Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres No. 2 Tahun 1996 tentang Proyek Mobil Nasional untuk meningkatkan kemandirian industri mobil dalam negeri. PT Timor Putra Nasional dipilih menjadi satu-satunya perusahaan yang mendapat fasilitas keringanan pajak oleh pemerintah sebagai pemegang merk mobil nasional. Mobil Timor dijual dengan harga separuh lebih murah dari harga mobil sedan di pasaran. Hal ini dianggap merugikan bagi Jepang dan Amerika Serikat, sehingga membawa permasalahan ini ke WTO. Lalu saat krisis ekonomi, Presiden Soeharto menandatangani kesepakatan peminjaman hutang dengan IMF dengan salah satu syaratnya yaitu mencabut kebijakan mobil nasional. Setelah itu, keluarlah Keppres No. 20 Tahun 1998 Tentang Pembuatan Mobil Nasional.

---

Indonesian Government pass the President's Order (Inpres) No. 2/1996 about the National Car Project to push the nation's independency in the domestic car industries and manufacture. Timor Putra Nasional, Ltd. had been chosen to be the only corporate that is subsidized by the government as the only brand for the national car project. Timor's car was sold publicy with the price half cheaper than any other sedan class car during that time. This was considered as a profit-killing situation for Japan and US, so that makes both countries sent a report to WTO. Then, during the economy crisis, president Soeharto signed a letter of intent with IMF in a certain condition: The Withdrawal of National Car Project's Policy. Later on, the President's Decision (Keppres) No. 20/1998 policy about the Cancellation of National Car Project."

"Indonesia memiliki sejarah panjang dalam partisipasi di jaringan produksi otomotif internasional. Akan tetapi Indonesia belum mampu memperoleh manfaat dari tingginya perdagangan di sektor tersebut. Di wilayah Asia Tenggara, performa industri otomotif Indonesia kalah saing dengan Thailand meskipun Indonesia memiliki pasar paling besar. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan mengapa industri otomotif Indonesia tertinggal dari Thailand dan strategi apa yang dapat dilakukan Indonesia untuk mengejar ketertinggalan tersebut. Penelitian ini melakukan analisis komparatif terkait kebijakan industri kedua negara. Hasil menunjukkan kebijakan industri Indonesia yang bersifat proteksionis menyebabkan industri otomotif Indonesia tertinggal dari Thailand. Kebijakan proteksionis yang paling berpengaruh adalah program Mobil Nasional. Penelitian ini juga melakukan studi empiris terkait determinan ekspor komponen otomotif Indonesia dengan pendekatan gravity model. Analisis dengan menggunakan teknik regresi random effect RE menemukan bahwa peningkatan kualitas jasa penghubung dan peningkatan ketersediaan infrastruktur jalan berpengaruh positif terhadap ekspor komponen otomotif Indonesia.

---

Indonesia has a long story in participating the international automotive production network. Unfortunately, Indonesia is not able to reap gains from the rapid growth in automotive and auto parts trade. In Southeast Asia region, Indonesian automotive industry is lagging behind Thailand even though Indonesia has the largest market in ASEAN. Therefore, this paper aims to answer questions on why Indonesia is lagging behind Thailand and what strategies Indonesian government could use to catch up Thailand. Through comparative analysis on both Indonesian and Thai industrial policies, this paper finds that Indonesian protectionist industrial policies are the major cause of the underdeveloped Indonesian automotive industry. The most important of protective policy is Mobil Nasional. This paper also employs empirical studies concerning the determinants of Indonesian auto part exports. Using random effect RE as method of estimation, this paper finds that improvement in service link costs and road infrastructure have positive effect on Indonesian auto parts exports. "

"Sebagai salah satu industri yang kokoh di Indonesia, sektor otomotif memiliki peranan yang penting di dalam industri manufaktur Indonesia. Selama beberapa tahun terakhir, ada peningkatan dalam penanaman modal asing PMA dan ekspor yang mengindikasikan bahwa industri otomotif terintegrasi dalam jaringan produksi global. Tulisan ini bertujuan untuk melihat implikasi dari jaringan produksi global ke perkembangan industri dan kesejahteraan sosial dalam bentuk perbaikan ekonomi dan sosial dalam industri otomotif Indonesia. Menggunakan pendekatan pengukuran parsimonious, set dari indikator digunakan untuk merepresentasikan bagaimanakah keadaan di dimensi ekonomi dan sosial dari industri otomotif Indonesia, dari tahun 2000 sampai tahun 2014. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa mengikuti pertumbuhan industri otomotif yang impresif, ternyata selama 14 tahun tersebut, sektor otomotif mengalami perbaikan di kedua dimensi, yatu ekonomi dan sosial.

