Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai penerapan dari Whistleblowing System (WBS) dalam internal korporasi, dalam rangka mencegah terjadinya kejahatan korporasi. Penelitian ini adalah Penelitian Yuridis Normatif, yang bersifat eksploratif-identifikatif. Hasil dari penelitian ini menyarankan bahwa perlu dirancang sebuah mekanisme khusus yang dapat menggabungkan perlidungan yang diberikan oleh Intemal Korporasi dengan Pihak eksternal yang terkait, yang diterapkan melalu perangkat regulasi yang ada, dan perlu dijalin kerjasama dengan pihak eksternal oleh korporasi dalam rangka penerapan WBS."

"The economic crisis in 1997 has confirmed the Indonesian society that white collar criminality also exist in their country. The failure to bring the corporate criminals to court was caused by the difficulty of the Indonesian justice system to accept that corporations can also be held accountable under the Indonesian criminal law. On the other hand, legislature has accepted that corporations (as juristic persons) can be held liable, beside the managers (as natural persons). Since 1955, law no. 7 on economic crimes also includes juristic persons as subjects of the law. This has been fallowed by the legislature in 1963 (law on subversion), 1976 (law on drug abuse) and 1997 (law on the environment). In 1993 a draft of the new Penal Code for Indonesia was submitted to the Minister of Justice. No step have been taken yet to implement the code, which in article 44 explicitly states that corporations can be held responsible for criminal acts. With respect to a law enforcement strategy against corporate crimes, the author wishes to distinguish between organized crimes and crimes 'by organization. Both can be done by or through corporations."

"ABSTRAKTugas Karya Akhir ini membahas mengenai penerapan whistleblowing system sebagai salah satu upaya pencegahan situasional terhadap tindak kejahatan okupasional di PT. X. PT.X dalam upaya mencegah sekaligus meminimalisir kejahatan okupasional menerapkan mekanisme bernama whistleblowing system sebagai intervensi pada risiko terjadinya kejahatan okupasional. Analisis dalam penulisan ini menggunakan pendekatan pencegahan kejahatan situasional untuk kejahatan kerah putih melalui tiga prinsip yaitu increasing the risk of detection, reducing provocations, dan removing the excuses. Pada tulisan ini, hasil analisis menunjukan bahwa whistleblowing system masih diragukan keefektifannya walaupun penerapannya sudah mencakup tiga prinsip tersebut.

---

ABSTRACT

This paper discusses the application of the whistleblowing system as an effort to prevent occupational crime at PT. X. PT. X in an effort to prevent and minimize occupational crime implementing a mechanism called whistleblowing system as an intervention to the risk of occupational crime. The analysis in this paper uses a situational crime prevention approach for white collar crime through three principles namely increasing the risk of detection, reducing provocations, and removing the excuses. In this paper, the results of the analysis show that the effectiveness of the whistleblowing system is still doubtful even though its application includes these three principles."

"kongres PBB V tentang Pencegahan kejahatan dan pembinaan penyelenggaraan hukum (prevention on Crime and treatment of offender) dalam tahun 1975 kemudian dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985"

"Tesis ini membahas penetapan korporasi sebagai subyek tindak pidana dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, model dan teori pertanggungjawaban yang dapat digunakan untuk menjerat korporasi, proses konstruksi dakwaan dan konstruksi penuntutan pidana terhadap korporasi, dan kendala-kendala dalam penegakan hukum pidana terhadap korporasi dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut. Disertakan juga tinjauan terhadap posisi korporasi dalam RKUHP Tahun 2008 dan analisa terhadap dimuat ulangnya kriminalisasi terhadap tindak pidana lingkungan dalam RKUHP Tahun 2008. Penelitian ini merupakan penelitian nonnatif-empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Permasalahan tesis ini adalah penuntutan terhadap korporasi selama ini belum seragam menggunakan dan mendasarkan diri pada model-model dan doktrin- doktrin pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang ada dan masih ada kesulitan Penuntut Umum merumuskan surat dakwaan maupun surat tuntutannya. Termasuk kendala belum ada aturan yang memuat secara tegas khususnya dalam hal mengenai perwakilan korporasi, untuk menentukan siapa sebenarnya yang mewakili korporasi di depan persidangan. Hasil tesis ini menyarankan perlu adanya peningkatan pemahaman dan persamaan persepsi aparat penegak hukum khususnya penuntut umum tentang trend merebaknya corporate erime di bidang lingkungan hidup dalam wadah triangle environmental criminal justice system serta perlunya segera memberikan kurikulum mengenai kejahatan korporasi dalam penegakan hukum lingkungan pada pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa sejak awal.

---

This thesis discusses the determination of the Corporation as the subject of criminal action in the Law. 23, 1997 on Environmental Management, questioned the theory and models that can be used to trap the Corporation, the process of construction claims and construction of criminal prosecution against the Corporation, and the obstacles in the criminal law enforcement against corporate crime in the environment and efforts to overcome obstacles - these constraints. Also included a review of the corporation's position in RKUHP Year 2008 and analysis of re-criminalization of the criminal environment in RKUHP Year 2008. This research is a normative-empirical research using secondary data as the primary data and primary data as supporting data. The problem of this thesis is that the prosecution against the Corporation for this use has not been uniform and base themselves on the models and the doctrines of criminal responsibility to the Corporation and who have still have difficulty formulating public prosecutor and the indictment of scale down one's demands. There are no obstacles, including rules that explicitly especially in the case of the representatives of the Corporation, to determine who is actually representing the Corporation in front of the trial. Results suggest that this thesis will need to increase the understanding and perception of law enforcement, especially on the prosecutor general about expansion of the symptoms corporate crime in the area of the environment in the forum of triangle environmental criminal justice system and the need to immediately provide the curriculum on corporate crime in the law enforcement environment in the education and training establishment prosecutors since the beginning."