Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The National Wages Council (NWC) was the orchestra of Singapore’s wage policy in the 1970s and 1980s. Our paper explores two key episodes in its history: its formation in February 1972 and its adoption of a high wage policy between 1979 and 1981 as part of Singapore’s economic restructuring. We were able to draw upon partially declassified government records held at the National Archives of Singapore. Yet these records are incomplete and lacking in certain aspects as archival sources. We complemented them with other archival and published sources, including the oral history and writings of the NWC’s longtime chairman, Lim Chong Yah. Our research urged us to conceptualize a pair of ideas, “semi-archives” and “interim archives,” acknowledging the partiality of both archival and published sources in Singapore. The history of the NWC suggests a rethinking of the centrality of the documentary archive in the Western academic tradition. In Asian contexts like Singapore, a multi-archival approach is necessary for the writing of recent history. Singapore historians can work both modestly and imaginatively with a wider range of available historical sources, including archival, oral, and published sources."

"Arsip kartografi adalah arsip yang informasinya digambarkan dalam bentuk grafis ataufotogrametrik serta terdapat sistem atau legenda peta yang menggambarkan mengenaisuatu wilayah tertentu. Arsip kartografi konvensional memiliki tantangan berupakondisi fisik arsip yang mudah rusak, dengan demikian diperlukan tindakan preservasi.Salah satu upaya preservasi yang dilakukan ANRI untuk melakukan penyelamatan arsipyaitu dengan melakukan proses digitisasi. Penelitian ini bertujuan untukmengidentifikasi proses digitisasi arsip kartografi di Arsip Nasional Republik Indonesia(ANRI). Proses ini dianggap penting untuk memperpanjang usia arsip dan menjagakandungan informasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknikpengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan kajian dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa ANRI telah melaksanakan proses digitisasi di UnitKerja Digitasi dan Peningkatan Kualitas Digital. Proses ini bertujuan untuk menjagakondisi fisik arsip, menyelamatkan informasi di dalamnya, serta menciptakan aksesuntuk memudahkan pengguna. Namun, ANRI masih menghadapi kendala sepertiketerbatasan sumber daya manusia dan perangkat keras serta perangkat lunak yang kurang memadai.

---

Cartographic archives are archives where the information is depicted in graphic or photogrammetric form and there is a map system or legend that describes a particular area. Conventional cartographic archives have challenges in the form of the physical condition of the archives which are easily damaged, thus requiring preservation measures. One of the preservation efforts carried out by ANRI to save archives is by carrying out a digitization process. This research aims to identify the process of digitizing cartographic archives at the National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI). This process is considered important to extend the life of archives and maintain 1 their information content. This research uses qualitative methods with data collection techniques using interview, observation and document review methods. The research results show that ANRI has implemented the digitization process in the Digital Digitization and Quality Improvement Work Unit. This process aims to maintain the physical condition of the archive, save the information in it, and create access to make it easier for users. However, ANRI still faces obstacles such as limited human resources and inadequate hardware and software."

