Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kesultanan Turki Usmani mulai tampak kelemahannya pada abad-abad ke 17 dan 18 Masehi. Penyebabnya antara lain adalah kemunduran intelektual dalam kesultanan Turki Usmani, padahal padahal pada saat itu dunia Eropa sedang mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu dan teknologi. Penyebab lainnya adalah terbelakangnya industri perang kesultanan Turki Usmani, sehingga kesultanan tersebut sering mengalami kekalahan dalam peperangan melawan kerajaan-kerajaan musuh, dan hal ini berakibat pada semakin mengecilnya wilayah kesultanan Turki Usmani. Sultan Ahmad III muncul sebagai sultan perintis pembaharuan Turki Usmani. Usaha pembaharuan dimaksudkan untuk memajukan kesultanan Turki Usmani terutama di bidang militer. Langkah Sultan Ahmad III dilanjutkan oleh Sultan Salim III dan Sultan Mahmud II. Sultan-sultan tersebut tidak hanya melakukan pembaharuan di bidang militer, tetapi juga di beberapa bidang lain. Usaha pembaharuan yang dilakukan oleh para sultan tersebut melibatkan banyak tenaga asing, terutama dari Eropa. Beberapa utusan kesultanan Turki Usmani yang dikirim ke Eropa untuk belajar di sana berhadapan dengan pandangan-pandangan baru Eropa sebagai akibat dari berbagai perubahan besar yang terjadi di sana. Adanya campur tangan asing dalam usaha pembaharuan di kesultanan Turki Usmani, dan masuknya paham-paham baru Eropa yang dibawa oleh para utusan pelajar pada akhirnya mempengaruhi kelangsungan kesultanan Turki Usmani. Pada tahun 1923 terbukti bahwa kesultanan Turki Usmani telah diubah menjadi bentuk Republik Turki."

"ABSTRAKNaskah ini adalah hasil penelitian tentang Perkembangan Sistem Pertanggungjawaban Pidana dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan Hukum Pidana nasional yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: (1) bagaimana perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dalam proses modernisasi (2) bagaimana gambaran kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif dan (3) Pertimbangan-pertimbangan apa yang dijadikan alasan pembenar terhadap penerimaan perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana bagi usaha pembaharuan hukum pidana nasional.Objek utama penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data lapangan diperlukan sebagai penunjang data sekunder. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data ditempuh dengan studi pustaka dan wawancara. Sedangkan analisis data dilakukan dengan analisis kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis dan preskriptif. Untuk pendalamannya dikaitkan atau dilengkapi dengan analisis komparatif.Sistem pertanggungjawaban pidana pada umumnya masih menganut asas kesalahan. Namun, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan adanya penyimpangan atau pengecualian dari asas kesalahan, yaitu mengakui asas strict liability, vicarious liability, dan enterprise liability. Asas yang menyimpang dari asas kesalahan flu hanya diterapkan pads perbuatan pidana yang tertentu dan terbatas.Kebijakan legislatif dalam menetapkan sistem pertanggungjawaban pidana terlihat jugs adanya pergeseran dad asas kesalahan, walaupun hal ini tidak disebutkan secara eksplisit. Buktinya, undang-undang khusus di luar KUHP tidak sedikit yang. melakukan pembaharuan terhadap sislem pertanggungjawaban pidana itu.Berdasar pada perkembangan sistem pertanggungjawaban pidana dan kecenderungan kebijakan legislatif untuk mengikuti perkembangan tersebut yang tercermin di dalam ketentuan undang-undang yang teiah ditetapkan, yang kemudian dlikuti oleh Konsep Rancangan KUHP Baru, tampak bahwa penyimpangan atau pengecualian asas kesalahan deism sistem pertenggungjawaban pidana sangat mendesak untuk diterapkan di Indonesia. Secara teoritis, perkembangan pemikiran itu dapat diterima oleh pars ahli hukum.Secara yuridis, tidak bertentangan dengan peraluran perundang-undangan yang ada. Secara sosiologis, hal itu dapat diterima oleh masyarakat dan memang sudah ada sejak dulu dalam hukum adat. Akhlmya, secara filosofis, sesual dengan ajaran Pancasila yang mengutamakan adanya keseimbangan enters kepentingan pribadi den kepentingan masyarakat (asas monodualtstik). Jadi dapat dikatakan bahwa pembaharuan sistem pertanggungjawaban pidana mempunyal dasar yang kuat untuk diterapkan di Indonesia."