Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPermasalahan yang dihadapi Polri di bidang Sumber Daya Manusia salah satunya adalah adanya kesenjangan atau 'gap performance' antara kinerja Polri dengan harapan masyarakat sebagai stake holder. Secara internal Polri telah melakukan perubahan-perubahan melalui aspek-aspek struktural, instrumental dan kultural. Namun perubahan pada aspek kultural dirasakan berjalan lambat dibandingkan dengan aspek lainnya.Berdasarkan temuan dari penelitian Lembaga Manajemen UI (2005), pada aspek perilaku mahir, terpuji dan patuh hukum dapat diidentifikasikan bahwa yang menjadi salah satu penyebab adanya kesenjangan antara harapan masyarakat dan kondisi obyektif pelayanan Polri adalah rendahnya kemampuan anggota Polri dalam penggunaan komunikasi yang efektif yang dijiwai sikap kesediaan membantu (prososial) dalam konteks norma hukum yang berlaku.Sebagai upaya mengatasi masalah tersebut, pendekatan program pelatihan sikap prososial dan komunikasi efektif diajukan untuk pencapaian pengetahuan, peningkatan keterampilan dan perubahan sikap bagi anggota Polri. Pelatihan ini diprioritaskan untuk Bintara Polri mengingat mereka secara langsung melayani masyarakat serta sebagai ujung tombak tugas Kepolisian. Kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan dengan pokok bahasan sikap prososial, pemahaman terhadap norma dan HAM serta komunikasi yang efektif sesuai paradigma baru Polri. Sebagai indikator keberhasilan program pelatihan, dilakukan evaluasi yang meliputi penilaian terhadap reaksi peserta pelatihan, hasil belajar, perilaku dan hasil pelatihan itu sendiri. Evaluasi terhadap output pelatihan dilakukan selama kegiatan berlangsung, sedangkan evaluasi outcome sebagai dampak jangka panjang dilakukan oleh atasan langsung atau berdasarkan laporan masyarakat pada Irwasum, Propam dan Divisi Hukum Polri. Sebagai rekomendasi, penyelenggaraan pelatihan sikap prososial dan komunikasi efektif ini ditetapkan sebagai kebijakan Kapolri dan dituangkan dalam program kerja Deputi Sumber Daya Manusia Polri."

"Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat memunculkan satu media komunikasi baru yang disebut dengan media sosial. Kepolisian Republik Indonesia membentuk Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri untuk menangani masalah kejahatan siber di media sosial dan melakukan pemberdayaan media sosial dalam konteks pemolisian masyarakat. Penelitian ini melihat bagaimana pemberdayaan media sosial yang dilakukan oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Selain itu penelitian ini juga melihat dampak pemberdayaan media sosial tersebut terhadap masyarakat serta menemukan faktor penyebab tidak maksimalnya implementasi pemberdayaan media sosial dan juga menemukan solusi untuk meningkatkan pemberdayaan tersebut. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, juga melakukan studi literatur. Konsep yang digunakan di dalam penelitian ini adalah konsep community policing, effective policing, dan dampak pemberdayaan media sosial. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberdayaan media sosial oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dilakukan untuk memberikan informasi pada masyarakat, melakukan deteksi dini pelaku kejahatan, membangun relasi dengan masyarakat, dan melakukan fungsi pengawasan dan kontrol terhadap perilaku masyarakat di media sosial. Dampak tidak maksimalnya pemberdayaan media sosial adalah ketidakpercayaan masyarakat terhadap kepolisian, media sosial tidak menjadi alat yang efektif dalam melakukan investigasi dan penyelidikan kasus, media sosial tidak mampu menjadi sarana penyampaian keberhasilan polisi sehingga tidak dapat meningkatkan performa kerja anggota, dan upaya pencegahan kejahatan tidak terlaksana dengan baik.

