Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPelaku usaha berkewajiban untuk mengolah dan mengedarkan pangan daridaging ikan sesuai dengan mutu dan gizi yang baik bagi tubuh manusia. Mutu daripangan olahan ikan tersebut tentunya seiring dengan waktu tersebut dapatmengalami penurunan mutu, sehingga pangan olahan ikan tersebut tentunyamempunyai jangka waktu untuk layak dikonsumsi. Hal ini berarti bahwa panganolahan ikan tersebut dapat mengalami kedaluwarsa, sehingga tidak dapatdikonsumsi oleh konsumen. Kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut harusdiperhatikan sehubungan dengan perlindungan konsumen. Konsumen mempunyaihak-hak asasi yang harus ditaati oleh produsen dan pelaku usaha lainnyaberkaitan dengan kedaluwarsa dari pangan olahan ikan tersebut sesuai Pasal 4UUPK, yaitu hak atas keamanan dan keselamatan atas konsumsi dari panganolahan ikan dan hak atas informasi. Adapun hak atas informasi dari konsumenditerapkan dalam kedaluwarsa pangan olahan ikan adalah konsumen berhakmengetahui secara jelas mengenai informasi dari tanggal kedaluwarsa secara jelasdan benar. Sedangkan, hak atas keamanan dan keselamatan dari makananberkaitan dengan konsumen berhak atas pangan olahan ikan yang bebas darikedaluwarsa. Pengaturan terhadap kedaluwarsa ini tidak terdapat pada peraturanperundang-undangan pada sektor perikanan, melainkan terdapat pada peraturanperundang-undangan sektor perlindungan konsumen dan sektor pangan. Apabilateijadi pelanggaran terhadap hak konsumen berkaitan dengan kedaluarsamakanan, maka Pelaku usaha tentunya bertanggungjawab atas kerugian darikonsumen. Akan tetapi, prinsip tanggungjawab dari pelaku usaha tidak strictliability, karena pelaku usaha diberikan kesempatan untuk membuktikan diri tidakberrsalah atas kerugian dari konsumen. Proses peredaran pangan olahan ikan initentunya memerlukan pengawasan dari pemerintah, sehingga konsumenmendapatkan jaminan untuk konsumsi pangan olahan ikan. Badan Pengawas Obatdan Makan merupakan lembaga negara yang berwenang untuk melakukanpengawasan terhadap peredaran pangan olahan ikan kedaluwarsa di pasaran."

"Tren berbelanja online sudah menjamur dalam masyarakat Indonesia, masyarakat bebas membeli apapun dan dari negara manapun. Tentu berpengaruh terhadap aturan sertifikasi produk halal di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam karena masih banyak terjadi transaksi barang impor non halal yang dibeli dari penjual luar negeri. Demikian permasalahan tersebut akan ditinjau menggunakan beberapa rumusan masalah yaitu tentang pengaturan pengawasan kehalalan produk terhadap keberadaan produk impor, perlindungan dan jaminan hukum untuk masyarakat sebagai konsumen, dan jaminan produk halal untuk masyarakat sebagai konsumen terhadap seller crossborder pada e-commerce di indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Adapun tujuan dari pada penelitiannya ini adalah untuk memberikan usulan dasar pemikiran penerapan peraturan sertifikasi produk halal secara wajib bagi seller crossborder pada e-commerce di Indonesia ditinjau dari Al-Maslahah dan Teori Public interest. Untuk mencapai tujuan tersebut, penulis menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual. Adapun setelah dilakukan penelitian ditemukan hasil bahwa peredaran produk impor dari e-commerce di masyarakat sebagai efek perdagangan bebas tidak selalu membawa dampak positif kepada masyarakat terutama bagi konsumen muslim, pengawasan dan penerapan JPH pada UUJPH dirasa belum dapat digunakan secara maksimal dalam transaksi lintas batas pada marketplace yang disebabkan oleh belum adanya peraturan pemerintah dari Undang-Undang tersebut sebagai bentuk peraturan pelaksana dari jaminan produk halal yang spesifik sementara kebutuhan pada saat ini menunjukkan bahwa lembaga jaminan produk halal tersebut memerlukan peraturan yang mengikat para pihak yang terlibat di dalamnya dan juga sertifikasi dan penyampaian informasi halal pada produk luar negeri wajib diterapkan oleh pemerintah dan jajarannya.