"Masalah utama yang dibahas dalam penelitian ini adalah kegiatan layanan rujukan kearsipan di Bidang Layanan Arsip Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta dan masalah yang sama di Bagian Akses Arkib Negara Malaysia (ANM) di Kuala Lumpur sebagai pembanding.Secara rinci masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah (1) petugas layanan rujukan kearsipan, (2) proses layanan rujukan kearsipan meliputi; (a) peraturan akses, (b) peraturan penggunaan, (c) metode layanan, (d) jenis-jenis layanan dan (e) fasilitas layanan di Bagian Layanan Arsip ANRI dan Bagian Akses ANM sebagai pembanding.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perbandingan pelaksanaan kegiatan layanan rujukan kearsipan di ANRI dan ANM.Penelitian ini adalah penelitian komparatif dengan menggunakan metode kualitatif yang menjelaskan semua variabel yang ditemukan dalam penelitian dan membandingkan perbedaan dan persamaannya. Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung, wawancara, pengisian kuesioner dan penelitian dokumen.Hasil penelitian adalah (1) ANRI belum memiliki peraturan pelaksanaan dari UU No. 7/1971 yang terkait dengan layanan rujukan sebaliknya ANM sudah memiliki peraturan pelaksanaan dari UU No. 44/1966 berkaitan dengan layanan rujukan, (2) secara kuantitas, ANM memiliki petugas layanan rujukan kearsipan lebih banyak daripada ANRI. Demikian pula, secara kualitas, ANM memiliki petugas profesional kearsipan yang bertugas di bagian layanan lebih banyak daripada ANRI, (3) peraturan akses di ANRI dan ANM adalah semua arsip dapat diakses oleh pemakai terkecuali arsip rahasia, kondisinya rapuh dan yang mengganggu keamanan negara, perbedaannya ANRI menentukan ketentuan arsip tidak dapat diakses apabila belum ada sarana temu kembalinya, ketentuan ini tidak ada di ANM dan ANM menetapkan arsip dapat diakses apabila sudah melebihi usia 25 tahun, ketentuan ini tidak ada di ANRI, (4) peraturan penggunaan berbeda antara ANRI dan ANM dalam jam layanan dan proses registrasi dan identifikasi pemakai, sedangkan persamaannya dalam persyaratan pemakai, pernyataan kebijakan untuk pemakai, larangan membawa masuk barang-barang bawaan pemakai dan peraturan umum untuk memperlakukan bahan arsip, (5) metode layanan di ANRI sama dengan ANM yaitu tatap muka, melalui surat dan komunikasi telepon, (6) Persamaan jenis layanan ANRI dan ANM adalah layanan penelitian, pertanyaan dan permintaan bahan arsip, layanan penggandaan fotokopi, foto, mikro film, print out mikro film dan layanan pengesahan salinan bahan arsip. Perbedaan jenis layanan yang diberikan oleh kedua lembaga ini adalah ANRI memberikan layanan penggandaan film dan kaset yang tidak diberikan oleh ANM dan ANM memberikan layanan peminjaman bahan kepada lembaga-lembaga pemerintah dan layanan membuat transliterasi yang tidak diberikan oleh ANRI, (7) fasilitas layanan yang terdapat di ANRI dan ANM adalah lobi, ruang pameran, ruang konsultasi, ruang baca, ruang transit/penggandaan dan ruang perpustalcaan. Fasilitas layanan yang dimiliki ANM yang tidak ada di ANRI adalah kaunter pendaftaran/registrasi, kaunter layanan, ruang mikro film, ruang audio, ruang video, ruang diskusi dan ruang finding aids.

---

The main issue exposed in this study is comparing reference services at The Reference Service Department of The National Archives of The Republic of Indonesia (NARI) in Jakarta and The Access Department of The National Archives of Malaysia (NAM) in Kuala Lumpur.

The detailed issues discussed in this study are (1) reference staff, (2) access policies, (3) policies for use, (4) service method, (5) types of service, (6) reference facilities at The Reference Service Department of NARI and The Access Department of NAM as a compared institution.

The purpose of this study is to describe the comparison of reference services at NARI and NAM.

This research is a comparative study using qualitative method by describing all of variables related to the issues to be studied, and comparing the similarities and or the differences found in the study. The data of the research are collected through various techniques such as observation, interview, questionnaires, and studying documents.

The results of this study are that: (1) NARI do not have the technical regulation of Archives Act of Indonesia 7/1971 in relation to reference services, while NAM already have the technical regulation of Archives Act of Malaysia 44/1966 in relation to reference services (2) NAM have more reference staff than NARI and also NAM have more reference professional staffs than NARI, (3) access policies at NARI and NAM are that all archival materials could be accessed by user except confident records, damaged records, and records containing sensitive issues which may threaten national stability; The while differences between NARI and NAM lie on that NARI determines archives could not be accessible if they have no finding aids and NAM determines that public archives should be made available to the public after twenty-five years, (4) the differences of the policies for use between NARI and NAM lie on hours of operation and registration and identification of users process, while their similarities lie on rule of users, policy statements for users, limiting personal materials and general rules for handling materials, (5) the methods of reference services at ANRI and ANM are face-to-face, letters and telephone calls, (6) the types of reference services at NARI and NAM are research, general inquiries and requesting materials services; reprographic services including photocopy, photographic reproduction, microfilm duplication, microfilm off-prints and certification of archival materials as true copies, while they differ in that NARI provides film and cassette reproduction and NAM provides loan of archival materials to creating agencies especially Government Departments and transliteration services, (7) both NARI and NAM have the same reference facilities such as lobby, exhibition room, reader- consultant room, photocopy room and library room, while the reference facilities which are available only in NAM are registration counter, service counter, microfilm room, audio room, video room, discussion room, and finding aids room."

"Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam menjalankan amanahnya telah mengindikasikan bahwa ANRI membutuhkan penerapan pengelolaan pengetahuan berkesinambungan yang jika tidak segera diatasi akan menghambat pengembangan sistem kearsipan nasional yang komprehensif dan terpadu. Penelitian ini bertujuanmerumuskan strategi yang sesuai dengan kebutuhan ANRI dalam menerapkan manajemen pengetahuan tersebut. Perumusan strategi berupa roadmap dapat digunakan untuk memudahkan ANRI dalam memulai program manajemen pengetahuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dalam proses penyusunan strategi manajemen pengetahuan. Penelitian diawali dengan identifikasi masalah melalui studi awal, identifikasi lingkup organisasi, pemetaan pengetahuan melalui wawancara, dan diakhiri dengan penyusunan strategi manajemen pengetahuan di ANRI. Penelitian ini mengacu Knowledge Value Chain (KVC) Model Lee untuk menganalisis KnowledgeManagement Infrastructrue (KM Infrastructure) dan Knowledge Management Process (KM Process) berikut mekanismenya pada manajemen pengetahuan di ANRI. Hasil analisis yang didapat sebagai usulan program kegiatan diurutkan sesuai pendapat pakar melalui metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan 15 pengetahuan yang dibutuhkan di ANRI teridentifikasi. Roadmap yang dihasilkan pada tahap pertama adalah tahap KM Infrastructure yang secara berurut terdiri dari knowledge worker recruitment, pelekatan fungsi CKO pada Pusat Data dan Informasi,Customer/Supplier Relationship, dan Knowledge Storage Capacity. Pada tahap kedua yaitu KM Process dengan pembangunan group support system, wiki internal organisasi, yellow pages, rule-based system, pengembangan DSS dan EIS, serta virtual simulation. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi ANRI untuk mengimplementasikanmanajamen pengetahuan dengan baik dalam rangka pembangunan sistem kearsipan secara nasional.

---

The National Archives of the Republic of Indonesia (ANRI) in running its mandate has indicated that ANRI needs sustainable knowledge management implementation. If it does not takcle immediately, it will obstruct the comprehensive and integrated national archival system development. The purpose of this research is formulating the strategy

that is related to ANRI`s need in implementing the knowledge management. The strategy formulation in form of roadmap can be used by ANRI in starting the knowledge management program easily. This research was using descriptive qualitative method in arranging the knowledge management strategy. The research began with the problem identification through initial study, organizational scope identification,

knowledge mapping using interview and ended with the knowledge management arrangement at ANRI. This Research referred to Lee`s Knowledge Value Chain (KVC) model in analizing the knowledge management infrastructure (KM Infrastructure) and knowledge management process (KM Process) along with its mechanism to ANRI`s

knowledge management. The result of analysis obtained as activity program recommendation was sorted according to the expert`s judgement through AnalyticalHierarchy Process (AHP). The result showed that 15 knowledge needed by ANRI were identified. Generated roadmap in the first phase was KM Infrastructure which chronologically consisted of Knowledge Worker Recruitment, Chief Knowledge Officer

(CKO) function attachment to the Information and Data Center, Customer or Supplier Relationship, and Knowledge Storage Capacity. In the second phase, it needed KM Process with group support system development, wiki internal organization, yellow pages, rule-based system, DSS and EIS development, as well as virtual simulation. This

research is expected to be beneficial for ANRI in implementing the well knowledge management of the national archival system development."

