama tim). Sudah benarkan hasil penelitian itu? Apakah anda yakin dengan hasilnya? Apakah hasilnya mencerminkan realitas di lapangan? Merupakan sikap yangbaik dilihat dari sikap ilmiah bahwa kita senantiasa meragukan setiap hal mengenai diri kita. Sejatinya setiap peneliti selalu terbuka mempertanyakan hasil penelitiannya sendiri. Adalah sikap yang congkak kalau belum apa apa orang merasa yakin apalagi ngotot (sebagai lawan ngotak) atas hasil penelitiannya."

"Tesis ini membahas Peranan Work Program & Budget sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian pada Production Sharing Contract. Fungsi dari anggaran merupakan alat pengendali dalam melaksanakan rencana yang telah disusun dan memperbaiki kegiatan mendatang agar hasilnya sesuai dengan rencana/standar. Namun pada prakteknya anggaran (WP&B) yang diusulkan oleh Kontraktor PSC belum dapat disetujui BPMIGAS sesuai waktu yang ditentukan dikarenakan beberapa kendala, sedangkan operasi harus terus berjalan dan pelaporan harus tetap dilaporkan oleh Kontraktor PSC sesuai dengan waktu yang ditentukan walaupun anggaran belum disetujui. Hal ini menyebabkan kurang maksimalnya fungsi BPMIGAS dalam mengendalikan cost recovery. Tujuan penulisan tugas akhir ini adalah melakukan analisis terhadap efektivitas prosedur WP&B dan melakukan analisis terhadap efektivitas WP&B sebagai alat perencana dan pengendali cost recovery.Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian penelitian menyarankan bahwa BPMIGAS merevisi Financial Budget & Reporting Procedure Manual, Revision 1993, melakukan penyederhanaan prosedur persetujuan WP&B dan Debirokratisasi, memberi sanksi terkait kelalaian kontraktor PSC dalam menyampaikan usulan WP&B beserta klarifikasinya, menyatukan bagian Struktur Organisasi terkait dengan evaluasi WP&B, membangun sistem yang terintegrasi, menyusunan perencanaan strategi bersama antara BPMIGAS dengan Kontraktor PSC, memonitoring realisasi pengeluaran biaya dan anggaran, dan melakukan Benchmarking sesama kontraktor.

---

The focus of this study is the role of Work Program & Budget as a planning and controlling tool in the Production Sharing Contract. The function of the budget is to control the implementation of the plan and improving the future activities in order to achieve the standard. In practice, the PSC Contractors propose the WP&B in accordance to the time schedule but BPMIGAS has yet to issue approval due to several factors, whereas at the same time the PSC Contractors must report on time even though the WP&B hasn`t been approved. In line with this matter, BPMIGAS cannot maximize the function of cost recovery control. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the WP&B procedures and the effectiveness of WP&B as a tool for planning and controlling of cost recovery. This research is conducted through qualitative descriptive interpretive. The researcher suggests that BPMIGAS should revise the Financial Budget & Reporting Procedure Manual, simplify the WP&B approval procedures, minimize bureaucracy, sanction to the PSC Contractors who disobey the role, merge the organization structure that related to WP&B evaluation, build an integrated system, organize strategic planning between BPMIGAS & PSC contractors, monitor the realization of expenditure compare to budget, and benchmarking between the PSC Contractor."

"ABSTRAKStudi ini bermaksud untuk mempelajari penyebab terjadinya penurunan kualitas lingkungan alam di Doloduo, Kecamatan Dumoga, Kabapaten Bolaang Mongondow, Propinsi Sulawesi Utara yang berada di sekitar Taman Nasional Dumoga Bone. Secara lebih Khusus studi ini bertujuan untua mempelajari proses dan mekanisme perladangan yang ada.Aktivitas perladangan di Sana yang sifatnya menetap tidak membawa akibat penurunan kualitas lingkungan hutan yang ada. Tetapi peningkatan intensitas aktifitas yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor dan alasan-alasan tertentulah yang sebenarnya mengakibatkan penurunan kualitas tadi.Meningkatnya intensitas merambah hutan untuk perladangan selain dilatar belakangi oleh adanya alasan demografis juga karena meningkatnya angka petani musiman dari luar Kecamatan Dumoga, invasi tanaman keras dan pilihan atas tanaman kedele yang mengganti kedudukan tanaman utama padi. Selanjutnya hal ini juga didasari olen adanya alasan sosial/budaya bahwa tanah adalan pengesahan status sosial Serta warisan.Pada hakekatnya menaiknya intensitas perladangan di Doloduo tidak dapat dipandang lepas dari pandangan pelaku aktifitas ternadap hutan. Berlakunya konsep hak Totabuan di mana di dalamnya mengandung makna milik umum Serta tidak Jalannya mekanisme kontrol yang ada menyebabkan tergadinya pemanfaatan hutan yang berlebih-lebihan. Dengan berpedoman pada pandangan atau nilai milik umum di atas masing-masing pelaku merasa berhak untuk menggarap hutan semaunya dan menikmati hasil yang cepat dari kegiatan tebang-jual. Apabila hal semacam ini berlangsung terus maka apa yang dikhawatirkan oleh Hardin dalam teorinya the tragedy of the commons akan betul-betul menjadi kenyataan.Pemilihan Desa Doloduo sebagai lokasi aktivitas perladangan oleh para pelaku yang berasal dari luar desa didukung oleh oeberapa faktor. Pertama, adanya anggapan bahwa tanah. di kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Bolaang Mongondow tidak sesubur tanah yang ada di Desa Doloduo, Kecamatan Dumoga. Kedua, adanya kemudahan infrastruktur. Ketiga, adanya sarana transportasi darat dari lokasi perladangan ke tempat asal petani.Pembentukan Taman Nasional Dumoga-Bone yang di satu pihak dimaksudkan untuk menyelamatkan lingkungan hutan, di lain pihak, menyebabkan sejumlah petani kehilangan lahan garapan dan berstatus tunakisma."