---

The trend of online shopping has mushroomed in Indonesian society, people are free to buy anything and from any country. Of course, this will affect the regulation of halal product certification in Indonesia, where the majority of the population is Muslim because there are still many transactions of non-halal imported goods purchased from foreign sellers. Thus, these problems will be reviewed using several problem formulations, namely the regulation of product halal supervision on the existence of imported products, legal protection and guarantees for the community as consumers, and halal product guarantees for the community as consumers against cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al- Maslahah and Public Interest Theory. The purpose of this research is to provide a proposed rationale for the application of mandatory halal product certification regulations for cross-border sellers on e-commerce in Indonesia in terms of Al-Maslahah and Public Interest Theory. To achieve this goal, the author uses a type of normative research with a conceptual approach. As for after the research, it was found that the circulation of imported products from e-commerce in the community as a free trade effect does not always have a positive impact on society, especially for Muslim consumers, the supervision and application of JPH on UUJPH is felt to be unable to be used optimally in cross-border transactions on the marketplace. which is caused by the absence of government regulations from the Act as a form of implementing regulation of specific halal product guarantees while current needs indicate that the halal product assurance agency requires regulations that bind the parties involved in it as well as certification and delivery of information Halal on foreign products must be implemented by the government and its staff."

"Skripsi ini membahas mengenai pemberian informasi pada produk pangan impor berbahasa asing ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian dimaksudkan untuk membahas pemberian informasi dalam Bahasa Indonesia pada produk pangan impor sebagaimana yang telah diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Pencantuman label dalam Bahasa Indonesia merupakan upaya dalam memberikan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Pada kenyataannya, kewajiban untuk mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia masih tidak dilaksanakan oleh beberapa pengusaha, terutama untuk produk pangan impor. Informasi dalam Bahasa Indonesia pada label pangan merupakan hak dari setiap konsumen, akan tetapi masih banyak konsumen yang tidak mengetahui akan haknya tersebut. Hasil penelitian ini menyarankan untuk dilakukannya sosialisasi terhadap hak-hak konsumen yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pengawasan BPOM secara post market harus lebih ditingkatkan untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban pelaku usaha mencantumkan label dalam Bahasa Indonesia, dan perlu ditingkatkannya peran Lembaga Swadaya Masyarakat dalam memberikan perlindungan kepada konsumen.

---

This thesis discussed the provision of information on food product imports of foreign language in terms of the Law No. 8 / 1999 on Consumer Protection. The research is intended to discuss the provision of information in Indonesian languange on imported food products as it has been required in the legislation or law. Inclusion of a label in Bahasa Indonesian is an effort to provide comfort, security, and safety of consumers in consuming a product. In fact, the obligation to include labels in Indonesian languange is still not implemented by some producers, particularly for imported food products. The information in Indonesian languange on food labels is the right of every consumer, but still many consumers who do not know their rights . this thesis suggest to do socialization of the rights of consumers who have been mentioned in law for consumers protection, BPOM supervisions in post marker way must be improved to guarentee that producer do the obligation to include label in indonesian languange, and must increase the influance from NGOs to give more protection in consumers protection."

"Tesis ini membahas mengenai konsistensi pengawasan BPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai peranan BPOM dalam mengawasi peredaran produk pangan kadaluwarsa. Dalam tesis ini penulis menggunakan teori Paternoster & Simpson tentang pilihan rasional kejahatan korporasi serta teori keadilan dari John Rawls. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh BPOM terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa tidak konsisten dikarenakan ada beberapa faktor, yaitu faktor sumber daya manusia, faktor keterbatasan anggaran dan faktor sarana dan prasarana. Selain itu juga bahwa penjatuhan hukuman terhadap pelaku yang menjual produk pangan kadaluwarsa masih sangat ringan, sehingga tidak akan menimbulkan efek jera. Hasil penelitian menyarankan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran produk pangan kadaluwarsa BPOM seharusnya dapat berlaku adil.

