Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since independence day, our founding fathers had made awere to realize the purpose of NKRI establishment. Indonesia that has a wide territory needs to conduct through decentralization strategy. Decentralization policy has caused autonomous (province and district/city) that carry out local autonomy in border and principle of NKRI . To realize the purpose of local autonomy conducted by autonomous local government (province, district/city) that are conditionally in diversity involving autonomous regions that have lands and lands and islands characteristic. In case of realizing special local autonomy in islands region needs a price public strategy policy and appropriate to the region itself as it is presented in this article."

"Kehumasan bagi suatu organisasi merupakan suatu yang penting dan harus ada secara fungsional. Bagi organisasi pemerintah saat ini kehumasan merupakan suatu pembicaraan yang hangat yang terlihat dari diadakannya berbagai seminar dan diskusi dengan tema kehumasan pemerintah. Salah satu fungsi bagian humas pemerintah yang terpenting adalah media relations karena tujuan utama organisasi pemerintah adalah memberi pelayanan kepada masyarakat dan dalam pemberian pelayanan informasi terhadap masyarakat pemerintah membutuhkan media massa, terutama media cetak. Sebagai organisasi pemerintah, pelaksanaan media relations tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance yang merupakan acauan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan di Indonesia.Dalam tesis ini yang dijadikan unit analisis adalah Pemerintah Kabupaten Agam dan media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini akan menguraikan dan menganalisis penyelenggaraan media relations yang dilakukan humas Pemerintah Kabupaten Agam terhadap media cetak yang beredar di Kabupaten Agam. Penelitian ini dilaksanakan selama 32 hari semenjak tangal 18 Februari sampai dengan 22 Maret 2005 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah depth interview dan telaah dokumen dengan menggunakan instrumen penelitian berupa panduan wawancara.Secara umum dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa media relations Pemerintah Kabupaten Agam sudah berhasil yang terlihat dari terbangunnya suatu hubungan kemitraaan yang saling membutuhkan antara Pemerintah Kabupaten Agam dengan kalangan media cetak. Media relations tersebut dilasanakan dengan memberikan informasi secara transparan sesuai dengan data yang ada, bertanggung jawab dalam pemberian informasi, dan memahami kebutuhan wartawan, terutama kebutuhan akan fasilitas komunikasi. Sedangkan kiat khususnya adalah dengan mengangkat pegawai yang juga berprofesi sebagai wartawan menjadi Kepala Bagian humas, dan melegalkan pemberian kompensasi terhadap wartawan.Tetapi dilihat dari sisi pelaksanaan arus komunikasi dalam media relations tersebut terlihat masih belum optimalnya upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Agam. Hal tersebut terlihat dari kurang respon menghadapi berita dan isu yang beredar dan tidak adanya press release sehingga terkesan terlalu mengutamakan keharrnonisan hubungan dengan wartawan dari pada penyampaian pesan.Dilihat dari konsep good governance, dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Agam telah bertindak tidak efektif dan tidak efisien, karena dalam pengelolaan fasilitas komunikasi tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai media pemberitsan sehingga kurang bermanfaat dan menjadi beban bagi Anggaran Pendapatari dan Belanja Daerah.Hasil penelitian ini menemuakan suatu implikasi bahwa dalam pelaksanaan media relations selain konsep yang telah biasa digunakan juga dapat ditambahkan dengan mengangkat kalang media sebagai Public Relations Officer serta untuk mengindari anggaran non budgeter dan Bogus Journalism dapat dilakukan dengan melegalkan kopensasi operasional media berupa bantuan biaya operasional."

"It unfortunately reveals that regional autonomy, and so to education autonomy as an integral part of it, as reflected through UU No.22 Tahun 1999 has not touched the very basic of cultural values and process of democracy, one core element it should significantly contain with. Central as well as regional policy makers and politicians, especially, have spent much their time to physical need and financial balancing debates between central and locals and deliberately forget the intrinsic cultural issue of the term, that is democracy as a cultural value formation process. Taking our current national education situation into account this article tries to introduce some cultural principles education autonomy should aim at. Based on holism in cultural approach education autonomy should pay attention seriously to strengthening community support to education."

"Aspek geografi dan demografi Indonesia dapat menjadi sebab keterbatasan jangkauan dan kemampuan pemerintah pusat menangani dan mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat. Negara dengan wilayah yang luas, ribuan pulau, dan beragam etnis membawa konsekuensi pelayanan publik menjadi sangat kompleks, hal tersebut menjadi sebab pemerintah menghadapi rumitnya hambatan fisik geografi Indonesia termasuk memenuhi variasi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan terdepan dalam merespon aspirasi masyarakat di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon tuntutan pelayanan publik yang efektif dan efesien, merespon secara cepat berbagai persoalan administrasi pemerintahan, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan mengimplementasikan otonomi daerah melalui desentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan instrument pemerintah terdekat dengan rakyat sebagai obyek pelayanan publik. Metode bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan gatra geografi dan demografi. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah dalam penanganan Covid-19 belum optimal karena pemerintah daerah belum diberdayakan secara maksimal, pemerintah daerah “diposisikan” menunggu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah sehingga dapat disimpulkan publik di bidang kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 senantiasa lambat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah."