Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Orang pribadi atau Badan yang mempunyai hak dan kewajiban pajak tersebut disebut Wajib Pajak. Seorang Wajib Pajak dapat menunjuk seorang Kuasanya untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya. Hal itu dapat dilaksanakan apabila Wajib Pajak tersebut tidak dapat atau tidak mungkin melakukan sendiri hak dan kewajiban perpajakannya. Orang yang menerima Kuasa tersebut disebut Kuasa Wajib Pajak. Pernyataan tersebut diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan Pasal 32 Ayat (3) UU tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, seorang Kuasa harus memenuhi persyaratan tertentu untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. Dalam penelitian ini penulis mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus. Penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni dengan mengambil salah satu konflik sistem hukum pada objek peraturan tertentu. Objek terletak pada Surat Kuasa Khusus. Penulis mengambil permasalahan mengenai ketentuan pemberian kuasa dengan menggunakan Surat Kuasa Khusus. Surat Kuasa Khusus ini diperlukan untuk urusan tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Pengertian urusan tertentu antara lain pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dalam rangka pemeriksaan, pengajuan keberatan, permohonan fasilitas perpajakan, dan pengisian serta penandatanganan Surat Pemberitahuan (SPT). Peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan yang digunakan adalah pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2008. Kontroversi pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 22/PMK.03/2008 bagi yang mempunyai profesi dalam bidang perpajakan khususnya Seorang Kuasa Khusus yang bukan Konsultan menarik perhatian penulis untuk menjadikannya sebagai pokok permasalahan dalam tesis ini. Hasilnya dituangkan dalam kesimpulan bahwa persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban seorang kuasa khusus dari Wajib Pajak dibatasi dari segi peran kuasa Wajib Pajak yang berasal dari Konsultan Pajak maupun peran karyawan dari Wajib Pajak(bukan konsultan) dan menyebabkan terbatasnya urusan untuk menjalankan hak dan kewajibannya Perpajakan.

---

Tax is a compulsory contribution from the person, to the goverment to defray the expence incurered in the common interest of all,with litte reference to special benefit conferred. An individual or agency who has the rights and obligations of such tax called Tax Payer. A taxpayer may appoint a Proxy to perform rights and obligations of taxation. It can be done if the taxpayer is may not conduct its own rights and obligations of taxation. People who receive a Power of Attorney is called the Taxpayer Authorization. The statement set forth in Laws of Article 32 Paragraph (3) of the Act on General Rules and Administration of Taxation, an Authorization must meet certain requirements to exercise the rights and obligations of taxpayers taxation. In this research, the authors take issue regarding the provision of power by using the Special Power of Attorney. The author uses the method of normative conflict by taking one of the legal system on the object of certain regulations. The object is located in the Special Power of Attorney. The author takes issue regarding the provision of power by using the Special Power of Attorney. Special Power of Attorney is required for certain matters in exercising their rights and obligations of taxation. Understanding of certain matters including the implementation of rights and tax obligations in the framework of the examination, appeal, application for tax incentives, and filling and signing (SPT). Legislation regarding the taxation that is used is article 32 paragraph (3) of Law Number 28 Year 2007 concerning General Provisions and Procedures for taxation and regulation of the Minister of Finance Number 22/PMK.03/2008. Controversies in Regulation of the Minister of Finance Number. 22/PMK.03/2008 for those who have a profession in the field of taxation, especially A Special Power Consultant who is not attracted the attention of the writer to make it as a principal problem in this thesis. The result stated in the conclusion that the requirements and the implementation of the rights and obligations of a special authorization from the taxpayer's role is limited in terms of power that comes from taxpayers as well as the role of Tax Consultant employees from the taxpayer (not the consultant) and caused limited to running the affairs of their rights and obligations Taxation."

"Tesis ini membahas tentang asas keadilan dan kepastian hukum pada Pasal 29 Peraturan Pemerintah (PP) No. 74 Tahun 2011 dilihat dari Pasal 13A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UUKUP). Tetapi Pasal 29 PP melarang untuk melakukan permohonan pengajuan keberatan. Permasalahan yang timbul yaitu pelarangan permohonan upaya hukum keberatan tersebut ternyata bertentangan dengan UUKUP dan ternyata PP tersebut juga terindikasi tidak memenuhi ketentuan pada UU Nomor 12 Tahun 2011 UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UUPPP). Oleh Karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal tersebut telah sesuai dengan asas keadilan dan kepastian hukum dalam perpajakan dan bagaimana dengan upaya hukumnya terhadap Wajib Pajak itu sendiri. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitian deskriptif-perspektif, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 29 PP No.74 Tahun 2011 tesebut tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP), dan upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan 2 cara yaitu cara pertama dengan mengedepankan system case by case yang kedua yaitu dengan langsung mengajukan judicial review.