---

This thesis discusses to hit supervision consistency BPOM towards product expired food. Troubleshoot in this thesis hits part BPOM in supervise expired food product circulation. In this thesis is author uses theory Paternoster Simpson about corporate crime rational choice and justice theory from John Rawls. This watchfulness uses qualitative method.Watchfulness result concludes that supervision that done by BPOM towards expired food product circulation not consistent caused by there are some factor, that is human resource factor, estimation limitedness factor and tool factor and infrastructure. Besides also that is down punishment towards. Executant that sell expired food stills as light as a feather, so that will not evoke scared effect. Watchfulness result imply that in do supervision towards expired product BPOM should can fair operative."

"Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum perlindungan konsumen terhadap peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa yang ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian skripsi ini menggunakan penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan-ketentuan perundang-undangan, terutama UUPK, dan peraturan lain yang berhubungan dengan masalah peredaran daur ulang produk pangan yang sudah kadaluwarsa. Peredaran daur ulang makanan kadaluwarsa sangat merugikan konsumen baik ditinjau dari aspek kesehatan maupun ekonomi. Sehubungan dengan itu perlu adanya sanksi hukum yang tegas terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran daur ulang makanan kadaluwarsa. Sanksi hukum tersebut dimaksudkan untuk melindungi konsumen agar kerugian dapat dicegah atau ditekan seoptimal mungkin.

---

The focus of this study is the aspects of consumer protection law toward distribution of expired recycle food from the view of Law Number 8 Year 1999 regarding Consumer Protection. This research use juridical normative, which observe and explore regulations, particularly Law Number 8 Year 1999 Regarding Consumer Protection, and the additional regulation related with distribution of expired recycle food problem. The distribution of expired recycle food suffer consumer from the health and economic factors. Based on those factor its is necessary to give sanction to producer who recycle expired food. The sanction of is to protect consumer in order to minimize the lost."

"Tesis ini membahas kewenangan dalam hal impor produk hortikultura terutama bawang putih antara Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan. Namun, kewenangan ini menjadi tumpang tindih karena penghapusan Pasal 6 dalam Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 yang menyebabkan impor produk hortikultura dapat dilakukan tanpa pertimbangan panen periode dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Keuangan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017 yang menyebabkan dihapusnya Importir Umum. Tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada hukum positif yang mengatur otoritas Departemen Pertanian dan Departemen Perdagangan dalam masalah mengimpor bawang putih dan wawancara untuk mengkonfirmasi data. Masalah utama tesis ini adalah wewenang Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan dalam mengatur impor bawang putih, dampak dari penghapusan Jenderal Importir dan pemenuhan kebutuhan bawang putih karena Importir Umum dihapus. Hasil dari penelitian ini adalah penghapusan Pasal 6 Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2017 dan penghapusan Pasal 12 ayat (1) dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 30 Tahun 2017 menyebabkan tumpang tindih wewenang antara Departemen Pertanian dan Kementerian Perdagangan. Apalagi dampak penghapusan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan No. 30 tahun 2017, Pengimpor Umum tidak dapat menjalankan usaha impor bawang putih. Pemenuhan kebutuhan impor bawang putih produk masih dapat dilakukan oleh perusahaan yang memiliki Importir Produsen dan BUMN. BUMN yang ingin mengimpor bawang putih harus berkewajiban mengembangkan penanaman bawang putih dan ada kebutuhan untuk memantau kewajiban mengembangkan bawang putih sehingga swasembada bawang putih dapat diwujudkan.