---

The development of information technology is so rapidly raises a new communication media called social media. Indonesia National Police established the Cyber Crime Investigation Center to deal with cybercrime in social media and empower social media in the community policing context. This study looks at how social media empowerment conducted by Cyber Crime Investigation Center. In addition, this study also looked at the impact of social media empowerment to the community and find the cause of unsuccessful implementation of social media empowerment and also find solutions to improve the empowerment. This research used qualitative approach and data collection techniques use interview, observation, also conducting literature study. The concept used in this research is community policing, effective policing, and the impact of social media empowerment. The results of this study indicate that social media empowerment by Cyber Crime Investigation Center aims to give information to society, early detection of criminal offenders, to build relation with society, and to do supervision and control in social media. The ineffectual impact of social media empowerment is public distrust of the police, social media is not an effective tool in investigating cases, social media can not be a medium to deliver the success story of the police works, and crime prevention in social media are not well implemented."

"Tesis ini mengenai Kebijakan Penempatan Bintara Polri dan Pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Kebijakan penempatan yang dikeluarkan oteh Kapotwittabes Semarang, hanya dipahami untuk menempatkan Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan Bintara polri di Polwiltabes Semarang tidak hanya ditujukan kepada Bintara Polri yang baru lulus dari pendidikan pembentukan, tetapi ditujukan kepada semua Bintara polri, baik Bintara Polri yang telah mengikuti pendidikan kejuruan maupun yang belum mengikuti pendidikan kejuruan.Masalah penelitian tesis ini adalah kebijakan penempatan Bintara Polri dan pelaksanaannya di Polwiltabes Semarang. Dengan tidak adanya peraturan tertulis yang jelas dari komando atas (centralize policy) tentang penempatan Bintara polri menyebabkan kebijakan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang hanya berdasarkan pada perintah secara langsung (wisdom), baik berupa perintah lisan maupun berupa perintah tertulis, Peraturan tertulis yang tidak jelas menimbulkan lemahnya konsistensi pejabat yang mengeluarkan kebijakan, karena setiap ganti pejabat sudah pasti ganti kebijakan. Akibatnya Bintara Polri dalam melaksanakan tugas menjadi tidak efektif dan efisien.Hasil penelitian tesis ini menemukan fakta bahwa adanya kebijakan penempatan yang dikeluarkan Markas Besar Pairi dijadikan kebijakan umum untuk melakukan mutasi personal di Polwiltabes Semarang. Sedangkan kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapoiwiltabes dijadikan kebijakan khusus untuk memberikan reward atau punishment kepada Bintara polri. Pada pelaksanaannya kebijakan penempatan yang dikeluarkan oleh Kapolwiltabes Semarang tidak sesuai dengan prinsip the right man on the right place berdasarkan minat, bakat dan kemampuan.Penelitian tesis ini juga menemukan fakta bahwa adanya hubungan otoriter, hubungan personal, rendahnya gaji dan tunjangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup yang layak, terbatasnya sarana perumahan dan kendaraan dinas serta adanya perbedaan tempat basah dan tempat kering dalam pelaksanaan tugas, menimbulkan dampak kepada Bintara polri, sehingga tidak termotivasi untuk bekeija secara maksimal, terutama dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.Maka implikasi dari tesis ini adalah perlunya kebijakan penempatan yang jelas dari Markas Besar Polri untuk memberikan perhatian kepada Bintara Polri dalam pola pembinaan karier, terutama di bidang penempatan. Sehingga dapat dijadikan pedoman oleh kepala kepolisian dalam mengeluarkan kebijakan sesuai dengan daerah hukum dan kewenangan masing-masing. Perlu adanya konselling di Polwiltabes Semarang untuk membantu Kapolwiltabes dalam melihat minat, bakat dan kemampuan Bintara Polri, agar dalam penempatan sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Kemudian periunya menghitung kembali standar kehidupan yang layak, karena kebutuhan fisik manusia tidak cukup hanya makan, tetapi ada kebutuhan primer Iainnya seperti, pakaian, perumahan, kesehatan, pendidikan dan rekreasi sebagai pendukung terpeliharanya unsur kejiwaan petugas polisi yang sangat rentan dan beresiko timbulnya stress."