---

This thesis discusses about the principles of justice and the rule of law in Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 seen from Article 13A of Law the General Provisions and Tax Procedures. But Article 29 of the Regulation prohibits the submission of objections to the petition. The problems that arise are banning the application for legal remedy of appeal was contrary to land it also indicated that Government Regulation does not meet the provisions of Act Regulation No. 12 In 2011 Act Establishment of Legislation. By because on this background, the subject matter of this thesis is whether the article has been in accordance with the principles of justice and the rule of law in taxation and how the legal efforts against taxpayers themselves. The problem is addressed by using descriptive research typology perspective, using research literature and coupled with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 29 of Government Regulation No. 74 In 2011 proficiency level does not reflect the principles of justice and the principle of legal certainty for Taxpayers, and remedies that can be done in 2 ways is the first way to promote system case by case the second is to directly apply for judicial review."

"Upaya hukum dalam Sengketa Pajak dengan Peninjauan Kembali adalah merupakan hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan apabila kemudian salah satu pihak tidak puas terhadap putusan Pengadilan Pajak terhadap suatu Sengketa Pajak. Terhadap putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak dan membebankan kewajiban Imbalan Bunga sebesar 2% (dua persen) kepada Fiskus diatur dalam Pasal 27A ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Fiskus dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Namun dalam Kententuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan mengamanatkan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan Banding, imbalan bunga diberikan apabila terhadap Putusan Banding tidak diajukan Permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan dalam hal Putusan Banding diajukan permohonan Peninjauan Kembali, imbalan bunga diberikan apabila Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak dari Mahkamah Agung. Maka apabila Pemerintah berlindung pada ketentuan Pasal 43 ayat (6) huruf b dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 akan mempunyai akibat hukum yakni tertundanya pembayaran imbalan bunga yang merupakan amanat putusan Pengadilan Pajak, penundaan tersebut adalah bertentangan dengan ilmu hukum terkait dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak Pasal 33 ayat (1) Pasal 86, Pasal 77 ayat (1) dan Pasal 89 ayat (2) bahwa Putusan Pengadilan Pajak langsung dapat dilaksanakan dengan tidak memerlukan lagi keputusan pejabat yang berwenang dan Putusan Pengadilan Pajak merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap serta Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan Putusan Pengadilan Pajak. Dari uraian d atas, bahwa imbalan bunga yang dibebankan kepada Fiskus terhadap amanat putusan Pengadilan Pajak yang memenangkan Banding Wajib Pajak yang merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir dapat menimbulkan multi tafsir dalam hal penyelesaian kewajiban perpajakan dan dapat pula menimbulkan ketidakpastian penerapan hukum dalam bidang perpajakan serta dapat merugikan Wajib Pajak.