---

This thesis discusses authority in terms of imports of horticultural products especially garlic between the Department of Agriculture and the Department of Commerce. However, this authority is overlapping due to the abolition of Article 6 of Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2017 which causes the import of horticultural products can be carried out without consideration of the harvest period and the elimination of Article 12 paragraph (1) in the Minister of Finance Regulation No. Minister of Trade No. 30 of 2017 which caused the elimination of General Importers. This thesis is a normative legal research that focuses on positive laws governing the authority of the Department of Agriculture and the Department of Commerce on the issue of importing garlic and interviews to confirm data. The main problem of this thesis is the authority of the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade in regulating the import of garlic, the impact of the elimination of the General Importer and the fulfillment of the needs of garlic because the General Importer is removed. The result of this research is the abolition of Article 6 of Minister of Agriculture Regulation No. 38 of 2017 and the abolition of Article 12 paragraph (1) in Regulation of the Minister of Trade No. 30 of 2017 causes overlapping authority between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Trade. Moreover, the impact of eliminating Article 12 paragraph (1) Minister of Trade Regulation No. 30 of 2017, General Importers cannot operate a garlic import business. Meeting the needs of imported garlic products can still be done by companies that have Producer Importers and SOEs. BUMN that wants to import garlic must be obliged to develop garlic planting and there is a need to monitor the obligation to develop garlic so that garlic self-sufficiency can be realized."

"Jumlah Muslim di Dunia adalah yang terbesar kedua setelah Kristen, dan di Indonesia, Islam adalah agama mayoritas penduduknya. Dalam memilih produk untuk dikonsumsi, umat Islam memiliki pertimbangan khusus dan menyesuaikannya dengan ketentuan agama mereka, atau apa yang disebut halal. Meski begitu, belum banyak penelitian ilmiah yang mengeksplorasi peran merek halal yang sangat identik dengan umat Islam. Penelitian ini mencoba menguji ulang sebelumnya yang dilakukan oleh Ali et al. (2017) untuk mencari jawaban atas hubungan merek halal dengan niat pembelian kembali dari konsumen di Indonesia. Di sisi lain, penelitian ini juga berupaya melihat pengaruh Citra Negara yang merupakan produsen produk yang dikonsumsi. Penelitian ini diuji pada 252 responden yang merupakan konsumen dari beberapa Restoran Ramen di Jakarta, Indonesia dari bulan Maret hingga Mei 2020. Kemudian, semua data yang diperoleh diproses menggunakan aplikasi LISREL 8.51. Temuan pada hasil penelitian mengungkapkan bahwa secara umum konstruksi merek halal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap niat pembelian kembali. Selain itu, citra negara dari Jepang ternyata memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap citra dari merek halal. Akan tetapi, hal tersebut tidak secara signifikan berpengaruh terhadap variabel niat pembelian ulang.

---

The number of Muslims in the World is the second largest after Christianity, and in Indonesia, Islam is the majority religion of its population. In choosing a product to consume, Muslims have special considerations and adapt it to the provisions of their religion, or what is called of halal. Even so, not many scientific studies that have explored the role of the halal brand which is very identical with Muslims. This study tried to do the same thing with previous research conducted by Ali et al. (2017) to seek answers to the halal brand relationship with repurchase intentions from consumers in Indonesia. On the other hand, this research also seeks to see the influence of the Country Image which is the producer of the consumed product. This study was tested on 252 respondents who were consumers of several Ramen Restaurants in Jakarta, Indonesia from March to May 2020. Then, all data obtained were processed using LISREL 8.51. The findings of this study reveal that in general halal brand construction has a positive and significant effect on repurchase intention. In addition, the country's image from Japan turned out to have a positive and significant influence on halal brand image but not significantly to repurchase intention."