"Perubahan paradigma yang terjadi di museum dewasa ini mengubah orientasi museum dari koleksi kepada kepentingan masyarakat. Museum selalu memperhatikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam menyajikan koleksi dan pengetahuannya, dengan tujuan memberikan pendidikan dan pengalamannya guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Museum Polri sebagai museum institusi tidak hanya berperan memberikan pengetahuan dan pengalamannya kepada anggota Polri, namun juga bagi masyarakat luas terutama yang berhubungan dengan tugas Polri sebagai petugas penegak hukum di negara Republik Indonesia. Permasalahan-permasalahan sosial yang sering muncul di masyarakat terutama tindak kenakalan remaja dalam penanganannya, memberikan tugas kepada Museum Polri agar dapat mengkomunikasikan permasalahan-permasalahan tersebut kepada masyarakat melalui pameran dan program edukasinya. Pendekatan pemolisian masyarakat dengan mengedepankan kemitraan antara polisi dan masyarakat, mengupayakan berbagai cara untuk mengatasi dan mencegah tindak kenakalan remaja. Penanganan kenakalan remaja dengan pendekatan pemolisian masyarakat disajikan di Museum Polri dengan pendekatan teori belajar konstruktivis, mengingat bahwa pengunjung yang datang ke museum telah memiliki pengetahuan sebelumnya. Dengan teori ini museum berusaha menyajikan pameran dan program edukasinya agar masyarakat bertambah informasi dan pengetahuannya serta memecahkah permasalahan kenakalan remaja di sekitar mereka. Dari hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat dikatakan bahwa penyajian penanganan kenakalan remaja dengan pendekatan pemolisian masyarakat melalui pameran dan program edukasi di Museum Polri merupakan bentuk tanggung jawab museum untuk selalu mengkomunikasikan pengetahuannya kepada masyarakat.

---

The paradigm shift that occurred in the museum today changes the orientation of the museum collection to the public interest. Museum always pay attention to the needs of society in presenting the collection and knowledge, with the aim of providing education and experience in order to improve the quality of life. As an institution, the Indonesian National Police (INP) Museum does not only serve to provide knowledge and experience to the members, but also for the public at large, especially those related to police duties as a law enforcement officer in Indonesia. Social problems that often arise in the community especially the handling of juvenile delinquency acts assigned tasks to the NIP Museum in order to communicate these issues to the public through exhibitions and educational programs.

Community Policing approach by promoting partnerships between police and communities, seeking various ways to address and prevent acts of juvenile delinquency. The INP Museum presents the handling of juvenile delinquency with the Community Policing approach by using constructivist learning theory approach, considering that the visitors who come to the museum have had prior knowledge. With this theory, the museum tries to present exhibitions and educational programs in order to increase the information and knowledge society and solve the problems of juvenile delinquency around them.

From the analysis and discussion conducted in this study, it can be said that the presentation of the handling of juvenile delinquency with the Community Policing approach through exhibitions and educational programs at the INP Museum is a form of museum responsibility for communicating their knowledge to the community."