"Sistem perladangan merupakan adaptasi terbaik dari masyarakat yang tingkat teknologinya sederhana. Sistem perladangan ini dapat dipertahankan selama penduduk masih sedikit dan hutan tersedia, namun sekarang telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, sehingga menimbulkan pertanyaan :Mengapa sistem perladangan di Bengkulu mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup ?Apakah batas secara teknis dari kawasan hutan lindung yang ada sekarang sudah memadai ?Penelitian ini mengajukan dua hipotesis.(a) Terlalu besarnya jumlah penduduk yang bergantung pada bidang pertanian kecil, memaksa sebagian penduduk menggunakan tanah di kawasan hutan lindung sehingga mengakibatkan kerusakan hutan.(b) Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung di Kecamatan Kepahiang belum memadai.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebab-sebab sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang mengakibatkan kerusakan hutan dan mengetahui batas secara teknis yang sesuai dari kawasan hutan lindung.Variabel bebasnya adalah penggunaan tanah, yang mempengaruhi kerusakan hutan sebagai variabel tidak bebas. Responden berjumlah 127 kepala keluarga, dan data dikumpulkan melalui wawancara berdasarkan daftar pertanyaan. Sampel kesuburan tanah diambil di wilayah berlereng 15%-40% dan lebih dari 40%. Data penggunaan tanah dan kemampuan tanah berasal dari Badan Pertanahan Nasional.Data dianalisis dengan uji Kruskal Wallis, dan data peta dianalsis dengan pendekatan analisis wilayah melalui teknik Overlay, kemudian keseluruhan data dikorelasikan.Temuan hasil penelitian ini yang penting adalah bahwa sistem perladangan di Kecamatan Kepahiang dilakukan dengan membuka hutan primer dan luas tanah garapan 2,61 hektar tiap keluarga serta laju perluasan 0,49 hektar tiap keluarga tiap tahun. Daya dukung lingkungan yang ada sudah terlampaui sehingga sistem perladangan ini tidak dapat dipertahankan. Di samping itu, sifat berpindah-pindahnya bidang tanah garapan dengan mencari hutan primer mengakibatkan kerusakan hutan.Orientasi usahatani penduduk adalah perkebunan kopi, di mana penggarapan tanah wilayah berlereng lebih dari 40% menyebabkan terjadinya penurunan kandungan N,P,K dan pH. Penggarapan di kawasan hutan lindung merupakan akibat terlalu besarnya jumlah petani yang bergantung pada tanah dan timbulnya lapar tanah karena meningkatnya kebutuhan petani.Batas secara teknis dari kawasan hutan lindung menurut Tata Hutan Guna Kesepakatan, ternyata belurn memadai dan sebagian tanahnya digarap sebagai tempat usahatani. Batas secara teknis untuk kawasan hutan lindung meliputi 28.049 hektar, yang terdiri dari 15.202 hektar sebagai kawasan hutan lindung mutlak, dan 12.847 hektar sebagai daerah penyangga.

---

Shifting cultivation system is the best adaptation from community with simple level technology. The shifting cultivation system can be maintained as long as population are rare and forest are still available, however this system now results in environmental destruction, therefore rise the question:

Why do the shifting cultivation system in Bengkulu cause the destruction of environmental?

Is the present technical boundary of the protecting forest area appropriate?

The research proposes two hypothesis:

The large population that depends on small farming area, press forces the part of the population to cultivate the land in protecting forest area, that resulting forest destruction.

Technical boundary from protecting forest area in Kepahiang Sub-district is not sufficient yet.

The aims of the research are to get to know the causes of shifting cultivation system in Kepahiang Sub-district which result in forest destruction, and to know the appropriate technical boundary from protecting forest area.

The independent variable of this research is land utilization that influences forest destruction as a dependent variable.

The number of respondence are 127 head of household, and the data was collected by interviewing based on the questionnaire list, and soil fertility samples were taken from area of slope 15%-40% and more than 40 %. The data of land utilization and land capability were gained from "Badan Pertanahan Nasional".

The data were analyzed by Kruskal-Wallis test, and the data of maps were analyzed by region analysis approach with Overlay technic, then all of the data were correlated.

The important finding of this research is that the shifting cultivation system in Kepahiang Subdistrict is carried out by cultiving primary forest and cultivation area 2,61 hectare for each family with growth area 0,49 hectare each family every year. The present environmental carrying capacity is exceeded therefore this shifting cultivation system can not be maintained. In addition, the shifting cultivation system by looking for primary forest causes forest destruction.

The orientation of the farmer's work is coffee plantation, which the area cultivation in slope region is more than 40%, causes the declining deposit of N,P,K, and pH. The cultivation_ in protecting forest area is the result of too large number of farmers that depend on land, and need of land because of the increase of farmer's need.

Technical boundary of the protecting forest area according to "Tata Guna Hutan Kesepakatan" actually is not appropriate yet, and part of this land cultivated as farmer's work area. Technical boundary of this protecting forest area comprises 28.049 hectare, consists of 15.202 hectare as an absolute protecting forest area, and 12.847 hectare as a buffer zone."