"ABSTRAKSebagai negara dengan penduduk Muslim lebih dari 200 juta penduduk, banyak penelitianmengungkapkan bahwa Indonesia merupakan pasar potensial bagi produk halal. Sejauh ini, daribeberapa penelitian yang telah dilakukan, label halal pada produk perawatan pribadi yang halal PCP halal ternyata kurang terlalu dipedulikan sebagai atribut penting bagi umat Muslim yangsering menggunakan produk tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukanfaktor-faktor intensi beralih yang memengaruhi umat Muslim Indonesia untuk menggunakanPCP yang halal. Dengan menggunakan model jalur regresi, penelitian ini mengonfirmasihipotesis hubungan antara religiositas, sikap, dan niat konsumen untuk beralih beberapa klasterkonsumen dengan menggunakan teori gaya pengambilan keputusan. Sebagai hasil, penelitian inimenunjukan bahwa religiositas dan gaya pengambilan keputusan tidak secara kuat menjelaskansikap konsumen terhadap PCP halal secara bersamaan. Teori Consumer Style Inventory CSI oleh Sproles dan Kendall 1986 membantu menunjukkan keragaman pengambilan keputusankonsumen Muslim Indonesia terhadap PCP halal, bahkan klaster-klaster ini tidak membuatperbedaan dalam sikap terhadap pembelian PCP halal. Data yang dikumpulkan melalui teori CSIdan dianalisis menggunakan Principal Component Analysis PCA menghasilkan enam gayaalamiah pengambilan keputusan konsumen Muslim Indonesia mengenai pembelian PCP. p.p1 margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 10.0px Helvetica.

---

ABSTRACT Many research reports that Indonesia, home of more than 200 million Muslims, to be the bigpotential market for halal products. However, few studies have been conducted to understand theconsumers rsquo switching intention to use halal personal care product halal PCP . Halal label on PCPis less concerned as an important attribute even tough Muslims consume PCP as frequent as foodsand beverages. This study aims to find the switching intentions rsquo determinant factors that influenceIndonesian Muslim to use halal personal care product. This study uses a path model regression toconfirm hypothetical relationships between consumers rsquo religiosity, attitude and intention to switchfor each consumers rsquo cluster using decision making style theory. This research shows thatreligiosity and decision making style do not strongly explain consumers rsquo attitude towards halalpersonal care product simultaneously. The original theory of Consumer Style Inventory CSI bySproles and Kendall 1986 helps showing diversity of Muslim consumers decision makingtowards halal PCP, even these clusters makes no differences in Muslim attitude towards halal PCPpurchase. The original data collected based on CSI theory and analyzed using PrincipalComponent Analysis PCA produces six original Indonesian Muslim consumers rsquo decision makingstyle regarding PCP purchasing. p.p1 margin 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px font 10.0px Helvetica "

"Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim. Permasalahan di Indonesia yang masih sering terjadi dan merugikan konsumen beragama islam adalah terkait sertifikat halal. Sesuai dengan ketentuan hukum Islam, umat islam wajib untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai salah satu ibadah yang dilakukan. Hal tersebut membuat sertifikat halal menjadi bentuk perlindungan konsumen. Sertifikat halal hadir untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen agar dalam melakukan konsumsi tersebut konsumen mendapatkan informasi yang terjamin terkait makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dengan adanya sertifikat halal, dapat memberikan kepastian hukum serta jaminan terkait perlindungan terhadap konsumen. Adapun seringkali terjadi ketidakpastian hukum terkait sertifikat halal tersebut. Dalam memberikan sertifikat halal yang telah terjamin dan pasti, diperlukan banyak lembaga serta pengaturan untuk memastikan bahwa hal tersebut pasti. Di Indonesia telah terdapat banyak peraturan terkait perlindungan pada konsumen, dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen hingga Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Terkait untuk lembaga, di Indonesia terdapat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang memegang kuasa terkait sertifikasi halal. Dalam melakukan perbandingan, negara Singapura merupakan salah satu negara di Asia tenggara yang memiliki latar belakang berbeda dengan Indonesia memiliki pengaturan juga terkait perlindungan konsumen. Singapura, yang masyarakat muslimnya merupakan minoritas memiliki perlindungan terkait sertifikasi halal. Pengaturan tersebut terdapat pada Administration of Act Singapore  yang dijalankan oleh lembaga The Majlis Ugama Islam Singapura. Singapura dapat memberikan perlindungan tersebut dengan menggunakan lembaga serta peraturan yang ada dengan sistematis yang baik.

