Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAdsorpsi zat warna Disperse red 50 pada kain poliester dilakukan dengandengan menggunakan surfaktan Lauril glukosida sebagai agen pendispersi untukmencegah aglomerasi serta meningkatkan kelarutan zat warna Disperse red 50dalam air. Proses pewarnaan kain poliester menggunakan zat warna dispersiterbagi menjadi dua yaitu dengan adanya carrier dan tanpa carrier (suhu tinggi).Untuk menghindari penggunaan suhu tinggi maka pada penelitian ini dilakukanstudi adsorspi zat warna dispersi pada kain poliester dengan menggunakanmetode sonikasi dan akan dibandingkan dengan adsorpsi zat warna dispersi padakain poliester dengan adanya carrier yaitu vanillin. Hasil optimasi metodesonikasi menunjukkan adsorpsi berlangsung optimum pada konsentrasi surfaktan55 ppm, waktu sonikasi 10 menit, waktu kontak 100 menit, pH 4 dan suhu 90oC.Hasil optimasi dengan adanya carrier menunjukkan adsorpsi berlangsungoptimum pada konsentrasi surfaktan 55 ppm, massa vanillin 0.125 g, waktukontak 50 menit, pH 4 dan suhu 90oC. Sementara itu hasil optimasi adsorpsi tanpasonikasi maupun carrier berlangsung optimum pada konsentrasi surfaktan 55ppm, waktu kontak 60 menit, pH 4 dan suhu 90oC. Studi kinetika menunjukkanlaju adsorpsi zat warna dispersi pada kain poliester paling cepat dengan adanyacarrier yaitu 0,01212 g/mg menit dan laju adsorpsi dengan sonikasi 0,0195 g/mgmenit. Sementara itu laju adsorpsi zat warna dispersi pada kain poliester tanpasonikasi maupun penambahan carrier memiliki laju adsorpsi paling lambat yaitu0,0142 g/mg menit. Proses adsorpsi Disperse red 50 pada kain poliester dengandan tanpa sonikasi mengikuti model isoterm adsorpsi Langmuir. Sedangkanproses adsorpsi Disperse red 50 dengan penambahan carrier vanillin mengikutimodel isoterm adsorpsi Freundlich.

---

ABSTRAKAdsorption disperse red 50 at polyester fabrics using Lauryl glucoside assurfactant to prevent aglomeration of Disperse red 50, an azo disperse dyes andincrease their solubility in water. Main methods of dyeing polyester with dispersedyes are using high temperature and the presence of accelerating agent or carrierin low temperature. To avoid using High temperature in dyeing process, Thisreserach using another method which is sonication to decrease dyes particle size.Sonication is expected to make dyes adsorbed to polyester fabrics easily. Thisreserach also compare sonication method to carrier method. Vanillin used ascarrier in this reserach. Optimum condition of adsorption with sonication occur atconcentration of surfactant 55 ppm, sonication time 10 minute, contact time 100minute, pH 4, and temperature 90oC. Optimum condition of adsorption with thepresence of carrier occur at concentration of surfactant 55 ppm, vanillin 0.125g,contact time 50 minute, pH 5, and temperature 90oC. Meanwhile, optimumcondition of adsorption without both of sonication and carrier occur atconcentration of surfactant 55 ppm, contact time 60 minute, pH 4, andtemperature 90oC. Kinetics studies for all of methods fitted well with pseudosecond order with adsorpstion rate for sonication method 0,0195 g/mg minute, forcarrier method 0,0212 g/mg minute and without both sonication and carrier0,0142 g/mg minute. Adsorption of disperse red 50 at polyester fabrics with thepresence of carrier fitted well with Freundlich isotherm model. Meanwhilewithout the presence of carrier, adsorption fitted well with Langmuir isothermmodel."

"Penelitian ini membahas upaya-upaya pembentukan citra Rusia sebagai negara yang ramah terhadap penganut agama Islam melalui kanal berita dan media sosial milik Russia Beyond The Headlines (RBTH) Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai nation branding. Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bentuk-bentuk upaya pembentukan citra positif Rusia dalam hal menghargai keberadaan agama Islam sebagai agama terbesar kedua setelah Kristen Orthodoks. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis konten, salah satu metode yang berhubungan dengan metode kepustakaan. Melalui metode tersebut ditemukan upaya pembentukan citra positif Rusia sebagai negara ramah muslim dapat terlihat dari artikel-artikel yang disajikan dalam kanal berita daring yang juga sering dibagikan melalui media sosial milik RBTH Indonesia. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa topik yang paling banyak dibahas adalah perayaan hari besar islam, sikap perlawanan Rusia terhadap terorisme atau ISIS termasuk dalam konflik Suriah, dan program pariwisata halal yang sedang digencarkan oleh negara tersebut.

