Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKstudi ini meneliti hubungan antara aksioma sosial dengan sikap terhadap kebijakan redistribusi dengan stribusi penyebab kemiskinan sebagai variabel indikator. aksioma sosial sebagai keyakinan umum akan berpengaruh terhadap atribusi kemiskinan kemudian berpengaruh terhadap kebijakan redistribusi yang didukung. penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei. studi satu dilakukan untuk menemukan dimensi aksioma sosial yang dapa menjadi prediktor bagi atribusi terhadap kemiskinan dan sikap terhadap kebijakan redistribusi.

---

ABSTRACTThis study examines the relationship between social axioms and attitudes towards redistribution policies with the causes of poverty as an indicator variable. Social axioms as general beliefs will affect poverty attribution and then influence the redistribution policies that are supported. The study was conducted using survey methods. One study was conducted to find dimensions of social axioms that could be predictors of attribution to poverty and attitudes toward redistribution policies."

"Pekerja anak tetap menjadi masalah yang terus-menerus di negara berkembang seperti Indonesia, yang diperparah oleh pandemi COVID-19 karena gangguan ekonomi dan kehilangan sumber pendapatan. Akses rumah tangga terhadap kredit adalah faktor penting yang memengaruhi keputusan untuk mempekerjakan anak, karena hal ini memengaruhi kemampuan untuk berinvestasi dalam modal manusia dan mengurangi dampak ekonomi. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara akses rumah tangga terhadap kredit dan insiden pekerja anak di Indonesia selama gangguan ekonomi, menggunakan analisis kuantitatif dari data Susenas 2021. Penelitian ini menemukan bahwa probabilitas pekerja anak dalam rumah tangga adalah 6,34% selama tahun yang sama, dan akses kredit mengurangi probabilitas pekerja anak, yang menunjukkan pentingnya stabilitas keuangan. Penelitian ini juga menemukan bahwa rumah tangga yang lebih besar, rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, tempat tinggal di pedesaan, dan tahun pendidikan kepala rumah tangga yang lebih rendah berkorelasi dengan tingkat pekerja anak yang lebih tinggi. Secara khusus, kemiskinan memediasi efek akses kredit terhadap pekerja anak. Penelitian ini memberikan wawasan untuk menginformasikan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan strategi efektif untuk memerangi pekerja anak, terutama selama krisis ekonomi.

---

Child labor remains a persistent issue in developing countries like Indonesia, exacerbated by the COVID-19 pandemic due to economic disruptions and income losses. Household access to credit is a crucial factor influencing the decision to engage in child labor, as it affects the ability to invest in human capital and mitigate economic shocks. This study explores the relationship between household access to credit and the incidence of child labor in Indonesia during an economic disruption, using quantitative analysis from Susenas 2021 data. The study found that the probability of household child labor is 6.34% during this same year, and credit access reduced the probability of child labor, suggesting the importance of financial stability. The study also found that larger households, female-headed households, rural residences, and lower years of schooling of household heads correlated with higher rates of child labor. Notably, poverty mediates the effect of credit access on child labor. This research provides insights to inform policymakers and stakeholders in developing effective strategies to combat child labor, especially during economic crises."

"

ABSTRAK

Jurnal ini merupakan naskah ringkas dari tesis dengan pembahasan perbedaan kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan di Rumah Susun Marunda. Beberapa literatur kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan sangat berbeda dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan dirasakan berbeda oleh laki-laki dan perempuandi Rumah Susun Marunda. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan penulusuran literatur dengan jangka waktu penelitian bulan November 2018 sampai Februari 2019. Pengukuran indikator kemiskinan melalui observasi pendapatan keluarga. Hasil penelitian ini ditemukan perbedaan kondisi kemiskinan antara laki-laki dan perempuan akibat konstruksi sosial berbasis gender dan pembagian kerja yang berbeda karena budaya patriarki yang masih melekat di masyarakat miskin di Rumah Susun Marunda. 

