Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Islam sebagai dien yang diturunkan Allah SWT melalui Rasul-Rasul-Nya merupakan dien yang lengkap dan sempurna, yang mencakup seluruh bidang kehidupan di dunia termasuk bidang kesehatan dan kedokteran. Pada dasar nya manusia diciptakan Allah SWT. dari dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Sebagaimana firman-Nya dalam Q: XLIX: 13 dan Q. I V: 1. Namun pada kenyataan-Nya terdapat orang yang berjenis kelamin berlawanan dengan keadaan jiwanya (transeksual), sehingga menimbulkan gangguan jiwa. Untuk mengatasi penderitaan itu diupayakan berbagai cara. Kini kemajuan teknologi kedokteran telah menemukan cara nya, yaitu melalui operasi penggantian kelamin. Akibat kemajuan teknologi kedokteran tersebut terjadi perubahan fisik, sehingga menimbulkan permasalahan hukum khususnya Hukum Islam. Baik itu dari segi hukumnya maupun status hukumnya terhadap perkawinan dan kewarisan, apakah tetap status hukumnya seperti semula (sebelum dioperasi) atau berubah sebagaimana. keadaannya setelah dioperasi. Terhadap masalah ini MUI telah menetapkan fatwa dalam keputusan Munas II MUI, no. 05/Kep./Munas II/MUI/1980. Namun hingga sekarang masih banyak para transeksual yang beragama Islam belum mentaati fatwa tersebut sehingga perlu kiranya ketegasan para ulama dan ahli Hukum Islam mengambil keputusan dalam masalah tersebut."

"Disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penyatuan pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Buku III KUHPerdata, yang menimbulkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dampak dari hal tersebut adalah penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan. Faktor kedua adalah tidak terdapat pengaturan yang tegas mengenai kumulasi objektif dalam hukum positif di Indonesia. Kedua faktor tersebut menyebabkan ketidakseragaman pemahaman hakim terhadap kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, yang menghasilkan putusan-putusan yang saling bertentangan. Perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta identifikasi berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi merupakan masalah utama yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini menghasilkan sebuah perbandingan pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi serta mengidentifikasi serta menganalisis berbagai unsur yang harus dipertimbangkan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakharmonisan pertimbangan hakim dalam mengadili perkara kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Selain itu, berdasarkan unsur-unsur yang diidentifikasi dan dianalisis, kumulasi gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi seharusnya ditolak.

---

The disparity in court decisions in adjudicating cases that combine tort and breach of contract are caused by two main factors. Firstly, the unification of regulations of tort and breach of contract in Book III of the Indonesian Civil Code, which causes inharmonious understanding of tort and breach of contract. The impact of this is the combination of tort and breach of contract in one lawsuit. The second factor is that there are no clear and strict regulations regarding objective cumulative lawsuit in Indonesian civil procedural law. These two factors lead to a non-uniformity in judges’ understanding of cumulative lawsuit of tort and breach of contract, which result in conflicting decisions. Comparison of the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract and identification of various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims are the main issues in this paper. By using normative juridical research methods, this paper compares the judges’ considerations in sustaining or overruling cumulative lawsuit of tort and breach of contract, identifies and analyzes various elements that judges must consider in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. Based on the results, this paper concludes that there is disharmony in the judges’ considerations in ruling cases of cumulated tort and breach of contract claims. In additon, based on the identified and analyzed elements, cumulative lawsuit of tort and breach of contract should not be approved."

"While the study of Abdurrauf's works was mostly concerned with sufism,the research on the Islamic law was less made concorned . This study ,therefore,tries to highlight the conten,methodology and social context of the Mir'at al Thullab. Thos book was also witten as a respond to the making 's reques sultanah Ratu Safiat al -Din Syah binti Iskandar Muda (1641-1675) pertaining with the need of of court justice in having a handbook to be used as a legal reference for the judges....."

