Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat hubungan seksual pranikah umumnya diakhiri oleh tindakan aborsi, sedangkan jenisnya adalah Abortus provocatus eriminalis, yang berdasarkan KUHP pasal 346 dijatuhi hukuman minimal selama 4 (empat) tahun penjara. Beberapa alasan yang diajukan sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi, yaitu adanya penolakan dari masyarakat di sekitar, orang tua dan pasangan.Hal diatas dapat dijelaskan dengan Teori Reasoned Action (Aksi Beralasan) dari Ajzen & Fishbein yang mengungkapkan latar belakang atau alasan (reason) dari suatu tindakan (action). (Sarlito, 2002). Teori ini menegaskan peran dari niat seseorang dalam menentukan apakah sebuah perilaku itu akan terjadi. Selain itu juga adanya sikap "normatif" yang mungkin dimiliki seseorang, artinya dia berpikir tentang apa yang akan dilakukan orang lain (terutama orang-orang yang berpengaruh dalam kelompok) bila dihadapkan pada situasi yang sama. Perubahan sikap diatas dapat dilakukan dengan menggunakan Teori Planned Behavior, yakni dengan memberikan kendala pada intensi (niat)seseorang, sehingga tidak melakukan perilaku aborsi. Kendala yang diberikan berupa pengetahuan mengenai reproduksi sehat, penyakit di sekitar hubungan seksual pra nikah serta dampak-dampak dari tindakan aborsi."

"ABSTRAKKehamilan yang tidak diinginkan sebagai akibat hubungan seksual pranikah umumnya diakhiri oleh tindakan aborsi, sedangkan jenisnya adalah Abortus provocatus criminalis, yang berdasarkan KUHP pasal 346 dijatuhi hukuman minimal selama 4 (empat) tahun penjara. Beberapa alasan yang diajukan sebelum memutuskan untuk melakukan aborsi, yaitu adanya penolakan dari masyarakat di sekitar, orang tua dan pasangan.Hal diatas dapat dijelaskan dengan Teori Reasoned Action (Aksi Beralasan) dari Ajzen & Fishbein yang mengungkapkan latar belakang atau alasan (reason) dari suatu tindakan (action). (Sarlito, 2002). Teori ini menegaskan peran dari that seseorang dalam menentukan apakah sebuah perilaku itu akan terjadi. Selain itu jugs adanya sikap "normatip' yang mungkin dimiliki seseorang, artinya dia berpikir tentang apa yang akan dilakukan orang lain (terutama orang-orang yang berpengaruh dalam kelompok) bila dihadapkan pada situasi yang sama.Perubahan sikap diatas dapat dilakukan dengan menggunakan Teori Planned Behavior, yakni dengan memberikan kendala pada intensi (niat)seseorang, sehingga tidak melakukan perilaku aborsi. Kendala yang diberikan berupa pengetahuan mengenai reproduksi sehat, penyakit di sekitar hubungan seksual pra nikah serta dampak-dampak dari tindakan aborsi.

---

"

"Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen Hukum dan Flak Asasi Manusia RI Col Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Salah satu fungsinya adalah melakukan pembinaan terhadap narapidana yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Permasalahan yang ada dapat dirumuskan : "Bagaimana tingkat kepuasan narapidana saat ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan dan bagaimana tingkat kepuasan narapidana menurut dimensi tangible, reliability, responsiveness, assurance dan emphty serta upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan". Penelitian ini bertujuan untuk mengindentifikasikan dan menganalisa seberapa besar tingkat kepuasan narapidana saat ini terhadap kualitas pelayanan kesehatan menurut dimensi tangibility, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty serta menjelaskan upaya-upaya apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Wanita Tangerang. Model yang digunakan untuk menganalisa kualitas pelayanan menggunakan teori SERVQUAL yang terdiri dari lima dimensi yaitu Tangibility, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Emphaty. Analisis data meliputi uji validitas, uji reliabilitas, pengukuran tingkat kepuasan dan analisa dimensi prioritas pelayanan. Tehnik pengambilan data yang digunakan adalah penyebaran kuesioner pada narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang sehingga didapatkan 150 responden sebagai sampel data penelitian. Hasil Penelitian menunjukan bahwa tingkat kepuasan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang berdasarkan dimensi SERYQUAL adalah dimensi tangibility mempunyai tingkat kepuasan -0,62 (81,27%), Reliability mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -1,14 (69,52%), Responsiveness mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0,69 (80,99 %), Assurance mempunyai tingkat kepuasan rata-rata -0,59 (84,22%), dan Emphaty mempunyai tingkat rata-rata -0,71 (81,46 %). Hal ini menunjukan bahwa dimensi Assurance mempunyai tingkat kepuasan yang paling rendah dan dimensi Tangible mempunyai tingkat kepuasan tertinggi. Alternatif prioritas perbaikan layanan yang disarankan dilihat dari tingkat kepentingan menurut narapidana adalah melakukan perbaikan mulai dari dimensi Assurance, Emphaty, Responsiveness, Reliability dan Tangibility.

