Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas tentang prospek permodalan koperasi dalam bentuk penyertaan modal oleh para anggota koperasi berupa hak atas tanah, khususnya pada koperasi-koperasi perkebunan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, eksplanatoris dan evaluatif. Hasil penelitian dimaksudkan untuk memberikan saran terhadap pembaharuan hukum perkoperasian dan hukum pertanahan terutama pemahaman atas cara-cara pemupukan modal koperasi dan inbreng hak atas tanah, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepemilikan hak atas tanah dari kelompok masyarakat yang termaijinalkan yakni para petani.

---

This thesis discusses the prospects of Capital in the form of cooperative Capital participation by the members of the cooperative form of land rights, especially in the plantation cooperatives. This research is descriptive research, explanatoris and evaluatif. Results of research intended to provide legal advice to the renewal of Cooperative and land law, especially on the ways of enhancement and cooperative capital by investment of land rights, which aims to provide protection of ownership rights to the land from community groups, namely the farmers."

"Konservasi sumber daya alam tanah dan prospek keberadaan enleving dalam perlindungan hak masyarakat hukum adat Minangkabau atas tanahSama halnya dengan masyarakat-masyarakat hukum adat lainnya di Indonesia, masyarakat hukum adat Minangkabau mempunyai pranata adat, khususnya yang mengatur tentang penguasaan tanah. Pranata adat ini meliputi pranata tentang penguasaan tanah yang terwujud dalam bentuk pola penguasaan dan pola pendayagunaannya.Pola penguasaan adalah dalam bentuk “pemunyaan” (possession) tanah pada masyarakat hukum adat Minangkabau masih memperlihatkan bentuk penguasaan bersama. Pola ini menempatkan kaum wanita sebagai pemilik, dan kaum laki-laki sebagai pemelihara dan pelindung dari harta bersama tersebut. Sedangkan dalam pola pendayagunaannya laki-laki sebagai orang yang “mangaateh manga baruahkan” (orang yang seharusnya mengurus dan memelihara) keluarga matrilinealnya, termasuk benda-benda yang dimiliki.Penguasaan tanah dilakukan dengan tanpa memperhatikan kondisi topografi, semua tutupan muka bumi mulai dari tepian (pinggir) pantai, danau, atau sungai sampai ke puncak bukit ada berempunya."

"Modal pada koperasi digolongkan menjadi dua jenis, yakni modal sendiri dan modal pinjaman. Selain itu, untuk memperkuat struktur modal, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal melalui penyertaan modal. Modal penyertaan dapat diberikan oleh siapa saja, dari dalam maupun luar negeri, baik pemerintah, anggota koperasi, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan badan usaha tidak berbadan hukum, serta badan-badan hukum lainnya, melalui perjanjian penyertaan modal antara koperasi dengan pemodal. Atas modal yang disertakannya pada koperasi tersebut, Pemodal tentunya perlu diberikan perlindungan hukum, terutama apabila koperasi kelak mengalami kerugian yang dapat merugikan pemodal. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada mengalami kerugian yang mengakibatkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada wanprestasi terhadap pemodal. Untuk memperoleh kesimpulan atas perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada, dilakukan penelitian dengan bentuk yuridis normatif dengan tipologi penelitian deskriptif. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada karena hal tersebut tidak diatur dalam perjanjian penyertaan modal. Selain itu, peraturan perundang- undangan tentang penyertaan modal pada koperasi juga tidak mengatur adanya perlindungan hukum. Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada selanjutnya menyelesaikan kewajibannya melalui perjanjian perdamaian antara pemodal dan Koperasi Cipaganti Karya Persada yang termuat dalam putusan homologasi antara Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada dengan pemodal yang mewajibkan Koperasi Cipaganti Karya Guna Persada untuk memenuhi kewajibannya terhadap pemodal.

---

Cooperative Capital is classified by two types, i.e. equity capital and debt capital. To maintain a solid structure of capital, Cooperative might have an equity participation. Equity participation may be given by anyone from national or international parties, whether government, members of cooperatives, community, legal entity and unincorporated business entities, and other legal entities, through a cooperative equity participation agreement between cooperative and investor. Therefore, investors would need to be given protection by the law, especially when the cooperative suffered an economic loss that could harm the investors. This condition happened to Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. To obtain the conclusion on legal protection which might be given by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperatives, normative juridical approach with a descriptive typology research is used. In the end, there is no legal protection for investor provided by Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative. Moreover, there is also no legal protection for investor provided by any regulation especially about equity participation in cooperative. Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative only settle its obligations to investors after a peace agreement between the investors and Cipaganti Karya Guna Persada Cooperative, which requires Cipaganti Guna Karya Persada Cooperative to settle its obligations to investors. "

"Dengan diberlakukannya Undang-Undang No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda- Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, serta Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996, maka diperkirakan akan banyak permohonan Hak Pakai Atas Tanah Negara yang diajukan oleh para subyek yang memenuhi persyaratan sebagai pemegang Hak Pakai untuk dijadikan obyek Hak Tanggungan. Dalam UUHT ditentukan suatu konsep baru mengenai penunjukkan Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai Obyek Hak Tanggungan. Namun dalam praktek pelaksanaannya memenuhi beberapa kendala antara lain karena baik pihak masyarakat maupun pihak perbankan masih memiliki keraguan untuk menjadikan Hak Pakai Atas Tanah Negara sebagai jaminan pelunasan kredit. Nampaknya ketidakyakinan maupun keragu- raguan tersebut tidak perlu terjadi karena pada hakekatnya antara Hak Pakai Atas Tanah Negara dan Hak Guna Bangunan adalah sama yaitu sama- sama dapat dibebani Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan kredit. Selain itu Hak Pakai Atas Tanah Negara memenuhi persyaratan untuk kepentingan bisnis properti mengingat jangka waktu penguasaannya cukup lama ( 25 Tahun) dan dapat diperpanjang dan diperbaharui lagi serta memiliki pangsa pasar yang lebih luas untuk menunjang perkembangan bisnis properti. Dengan demikian masa depan Hak Pakai Atas Tanah Negara diharapkan lebih berprospek, khususnya di bidang pembangunan perumahan. "