Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti metode investasi manakah yang akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik diantara metode lump sum dan metode dollar-cost averaging. Penelitian ini juga meneliti apakah metode dollarcost averaging dapat dimodifikasi dengan cara menggunakan kinerja IHSG dan/atau nilai tukar USD/IDR sebagai penentuan waktu investasi untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih baik. Dari hasil pengujian backtesting, jika mempertimbangkan faktor time value of money, metode dollar-cost averaging akan memberikan tingkat imbal hasil yang lebih baik daripada metode lump sum untuk periode investasi 5, 8 dan 10 tahun.

---

This research intends to examine which investing method that will generate better return between the lump sum method and dollar-cost averaging method. This research also examined whether the dollar-cost averaging method can be modified using JCI and/or the exchange rate of USD / IDR as timing selection to invest to produce better return.

From the backtesting results, if one considers the time value of money factor, dollar-cost averaging method will generate better return than the lump sum method for 5, 8 and 10 years of investment period."

"Saat ini masih Pemerintah mendanai proyek mereka dengan cara yang konvensional yaitu pembiayaan dengan APBN dan menggunakan pinjaman luar negeri atau hibah. Terdapat beberapa sumber pendanaan yang potensial dalam pembiayaan kegiatan KPS di masa mendatang selain dari perbankan. Alternatif pembiayaan lain adalah dari lembaga keuangan non-perbankan yaitu pasar modal, multifinance, asuransi, dan dana pensiun. Tantangan besar yang dihadapi dalam penggunaan pendanaan dari kelembagaan non-perbankan tersebut, antara lain adalah peraturan yang mengikat yang tidak memungkinkan adanya penggunaan dana lebih dari jumlah tertentu. Penelitian ini mengidentifikasi potensi dan kendala asuransi sebagai pembiayaan yang optimal. Penelitian ini berbasis kualitatif dengan menggunakan metode kuesioner dari populasi dan kuantitatif dengan membandingkan kebutuhan pembiayaan dengan kemampuan dana.

---

In the current the Government to fund their projects in a way of conventional financing with the state budget and use of foreign loans or grants. There are several potential sources of funding in the financing of PPP in the future other than banking. Other sources as an financing alternatives is non-banking financial institutions, namely the capital market, multi-finance, insurance, and pension funds. A major challenge in the use of funding from non-banking institutions, among other binding regulations do not allow the use of funds over a certain amount. This study identifies the potential and constraints of insurance as an optimal financing. This study uses a method based on a qualitative and quantitative questionnaire of the population by comparing the financing needs with the ability of the fund."

"Penyertaan Terbatas atau yang biasa disingkat dengan RDPT. Berdasarkan Peraturan Bapepam-LK No. IV.C.5 yang mengatur tentang Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas ini disebutkan bahwa Unit Penyertaan dari reksa dana ini hanya dapat ditawarkan kepada para Pemodal Profesional dan dilarang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan tidak dapat dimiliki oleh lebih dari 50 pihak. Reksa Dana KIK Penyertaan Terbatas ini dimaksudkan untuk menjadi salah satu alternatif investasi dalam rangka membiayai kebutuhan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang sektor riil. Skripsi ini meninjau secara hukum produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas yang dikeluarkan oleh PT. Syailendra Capital, salah satu perusahaan Manajer Investasi yang berhasil dengan produk Reksa Dana Kontrak Investasi Kolektif Penyertaan Terbatas-nya di Indonesia.

---

This thesis discusses about the Private Equity Fund which is usually abbreviated with PEF. Based on the Ministry Of Finance Of The Republic of Indonesia Captial Market and Financial Institutions Supervisory Agency Rule Number IV.C.5 concerning Private Equity Fund mentions that the Participation Units of this fund may only be offered to Professional Investors and are not allowed to be offered through Public Offering and or are not allowed to be owned by 50 (fifty) Person or more. The Private Equity Fund is aimed to be one of the alternative investments in financing the development needs in Indonesia especially in the real sector businesses. This thesis reviews the legal aspect of the Private Equity Fund on PT. Syailendra Capital, one of the Investment Manager in Indonesia, successful with its Private Equity Fund product."

"Pada tahun 2016 OJK selaku regulator dari lembaga dana pensiun menerapkan Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara (SBN) bagi yang mewajibkan Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) untuk menempatkan dananya sebesar minimal 30% dananya dalam instrumen investasi tersebut. Penerapan dari peraturan ini kemudian dinilai oleh sebagian kalangan khususnya Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI) memberatkan bagi pelaku usaha dana pensiun karena harus mengurangi porsi investasi pada instrumen lain dan yield/Imbal hasil dari SBN saat ini sedang turun sehingga dana pensiun tidak dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis-normatif penelitian ini bermaksud membandingkan pengelolaan investasi dana pensiun Indonesia dengan Amerika sebagai pengelola dana pensiun terbesar di dunia dan juga Inggris sebagai negara yang memiliki kesamaan sistem dana pensiun dengan Indonesia namun dengan sistem pengelolaan yang berbeda. Dengan demikian, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menemukan hal-hal yang dapat menjadi perbaikan dalam perbandingannya dengan sistem dana pensiun Inggris & Amerika. Penelitian ini dituliskan dengan judul skripsi, “Implementasi Peraturan OJK No.1/POJK.05/2016 Tentang Investasi Surat Berharga Negara Terhadap Lembaga Dana Pensiun dan Perbandingannya dengan Inggris & Amerika.”

---

OJK as the regulator of pension fund institutions on 2016 has enforced regulation no.1/POJK.05/2016 about compulsory bond investment for Occupational Pension Fund (DPPK) at the very least 30% of their money into the states bond (SBN). This regulation is seen by many stakeholders especially pension fund association (ADPI) as a set back for pension fund institution growth, the main reason of this rejection is because they have to switch their investment from some instrument into the states bond and yield of states bond is now continue on declining. This research paper is using juridical-normative methods with the main purpose is to compare Indonesian pension fund system with USA as country with the largest asset of pension fund and also with UK as country which have similar system with Indonesia but different management system on investment. Therefore, this thesis is hopes to find solutions that can be advocated to the stakeholder from the comparation with UK & USA pension fund system. The tittle of this thesis is “Implementation of OJK Regulation No. 1/POJK.05/2016 about Compulsory Bond Investment for Pension Fund Institutions and the comparison between Indonesia to United States of America (USA) and United Kingdom (UK).”"