Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSaturasi air adalah salah satu faktor penting dalam estimasi akumulasi dan cadangan hidrokarbon. Kesalahan dalam estimasi saturasi air aka menimbulkan bias yang cukup berarti atas kedua besaran tersebut."

"Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi terdapat ketentuan-ketentuan baru yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha hulu LNG existing. Antara lain, ditariknya kembali kuasa pertambangan yang dipegang PERTAMINA oleh pemerintah, lahirnya BPMIGAS, berubahnya PERTAMINA menjadi PT. Pertamina (persero) melalui, dan adanya pengalihan kontrak-kontrak dalam kegiatan usaha hulu LNG existing. Atas keadaan tersebut maka penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, antara lain bagaimanakah perkembangan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia, bagaimanakah struktur kontrak dalam kegiatan usaha LNG yang telah berjalan (existing) setelah berlakunya Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang mninyak dan gas bumi, dan apa kendala setelah berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi dalam kegiatan usaha LNG. Penulis melakukan penelitian kepustakaan dengan mengkaji beberapa data sekunder seperti buku, peraturan perundang-undangan, dan wawancara narasumber. UU No. 22 tahun 2001 telah mengubah struktur kontraktual kegiatan bisnis LNG Existing. Kontrak pokok dan kontrak-kontrak turunan lainnya, kecuali Kontrak jual beli dan kontrak trasportasi, dialihkan ke BPMIGAS. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1869 K/10/MEM/2007, kontrak-kontrak turunan yang telah dialihkan ke BPMIGAS (berdasarkan UU No. 22 tahun 2001) dikuasakan kembali ke PT. Pertamina (persero). Kedudukan dan kapasitas hukum BPMIGAS selaku pengawas kegiatan usaha hulu melalui PSC berdasarkan UU nomor 22 tahun 2001 tidak sama dengan PERTAMINA berdasarkan UU nomor 44 PRP/1960 jo. UU nomor 8 tahun 1971. Mengingat ada kontrak-kontrak yang beralih dari PERTAMINA ke BPMIGAS, dan adapula yang tidak dialihkan, sementara terdapat perbedaan kedudukan dan kapasitas hukum antara BPMIGAS dengan PERTAMINA. Secara normatif hal ini akan menimbulkan persoalan hukum yang dapat berpotensi menimbulkan Breach of contract."

"Salah satu kebjjakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi beban subsidi BBM terhadap APBN seiring dengan meningkatnya konsumsi premium dan solar di Indonesia sebagai net importir BBM adalah dengan mengurangi subsidi BBM premium dan solar. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan menaikkan harga nominal BBM premium dan solar pada sektor transportasi. Penelitian ini mengestimasi penn!ntaan BBM premium dan solar pada sektor transportasi darat di Indonesia dengan mengaplikasikan model Dahl (I982). Berbeda dengan Dahl yang mengasumsikan individu hanya mengkonsurnsi satu jenis bahan bakar, tesis ini mengasumsikan individu mengkonsumsi premium dan solar. Melalui pendekatan fixed effect data panel dengan metode GLS (Generalized Least Square) pada model regresi diperolch besaran elastisitas pennintaan BBM premium dan solar terhadap harga riil premium, harga rill solar, pendapatan dan jumlah stok kendaraan.Hasil regresi menunjukkan komoditas BBM premium tersuhstitusi tidak st!mpuma dengan solar. Elastisitas pennint-aan BBM premium dan solar bersifat inelastis atau lrurang sensitif terhadap variasi perubahan harga riil dan tingkat pendapatan dan jumlah stok kendaraan. Harga riil komodhas BBM premium dan solar berpengaruh negatif terhadap besaran jum)ah konsums:i BBM premium dan solarscmento.ra tingkat pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi BBM premium. Kebijakan kenaikan harga nominal BBM premiun dan solar tidak memberikan dampak perubahan konsumsi BBM yang tinggi, adanya perbedaan yang signifikan antara konsumsi BBM selama krisis dibandingkan dengan sebelum krisis. Elastisitas permintaan BBM, terhadap harga rill BBM (dimana i = premium atau solar) selama krisis lebih inelastis dibandingkan sebelum krisis."

"Laporan magang ini membahas mengenai kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia yang dikelola melalui Kontrak Kerja Sama, dan bagaimana pemilihan mekanisme perhitungan bagi hasil yang berbeda akan memengaruhi penerimaan Pemerintah dan kontraktor. Sejak dahulu, perhitungan bagi hasil dilakukan dengan mekanisme pengembalian biaya operasi cost recovery. Namun, pada awal tahun ini Pemerintah menetapkan mekanisme baru, yaitu gross split, yang tidak lagi mengenal pengembalian biaya operasi bagi kontraktor. Hasil analisis menunjukkan bahwa jika dilihat secara keseluruhan, penggunaan mekanisme gross split memberikan hasil yang lebih baik bagi kontraktor, sedangkan bagi Pemerintah penggunaan mekanisme cost recovery memberikan hasil yang lebih baik.