"Sejak putusan pailit dibacakan, debitur pailit kehilangan kewenangan atas harta kekayaan. Selanjutnya diangkat kurator yang bertugas untuk mengamankan harta pailit. Dalam hal debitur melakukan perbuatan yang dapat merugikan harta pailit, UUK-PKPU telah memfasilitasi mekanisme hukum salah satunya berupa gugatan lain-lain. Sebagaimana putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2023/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, kurator mengajukan gugatan terhadap tindakan seorang debitur yang menyetujui peningkatan modal pada suatu perusahaan dikarenakan tidak dilakukan bersama persetujuan pengurus sebagaimana diatur dalam Pasal 240 ayat (1) UUK-PKPU. Adapun tindakan debitor pailit dianggap merugikan kreditur dalam pailit karena tindakannya mengakibatkan adanya dilusi saham. Dalam tulisan ini akan dibahas mengenai: 1.) Apakah dilusi saham terhadap kepemilikan saham debitur pailit termasuk sebagai kerugian harta pailit sehingga menjadi objek gugatan lain-lain dalam kepailitan? 2.) Apakah tindakan persetujuan peningkatan modal perusahaan yang dilakukan pada saat debitur pailit berada pada masa PKPU sementara dibenarkan menurut UUK-PKPU?. Dalam tulisan ini akan dilakukan studi kasus terhadap Putusan Nomor 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain/2022/PN-Niaga Sby Jo. Nomor 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normative dengan tipe penelitian non-doktrinal. Kesimpulan dari penelitian penulis adalah: Dilusi saham yang terjadi pada suatu perusahaan dimana debitor pailit adalah pemegang sahamnya, tidak memiliki implikasi terhadap saham sebagai bagian dari harta debitor pailit. Oleh karena itu, objek gugatan lain-lain yang mendalilkan dilusi saham sebagian peristiwa yang merugikan harta pailit seharusnya ditolak oleh pengadilan. Tindakan peningkatan modal dimana debitor PKPU adalah pemegang saham dalam suatu perusahaan tidak mengakibatkan kerugian bagi harta pailit, sehingga tindakan peningkatan modal yang dilakukan pada saat debitor pailit berada pada masa PKPU sementara dapat dibenarkan.

---

Since the bankruptcy decision is read, the debtor loses authority over their assets. Furthermore, a receiver is appointed with the duty to secure the bankruptcy assets. If the debtor commits actions that could harm the bankruptcy assets, UUK-PKPU has facilitated legal mechanisms, one of which is in the form of other lawsuits. As in decision Number 8/Pdt.sus-Gugatan lain-lain /2023/PN-Niaga Sby Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby, the receiver filed a lawsuit against the actions of a debtor who approved an increase in capital in a company because it was not carried out with the approval of the administrator as regulated in Article 240 paragraph (1) UUK-PKPU. The debtors’ actions are considered detrimental to the creditors because they result in share dilution. In this article, the author will discuss: 1.) Is share dilution of a bankrupt debtor's share ownership included as a loss to bankruptcy assets so that it becomes the object of other lawsuits in bankruptcy? 2.) Is the act of approving an increase in company capital carried out when the debtor is in bankruptcy during the temporary PKPU period justified according to UUK-PKPU? In this thesis, a case study will be carried out regarding Decision Number 8/Pdt.sus-Gugatan Lain-lain/2022/PN-Niaga Sby Jo. Number 17/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN-NiagaSby. This research uses a normative juridical approach with a non-doctrinal research type. The conclusion of the author's research is: Share dilution that occurs in a company where the bankrupt debtor is the shareholder, has no implications to the shares as a part of the debtor's assets. Therefore, the object of miscellaneous lawsuits which argue that share dilution is an event that is detrimental to the bankruptcy assets should be rejected by the court. Actions to increase capital where the PKPU debtor is a shareholder in a company do not result in losses to the bankruptcy assets, so a capital increase action carried out during the debtor in the temporary PKPU period can be justified."

"Tabot merupakan upacara tradisional Bengkulu yang bernafaskan Islam. Upacara tabot ini pada dasarnya merupakan peringatan atas gugurnya Hassan--Hussein, cucu Nabi Muhammad SAW sebagai syuhada di Padang Karbala. Upacara tabot dibawa ke Bengkulu oleh muslim India yang bekerja membangun benteng Inggeris Marlborough pada abad ke-17 Masehi. Tabot sarat dengan ritual keagamaan. Mulai dari persiapan, pelaksanaan hingga akhir upacara tidak terlepas dari kegiatan keagamaan. Tabot juga sarat dengan simbol-simbol religius yang mengandung makna yang dalam. Tabot walaupun bukan merupakan kebudayaan asli daerah Bengkulu, namun karena eksistensinya sudah sangat lama dan tidak bertentangan dengan kebudayaan setempat, maka kebudayaan ini dapat diterima dengan baik. Bahkan sekarang, kebudayaan tabot sudah dapat diidentikkan dengan kebudayaan Bengkulu. Selain itu, kebudayaan tabot ini juga telah menjadi primadona pariwisata budaya daerah Bengkulu."