Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ICC adalah sebuah pengadilan independen permanen yang bertujuan untuk menuntut individu yang melakukan kejahatan paling serius yang menjadi perhatian internasional, yaitu seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. ICC didirikan pada tanggal 1 Juli 2002 dan bermarkas di kota Den Haag, Belanda. ICC adalah pengadilan terakhir di mana ICC tidak akan bertindak jika kasus telah atau sedang diselidiki atau dituntut oleh sistem peradilan nasional kecuali proses nasional tersebut tidak adil, misalnya jika proses formal dilakukan semata-mata untuk melindungi seseorang dari tanggung jawab pidana. Jadi, salah satu tujuan didirikannya ICC adalah untuk membantu mengakhiri kekebalan hukum bagi para pelaku kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional. Selain itu, ICC hanya mencoba mengadili mereka yang dituduh melakukan kejahatan yang paling parah. Dalam setiap kegiatan, ICC mengamati standar tertinggi keadilan dan proses pengadilan. Yurisdiksi dan fungsi ICC diatur oleh Statuta Roma yang merupakan hasil konferensi internasional di Roma pada Juni 1998 (diadopsi 17 Juli 1998). Banyak kalangan menilai bahwa proses keikutsertaan (ratifikasi) Indonesia ke Statuta Roma (yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional) berjalan sangat lambat. Meskipun saat ini terdapat 119 negara yang telah menjadi Negara Pihak pada Statuta Roma, proses ratifikasi oleh Indonesia masih belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang direncanakan Pemerintah. Untuk itu, Penulis memandang perlu untuk menyampaikan beberapa sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat mendorong proses ratifikasi tersebut. Sejalan dengan maksud tersebut, tulisan ini akan diawali dengan pembahasan secara ringkas manfaat dan urgensi ratifikasi Statuta Roma. Selanjutnya, tulisan ini juga akan secara khusus menganalisa beberapa mispersepsi (kesalahpahaman) yang selama ini menurut Penulis telah menghambat dan menjadi kendala proses ratifikasi di Indonesia. Kemudian di bagian akhir, selain memberikan beberapa kesimpulan, tulisan ini juga akan menyampaikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah guna mempercepat proses ratifikasi Statuta Roma."

"Pembangunan adalah sarana meningkatkan kualitas hidup laki-laki maupun perempuan. Pendekatan pembangunan yang belum secara khusus mempertimbangkan manfaat adil bagi laki-laki dan perempuan, berkontribusi terhadap timbulnya ketidaksetaraan gender, seperti ditunjukkan oleh Indeks (Index/GD). Pembangunan Gender (Gender related Development) dari usia harapan hidup, pendidikan, akses terhadap bagian dari penghasilan yang diperoleh; dan Indeks Pemberdayaan (Measure/GEM), yang dilihat Gender (Gender Empowermen) dari partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik, akses atas kesempatan profesional, dan keberdayaan di posisi memprihatinkan. Dalam laporan yang dilansir 18 Desember 2008, United Na- tions Development Programme/UNDP menunjukkan bahwa Human Development Index (Indeks Pembangunan Manusia) Indonesia adalah 0,726, yaitu urutan ke-109 dari 179. Gender dalam ketidaksetaraan yang lebih memprihatinkan, pencapaian HDI atau GDI bernilai 0,719, di mana sama dengan terdapat 99 persen dari HDI. Dari 157 negara-negara, 84 negara dengan rasio lebih baik daripada Indonesia. Dalam hal GEM, dengan nilai 0.441, Indonesia berada di urutan 87 dari 108."