---

This internship report analyzes about how Indonesia's upstream oil and gas operations is governed using Production Sharing Contract PSC between the Government and contractor, and how the selection of a production sharing mechanism will affect each party's take. Cost recovery mechanism has always been the choice, but early this year the Government proposes a new mechanism, gross split, where the Government no longer has to pay back the amount spent by contractor in conducting upstream oil and gas operations. The case study results indicate that contractor will be better off by using gross split mechanism, and the contrary applies for the Government."

"Sebelum berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi di Indonesia adalah didasarkan pada Kontrak Bagi Hasil (PSC- Profit Sharing Contract). Setelah berlakunya UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, merubah PSC menjadi Kontrak Kerjasama (KKKS). Undang-Undang ini sekaligus mengalihkan pengelolaan kontrak dengan perusahaan pertambangan dari Pertamina kepada Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BPMIGAS). Menurut ketentuan Pasal 44 ayat (3) huruf g Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 tersebut dan ketentuan Pasal 11 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor : 42 Tahun 2002, BPMIGAS bertugas untuk menunjuk Penjual Gas Bumi bagian Negara, termasuk dalam hal ini Liquified Natural Gas (LNG) yang merupakan ekstraksi dari Gas Bumi. Tujuan pekerjaan ini adalah menilai dan melakukan komparasi secara obyektif mengenai kemampuan teknis dari calon Penjual LNG Bagian Negara dalam berbagai aspek terkait kegiatan penjualan LNG dan memberikan rekomendasi calon penjual LNG Bagian Negara kepada BPMIGAS untuk ditunjuk sebagai Penjual LNG Bagian Negara yang dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara untuk kemakmuran rakyat. Rekomendasi yang akan diajukan sebagai hasil dari studi teknis ini adalah penilaian kualifikasi dari calon penjual LNG yang meliputi Pertamina sebagai perwakilan dari BUMN, perwakilan dari KKKS, dan Badan Usaha lain Metode yang digunakan dalam kajian ini diawali dengan penentuan Critical Success Factor (CSF) dengan Focus Group Discussion (FGD), kemudian menentukan bobot variabelnya dengan Analytical Hierarchy Process (AHP) yang digunakan untuk perhitungan Competitive Profile Matrix (CPM) dan dilanjutkan dengan Risk Analysis. Berdasarkan hasil analisis yang didapatkan dari CPM, menunjukkan bahwa perusahaan Pertamina memiliki posisi yang lebih menguntungkan dengan nilai total CPM adalah 3,2885 dibandingkan dengan posisi perusahaan saingannya yang mewakili KKKS (BP) dengan jumlah nilai total bedasarkan CPM adalah 2,9885, dengan pro-kontra resiko dan dampak resiko masing-masing. Dari hasil kajian ini berdasarkan UU Migas No 22/2001, maka BPMIGAS memiliki wewenang untuk memutuskan penunjukan penjual LNG bagian negara.

---

Prior to the enactment of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, exploration and production of oil and gas in Indonesia is based on Production Sharing Contracts (PSC-Profit Sharing Contract). After the enactment of Law No. 22 of 2001 concerning Oil and Gas, changed the PSC to a Cooperation Contract (KKKS). This law also transfers the management of contracts with mining companies from Pertamina to the Executive Agency for Upstream Oil and Gas Activities (BPMIGAS). According to the provisions of Article 44 paragraph (3) letter g of Law Number: 22 of 2001 and the provisions of Article 11 letter g of Government Regulation Number: 42 of 2002, BPMIGAS is tasked with appointing the Seller of Natural Gas for the State's share, including in this case Liquified Natural Gas (LNG) which is the extraction of Natural Gas. The purpose of this work is to objectively assess and carry out a comparison regarding the technical capabilities of the prospective State Share LNG Seller in various aspects related to LNG sales activities and provide recommendations for the State Share LNG prospective seller to BPMIGAS to be appointed as a State Share LNG Seller who can provide benefits and revenues that are for the country for the prosperity of the people. Recommendations that will be put forward as a result of this technical study are an assessment of the qualifications of LNG seller candidates which include Pertamina as a representative from KKKS, representatives from PSC Contractors, and other business entities. The method used in this study begins with determining the Critical Success Factor (CSF) with a Focus Group Discussion (FGD), then determines the weight factor of the variable using the Analytical Hierarchy Process (AHP) which is used to calculate the Competitive Profile Matrix (CPM) and continues with Risk Analysis. Based on the results of the analysis obtained from the CPM, it shows that the Pertamina company has a more profitable position with a total CPM value of 3.2885 compared to the position of its rival companies representing PSC Contractors (BP) with a total value based on CPM of 2.9885, with pro- cons of risk and the impact of each risk. From the results of this study based on the Oil and Gas Law No. 22/2001, BPMIGAS has the authority to decide on the appointment of sellers of the state's share of LNG."