---

Remedies in Tax Dispute with judicial review is a right granted by legislation in the field of taxation if the later one is not satisfied with the decision of the Tax Court for a Tax Dispute. The decision of the Appeal Tax Court that taxpayer wins and imposes a duty of 2% interest expense (two percent) to the tax authorities provided for in Article 27A paragraph (1) of Law Number 28 Year 2007 regarding General Provisions and Tax Procedures. Tax authorities may file judicial review remedies, as provided for in Article 27 of Law No. 28 of 2007. But in these Terms of Article 43 paragraph (6) letter b and c of Government Regulation Number 74 Year 2011 Concerning the Implementation of the Rights and Obligations Tax Compliance, which mandates that the Taxpayer Appeals to apply, if the interest expense given to the Appeal Decision has not been filed Revision Petition to the Supreme Court, and Appeal Decision in the case of judicial review petition filed, if the exchange rate ruling granted judicial review upon receipt by the Director General of Taxes of the Supreme Court. when the Government took refuge to the provisions of Article 43 paragraph (6) letter b and c of Government Regulation Number 74 Year 2011 has caused the delay in payment of interest expense in return is a mandate Tax Court's decision, the delay is contrary to the law relating to the decision of legally binding as stated in law No. 14 of 2002 concerning the Tax Court, Article 33 paragraph (1), Article 86, Article 77 paragraph (1) and Article 89 paragraph (2) that the Tax Court decision can be implemented immediately with no need for the competent authority's decision and the Tax Court Decision final decision and have the force of the permanent and judicial review application does not suspend or stop the implementation of the Tax Court Decision. From the description above, that the interest expense charged to the tax authorities against the decision of the Tax Court's mandate that won the Taxpayer Appeals is the first and final decision can lead to multiple interpretations in terms of settlement of tax liabilities and may also cause uncertainty in the application of taxation law and can detrimental to the taxpayer."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian Fasilitas Pembebasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor yang diberikan bagi Barang Operasi Perminyakan dalam Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma dalam peraturan perundang-undangan. Dapat dikatakan, penelitian ini adalah penelitian problem-identification yang berupaya untuk menengarai suatu masalah dan memperjelas duduk perkaranya. Oleh karena itu, sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu mendeskripsikan suatu gejala dan menganalisisnya berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Data dari penelitian ini sebagian besar melalui studi kepustakaan dan wawancara terhadap nara sumber. Hasil penelitian Penulis, Fasilitas ini belum digunakan secara maksimal walaupun dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku telah diatur prosedur pelaksanaan dari Fasilitas ini. Fasilitas yang tersedia saat ini belum dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga menimbulkan dampak yang merugikan baik bagi Pemerintah maupun bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama.

---

This thesis divulges the execution of Importation Tax and Customs Exemption which is given to Operational Oil and Gas goods in the Upstream Oil and Gas Industry. This research utilizes the normative judicial approach through research of prevailing norms and subsequent legislation and regulations. Further more, this research can be categorized as a problem identification research as it seeks to identify the outlying problem and clarify its root cause. Thus, the nature of this research is descriptive which is to provide a thorough description of all its symptoms and conduct a comparative analysis against applicable law and regulations. Data for this research was mostly obtained from literary research and also interviews with industry sources.

This paper concludes that the current tax and customs exemption scheme has not been utilized to its fullest potential and causes loss both to the Government and the various Production Sharing Contractors despite the fact that procedures for executing this facility has been clearly outlined in relevant government regulations."

"Tesis ini membahas mengenai hak Wajib Pajak (WP) untuk mengajukan keberatan atas Surat Ketetapan yang diterbitkan DJP sesuai dengan Pasal 25 KUP. Tetapi ayat (7) UU KUP 16/2000 mengatakan, keberatan tidak menghentikan proses penagihan. Persoalan timbul ketika sedang dalam proses keberatan, kemudian ditagih secara paksa, barang-barang milik WP disita, pemblokiran rekening bank milik WP, pencegahan ke luar negeri, penyanderaan dan pelelangan atas barang yang telah disita sebelumnya, ternyata kemudian dalam proses keberatan atau banding WP dinyatakan benar. Oleh karena latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan tesis ini adalah apakah Pasal ini telah sesuai dengan asas keadilan dan telah memberikan asas kepastian hukum bagi WP. Permasalahan tersebut dibahas dengan menggunakan tipologi penelitan eksplanatoris, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan dan ditambah dengan informasi dari narasumber yang terkait, sehingga menghasilkan kesimpulan yaitu ternyata Pasal 25 ayat (7) UU No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) tidak mencerminkan asas keadilan dan asas kepastian hukum bagi WP.

---

This thesis discusses the right of Taxpayers (WP) to object to an assessment issued by the DJP in accordance with Article 25 KUP. But paragraph (7) of the Act KUP 16/2000 says, mind does not stop the billing process. Problems arise when the object is in the process, then billed by force, belongings confiscated, blocking of bank accounts, abroad prevention, hostage taking and auctions for goods that have been seized earlier, was then in the process of objection or appeal is substantiated Taxpayer. Because of this background, the subject matter of this thesis is whether this article in accordance with the principles of equality and the certainty has given hope to WP. The issues discussed by using the typology of explanatory research, using research literature and supplemented with information from relevant sources, resulting in a conclusion that turns Article 25 paragraph (7) of Law no. 16 Year 2000 on General Provisions and Tax Procedures (KUP) does not reflect the principles of equality and the principle of certainty for WP."

