Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada akhir tahun 2015, Pemerintah mengeluarkan peraturan baru dalam bidang minyak dan gas bumi, yaitu Peraturan Menteri ESDM Nomor 38 Tahun 2015 tentang Percepatan Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Non Konvensional. Di dalam peraturan ini, Pemerintah memunculkan 2 skema Kontrak Kerja Sama yang baru yaitu Kontrak Bagi Hasil Sliding Scale dan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale. Dari kedua Kontrak Kerja Sama yang baru tersebut, yang sangat berbeda dengan Kontrak Bagi Hasil yang selama ini diterapkan di Indonesia adalah Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale karena bagi hasilnya dibagi langsung dari produksi gross secara progresif berdasarkan kumulatif produksi setiap tahun dan tidak terdapat mekanisme pengembalian biaya operasi. Pemerintah dimungkinkan untuk menggunakan bentuk kontrak kerja sama lain selama kontrak kerja sama tersebut lebih menguntungkan dan memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya kepada rakyat. Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif ini menyimpulkan bahwa penerapan Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale ini tidak lebih menguntungkan negara jika dibandingkan dengan Kontrak Bagi Hasil karena pembagian hasil antara Pemerintah dan KKKS dalam kontrak ini dapat berubah setiap saat tergantung dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya dan rencana pengaturannya juga tidak efektif untuk memberikan keuntungan sebesar-besarnya. Selain itu, dengan tidak adanya pengembalian biaya operasi di dalam Kontrak Bagi Hasil Gross Split Sliding Scale, tidak akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah penerimaan negara dari minyak dan gas bumi di Indonesia. Oleh karena itu, Pemerintah seharusnya menetapkan batasan-batasan dan acuan yang jelas sejak awal kepada KKKS di dalam bentuk Peraturan yang pasti sehingga dalam pelaksanaannya dapat memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi kedua pihak.

---

At the end of 2015, the government issued a new regulation in the oil and gas industry, The Ministerial Decree of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia Number 38 Year 2015 about the acceleration of Non Conventional Oil and Gas Operation. There are two new Joint Cooperation Contract in this regulation, which are Production Sharing Contract Sliding Scale and Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale. Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale is very different with general Production Sharing Contract in Indonesia because its production sharing system is divided directly from the production gross progressively based on cumulative production every year and there is no cost recovery. The government is possible to use the other Joint Cooperation Contract as long as the contract is better in favor of the state and whose output is maximally used for improving people rsquo s welfare. This thesis uses normative juridical methods, has concluded that Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale is not better in favor of the state as the Production Sharing Contract because the share of the production between the government and contractor can change any time depends on factors that influence it and the regulation rsquo s plan is ineffective to maximally used for improving people rsquo s welfare. In addition, the absence of cost recovery in Production Sharing Contract Gross Split Sliding Scale would not affect on increasing the state revenues from oil and gas. Hence, the government should make the regulations from the beginning which is concluding the restrictions and a clear reference to contractor so that can provide maximum advantages for both sides."