"Secara universal tugas polisi adalah melayani dan melindungi masyarakan Semua permasalahan yang dihadapi masyarakal merupakan bagian dari pekerjaan polisi. Kompleksnya. tugas-tugas yang harus dilakukan polisi tentu saja memerlukan karakterislik kepribadian yang unik dan melalui sifat kepribadian inipula dapat dilihat profesionalisme seorang polisi (Trautman, 1990). Kepdbadian sendiri merupakan proses yang meliputi bagaimana individu berinteraksi dengan tuntutan lingkungannya dan bagaimana individu berhubungan dengan dirinyasendiri (Millon & Everly, 1985); terbentuk melalui individu, perilaku dan situasi yang secara terus menerus saling mempengaruhi (Bandura dalam Hjelle & Ziegler, 1992). Berkaitan dengan terjadinya konflik di beberapa wilayah Indonesia., terutama Aceh, tentu saja makin menambah kompleksitas permasalahan yang harus dihadapi oleh anggota Polri. Untuk itu perlu pengkajian ciri-ciri profesionalisme polisi Indonesia, karena profesionalisme merupakan sifatkepribadian yang ditampilkan individu dalam melakukan tugas-tugas kepolisian dan dalam menyesuaikan diri denan permasalahan yang dihadapinyaTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ciri-ciri profesionalisme polisi Indonesia menurut anggota Polri. Hal ini penting karena anggota Polri dididik secara seragam sedangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yangterdiri 250 ragam budaya, tentunya memerlukan pendekatan tertentu dalam menyelesaikan permasalahan di lapangan. Untuk pemahaman lebih mendalam perlu diketahui apakah ciri-ciri profesionalisme ini juga muncul pada anggotaPolri yang bcrtugas di daemh kontiik Aceh, juga apakah eiri profesionalisme ini memungkinkan mereka lebih mampu menyesuaikan diri dibandingkan dengan anggota Polri yang gagal tugas di Aceh.Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif dan metode kualitatifMetode kuantitatif digunakan untuk mendeskiipsikan ciri-ciri profesionalisme polisi Indonesia dan metode kualitatif digunakan untuk mengkaji apakah Ciri-Ciriprofesionalisme ini muncul pada anggota Polri yang bertahan tugas di Aceh dengan pola penyesuaian dirinya. Responden pada penelitian kuantitatif dipilih secara insidental dan responden kualitatif diambil di Aceh, yaitu anggota Polriyang tetap bertahan tugas di Aceh dibandingkan dengan angota yang gagal, baik melarikan diri dari tugas atau dalam perawatan dokter/psikiater.Hasil penelitian kuantitatif menujukkan tiga faktor profesionalisme Polri:pertama, faktor ketidaksetujuan terhadnp sikap-sikap negatif; kedua, faktor integritas, dan ketiga, faktor kompetensi. Dari basil penelitian kualitatifmenunjuklcan ciri-ciri profesionalisme baik yang dikemukakan dalam teori maupun dalam penelitian kuantitatif, hanya pada. faktor ketidaksetujuan terhadap sikap-sikap negatif pada kasus yang bertahan tugas di Aceh menunjukkasn sikapkebalikan dan pada kasus yang tidak bertahan tugas di Aceh, ciri-ciri faktor ini muncul dalam perilaku mereka. Dari kedua kasus yang bertahan tugas di Aceh ditemukan memiliki model dalam pembentukan kepribadiannya, yaitu orang tuanya sesuai dengan pendapat Bandura (dalam Hjelle & Ziegler, 1992) bahwaorang tua merupakan model identitikasi dan melalui tindakan merelca anak-anak membentuk perilaku mereka dalam kehidupannya.Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia dengan kapasitasnya dalammengatur diri sendiri memungkinkannya untuk belajar melalui model. Untuk itu, di dalam pembentukan profesionalisme Polri diperlukan model terutama di dalam pendidikan pembentukan anggota Polri, berikut dengan penguatan dari lingkungannya.Penelitian dengan skala yang lebih luas masih diperlukan terutama untuk memberikan masukkan apakah ciri-ciri kepribadian pada kedua kasus yang bertahan menghadapi situasi Aceh ini memungkinkan untuk dibentuknya menjadipolisi yang profesional, terutama dalarn peningkatan sumberdaya manusia Polri dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin kompleks"