---

This research discusses the efforts of image formation of Russia as a muslim-friendly country through news website and social media belonging to Russia Beyond the Headlines (RBTH) Indonesia that can be categorized as a nation branding. The purpose of this study was to find forms of forming a positive image of Russia in terms of respecting the existence of Islam as the second largest religion after Orthodox Christianity. This research is a qualitative research that uses content analysis method, one of the methods related to the library method. Through this method, it found that the effort to establish a positive image of Russia as a muslim-friendly country can be seen from the articles presented in their online news website which are often shared too through RBTH Indonesia's social media. The results of this study prove that the most discussed topics are about the the celebration of Islamic holidays, Russian resistance to terrorism or the ISIS group including in Suriah conflicts and the halal tourism program being intensified by the country"

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai penerapan sistem penganggaran dengan pendekatan prinsip beyond budgeting pada PT. X Indonesia sebagai bentuk reaksi atas tidak fleksibelnya anggaran tradisional tahunan yang dilakukan sebelumnya juga proses pengambilan keputusan yang sering dilakukan secara sentralisasi oleh kantor pusat di Chicago,Amerika Serikat dan oleh kantor pusat Indonesia. Pembahasan mengenai penerapan beyond budgeting ini menunjukkan bahwa beyond budgeting tidak meninggalkan fungsi anggaran tersebut yaitu fungsi perencanaan,fungsi koordinasi,fungsi pengendalian dan fungsi evaluasi kinerja karena fungsi tersebut tetap ada tanpa adanya proses anggaran tetapi tergantikan oleh alat pengukur lain yaitu KPI berdasarkan balance scorecard dan rolling forecast. Proses pengambilan keputusan yang sebelumnya lebih tersentralisasi sekarang berubah menjadi desentralisasi dengan adanya penambahan limit persetujuan dibandingkan sebelumnya. Hasil analisis secara umum bahwa perusahaan belum menerapkan proses beyond budgeting secara keseluruhan karena masih ada pertemuan untuk membahas anggaran tahunan. Tetapi untuk pengukuran kinerja, pengeluaran biaya dan pembelian barang modal maupun desentralisasi keputusan sesuai dengan pasar dan tantangan yang dihadapi sudah tercermin di PT. X Indonesia. Sebagian prinsip beyond budgeting juga sudah melingkupi proses sistem penganggaran di perusahaan.

---

ABSTRACT

---

This thesis analyzed implementation budgeting system with beyond budgeting principle approach at PT. X Indonesia as a reaction from inflexibility of conventional budgeting and centralization of decision making process at that time from Chicago headquarter in United States and from Head Office in Indonesia. Analysis of implementation shows that the function of current conventional budgeting such as planning,coordination, control and performance evaluation still exist with or without budget assumed. The function still exist there since company still use KPI based on balance scorecard and also rolling forecast. Decision making process changes from centralization to decentralization through many extended of limit authorization approval. So that management can survive well with all the challenge and market requirement. The general analysis stated that company have not yet implemented beyond budgeting since there is still exist annual budget meeting but for performance measurement, capital expenditures and decentralization process have been well implemented within company."

"Sistem bus TransJakarta adalah sistem BRT yang pertama kali beroperasi 15 Januari 2004 dan semenjak itu telah berkembang menjadi sebuah sistem angkutan massal yang terdiri dari sepuluh koridor tersebar di seluruh Jakarta. Untuk meningkatkan pelayanan, maka diterapkan kebijakan sterilisasi guna mempercepat travel time dan headway serta meningkatkan ridership. Untuk melihat jika sterilisasi meningkatkan ridership, ridership dibandingkan dengan travel time serta headway menggunakan uji analisis statistik deskriptif, analisis regresi, serta ANOVA. Koridor yang ditinjau adalah koridor IV dan koridor VI. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, travel time dan headway tidak berpengaruh signifikan terhadap ridership.