---

Lembaga Pemasyarakatan Klas HIA Wanita in Tangerang is the one of Divison from technical implementer in Department of Law and Human Rights Republic of Indonesia. The one of function is to execute pembinaan to the prison who have punishment in Lembaga Pemasyarakatan.

The purpose of research is to ascertain the degree of customer's satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan, if viewed from the following dimensions Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance, and Emphaty, as wel as efforts can be made in order to enhance the degree of customer satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan, Department of Law and Human Rights, Republic of Indonesia.

Results from the analysis indicates that the degree of customer's satisfaction in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Wanita Tangerang, based on SERVQUAL dimension are: the dimension of Tangibility, which has an average degree of satisfaction of -0,62 (81,27%), Reliability has an average degree of satisfaction of -1,14 (69,52%), Responsiveness has an average degree of satisfaction of -0,69 (80.99%), Assurance has an average degree of satisfaction of -0,59 (84.22%), and Emphaty has an average degree of satisfaction of - 0,71 (81,46%). This indicates that the dimension of Assurance has the highest degree of satisfaction and dimension of Reliability has the lowest level of satisfaction.

An alternative priority that is suggested for improvement of services, if viewed from the interest from the part of customer is making improvement, starting from the dimensions of: Assurance, Emphaty, Responsiveness, Reliability and there after Tangibility."

"Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pada pasal 8 disebutkan bahwa petugas Pemasyarakatan merupakan Pejabat Fungsional Penegak Hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan dan pembimbingan Narapidana. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan petugas Pemasyarakatan yang profesional, berdaya guna, mempunyai kemampua dan kecakapan serta integritas moral yang tinggi. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh petugas Pemasyarakatan adalah kemampuam mentranformasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada Narapidana, mengubah perilaku mereka dari tidak atau kurang tahu dan terampil menjadi tahu dan terampil. Agar proses transformasi ini dapat berlangsung secara efektif maka petugas Pemasyarakatan harus memiliki kompetensi yang merefleksikan kualifikasi kemampuannya.Dalam konteks tersebut permasalahan yang muncul adalah sejauh mana tingkat kompetensi petugas Pemasyarakatan yang ada pada saat ini yang dapat menunjang kebijakan dimaksud. Selanjutnya seberapa jauh petugas Pemasyarakatan itu memahami akan tugas dan tanggung jawab yang harus diembannya, kemudian pendidikan serta pelatihan seperti apa yang seharusnya diberikan untuk dapat meningkatkan kompetensi petugas dimaksud sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan program pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan yang dapat memperbaiki hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana seperti yang menjadi tujuan dari Pemasyarakatan itu sendiri. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mengetahui gambaran dan kondisi yang sebenarnya ada pada saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Pemuda Tangerang. Keadaan ini diketahui dengan menyebarkan kuisioner kepada sebagian petugas yang dilakukan dengan acak terhadap 76 responden dari jumlah keseluruhan petugas yang ada.Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ternyata ada hubungan yang positif antara tingkat pendidikan dengan kompetensi petugas Pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang sebesar 0,408 atau 40,8 % , pelatihan sebesar 0,292 atau 29,2 % serta pendidikan dan pelatihan secara bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 0,237 atau 23,7 % terhadap kompetensi petugas Pemasyarakatan. Sisanya sebesar 76,3% adalah faktor-faktor lain yang tidak diteliti pada penulisan tesis ini.Ini artinya bahwa kompetensi petugas pemasyarakatan pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan daripada pelatihan, hal ini disebabkan karena jenis pelatihan yang didapat oleh petugas relatif lebih sedikit terutama untuk pelatihan strukturalnya."