"ABSTRAKKewenangan dan kemampuan Pemerintah Daerah untuk mengeloladaerabnya akan meningkat dengan diundangkannya UU No. 22 Tabun 1999tentang Pemeritahan Daerab dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang PerlmbanganKeuangan antara Pusat dan Daerab, salah satu tanggung jawabnya adalabpengelolaan masalah sumber daya alamnya, untuk daerah-daerah pada umumnyameliputi sumber daya alam hayati dan noabayati kecuali Daerah Kbusus lbukotaJakarta yang hampir sepenuhnya adalab daerab urban.Jakarta dipilih sebagai kajian seperti diketabui kecenderungannya aksnmakin bertambab dengan pertimbangan bahwa kasusnya akan dapat dijadikanmodel bagi pengelolaan lingkungan hidup di daerah urban yang lain, yang besardan bertambah banyak pada waktu-waktu yang akan datang.Di DKI Jakarta sumber daya alam yang berperan adalab tanab, karenasumber daya alam hutan, ataupun energi tidak dimiliki. Di samping itu sumberdaya lainnya yang penting di daerah urban adalah sumber daya binaan.Sejauh ini pengelolaan sumber daya tanah dan sumber daya binaan masihbelum dilakukan dengan efisien dan masih perlu dikembangkan dandisempumakan untuk dapat dijadikan sebagai sumber pendapetan yang utamabagi peningkatkan pendapatan daerah. Hal itu yang menurut perkiraan dengandiberlakukannya UU No. 25/99 tidak akan mengalami kenaikan yang luar biasa.Pengelolaan tanah sejauh ini masih dianggap belum sepenuhnyamenunjang pengembangan lingkungan hidup perkotaan DKI Jakarta untukmewujudkan suatu lingkungan hidup yang manusiawi, lestari dan berkelanjutan,terutama dari segi administrasinya, pengaturan pengenai hale, penetapan nilainyaserta penggunaannya. Secara kelembagaan penanganannya perlu disederhanakandan diperjelas kewenaagannya. Dalam pemanfaatan tanah sesuai peruntukanyang ditetapkan perlu diterapkan asas keadilan dan asas kesetaraan memperolehmanfaat. Penggunaan tanah sesuai dengan ketetapan perencanaannya akanmenunjang terwujudnya suatu lingkungan hidup yang diidamkan danmelestarikan sumber daya alam air tanah yang banyak manfaatnya di Jakarta.Untuk maksud itu semua, dalam menghadapi pelaksanaan UU No. 22/99,organisasi Pemda DKI Jakarta perlu disesuaikan dengan mengkaji kekuatan dankelemahannya dan tantangannya, serta melibatkan dan mengikutsertakanmasyarakat secara aktif dan bertanggung jawab. Kemudian merealisasikanprogram-program pernbangunan lingkungan hidupnya secara bertabap danberkesinambungan, dengan memperhatikan koordinasinya dengan daerah-daerahsekitarnya."

"ABSTRACTPenelitian ini membahas mengenai perempuan adat Kasepuhan Cirompang dalam konstelasi pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat mereka. Penetapan dan perluasan kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak TNGHS yang tidak melibatkan dan mempertimbangkan eksistensi masyarakat adat Kasepuhan Cirompang terutama pengalaman perempuan adat berdampak secara signifikan dalam pemenuhan hak-hak perempuan adat. Selain itu hukum adat yang masih patriarkis memberi dukungan terhadap kondisi pengekangan perempuan adat untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan. Penulis menggali pengalaman para perempuan adat Kasepuhan Cirompang melalui wawancara mendalam dengan mereka dan menganalisisnya menggunakan beberapa teori seperti ekofeminisme, akses terhadap keadilan dan pluralisme hukum. Hal ini dilakukan untuk mempertegas bagaimana penetapan dan perluasan kawasan TNGHS telah mereduksi hak atas akses terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh perempuan adat. Kegiatan ini melanggar berbagai instrumen hukum internasional dan nasional yang telah melindungi kesetaraan antara perempuan dan lakilaki dalam hal akses terhadap sumber daya alam, tanah, berpendapat dan berpartisipasi dalam pembangunan.

---

ABSTRACTThis thesis examines the constelation of Cirompang Indigenous Women on natural resources management. The assignation and expansion of Mount Halimun Salak National Park that do not involve and consider the existence of indigenous people Kasepuhan Ciromopang especially the indigeous women rsquo s experience regarding natural resources management, has been significantly impacting the fulfillment of the indigeous women rsquo s rights. Moreover, the adat law that rsquo s still patriarchal support the condition in which women are restricted from expressing their opinion and participating on development. The writer explored the experience of Cirompang indigenous women through indepth interviews with them and analyzed it with several theories such as ecofeminism, woman rsquo s access to land and legal pluralism. This is important to show how the assignation and expansion of the National Park reduced the rights of access to land, natural resources, expressing an opinion, and participating on development.Keywords Cirompang indigenous women, Mount Halimun Salak National Park, ecofeminism, women access to land, indigenous women rsquo s rights."