Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Lagu wajib nasional merupakan bagian dari ragam lagu, sehingga lagu wajib nasional merupakan ciptaan yang dilindungi dengan hak cipta. Permasalahan yang dianalisis adalah apa yang dimaksud dengan negara sebagai pemegang hak cipta, apa yang dimaksud dengan komersialisasi oleh negara, dan apa yang dapat dilakukan oleh negara terhadap komersialisasi lagu wajib nasional. Sebagai pemegang hak cipta, negara dapat mengizinkan maupun melarang pihak lain untuk memanfaatkan lagu wajib nasional. Selain itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi karya cipta sebagai bagian dari hak asasi manusia dan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional. Negara tidak boleh melakukan komersialisasi karena negara bukanlah pelaku usaha yang boleh mencari keuntungan ekonomi melalui bisnis. Dalam hal komersialisasi lagu wajib nasional, negara perlu melakukan manajemen aset, mengalokasikan anggaran dalam APBN terkait hak cipta lagu wajib nasional, dan negara diharapkan dapat membuka akses gratis bagi para pelaku ekonomi kreatif pada subsektor musik, sehingga para pelaku tersebut dapat memanfaatkan lagu wajib nasional.

---

National mandatory songs is one type of songs, so it is a creation that protected by copyright. The problems are what is country as copyright holder, what is commercialization by country, and what can a country do toward the commercialization of national mandatory songs. As a copyright holder, the country can allow or prohibit someone to use national mandatory songs. The country also has an obligation to protect copyright as a part of human rights and to advance national culture. A country is prohibited to do a commercialization because a country isn`t a businessman who is doing his business to get economic profit. In terms of commercialization of national mandatory songs, the country needs to do assets management, allocates budget related to national mandatory songs copyright, and gives a free access to creative economy actors in music subsector, so they can use those."

"Perjanjian pinjam-meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam ranah hukum privat. Perjanjian pinjam-meminjam dapat juga menjadi perjanjian yang bersifat Hukum Perdata Internasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan mengatur setiap perjanjian atau nota kesepahaman yang dibuat melibatkan subyek hukum Indonesia dengan pihak asing harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Ketentuan ini merupakan kaidah memaksa dan bukan ketertiban umum. Antara kaidah memaksa dengan ketertiban umum memang terdapat bidang irisan, tetapi tidak selalu apa yang termasuk kaidah memaksa merupakan bertentangan dengan ketertiban umum. Ketentuan tersebut juga mempengaruhi keabsahan dari kontrak internasional yang memiliki titik taut dengan wilayah atau kepentingan Indonesia.

---

Loan agreement is one form of private law. Loan agreement can also be an agreement that is both Private International Law. Under the provisions of Article 31 paragraph (1) and (2) Law of 24/2009 organize any agreement or memorandum of understanding that created involving Indonesian law subjects with foreign parties must be made in Indonesian. This provision is a mandatory rules and not a public order. Among the rules to force the public order there was indeed a slice field, but it is not always what is included mandatory rules is contrary to public order. Such provision also affects the validity of an international contract that has a point link with the territory or the interests of Indonesia."

"ABSTRAKKarya tulis ini mendeskripsikan penggunaan, fungsi dan perkembangan nyanyian rakyat Simalungun bagi masyarakat pendukungnya dengan mengaitkannya dengan unsur-unsur kebudayaannya. Namun demikian, tidak hanya melulu mendeskripsikan kegunaan, fungsi dan perkembangannya, tetapi melihat perubahan yang terjadi terhadap penggunaan dan fungsi sebagai akibat perubahan kebudayaan orang Simalungun itu sendiri. Perubahan tersebut terjadi oleh karena masuknya kebudayaan asing, terutama datangnya orang-orang Eropa menyebarkan agama Kristen kepada orang Simalungun, dimana orang Simalungun masih memeluk agama Aslinya. Datangnya para misionaris Eropa ke daerah Simalungun turut membawa kebudayaannya dalam penyebaran agamanya, oleh karena itu bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan dalam kebaktian agama Kristen selalu menggunakan nyanyian yang berasal dari nyanyian rakyat Eropa. Namun demikian, orangorang Simalungun yang tergabung dalam wadah Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) memasukkan unsur-unsur nyanyian rakyatnya menjadi nyanyian gereja, bahkan ada yang secara utuh melodi nyanyian rakyat Simalungun menjadi nyanyian gereja, -- hanya mengganti teksnya. Selain itu, cara melagukan nyanyian gereja, masih terbawa-bawa seperti melagukan nyanyian rakyat Simalungun -- khususnya bagi orang Simalungun di pedesaan. Punahnya nyanyian rakyat Simalungun akibat perubahan kebudayaan Simalungun, tidak berarti "mematikannya" begitu saja, tetapi perlu dicari fungsi lainnya, sehingga ia "hidup" kembali. Tentu mengangkatnya menjadi sebuah seni pertunjukan yang dapat dikembangkan, yaitu meningkatkan pembinaannya serta meluaskan wilayah penyebarannya."