"Permasalahan citra Polri di masyarakat sejauh ini masih kurang baik. Makin hari tuntutan masyarakat terhadap kinerja Polri semakin tinggi, dalam hal penegakan hukum dan terutama dalam hal perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Untuk memperbaiki citra Polri yang kurang bagus di masyarakat maka diperlukan anggota Polri yang beijiwa sipil dan merakyat. Pembentukan polisi-polisi sipil yang merakyat sendiri dimulai dari pendidikan dasar kepolisian. Setelah keluar dari ABRI pendidikan dasar kepolisian diarahkan ke pembentukan polisi-polisi sipil yang non militer karena dalam tugasnya polisi berhadapan dengan masyarakat dan bukan dengan musuh. Pendidikan dasar kepolisian yang mengarah ke pembentukan polisi sipil ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan kepolisian, terutama di kalangan anggota-anggota Polri yang terkait dengan pendidikan Polri. Untuk itu penulis meneliti perbedaan sikap antara pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri, apakah ada perbedaan atau tidak. Diambilnya pendidikan pertama Bintara Polri sebagai sampel karena sebagian besar anggota Polri merupakan lulusan dari pendidikan tersebut.Subyek penelitian ini terdiri dari 30 orang pembina Sepolwan, 30 orang pembina SPN Lido, 50 orang siswa Sepolwan, dan 50 orang siswa SPN Lido, yang diambil secara accidental di Sepolwan dan SPN Lido. Untuk mengetahui perbedaan sikap antara pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri penulis mengunakan skala sikap model Likert dengan metode kuesioner yang penulis buat sendiri berdasarkan aspek-aspek yang mewakili pendidikan Polri yang hendak diukur. Selanjutnya data yang diperoleh dihitung dengan menggunakan T-test (independenl) untuk mendapatkan perbandingan nilai mean dari kedua sampel.Hasil analisis data yang diperoleh menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan sikap yang signifikan antara pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri. Dimana kedua pihak cenderung samasama setuju atau bersikap positif terhadap pendidikan Polri sekarang ini.Ditemukan tidak adanya perbedaan sikap yang signifikan antara pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri disebabkan karena pendidikan Polri yang bersifat non militeristik sekarang ini dilihat sebagai hal yang menyenangkan bagi kedua pihak sehingga mereka menyukainya. Tema mengenai sikap pembina dan siswa pendidikan pertama Bintara Polri terhadap pendidikan Polri cukup menarik karena pendidikan pertama Bintara Polri paling banyak menghasilkan anggota-anggota Polri dibandingkan dengan pendidikan dasar kepolisian yang lain. Disamping itu Bintara-Bintara Polri dalam tugas kesehariannya banyak terjun di masyarakat sehingga Bintara Polri yang merakyat sangat dibutuhkan.Dilihat dari hasil ternyata sikap siswa dan pembina pendidikan pertama Bintara Polwan berbeda terhadap komponen pendidikan Polri, oleh karena itu perlu dilakukan penelitian lanjutan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah perlunya cara lain untuk mendapatkan informasi mengenai sikap pembina dan siswa terhadap pendidikan Polri, misalnya dengan cara wawancara dan observasi.Pada penelitian ini teknik pengambilan sampelnya adalah accidcntal sampling dan prosedur pelaksanaannya tidak sesuai dengan rencana peneliti sehingga ketepatan hasil yang diperoleh mungkin masih kurang, oleh karena itu perlu memperhatikan teknik pengambilan sampel. Sebaiknya mengambil sampel siswa ketika mereka sedang tidak kelelahan sehingga jawaban yang diberikan lebih akurat. Dan yang terakhir, sebaiknya dalam pengelompokan item-item berdasarkan dimensinya menggunakan analisis faktor agar lebih akurat."

"Kebijakan Pemerintah mengenai otonomi daerah yang diundangkan dalam Undang Undang No. 22 tahun 1999, berdampak pada bergulirnya isu Putera Daerah. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas tugas Polri, beberapa konsep dalam rangka pemberdayaan potensi masyarakat telah dikembangkan, diantaranya merekrut putera daerah untuk dididik sebagai anggota Polri. Konsep ini dikenal sebagai local boy for local job.Fungsi polisi adalah memelihara keteraturan dan ketertiban masyarakat, sehingga polisi diharapkan untuk senantiasa berinteraksi dengan warga masyarakat yang dilayaninya. Penelitian ini ingin menunjukkan corak kegiatan yang dilaksanakan oleh Polisi Putera Daerah pada satuan fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Sehingga diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi pembinaan kwalitas sumber daya anggota Polri.Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau etnografi, ditujukan pada anggota Bintara Remaja Polisi Putera Daerah Jakarta yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan. Yang ditempatkan pada unit Patroli Kota sebanyak 15 orang, Kompi Pengendalian Massa sebanyak 42 orang dan Penjagaan Markas sebanyak 13 orang.Yang dapat disimpulkan dari tesis ini adalah : Keberadaan Polisi Putera Daerah yang bertugas pada Satuan Fungsi Samapta Polres Metro Jakarta Selatan cocok dengan warga komuniti masyarakat yang dilayaninya melalui simbol-simbol kebudayaan yang dapat dengan mudah dimengerti. Polisi Putera Daerah dalam hal ini berfungsi menjembatani kepentingan kepolisian dengan warga masyarakat yang dilayaninya dengan menerapkan bahasa yang komunikatif dan simbol-simbol kebudayaan yang cocok untuk saling berkomunikasi."