"Banyak faktor yang mempengaruhi iklim investasi. Diantaranya adalah sistem perpajakan, jaminan stabilitas keamanan, kondisi perburuhan, kinerja birokrasi dan adanya kepastian hukum. Dalam sistem perpajakan, dikenal dua fungsi utama yang berpengaruh bagi bergeraknya roda perekonomian Indonesia. Fungsi utama adalah fungsi budgeter; yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara untuk membiayai pembangunan. Fungsi kedua adalah fungsi regulerend (mengatur) dimana pajak ikut mempengaruhi berbagai kebijakan-kebijakan nasional seperti ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya. Salah satu wujud dari fungsi mengatur dari pajak ini adalah pemberian insentif bagi penanaman modal. Dalam Pasal 15 Undang-undang No.1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Pasal 9 sampai dengan pasal 16 Undang-undang No.6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan perubahan-perubahannya jelas diatur bahwa pemberian insentif pajak merupakan salah satu rangsangan bagi investor lokal maupun asing untuk menanamkan modalnya. Dalam Undang-Undang Perpajakan sebelum dan sesudah Tax Reform (Reformasi Perpajakan) 1984, insentif pajak merupakan fasilitas yang diberikan bagi investasi, walaupun pada awal reformasi pajak 1984 pemberian insentif pajak ditiadakan. Kebijakan pajak pada saat itu merupakan kebijakan yang anti fasilitas atau anti insentif. Pertumbuhan investasi di Indonesia yang cenderung naik-turun belakangan ini, membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan investasi di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menerbitkan Instruksi Presiden No.3 Tahun 2006 tentang Paket kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Dalam paket perbaikan iklim investasi tersebut salah satu kebijakan penting adalah memberikan insentif pajak bagi penanaman modal asing maupun lokal. Selain itu perbaikan terhadap Undang-undang Penanaman Modal dan Undang-undang Pajak juga merupakan salah satu isi paket kebijakan tersebut. Dalam bidang perpajakan, selain pemberian insentif, pelaksanaan modernisasi dalam pelayanan pajak juga ditekankan sebagai upaya perbaikan iklim investasi. Kebijakan tentang pemberian insentif pajak bagi penanaman modal di Indonesia diharapkan akan memberi pengaruh positif bagi pertumbuhan perekonomian Indonesia. "

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai perlakuan perpajakan atas penghasilan lintas batas dari kegiatan keartisan dalam ketentuan perpajakan di Indonesia dan aplikasi/penerapannya di lapangan serta pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (sebagai otoritas perpajakan di Indonesia) atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh para artiste tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang meliputi analisis teoritis, studi literatur dan studi lapangan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perlakuan perpajakan mengenai penghasilan lintas batas yang diterima oleh artiste belum diatur secara khusus dalam ketentuan peraturan perpajakan di Indonesia dan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum sepenuhnya fokus terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan atas penghasilan lintas batas yang diterima oleh Artiste Indonesia yang telah ?Go International? dan pemenuhan kewajiban perpajakan para promotor musik dan/atau agent di Indonesia yang membayarkan penghasilan (fee) kepada artiste luar negeri sehubungan dengan kegiatan pertunjukan konser musik yang dilakukannya di Indonesia

---

ABSTRACTThis thesis discusses the tax treatment of income from cross-border activities of artistry in tax regulations in Indonesia and application/ implementation in the field as well as the supervision carried out by the Directorate General of Taxation (as the taxation authority in Indonesia) on cross-border income received by the artistes. In conducting this research, the method used is qualitative method with descriptive analysis approach which includes theoretical analysis, literature studies and field studies. The results of this study indicate that the tax treatment of cross-border income received by the artiste has not specifically stipulated in the provisions of the taxation laws in Indonesia and supervision carried out by the Directorate General of Taxation has not fully focus on the fulfillment of the obligations of cross-border taxation of income received by the Indonesian Artiste have "Go International" and the fulfillment of tax obligations music promoters and/or agent in Indonesia who pay income (fees) to the foreign artistes in connection with activities that do music concert performances in Indonesia.;"