---

Indonesia is a country with a Muslim majority population. The problem in Indonesia that are detrimental to Muslim consumers are related to halal certificates. In accordance with the provisions of Islamic law, Muslims are required to consume halal food as one of the acts of worship performed. Halal certificates exist to provide protection for consumers so that in carrying out these consumption consumers have guaranteed information regarding the sustenance as a form of consumer protection. With the existence of a halal certificate, it can provide legal certainty to consumers. Halal certificates have several issue related to their use, and it is questionable whether they can provide protection for consumers. In providing  halal certificates, many institutions and arrangements are needed to ensure that the certificate is definite. In Indonesia, there are many regulations related to consumer protection, from the Consumer Protection Act to the Halal Product Guarantee Law. Regarding institutions, in Indonesia there is a Halal Product Assurance Organizing Agency which holds the authority regarding halal certification. In making comparisons, Singapore is one of the countries in Southeast Asia which has a different background from Indonesia and has regulations related to consumer protection. Singapore, whose Muslim community is a minority, has an established halal certification. These arrangements are contained in the Singapore Administration of Act which is run by the institution of The Majlis Ugama Islam Singapore. Singapore can provide a halal certificate by using existing institutions and regulations in a good systematic manner."

"Tesis ini membahas tentang Penerapan Sertifikasi Halal Berbasis Elektronik (OSS-RBA) Pada Sektor Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No 11 Tahun 2020). Sejak Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal telah digalakkan untuk sertifikasi halal di Indonesia. Kemudian terbit Undang Undang Cipta Kerja dan terbit peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah No 39 Tahun 2021 maka sertifikasi halal ini wajib dilaksanakan oleh UMK, namun kesiapan dari UMK dan Pemerintah dalam ketersediaan penyelia halal serta pengaturan berkaitan dengan penyelia halal pada sektor UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta penerapan sertifikasi halal dikaitkan dengan sistim Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) untuk UMK (Usaha Mikro dan Kecil) setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja perlu diteliti lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Usaha Mikro dan Kecil (UMK) wajib untuk melakukan sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkannya tetapi saat ini penyelia halal masih terbatas jumlahnya dan pengetahuan terkait sertifiksi halal pada UMK masih belum terinformasikan dengan baik. Oleh karenanya Peneliti melakukan wawancara langsung kepada 3 UMK di Kebumen, Halal mCenter Universitas Indonesia dan UKM Center Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Penerapan teori maqashid asy-Syariah dan Efektifitas Hukum Hans Kelsen untuk menganalisis penerapan sertifikasi halal pada UMK, agar jangan sampai penerapan sertifikasi halal ini wajib tetapi UMK belum siap sehingga dapat merugikan UMK dan masyarakat pada umumnya.

---

This thesis discusses the Application of Electronic-Based Halal Certification (OSS-RBA) in the Micro and Small Business Sector (UMK) after the Enforcement of the Job Creation Law (UU No 11 of 2020). Since Law Number 33 of 2014 concerning Guaranteed Halal Products has been promoted for halal certification in Indonesia. Then the Employment Creation Law was issued and the implementing regulation was issued, namely Government Regulation No. 39 of 2021, this halal certification must be carried out by MSEs, but the readiness of MSEs and the Government in the availability of halal supervisors and regulations relating to halal supervisors in the MSE sector (Micro and Small Enterprises) ) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation and the application of halal certification associated with the Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) system for MSEs (Micro and Small Enterprises) after the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Copyright The work needs to be investigated further. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. Micro and Small Enterprises (UMK) are required to carry out halal certification for their products but currently there are limited number of halal supervisors and knowledge related to halal certification in MSEs is still not well informed. Therefore, the researcher conducted direct interviews with 3 MSEs in Kebumen, the University of Indonesia's Halal Center and the SME Center of the Faculty of Economics and Business, University of Indonesia. The application of maqashid ash-Sharia theory and Hans Kelsen's Legal Effectiveness to analyze the application of halal certification to MSEs, so that the application of halal certification is not mandatory but MSEs are not ready so that it can harm MSEs and society in general."