"Skripsi ini mengenai pemanfaatan Gedung Arsip Nasional sebagai cagar budaya. Faktor-faktor keseimbangan antara kegiatan pemanfaatan dan pelestarian cagar budaya menjadi perhatian utama dalam skripsi ini. unit Analisis dari penilitian ini adalah berbagai macam kegiatan pemanfaatan yang dilakukan pada Gedung Arsip Nasional kemudian dibanding dengan keadaan ideal pada beberapa literatur serta peraturan dan perundangan yang berlaku. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan evaluasi serta saran dalam hal pemanfaatan Gedung Arsip Nasional.This thesis is discuss about utilization of the Ntional Archieves Building as a cultural heritage. The balance factors between utilization and conservation of cultural heritage is amajor concern in this thesis. The unit of analysis in this thesis is a wide range of activities conducted on the utilization of the National Archieves Building and then compared with the ideal state in some literature as well as rules and regulations. The purpose of this study is to provide evaluation and advice in the use of the National Archieves Building."

"Arsip Nasional Republik Indonesia menyelenggarakan e-government melalui penguatan sistem kearsipan berbasis TIK dengan tujuan untuk dapat mendukung proses bisnis pemerintahan yang efisien, transparan dan terintegrasi. Namun pada kenyataannya tujuan penyelenggaraan tersebut belum tercapai karena sistem yang dikembangkan belum dapat mendukung proses bisnis yang berjalan. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan implementasi sistem informasi kearsipan yang dikembangkan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya resistensi pengguna, aturan, maupun teknologi. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk mengantisipasi kegagalan penerapan sistem informasi kearsipan berbasis TIK yang sedang dikembangkan di ANRI yang diberi nama e-arsip melalui pengukuran kesiapan penerapan e-arsip dalam pengelolaan arsip statis. E-records readiness assessment tools merupakan sebuah kerangka kerja untuk mengukur kesiapan penerapan e-arsip yang dikeluarkan oleh The International Records Management Trust IRMT . Dari 6 variabel pada kerangka kerja IRMT yang diusulkan, digunakan 5 variabel yang merupakan hasil validasi 7 pakar kearsipan di Indonesia. Lima variabel tersebut adalah kebijakan dan tanggung jawab, tools dan prosedur, teknologi, sumber daya dan pelatihan, serta kepedulian internal. Pengukuran dilakukan secara kualitatif melalui wawancara, penelusuran dokumen dan observasi, sedangkan pengolahan data dilakukan melalui analisis tematik. Hasil pengukuran menunjukan bahwa ANRI masih belum siap untuk menerapkan e-arsip dengan hasil empat variabel berada pada level 2, dan satu variabel berada pada level 1. Untuk meningkatkan level kesiapan penerapan e-arsip tersebut, disusun prioritas rekomendasi berdasarkan hasil pengukuran yang dikombinasikan dengan pembobotan tingkat kepentingan variabel dari pakar melalui metode AHP. Adapun prioritas rekomendasi secara berurutan sebagai berikut: Teknologi, Kebijakan dan tanggung jawab, tools dan prosedur, SDM dan pelatihan serta kepedulian internal.

---

National Archives of Republic Indonesia held e government program through strengthening of ICT based archival system in order to be able support efficiently, transparently and integrated government through business processes. However, purpose of implementation has not been achieved because developed system can rsquo t support the running business process. One causes of the archival information system implementation developed failure that caused by several factors such as user resistance, rules, and technology. Thus, this research is conducted to anticipate the failure of ICT based archival system application development in ANRI which is named e archives through the measurement of e archives readiness implementation. E records readiness assessment tools is a framework for measuring the readiness of e archive implementation issued by The International Records Management Trust IRMT . Of the six variables in the proposed IRMT framework, five variables were used as validation result of 7 archival experts in Indonesia. The five variables are policies and responsibilities, tools and procedures, technology, resources and training, and internal awareness. Measurements are conducted qualitatively through interviews, document tracing and observation, while data processing is done through thematic analysis. The measurement results show that ANRI is still not ready to apply the e archives with the results of four variables at level two, and one variable is at level one. To improve the level of e archives readiness implementation, priority recommendations are prepared based on measurement results combined with weighting the level of variables importance from experts through the AHP method. The priority of consecutive recommendations as follows Technology, Policies and responsibilities, tools and procedures, human resources and training and internal awareness."