"Studi ini dilakukan untuk menemukan faktor-faktor yang menjadi penyebab kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia. Belum ditemukan studi ekonomi yang menganalisis secara komprehensif determinan dari kekalahan DJP di Pengadilan Pajak Indonesia yaitu dengan menggunakan data pembuktian, waktu penyelesaian sengketa pajak, nilai awal, jenis pajak, jenis kelamin hakim, jumlah anggota kepaniteraan, keterbukaan perusahaan, kehadiran Wajib Pajak, perwakilan Wajib Pajak, dan jumlah Fiskus yang hadir di persidangan. Dalam penentuan determinan dan tingkat signifikansi masing-masing indikator terhadap probabilitas kekalahan DJP, penelitian ini menggunakan 2 (dua) model estimasi yakni persamaan regresi logistik dan linier probability model (LPM). Hasil estimasi menunjukan bahwa bukti yang diserahkan Wajib Pajak di pemeriksaan/keberatan secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap kekalahan DJP, bukti yang diserahkan Wajib Pajak di persidangan berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP, jenis pajak berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP, dan jumlah Fiskus berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa waktu penyelesaian sengketa pada putusan banding yang mana Wajib Pajak menyerahkan bukti di pemeriksaan dan keberatan secara tidak langsung berpengaruh positif terhadap kekalahan DJP.

---

This study aims at finding the factors that become the reason for tax administration's loss in Court Indonesian Tax. There has not been found an economic study that analyzes comprehensively the determinants of the loss of the DGT in the Indonesian Tax Court, namely by using evidence data, tax dispute settlement time, initial value, type of tax, gender of judge, number of clerks, company disclosure, presence of taxpayers, representatives Taxpayers, and the number of Fiskus present at the trial. In determining the determinants and significance level of each indicator on the probability of DGT's loss, this study uses 2 (two) estimation models, namely the logistic regression equation and the linear probability model (LPM). The estimation results show that the evidence submitted by the Taxpayer at the audit/objection indirectly has a negative effect on the loss of the DGT, the evidence submitted by the Taxpayer at the trial has a positive effect on the loss of the DGT, the type of tax has a positive effect on the loss of the DGT, and the number of tax authorities has a positive effect on the loss of the DGT. The estimation results also show that the dispute resolution time in the appeal decision in which the Taxpayer submits evidence at the audit and objections indirectly has a positive effect the loss of the DGT."

"Sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip keluarga sebagai satuan unit pajak terkecil dimana kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya kecuali terdapat perjanjian pra kawin yaitu perjanjian pisah harta (PH) yang artinya suami dan isteri wajib menjalankan hak dan kewajiban perpajakan masing-masing. Wanita kawin tanpa perjanjian pisah harta diberi kebebasan untuk memilih apakah ingin menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah dari suami (MT) atau bergabung dengan suami. Atas pilihan tersebut terdapat perbedaan perlakuan perpajakan sebagai konsekuensinya. Selain itu, sistem perpajakan memegang peranan penting untuk mewujudkan salah satu tujuan Sustainable Development Goals (SDG) yaitu gender equality. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi aspek perpajakan wanita kawin dengan melakukan analisis yang mencakup analisis persepsi berdasarkan Four Maxims atas aturan mengenai wanita kawin yang ada pada pasal 8 UU PPh No 36 tahun 2008, analisis kepatuhan terhadap pengisian status perkawinan pada SPT Tahunan PPh WPOP berdasarkan kerangka OECD dan evaluasi efektivitas terhadap lampiran perhitungan PH MT dilakukan dengan pendekatan diagnosis terhadap permasalahan. Metode triangulasi dengan pengumpulan data dari eriset, survei dan wawancara yang dilakukan kepada WPOP, konsultan pajak dan fiskus dilakukan untuk meningkatkan realibitas dan validitas penelitian. Dari data eriset menunjukkan WPOP masih tidak patuh dalam mengisi status perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan asas kepastian, keadilan, kemudahan dan ekonomi terhadap aturan terkait aspek perpajakan wanita kawin belum sepenuhnya terpenuhi. Evaluasi atas lampiran perhitungan PH MT juga menunjukan bahwa metode proporsional yang ada saat ini masih belum efektif. Struktur pasal 8 memang perlu dilakukan pengkajian yang lebih mendalam lagi seiring dengan pemberlakuan NIK sebagai pengganti NPWP sehingga implikasi praktis dari penelitian ini dapat memberikan masukan kepada DJP supaya aturan mengenai aspek perpajakan wanita kawin dapat memenuhi asas Four Maxims dan mendukung tercapainya gender equality.