---

ABSTRACT

This journal examines the conditions of poverty between men and women are very different in carrying out daily activities. This study aims to find out how the conditions of poverty are felt differently by men and women at the Flats of Marunda. This study uses qualitative methods through in-depth interviews, field observations and literature research with the period of research from November 2018 to February 2019. Measuring poverty indicator through observation of families’s income. The results of this study found differences in the conditions of poverty between men and women due to gender-based social construction and different division of task and role because of the patriarchal culture that is still inherent in the poor family at Marunda Flats.

 

 

 

"

"ABSTRAKTingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Penelitian ini di fokuskan untuk mengevaluasi bagaimana efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) bidang sosial ekonomi. Evaluasi dilakukan dari sudut pandang pelayanan yang menganalisis kecepatan layanan, kemudahan persyaratan, dan tingkat kepesertaan di UPTPK dan dari sudut pandang koordinasi antar instansi terkait dengan membandingkan koordinasi program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD sebelum dan setelah UPTPK berdiri. Penelitian ini mengunakan desain deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi warga miskin dengan meningkatkan kecepatan layanan dan menambah tempat pelayanan bagi warga miskin sampai ditingkat kecamatan (UPTPK Kecamatan), meningkatkan jumlah penerima manfaat program perbaikan rumah dan program santunan uang duka, memperbaiki koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program agar penerima program tepat sasaran dengan data tunggal, serta mempertegas dan memperjelas pembagian tugas antar SKPD. Perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang pengembangan fungsi dan peran perangkat desa dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan struktur organisasi UPTPK menjadi Badan Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

---

ABSTRACTThe high number of poor people demanded concrete and fundamental steps to suppress that condition. This study focused on evaluating the effectiveness of poverty reduction programs implementation in the regency were conducted by the Poverty Reduction Integrated Services Unit (UPTPK) in socio-economic field wich is Sragen Regency. Evaluation is done from the point of view of service wich analyze the speed of service, ease of requirements, and the level of participation in UPTPK and by point of view coordination among relevant agencies wich compare poverty reduction programs coordination by SKPDs before and after UPTPK established. This research uses qualitative descriptive design with in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The results of the study suggest to government to improve Sragen services for the poor by increasing service speed and add a service to the poor through the district level (UPTPK subdistrict), increase the number of beneficiaries of home improvement and mourning compensation programs, improve coordination between Local Government Offices in the implementation of program in order to achieve the target with a single data, and to make assertive and clear tasks division between Local Government Offices. Need to make study and research on the development of the functions and roles of the village officials to success poverty reduction programs and UPTPK organizational structures change to Poverty Reduction Integrated Service Agencies."

"Studi tentang kemiskinan multidimensi telah banyak dilakukan akhir-akhir ini, namun belum terdapat studi kemiskinan multidimensi yang fokus terhadap kelompok pekerja pertanian di Indonesia. Penelitian ini berusaha melihat pengaruh determinan kemiskinan yang terdiri dari lima aspek, yaitu pertanian, pendidikan, demografi, geografis dan sosioekonomi terhadap kemiskinan multidimensi di rumah tangga pertanian Indonesia. Menggunakan data panel dari Indonesia Family Life Survey (IFLS) tahun 2014 dengan teknik regresi cross sectional dan ordinary least square, penelitian ini menunjukkan bahwa determinan luas lahan pertanian dan sistem pengairan lahan dari aspek pertanian, akses terhadap kredit di aspek sosioekonomi, dan tempat tinggal rumah tangga sebagai aspek geografis, memiliki pengaruh signifikan dan negatif terhadap status kemiskinan multidimensi rumah tangga pertanian. Selain berpengaruh ke status kemiskinan, determinan tersebut juga berpengaruh untuk mengurangi nilai kemiskinan multidimensi yang dimiliki oleh rumah tangga pertanian.