"ABSTRAKTugas akhir ini adalah suatu rancangan program yang penulis tawarkan sebagai pelengkap program pembinaan kemandirian pada keterampilan kerja di Lapas Klas II A Bogor serta Lapas di Indonesia pada umumnya.Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina dan yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas WBP agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat.Walaupun sudah ada program pembinaan kemandirian tetapi masih berdasarkan pada keterampilan kerja teknis saja (paham materi pelatihan dan ada hasil kerja), sebenarnya pada diri WBP yang perlu diamati adalah :a. Kondisi psikis dari diri WBP, karena mereka tinggal di lingkungan penjara. Maka ia mengalami hilangnya kemerdekaan bergerak dan disertai hilangnya kebutuhan lain yaitu lost of heterosexual relationship, lost of goods service, lost of autonomy, lost of security (Greshan M Skyes, 1974)b. Kondisi status-status yang dimiliki sebelumnya, karena mereka mempunyai kegiatan-kegiatan atau suatu pekerjaan yaitu mahasiswa, pengemudi angkot, pegawai swasta dan masih usia remaja/belum punya tuntutan kebutuhan. Hal inilah yang menimbulkan situasi konflik diri pada masing-masing persepsi mereka.c. Dari kedua pengaruh tersebut, sehingga terjadi dorongan-dorongan spontanitas adalah dimana saat mereka memilih, dan ingin mendaftarkan diri menjadi anggota kelompok keterampilan kerja di Lapas Bogor.Oleh karena itu, pada WBP perlu dianalisa baik dari sisi kondisi psikis, kondisi status sebelumnya dan bentuk kompetensi (minat, bakat dan pengalamanpengalamannya), bahwa mereka sebenarnya ada usaha tetapi tidak paham mengenai jalan keluarnya (hambatan atau bantuan), hal inilah mereka merasa keraguan dalam mengikuti keterampilan kerja di Lapas BogorPada penelitian penulis tentang kondisi WBP dalam mengikuti pelatihan keterampilan kerja, baik yang diselenggarakan oleh LSM/Ormas, dan pihak petugas pemasyarakatan maka perlu dilaksanakan Program Pelatihan Analisis Sahabat (PAS).Diakhir pelatihan PAS diharapkan WBP memahami dan mengendalikan suatu ambisi dan kenyataan yang cenderung menemui adanya hambatan yang juga ada bantuan (pendukung ambisi). Berharap WBP dengan dorongan bukan spontan saja terhadap keterampilan kerja tetapi punya n-ach yang tinggi, dan punya dorongan mental yang merupakan daya gerak di dalam dirinya sehingga dalam meraih dengan cepat dan efektif mencapai keberhasilan."

"Narapidana wanita merupakan bagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia ia memiliki hak yang wajib untuk dihormati dan dijunjung tinggi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana wanita, harus dibedakan dengan pembinaan terhadap narapidana pria karena narapidana wanita mempunyai perbedaan baik secara fisik maupun psikologis dengan narapidana laki-laki. Narapidana wanita memiliki akses lebih sedikit terhadap pelayanan kesehatan dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Perawatan kesehatan reproduksi dan berbagai materi promosi kesehatan, informasi, dan pengobatan sering lebih terbatas di lembaga pemasyarakatan wanita. Untuk itu, permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah (1) Bagaimana perlindungan terhadap narapidana wanita ditinjau dari perspektif hak asasi manusia; (2) Bagaimana peranan petugas pemasyarakatan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; (3) Bagaimana pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang. Penelitian ini dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang dengan menggunakan penelitian yuridis normatif yang didukung dengan penelitian lapangan dalam bentuk wawancara dengan informan. Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa keadaan lembaga pemasyarakatan yang kurang memadai dan tidak adanya perawatan dan fasilitas yang memadai. Selama ini apabila ada narapidana wanita yang sedang hamil dan melahirkan beserta anak yang baru dilahirkan tetap berada dalam satu ruangan bersama narapidana wanita lainnya. Ini terjadi karena memang tidak tersedianya ruangan khusus untuk narapidana wanita yang sedang hamil, melahirkan, dan menyusui. Selanjutnya terlihat bahwa pelaksanaan pelayanan kesehatan terhadap narapidana wanita belum terlaksana dengan baik karena tidak semua petugas pemasyarakatan memahami dan berperan dalam pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita; selain itu kuantitas petugas kesehatan belum terpenuhi secara proposional; anggaran perawatan kesehatan yang belum memadai; dan sarana serta prasarana masih sangat terbatas sehingga pemenuhan hak kesehatan atas narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Klas IIA Tangerang belum dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemenuhan hak kesehatan narapidana wanita sebagai hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas dan kewenangan untuk menyejahterakan narapidana wanita serta mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak tersebut. Salah satu bentuk implementasinya adalah kewajiban pemerintah untuk menyediakan anggaran yang memadai untuk pembangunan kesehatan. Pemenuhan hak kesehatan kepada narapidana wanita merupakan hak bagi setiap orang untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal.