---

The taxation system in Indonesia adheres to the principle of the family as the smallest tax unit where the head of the family has the responsibility to carry out this family’s tax rights and obligations unless there is a pre-marital agreement, which is a separate property agreement (PH). In this condition, the husband and wife are obliged to carry out their respective tax rights and obligations. Married women without a separation agreement are given the freedom to choose whether they want to carry out their tax rights and obligations separately from their husbands (MT) or to join their husbands. For this choice, there are differences in tax treatment as a consequence. This study aims to evaluate aspects of the taxation of married women by conducting an analysis that includes a perception analysis based on Four Maxims on the rules regarding married women in Article 8 of the Income Tax Law No. 36 of 2008, an analysis of compliance with filling out marital status in the annual income tax return based on the OECD framework and evaluating the effectiveness of the attachment to the calculation of PH MT is carried out using a problem diagnosis approach. The triangulation method was used to increase the research's reliability and validity by collecting data from eriset, surveys, and interviews conducted with individual taxpayers (WPOP), tax consultants, and tax authorities. The research data shows that WPOP is still disobedient in filling out marital status. The results of the study show that the principles of certainty, equity, convenience, and economy related to the regulation of taxation aspects of married women have not been fully fulfilled. Evaluation of the attached PH MT calculation also shows that the current proportional method is still not effective. The structure of article 8 really needs to be studied in a more in-depth manner along with the implementation of the National Identity Number (NIK) as a substitute for Tax Identification Number (TIN) so that the practical implications of this research can provide input to the DGT so that the rules regarding taxation aspects of married women can fulfill the Four Maxims principle and support the achievement of gender equality."

"Task and responsibility tax representative and tax authority in fulfilling tax obligation is sometimes alike with tax representative which is represented or the one that authorized. The main problem of research in interrogative sentence form, namely, is : How big is the influence of responsibility between representative and tax authority in fulfilling lax obligation? The objective is to know main problem of research hypothesis, namely : First : Is it predicted that responsibility of representative and tax authority has positive influence in fulfilling tax obligation of tax payer? Second : ls it predicted that there is a significant correlation between representative responsibility and tax authority in fulfilling tax obligation of tax payer?Tax law or fiscal law is formulated as : A whole of rules that covering government authority to withdraw someone?s wealth and return to public through government cash office, so that, it becomes a part of public law that regulates connection of law between country (government) and people (public) and institutions (of law) that has obligation to pay tax. Obligation is a must to take a certain steps, pay tax, lbr example, and obey the rules to respect other people. Personal responsibility and in-line of tax obedience is able to be meant as an individual obligation in-line on behalf of him/herself in fulfilling the tax obligation according to tax rules and regulation, as a consequency of rights? got to that person individually of subject and object of tax.Appearance of representative is might be born by an agreement and might be born by regulation Giving authority can be made specific as one purpose only or more and giving authority in general as an arrangement activity only. The representative meant here is covering representative based on regulation as parents or relative according to regulation representing children under their authority.The research used qualitative method. Qualitative method with analysis descriptive approach covering theoretical analysis and bibliography study. Research population are PT. Jasprim Dinamika Global and Indonesia tax consultant. Research variable are tax representative and tax consultant as independent variable. Tax obligation fulfilling of tax payer as dependent variable. Data collecting technique to test hypothesis by simple regression formula and correlation coefficient and determinant coefficient.Calculation result of correlation coefficient is 07338. This correlation coefficient calculation value means the responsibility of representative and tax authority in doing tax obligation of tax payer has a strong positive correlation in fulfilling tax obligation of tax payer. Mentioning of having a strong correlation is because of correlation coefficient value is in coefficient interval of 0.60 to 0.1799. Determinant coefficient of this correlation coefficient is KD = r2 x 100 or 53,85%. The size of representative responsibility and tax authority in fulfilling tax obligation of tax payer which is represented and authorized is 53,85%. The rest is influenced by other factors except the responsibility of representative and tax authority. This case is authomatically as a prove of first hypothesis.Fcounting8 is actually more, if compared with Ftable therefore a whole variable influence is significant. The second hypothesis of this research can be accepted, in another words that there is a significant correlation between representative and tax authority in fulfilling tax obligation of tax payer. This research globally proves that representative and tax authority has a positive influence in fulfilling tax obligation through the using methods.Tax authority in doing its working always refers to valid tax regulation. Letter of statement from tax consultant which should be sent/reported at every time accepting tax authority from tax payer, should not be per tax item enclosure, but just enough in once enclosing of copied enclosure at the time of accepting authority from tax payer of each tax service office."