---

Research about multidimensional poverty have been carried out lately, but there are no multidimensional poverty studies that focus on agricultural labor groups in Indonesia. This research tries to see the influence of poverty determinants consisting of five aspects, namely agriculture, demography, geographical, education and socioeconomics on multidimensional poverty in Indonesian agricultural households. By using panel data from the 2014 Indonesia Family Life Survey (IFLS) with cross sectional and ordinary least square regression techniques, this study shows that determinants such as agricultural land area and land irrigation systems from the agricultural aspect, access to credit in socioeconomic aspects, and residence household as a geographical aspect, has a significant and negative influence on the multidimensional poverty status of agricultural households. In addition to influencing poverty status, the determinant also has an effect on reducing the multidimensional poverty value that is owned by agricultural households"

"Jacinda Ardern merupakan perdana menteri Selandia Baru periode 2017-2023 yang memiliki memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan, ketimpangan gender, dan minoritas yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, salah satunya Te Mahere Whai Mahi Wahine atau Aksi Pekerjaan Perempuan. Salah satu isu kemiskinan di Selandia Baru adalah kemiskinan perempuan di Suku Maori. Empat dari lima perempuan tunawisma di Selandia Baru merupakan perempuan-perempuan dari suku tersebut. Kemiskinan mereka juga berelasi dengan tingginya angka pengangguran, teknologi, pekerjaan, dan minimnya akses terhadap pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor ketimpangan gender, ras, dan minoritas sebagai kelompok marjinal yang menghambat mereka untuk lepas dari kemiskinan yang berlanjut hingga isu pekerjaan. Penulis menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern dalam mengatasi isu kemiskinan dalam fokus pekerjaan bagi perempuan di Suku Maori melalui teori keadilan sosial milik Amartya Sen. Teori tersebut melihat kapabilitas perempuan Suku Maori terhadap akses pekerjaan serta hal-hal yang menghambat mereka. Informasi yang didapatkan tersebut dapat dijadikan sebagai basis informasi pemerintah untuk mengatasi hambatan perempuan Maori untuk mengakses pekerjaan melalui public reasoning. Studi ini menemukan bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, tingkat NEET, underutilisation, dan underemployed mengalami penurunan. Namun, tingkat unemployment mengalami kenaikan 0,9%. Faktor pandemi menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut.

---

Jacinda Ardern is a New Zealand Prime Minister period 2017-2023 that has a concern towards poverty, gender inequality and minority issues that are proven by several policies that have been issued under her, one of them is Te Mahere Whai Mahi Wahine or Women’s Employment Action Plan. One of the concerning poverty issues in New Zealand is the poverty of Maori people. Four from five homeless women in New Zealand are Maori women. Their poverty is also related to the high rate of unemployment, technology, jobs and the limited access to education. Such issues are contributed by several factors such as gender inequality, race and minority issues as a marginalised community that inhibit them from lifting poverty that impacts on their employment. I analysed the policies that were issued by the New Zealand government under Jacinda Ardern in combating the poverty issue on employment for Maori women through social justice theory by Amartya Sen. That theory sees the capability of Maori women for employment access and any adversaries for them. This study found the NEET, underutilisation and underemployed rate are declining. But unfortunately, the employment rate is increasing by around 0.9%. The Pandemic Covid-19 factor is one of the causes of that increase. "

"ABSTRAKKebijakan subsidi bahan bakar minyak menyebabkan beban anggaran yang cukupbesar bagi pemerintah, terlebih pada saat harga minyak dunia meningkat tajam.Kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM sampai dengan saat ini terusmemperoleh kritik dikarenakan dampak kebijakan yang diperkirakan dapatmeningkatkan angka kemiskinan. Studi ini meneliti dampak dari pengurangansubsidi BBM terhadap kemiskinan dan kesenjangan. Studi ini menunjukkanbahwa kebijakan pemberian subsidi BBM malah menimbulkan kesenjangandalam distribusi manfaat subsidi. Namun, pengurangan subsidi BBM tidak sertamertamemperbaiki kesenjangan pendapatan. Studi ini juga menunjukkan bahwapengurangan subsidi BBM dapat meringankan beban anggaran pemerintah yangtimbul dari risiko volatilitas harga minyak dunia. Dengan menerapkan kebijakankompensasi yang tepat seperti bantuan kas yang tepat sasaran, stabilisasi hargabahan pokok, dan realokasi dana ke sektor lain yang menunjang pembangunansumber daya manusia, pengurangan subsidi BBM diyakini tidak menyengsarakanrakyat miskin, tetapi menguntungkan mereka dalam jangka panjang.