---

Women prisoners are part of the community of nations. As a human, she has statutory rights to be respected and upheld by the state, government, law, and everyone for the respect and protection of human dignity. In performing the training of women prisoners, should be distinguished from coaching on the men prisoners because women have a difference both physically and psychologically with male prisoners. Women prisoners have less access to health services compared with male prisoners. Reproductive health care is also limited and various promotional materials, information, health and medicine is often more limited in the women's correctional facility. For that purpose, the problems presented in the present study included: (1) How is the protection of women prisoner are reviewed from the perspective of human rights, (2) How does the role of correctional officers in helping to fulfilment the health rights of women prisoners, (3) How is the fulfillment of women prisoners health rights. This research was conducted at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang using a judicial normative research supported by a field research in the form of interviews with competent respondent.

From the result of the study, the author concludes that a state correctional facility is insufficient and the lack of adequate care and facilities. During this time, if there are women prisoners who are pregnant and giving birth along with the born child to remain in one room with other women prisoners. This occurs because the unavailability of special rooms for women prisoner who are pregnant, giving birth, and breastfeeding. Next, is seen that the implementation of health services to women prisoners have not been performing well and optimally because health workers have not been fulfilled proportionally; budgeted fund health care still less proportional; also facilities and infrastructures is still very limited, so that the fulfillment of women prisoners health rights at the Correctional Institution for Women Class IIA Tangerang has not been implemented maximally. in an effort to the fulfillment of the health rights of women prisoners as human rights, government has the duty and authority for the welfare of women prisoners and have an obligation to respect, protect, and fulfill those rights. One of the implementation is the responsibility of the government budget to provide adequate to health development. The fulfilment of the right to health is the right of women prisoners for everyone to increase the degree of optimal health."

"Penanggulangan peredaran narkoba bagi narapidana atau tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta sangatlah berbeda dengan strategi pada umumnya. Selain sebagai tempat pemidanaan di lembaga pemasyarakatan ini juga dilaksanakana kegiatan pembinaan. Akan tetapi pola pembinaan yang relatif sama tersebut tidak bisa diberlakukan untuk semua kasus pemidanaan, karena ada beberapa kasus yang memerlukan penanganan secara spesifik. Demikian halnya penanganan narapidana tindak pidana narkotika dan psikotropika, dimana untuk tindak pidana tersebut penanganannya memerlukan treatmen tertentu yang lebih ke arah pemulihan perilaku dari ketergantungan narkotika dan psikotropika.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta serta faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian deskriptif analisis, yaitu penelitian yang memberikan data atau gambaran secara analisis, kasus-kasus yang terjadi, dan melakukan wawancara terhadap para pejabat struktural, para petugas penjagaan, serta narapidana yang melanggar peraturan dengan mengkonsumsi narkoba di lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta.Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa faktor yang mendorong terjadinya peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta adalah jumlah penghuni yang padat, serta penggunaan handphone secara bebas, sistem pengamanan manual dan moral petugas yang masih mudah disuap hal ini dapat dilihat dengan masih ditemukan kasus-kasus peredaran narkoba, selain itu pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta juga mengalami kendala berupa terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, kewenangan, dan kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung dalam penanggulangan peredaran narkoba.Dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa pada dasarnya penanggulangan peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta dapat dilaksanakan dengan baik bilamana Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta mengoptimalkan petugas yang ada dengan meningkatkan disiplin, meningkatkan moral dan motifasi kerja, serta mengadakan penggeledahan secara rutin dan insidentil.

---

Trend of violence and drug using is increasing from time to time. With the most important causes is the limitation of criminal justice system in exceeding drug using?s effort. Among so many ways of drug entering into a prison, bring it inside food or drinking water is the most often during visiting period. Drug dealer is an actor behind those efforts with probably helped by an officer who work in prison and final caused an illegal drug dealing inside it.The purpose of this research is trying to find out the way of how to exceed a drug dealing in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta with some obstacles in facing that problem.Research method used in this study is an analysis of descriptive in which giving an overview of some cases and conducting an interview with high rank officer, guard personnel and also the prisoner who broke the rule by using drug inside prison area.From the result of this research, we can find that some factors which caused drug dealing in Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta are over capacity, unlimited telephone facility, manual controlling system and the moral quality of personnel who may receive a bribe easily that reflect from some cases describe inside. Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta is also facing another kind of obstacles such as a limited budget, human resources, authority level and lack of supporting facilities in developing the exceeded of drug dealing.The conclusion can be taken from this research is in order to build a well-controlled prison from drug dealing activity, Chairman of Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Narkotika Jakarta has to take a lot of real actions to optimize available personnel by increasing discipline, quality of moral, motivation and also conducting drug searching regularly and accidentally."

