Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas mengenai jenis dan fungsi dari tindak tutur ilokusi yang terdapat pada teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina. Teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina ditulis oleh salah satu penyair Palestina yaitu Mahmoud Darwish kemudian dibacakan oleh Presiden Pertama Palestina Yasser Arafat di Aljazair pada 15 November 1988. Penelitian ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teori tindak tutur Searle (1979). Di dalam teks Deklarasi Kemerdekaan Palestina, peneliti menemukan 14 ujaran yang mengandung tindak tutur ilokusi dengan fungsi yang berbeda-beda. Terdapat 4 ujaran asertif dengan fungsi menyatakan, 3 ujaran direktif dengan fungsi meminta dan mengajak, 3 ujaran komisif dengan fungsi menjanjikan, 2 ujaran ekspresif dengan fungsi mengungkapkan kekecewaan dan mengecam, dan 2 ujaran deklaratif dengan fungsi mendeklarasikan kemerdekaan Palestina dan mengangkat Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sebagai perwakilan sah Palestina.

---

This study discusses the types and functions of illocutionary speech acts contained in the text of the Palestinian Declaration of Independence. The text of the Palestinian Declaration of Independence was written by a Palestinian poet, Mahmoud Darwish and then read by the First President of Palestine Yasser Arafat in Algeria on November 15, 1988. This research was analyzed using qualitative descriptive methods and Searle's (1979) speech act theory. In the text of the Palestinian Declaration of Independence, the researcher found 14 utterances containing illocutionary speech acts with different functions. There are 4 assertive utterances with the function of stating, 3 directive utterances with the function of asking and inviting, 3 commissive utterances with the function of promising, 2 expressive utterances with the function of expressing disappointment and criticism, and 2 declarative utterances with the function of declaring the independence of Palestine and appointing the Palestine Liberation Organization (PLO) as the legitimate representative of Palestine. "

"Hak untuk menentukan nasib sendiri adalah salah satu prinsip paling internasional kontroversi yang muncul sejak zaman dekolonisasi, yang memuncak peningkatan jumlah negara merdeka sejak berakhirnya dua perang dunia. Prinsip ini juga sering memicu separatis di seluruh dunia untuk mencapai kemerdekaan, dimana prinsip ini sering disalahartikan dengan "hak untuk memisahkan diri". Inilah apa menyebabkan masyarakat internasional tidak mau menggunakan prinsip ini dengan cara bebas, dan lebih memilih untuk mempertahankan prinsip integritas teritorial lain untuk menjaga kedaulatan masing-masing negara. Dalam praktiknya, penerapan prinsip ini melampaui batas konteks dekolonisasi dan apakah prinsip ini secara otomatis memerlukan hak apa pun memisahkan diri masih menjadi perdebatan yang belum terpecahkan.Catalonia adalah salah satu isu terbaru yang terkait dengan gerakan separatis yang akan segera terjadi memisahkan diri dari Spanyol menggunakan prinsip ini sebagai pembenaran mereka dalam melakukan itu. Skripsi ini akan mencoba menganalisis implementasinya asas ini berada di luar konteks dekolonisasi dengan melihat aturan hukum internasional relevan, dan kemudian akan menghubungkannya dalam konteks Deklarasi Kemerdekaan Catalonia sepihak pada tahun 2017.

---

The right to self-determination is one of the most international principles of controversy that has arisen since the age of decolonization, which culminated in an increase in the number of independent states since the end of the two world wars. This principle also often triggers separatists around the world to achieve independence, where this principle is often confused with "the right to secede". This is why the international community does not want to use this principle in a free manner, and prefers to maintain other principles of territorial integrity to safeguard the sovereignty of each country. In practice, the application of this principle goes beyond the confines of the context of decolonization and whether this principle automatically entails any right to secession is still an unsolved debate. Catalonia is one of the latest issues related to the imminent separatist movement from Spain using this principle as their justification for doing so. This thesis will try to analyze the implementation of this principle outside the context of decolonization by looking at the relevant international legal rules, and then will connect them in the context of the unilateral Catalonia Declaration of Independence in 2017."