---

ABSTRACTThe fuel subsidy policy creates a strong fiscal burden for the government ofIndonesia, especially when the world oil price increases significantly. A policyoption to reduce fuel subsidies hitherto receives criticism because the policy isexpected to result in the increase of poverty rate. This paper examines the impactsof fuel subsidy cuts on poverty and inequality. This study has shown that the fuelsubsidy policy has inequality issue. However, reducing fuel subsidies does notnecessarily improve income inequality. The study also found that reducing fuelsubsidies would ease the fiscal burden stemming from the volatility of theinternational oil price. By implementing appropriate compensation policies suchas well-targeted cash transfer, commodity price stabilization, and reallocation ofthe fund to other sectors supporting human capital development, the fuel subsidyreduction will not hurt the poor, but benefit the poor in the long-run instead."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan tingkat kemiskinan rumah tangga terhadap penelantaran anak di Indonesia dengan menggunakan data Susenas MSBP 2015. Hasil penelitian dengan menggunakan regresi logistik multinomial diperoleh bahwa tingkat kemiskinan rumah tangga berpengaruh tehadap penelantaran anak. Anak yang tinggal di rumah tangga miskin memiliki kecenderungan lebih besar menjadi anak telantar daripada anak lainnya. Variabel kontrol yang digunakan meliputi umur dan jenis kelamin anak, tingkat pendidikan ibu, status pekerjaan orang tua, keberadaan ibu kandung di rumah tangga, ukuran rumah tangga, dan daerah tempat tinggal juga signifikan berpengaruh terhadap penelantaran anak.

---

This study aimed to explain the effects of household poverty on child neglect in Indonesia using Susenas data of Socio cultural and Educational Module 2015. By using multinomial logistic regression in analysis, the result shows that household poverty is a significant predictor of neglected children. Children living in poor household are more likely to be neglected than others. The control variables are age and sex of child, level education of mother, employment status of parents, the presence of the biological mother in the household, family size, and residence are also significantly affected the neglect of the child."

"Tesis ini membahas analisis ketergantungan spasial dalam mengetahui faktorfaktor penentu kemiskinan di Sumatera dan Jawa dengan memasukkan fenomena interaksi antar kabupaten/kota ke dalam model spasial lag. Fenomena interaksi tersebut didekati dengan migrasi risen bruto yang masuk kedalam pembobot spasial sebagai socio-economic distance. Oleh karenanya hubungan kedekatan antar kabupaten/kota bukan berdasarkan jarak fisik antar kabupaten/kota, melainkan berdasarkan jarak sosial ekonominya yang diukur dari intensitas penduduk bermigrasi keluar dan bermigrasi masuk.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor pendidikan, pekerjaan, gender dan akses pelayanan dasar serta infrastruktur signifikan sebagai penentu kemiskinan. Selain itu peran interaksi antar kabupaten/kota perlu dipertimbangkan untuk menangkap kondisi realitas di lapangan, dimana kabupaten/kota memang benar melakukan interaksi satu sama lain. Kemudian nilai rho sebagai koefisien spasial lag menjelaskan seberapa besar kemiskinan di kabupaten/kota saling berhubungan, dan bukan merupakan bentuk dari pengaruh ataupun sebab akibat. Melalui model spasial lag maka koefisien variabel penentu kemiskinan menjadi lebih bersih dengan memasukkan peran interaksi antar kabupaten/kota kedalam model tersebut.Hasil penelitian ini juga menyarankan pemerintah daerah maupun pusat untuk memperhatikan arus migrasi dengan lebih seksama agar migrasi tersebut benar-benar menjadi solusi didalam pengentasan kemiskinan dan bukan sebaliknya.