"Penelitian ini dilakukan karena adanya tingkat kematian narapidana dan tahanan di Lembaga pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang pada awal tahun 2007 yang tinggi sekali yang disebabkan penyakit HIV/AIDS, sehingga menarik perhatian peneliti untuk mengadakan penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Strategi Penanggulangan H1V AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II Pemuda Tangerang.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan tentang Strategi Penanggulangan HIVIAIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tangerang dan 3 (tiga) variabel pendukung dan variabel penghambat Implementasi Kebijakan Direktorat Jendereal Pemasyarakatan Nomor: E.55.PK04.10. Tabun 2005 tentang Starategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang.Penelitian ini dilakukan dengan Cara observasi ke lapangan dengan membuat dan menyebarkan kuisioner kepada 40 orang Pegawai yang diambil secara acak sebagai perwakilan dari 193 pegawai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pemuda Tangerang, dan mengadakan wawancara mendalam kepada pegawai yang dianggap dapat mewakili pegawai keseluruhan, seperti wawancara kepada Kepala, Kepala seksi Pembinaan, Kepala sub seksi Bimbingan dan perawatan, Dokter, Kepala Poliklinik, dan narapidana pasien HIV/AIDS.Teori yang digunakan untuk melakukan analisis George C. Edwar IIl.yang terdiri dari atas variable yaitu. Variabel Komunikasi, variabei sumber-sumber, variabei kecenderungan-kecendeiungan (sikap), dan varabel struktur birokrasi.Kesimpulannya bahwa kebijakan Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba telah dikornunikasikan dengan balk kepada pelaksana/petugas, sikap dan birokrasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas HA Pemuda Tangerang sangat balk dan mendukung sekali atas kebijakan tersebut. Hanya faktor variabel sumber-sumber ( suber daya, dan sumber dana) belum mendukung.Oleh sebab itu peneliti perlu memberikan rekomendasi kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan KlasIiA Pemuda dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan agar : merekuitmen petugas Dokter dan Perawat sesuai dengan kebutuhan Lembaga Pemasyarakatan, mengusulkan/menambah anggaran kesehatan untuk di Lembaga Pemasyarakatan dan membuat kerja sama dengan Departemen Kesehatan.

---

This research is done caused by storey level death of prisoner and convict in Institute serve a sentence Klas IIA Young man of Tangerang in the early year 2007 high once which is caused by disease of HIV 1 aids, so that draw attention researcher to perform a research to Implementation Policy Of Strategy Deviation of HIV AIDS and Deviation of drugs in Institute Serve A Sentence Klas II Young man of Tangerang.Target of this research is to know Implementation Policy Directorate General Pemasyarakatan about Strategy Deviation of HIV 1 aids and deviation of drugs In Institute Serve A Sentence Klas IIA Tangerang and 3 supporter variable t and variable resistor of Implementation Policy Of Directorate of Jendereal Pemasyarakatan Number: E.55.Pk.04.I0. Year 2005 about Strategy Deviation of HIV I aids and Deviation of drugs in Institute Serve A Sentence Klas ILA Young man of Tangerang.This research is done by observation to field by making and propagating questioner to 40 taken Officer people at random as delegation from 193 officer of Institute Serve A Sentence Klas IIA Young man of Tangerang, and perform a circumstantial interview to assumed officer can deputize officer of entirety, like interview to Head prison, chief Head of Construction, chief Head Sub of Tuition and treatment, Doctor, Head Polyclinic, and malefactor of patient of HIV 1 aids.Theory used to analyse George C. Edwar III.YANG consist of of variable that is. Variable Communications, variable of is source of, tendencies variable (attitude), and bureaucracy structure variable.Its conclusion that policy of Strategy Deviation of HIV / aids and Abuse of drugs have been communicated better to executor I officer, bureaucracy and attitude in Institute Serve A Sentence Klas IIA Young man of Tangerang very good and support once of policy. Only variable factor of is source of energy sober, and fund source not yet supported.On that account researcher require to give recommendation to Head prison Klasiia Young man and Director-General of Pemasyarakatan [so that/ to be] : recruitment officer of Doctor and Nurse as according to requirement [in] prison, proposing I adding health budget to in prison and make job/activity is equal to Department Health."