---

The TransJakarta bus system is a BRT system that first operated on January 15th 2004 and has since developed into a mass transportation system that consists of ten coridors spread all over Jakarta. In order to increase service, a sterilization policy was established in order to fasten travel time and headway and also increase ridership. In order to see if sterilization has an effect on ridership increasement, ridership is compared with travel time and headway utilizing descriptive statistics analysis, regression analysis, and ANOVA. Coridors observed are coridors IV and coridor VI. According to the analysis conducted, travel time and headway doesn?t significantly effect towards ridership. "

"Sistem tata kelola antariksa merupakan aglomerasi dari kebijakan, institusi, dan aspek normatif lainnya dalam rangka mengatur seluruh kegiatan manusia di luar angkasa. Struktur yang membentuk sistem tata kelola antariksa mulai disusun pada pertengahan abad ke-20. Pembentukan sistem tata kelola antariksa dilakukan sebagai respon terhadap mengatur aktivitas eksplorasi luar angkasa yang mulai dilakukan oleh beberapa aktor. Dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi dan aktivitas manusia di luar angkasa terus meningkat. Namun perkembangan aktivitas tersebut tidak diikuti oleh perkembangan struktur tata kelola antariksa yang masih memiliki struktur yang serupa dengan penyusunannya pada pertengahan abad ke-20. Tulisan ini akan mengeksplorasi terjadinya stagnasi dalam perkembangan sistem tata kelola antariksa. Tulisan akan menekankan fokus pada permasalahan dan hambatan yang terjadi dalam proses perkembangan kebijakan tersebut. Literatur yang dibahas pada tulisan ini secara keseluruhan akan menilik mengenai sistem tata kelola antariksa dan faktor penghambatnya seperti isu keamanan, konflik kepentingan antar negara, dan kelemahan pada struktur institusional. Setelah membahas mengenai persebaran tema dalam literatur, tulisan ini akan menyusun konsensus dan perdebatan terhadap literatur yang dibahas dan juga refleksi mengenai konteks dari literatur tersebut. Terakhir tulisan ini akan menyimpukan sintesis yang mencakup poin utama yang didapat dari keseluruhan literatur. Tulisan ini diharapkan dapat menggerakan urgensi diskursus luar angkasa dalam ilmu hubungan internasional sebagai arena interaksi baru bagi negara-negara di dunia.

---

Outer space governance is an agglomeration of policies, institutions and other normative aspects in order to regulate all human activities in space. The structures that make up the outer space governance system began to be constructed in the mid-20th century. The formation of the outer space governance system was carried out in response to regulate increasing number of space exploration activities that began to be carried out by countries. Technological advancement and human activities in space continued to increase over time. However, the development of these activities has not been followed by the development of the space governance structure, which still has a similar structure to its preparation in the mid-20th century. This paper will explore the stagnation in the development of outer space governance system. The paper will emphasize the focus on the problems and obstacles that occur during the process of policy development. The literature discussed in this paper will place focus at the space governance system and its constraining factors such as security issues, conflicts of interest between states, and weaknesses in institutional structures. Furthermore, this paper will organize the consensus and debates based on the literature discussed as well as reflections on the context of these literatures. Finally, this paper will conclude with a synthesis that includes the main points derived from the entire literature. Hopefully, the creation of this paper would lead to the increase space discourse urgency in international relations study as a new arena of interaction for countries in the world."

"Skripsi ini membahas mengenai pengakuan hak magersari sebagai salah satu hak atastanah di DIY Berdasarkan Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Dengan lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapuskan secara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan status hak magersariserta termasuk akibat hukum bagi pemilik tanah hak magersari sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang undang No 13 Tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dimana alat pengumpulan data yang digunakan untuk studi kepustakaan yang didapat melalui literature berupa buku buku peraturan perundang undangan dan artikel artikel dari harian maupun dari internet. Hasil penelitian menunjukan bahwa lahirnya UUPA tahun 1960 tidak menghapussecara langsung keberadaan daerah swapraja yang salah satunya adalah DIY dan dalam hal ini juga dikukuhkan dengan lahirnya Undang undang No 13 Tahun 2012 tengang keistimewaan DIY yang memberikan pengakuan bagi status hak magersari. Untuk itu perlu ditinjau kembali ketentuan di dalam UUPA yaitu diktum keempat yang seharusnya dapat mencabut dan menghapuskan daerah DIY sebagai daerah swapraja serta diperlukan peraturan pelaksana dari Undang undang No 13 Tahun2012 tengang keistimewaan DIY yang mengatur mengenai kewenangan dari hak magersari.