---

The focus of this study is the analysis of spatial dependence in knowing the determinants of poverty in Sumatra and Java by incorporating the phenomenon of interaction between region into a model of spatial lag. The proximity of interaction phenomenon is approached with gross recent migration into a spatial weighted as socio-economic distance. Therefore, the relationship between the the region is not based on the physical distance, however by the socio-economic distance that measured from the intensity of the out and in migration.

The study concluded that the factors of education, occupation, gender, access to basic services and infrastructure as a determinants of poverty. Interaction between region need to be considered to capture the reality of conditions on the social economic phenomenon, where the region indeed interact with each other. Then the value of rho as a spatial lag coefficient describes how much poverty in the region correlated. Through spatial lag model for the determinants of poverty, coefficients variable to be better the fit by incorporating the role of the interaction between the regions into the model.

The researcher suggests that national and local governments to pay attention for the migration flows more carefully so that the migration as a solution in the alleviation of poverty in Sumatera and Java."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel model dinamika Ibnu Khaldun terhadap kemiskinan di ASEAN. Variabel model dinamika Ibnu Khaldun terdiri dari peran negara yang didimensikan menggunakan government effectiveness, penerapan prinsip syariah yang didimensikan menggunakan corruption perception index, sumber daya insani yang didimensikan menggunakan human development index, kekayaan negara yang didimensikan menggunakan GDP percapita serta pembangunan dan keadilan yang didimensikan menggunakan gini coefficient. Periode dalam peneltian ini selama 6 tahun 2012-2017. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan tahunan Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Programs serta Sekretariat ASEAN. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah purposive sampling dan diperoleh 8 sampel negara dengan total observasi 48. Hasil Uji T menunjukkan bahwa peran negara dan sumber daya insani berpengaruh negatif terhadap kemiskinan di ASEAN. Penerpan prinsip syariah, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan berpengaruh positif terhadap kemiskinan di ASEAN. Sedangkan dari Hasil Uji F menunjukkan peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara serta pembangunan dan keadilan secara simultan memiliki pengaruh terhadap kemiskinan di ASEAN. Dengan demikian, negara anggota ASEAN selain melakukan penerapan prinsip syariah dan meningkatkan kekayaan negara juga perlu untuk memnuhi kebutuhan masyarakat serta memastikan pendapatan masyarakat terdistribusi dengan baik guna mengatasi permasalahan kemiskinan di ASEAN. Penelitian ini adalah penelitian terbaru yang membuktikan pengaruh 5 variabel independen model dinamika Ibnu Khaldun yang terdiri atas peran negara, penerapan prinsip syariah, sumber daya insani, kekayaan negara, serta pembangunan dan keadilan pada kemiskinan di wilayah Asia Tenggara.

---

This study attempts to analyze the dynamic model of Ibn Khaldun on poverty in ASEAN. Ibn Khaldun's dynamics model variable consists of the role of the state that is dimensioned using government effectiveness, the application of sharia that are dimensioned using the corruption perception index, human resources that are dimensioned using the human development index, wealth of countries that are dimensioned using GDP percapita, then development and justice which are measured using the gini coefficient. The period in this study was 6 years 2012-2017. This study uses secondary data consisting of reports from the Asian Development Bank, World Bank, Transparency International, United Nations Development Program and the ASEAN Secretariat. The technique used in purposive sampling and obtained 8 sample countries with a total of 48 observations. The results of the T test showed the role of the state and human resources negatively related to poverty in ASEAN. Sharia principles, wealth of state, then development and justice positively related to poverty in ASEAN. The Results F test chose the role of the state, the application of sharia, human resources, wealth of state then development and justice related to poverty in ASEAN. Thus, ASEAN member countries in addition to implementing sharia principles and increasing wealth also offered to fulfill the needs of the society and ensure that public funds distributed well in order to reduce poverty in ASEAN. This research is the latest research that proves the influence of 5 independent variables dynamic model of Ibn Khaldun consisting of the role of the state, the application of sharia principles, human resources, national wealth, and development and welfare in the Southeast Asian region."