Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Since the end of the Cold War there has been an explosion of international courts and tribunals that sit apart from domestic legal systems, yet they are often woefully inadequate for their stated purposes. This book explores common problems across these courts, and applies a constructivist theory of international relations to explain their operation. Often established by states as signals of their commitment to moral values and political ideology, once created these courts find themselves trapped between the interests of the Great Powers. Some endure irrelevance, their judgements ignored. Yet more are unusably slow. Still others exhibit demonstrable political bias. Their common failings suggest that international law is not nearly as robust as it claims. The author skilfully shows that international courts are a species of international organisation, and share the same challenges of bureaucracy and unaccountability as have plagued the United Nations. Mirages of International Justice will be of particular interest to scholars and practitioners interested in critiques of the European Court of Human Rights, the World Trade Organisation, investment treaty arbitration, the EU courts, the international criminal courts, the International Court of Justice and public international law in general. Students of international relations and advocates for reform of international organisations will also learn much from this insightful study"

"In this context, transfer of technical knowledge from the larger organizations and its global epistemic communities to member communities is becoming a policy tool to “convince” participants in the international system to have similar ideas about which rules will govern their mutual participation. In the realm of finance and banking regulation, the primary focus is on transfer of specialized and procedural knowledge in technical domains (such as accounting procedures, payment systems, and corporate governance principles), thereby promoting institutional learning at national and local levels. In this volume, the authors provide in-depth analysis of initiatives to demonstrate how this type of knowledge generated at the international organization level, is codified into global standards, and disseminated to members, particularly in the developing world, where the legal and regulatory infrastructure is often lacking."

"ABSTRAK Konflik Laut China Selatan merupakan salah satu bentuk baru ancaman keamanan pasca perang dingin di wilayah Asia Tenggara. Konflik ini melibatkan enam negara sebagai pengklaim secara Iangsung dan menyangkut kepentingannya besar negara lainnya. Hal ini disebabkan lokasi strategis Laut China Selatan dan potensi yang terkandung didalamnya. Bila konflik ini dibiarkan memuncak akan menimbulkan perang terbuka yang merugikan banyak pihak Mengingat langkah untuk menyelesaikan konflik ini perlu waktu panjang karena rumitnya permasalahan, maka diperlukan upaya yang bisa tetap menjaga kawasan tetap aman hingga terselesaikannya permasalahan klaim wilayah ini yaitu dengan meningkatkan rasa saling percaya (confidence building measures) antara pihak yang bertikai. Langkah ini merupakan salah satu langkah awal diplomasi preventif.ASEAN sebagai organisasi regional merasa perlu melakukan langkah diplomasi khusus sebagai upaya mengurangi ketegangan yang muncul akibat konflik yang berpotensi timbul yaitu dengan diplomasi preventif dua jalur, pertama dan kedua. Hal ini mengingat sebagian pengklaim adalah negara-negara anggota ASEAN dan keamanan kawasan sangat penting untuk dipertahankan demi menjaga stabilitas kawasan agar tetap kondusif bagi perkembangan perekonomian. Masalah yang ingin dibahas adalah bagaimana upaya ASEAN dengan diplomasi preventif dua jalur dalam mengurangi ancaman keamanan akibat ketegangan konflik yang timbul. Lingkup pennasalahan meliputi pelaksanaan diplomasi preventif jalur pertama melalui pembicaraan bilateral, ASEAN Ministerial Meeting, ASEAN Regional Forum, ASEAN-China Dialogue, ASEAN-China SOM dan diplomasi jalur kedua melalui Lokakarya PengeloIaan Potensi Konflik Laut China Selatan atas inisiatif Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi sumbangan pemikiran tentang penggunaan sinergi diplomasi dua jalur tersebut untuk mengurangi ketegangan konflik di Laut China Selatan secara aman dan damai.Untuk itu, penulis menggunakan kerangka teori untuk menganalisis permasalahan dengan pendekatan konstruktif dari Bruce Andrews (1975) untuk melihat perilaku ASEAN dalam menanggapi konflik, pendekatan diplomasi dari Hedley Bull (1981) dan diplomasi preventif dan Boutros-Boutros Ghali (1992) dan konsep kerja sama dalam mengatasi konflik dan K.J. Holsti (1988) dan Robert O'Keohane (1994), konsep fungsionalisme dari David Mitrany (1981) serta konsep spill over dan Ernst Haas (1993). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan ada hubungan erat antara diplomasi jalur pertama dan kedua yang berpengaruh positif pada upaya pengurangan ketegangan konflik di Laut China Selatan.Kesimpulan dari tesis ini adalah pelaksanaan diplomasi preventif dua jalur ternyata mempunyai peran positif dan akan lebih efektif bila didukung oleh komitmen masing-masing pihak yang bertikai untuk menjalankan hasil-hasil yang dicapai dalam diplomasi preventif baik jalur pertama maupun kedua secara konsisten."