---

This thesis examine about recognition as one of fringe area land rights in the area ofspecial jogjakarta Under Law 13 Year 2012 concerning the privilege jogjakarta DIY tenant rights recognition as one of the rights to land in DIY Under Law 13 Year 2012concerning the privilege of DIY. The principal agrarian legislation 1960 directly eliminate the existence of the autonomous regions one of which is a DIY and fringearea rights and status including the legal consequences for the landowner the right offringe area before and after the issuance of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta. This research is a juridical normative wherethe data collection tools used for the study were obtained via the literature library inthe form of books legislation and articles from the newspaper or from the internet. The results showed that the birth. The principal agrarian legislation 1960 are notdirectly remove the existence of the autonomous regions one of which is in the DIYand this is also confirmed by the birth of Act No 13 of 2012 concerning the privilegeof special regions jogjakarta that gives recognition to the status of tenant rights. Forthat need to be revised provisions in the. The principal agrarian legislation 1960 fourthdictum that should be revoked and abolished autonomous regions as well as DIY asthe area required implementing regulations of Act No 13 of 2012 concerning theprivilege of special regions jogjakarta governing authority of tenant rights are to betransferred can be used as collateral on loans and mortgages encumbered degan onthe fringe area of land certificates."

"Indonesia dengan 23 juta jiwa penduduk merupakan penyandang disabilitas, telah memiliki landasan hukum untuk mengatur bagaimana pemenuhan hak setiap individu dengan disabilitas. Namun bedasarkan data, tercatat hanya 3% yang memiliki pekerjaan. Rendahnya angka pekerja dari kalangan masyarakat disabilitas menunjukkan masih besarnya kesulitan yang mereka rasakan. Berdasarkan satu penelitian di salah satu kota besar di Indonesia, kurang dari 20% bangunan atau tempat yang menyediakan fasilitas ramah disabilitas. Penelitian lain menunjukkan adanya kebutuhan yang besar terhadap akses informasi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan disabilitas. Akses terhadap informasi tersebut berpotensi memudahkan individu dengan disabilitas untuk lebih berperan di masyarakat dengan terbukanya akses ke banyak tempat yang belum bisa dikunjungi. Maka tidak adanya informasi yang disediakan menjadi salah satu akar masalah yang perlu diatasi terlebih dahulu. Sebagai solusi dari hal tersebut, penulis merancang sistem informasi fasilitas ramah disabilitas yang dapat menarik informasi dari Google Maps API sebagai salah satu platform penyedia informasi tempat terbesar. User-centered Design digunakan dalam pengumpulan data sebagai dasar kebutuhan sistem tersebut dengan tujuan apa yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Sehingga membuka akses ke fasilitas dan tempat yang baru bagi penyandang disabilitas. Hasil pengujian menunjukkan bahwa 9 dari 10 orang, merasakan bahwa aplikasi ini dapat memenuhi kebutuhan mereka terkait informasi fasilitas ramah disabilitas. Aplikasi ini juga mampu mencapai standar aksesibilitas WCAG dengan 81% komponennya sesuai dengan kriteria. Dalam kondisi overload, aplikasi ini mampu mempertahankan kinerja dengan sangat baik yaitu dengan waktu respon rata-rata 11 detik dan tingkat error sebesar 0.2%.

---

Indonesia, with 23 million people with disabilities, has established a legal framework to regulate the fulfillment of the rights of every individual with disabilities. However, based on data, only 3% of this population is employed. The low employment rate among the disabled community indicates the significant challenges they face. According to a study conducted in one of Indonesia's major cities, less than 20% of buildings or places provide disability-friendly facilities. Another study highlights the substantial need for access to information related to disabilities. Access to such information has the potential to facilitate greater participation of individuals with disabilities in society by opening up access to many places that were previously inaccessible. Therefore, the lack of available information is one of the root issues that must be addressed first. This research is to design a Disability-Friendly Facilities Information System that can draw information from the Google Maps API, one of the largest platforms providing location information with a purpose as a solution to the issue. User-Centered Design was utilized in data collection to ensure that the system meets the needs of people with disabilities. User-centered design approach is use and data was gathered to ensure the system meets the specific needs of individuals with disabilities. Testing results indicate that 9 out of 10 users feel that the application effectively meets their needs for information regarding disability-friendly facilities. Furthermore, the application achieves compliance with WCAG accessibility standards, with 81% of its components meeting criteria. Under conditions of high demand, the application maintains robust performance with an average response time of 11 seconds and an error rate of 0.2%."