"ABSTRAKDalam pengelolaan arsip statis di Arsip Nasional Republik Indonesia ANRI terdapat direktorat atau bagian - bagian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Bagian ini terletak di salah satu Deputi yaitu bidang Konservasi arsip di ANRI. Direktorat tersebut yaitu bagian Akuisisi, Pengolahan, Preservasi / Penyimpanan dan Layanan. Jika akses arsip statis sudah tersedia di bagian layanan, maka arsip siap untuk disajikan kepada pengguna. Di dalam melayani arsip kepada pengguna tak jarang memiliki suatu masalah dan kendala yang dihadapi oleh layanan. Permasalahan yang muncul adalah: 1 Pengguna arsip sering kecewa dengan lamanya proses peminjaman arsip, 2 Pengguna arsip sering mengalami kesulitan dalam mencari kode klasifikasi katalog arsip yang tersedia di komputer, 3 pengguna arsip sering mengalami kesulitan dalam menemukan kode arsip 4 Pengguna arsip sering kecewa dengan lamanya proses penggandaan arsip yang bisa lebih dari satu hari, 5 Pengguna arsip sering mengeluh tentang tingginya biaya pengkopian atau penggandaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menggambarkan manajemen pengelolaan arsip di ANRI sehingga dapat melihat hambatan apa yang dihadapi dalam pengelolaan arsip di ANRI dan hubungannya dengan kualitas layanan publik di ANRI. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Metode pengumpulan data yaitu purposive sampling. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah arsiparis, Kepala Subdirektorat Pengolahan Arsip I, pengguna Arsip. Hasil penelitian menyarankan bahwa ANRI perlu meningkatkan semua direktorat terkait dalam pengelolaan arsip statis dengan menyempurnakan pelaksanaan ISO 9001: 2015, kepada semua direktorat yang berada di bawah deputi bidang konservasi arsip. Hal itu dikarenakan masih ada satu direktorat yang belum mendapat ISO adalah direktorat Akuisisi. Selain itu diharapkan ANRI memelihara dan mengembangkan SIKS Sistem Informasi Kearsipan Statis yang berbasis online dan mulai diuji tahun ini dan telah diterapkan untuk per unit bagian dari ANRI dan terintegrasi dengan bagian akuisisi sampai dengan layanan.Kata Kunci: Arsip Statis; Manajemen Kearsipan; Pelayanan Publik.

---

ABSTRACT AbstractIn the management of static archives in the National Archives of the Republic of Indonesia ANRI there are directorates or parts that are interconnected with each other. This section is located in one of the Deputy namely the Conservation of archives in ANRI. The Directorate is part of Acquisition, Processing, Preservation Storage and Services. If static archive access is already available in the service section, then the archive is ready to be presented to the user. In serving the archives to users often have a problem and constraints faced by the service. The problems that arise are 1 Archive users are often disillusioned with the length of the archiving process, 2 Archive users often have difficulty in finding the archive catalog classification codes available on the computer, 3 archival users often have difficulty finding archive codes 4 Archive users are often disappointed with the length of the duplicate archive process that can be more than one day, 5 Archive users often complain about the high cost of copying or duplication. This study aims to identify, describe the management of archives in ANRI so it can see what obstacles faced in the management of archives in ANRI and its relationship with the quality of public services in ANRI. This research method is qualitative with Case Study approach. Data collection method is purposive sampling. Data were obtained through structured in depth interviews, observation, and documentation. Informant in this research is archivist, Head of Subdirektorat Pengolahan Arsip I, user of Archive. The results suggest that ANRI needs to improve all relevant directorates in the management of static archives by improving the implementation of ISO 9001 2015, to all directorates who are under the archive conservation deputy. That is because there is still one directorate that has not got ISO is the Acquisition directorate. In addition, ANRI is expected to maintain and develop a SIKS Static Information Filing System Static based online and began to be tested this year and has been applied to per unit part of ANRI and integrated with the acquisition section up to the service.Keywords Archives Management Archive Static Public Service"