---

One of the most robust industries in Indonesia, the automotive sector plays an important role in Indonesian manufacturing industry. Over the past years, there has been an increase in foreign direct investment FDI and export which indicate that automotive industry is well integrated in a global production network. This study attempts to clarify the implication of global production network GPN to industrial development and social well being in the form of economic and social upgrading within the Indonesia automotive industry. Using parsimonious measurement approach, set of indicators are created to represent to what extent is the condition of economic and social realms in Indonesian automotive industry during the year of 2000 until 2014. It found that follow up the impressive growth over the past years, the Indonesian automotive sector underwent both upgrading in economic and social realms."

"ABSTRAKIndustri Otomotif merupakan industri yang prospektif dan memberikan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Peluang tersebut dimanfaatkan oleh Bapak Isnendar dengan mendirikan PT. Moreen Indonesia, perusahaan manufaktur komponen yang diperlukan oleh produsen komponen untuk kendaraan bermotor. Saat ini PT. Moreen Indonesia mempekerjakan 70 karyawan. Di tengah persaingan bisnis yang semakin kuat, Bapak Isnendar harus mengoptimalkan kapabilitas internal perusahaan, salah satunya adalah kinerja karyawan. Kendala utama yang dihadapi menurut Bapak Isnendar adalah motivasi karyawan masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya Peraturan Perusahaan yang menerangkan tentang penghargaan dan tidak adanya hukuman yang tegas dalam bentuk Surat Peringatan. Oleh karena itu, kegiatan business coaching ini berfokus pada penyusunan Peraturan Perusahaan dan Surat Peringatan, dimana kedua alat tersebut memiliki peran yang penting untuk meningkatkan motivasi karyawan dalam bekerja.

---

ABSTRACTThe Automotive Industry is one of the most prospective industry and has a significant contribution to the economic growth of Indonesia. This opportunity is seized by Mr. Isnendar by establishing PT. Moreen Indonesia, a manufacturing business that is producing spareparts that are required by another companies who are manufacturing spareparts for motorized vehicles. PT. Moreen Indonesia is now employing 70 employees. Within the high intensity of competition, Bapak Isnendar is obliged to optimize the internal capabilities of the company, where one of them is related human resources. The main obstacles that Bapak Isnendar need to face in optimizing the human resources are the employee motivation that needs to be improved. This is caused by not owning clear and written rewards in Company Regulation and the disciplinary intervention system has not been implemented. Therefore, the activities of business coaching will consist of drafting Company Regulation and Disciplinary Form, which both of them are important tools in order to enhance the employee motivation."

"ASEAN didirikan pada tahun 1967 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pengembangan kebudayaan di wilayah Asia Tenggara. Untuk itu Asean Free Trade Area (AFTA) secara efektif diberiakukan oleh negara-negara anggota ASEAN mulai 1 Januari 2003. Dengan demikian di kawasan negara-negara anggota ASEAN dberlakukan tarif antara 0% - 5% untuk barang dagangan dari negara anggota ASEAN dan tidak boleh lagi ada hambatan non-tariff. Siap atau tidak siap ketentuan tersebut tetap harus dilaksanakan oleh setiap anggota ASEAN, karena mekanisme pelaksanaan zona perdagangan babas AFTA telah secara bertahap diberlakukan dari tahun 1993 melalui skema CEPT (Common Effective Preferential Tariff).AFTA bertujuan liberalisasi perdagangan regional ASEAN sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pasar bebas outward looking oriented dan akan menunjang percepatan liberalisasi perdagangan dunia. AFTA merupakan kesepakatan bersama untuk tujuan bersama, karena adanya kebutuhan bersama. Namun, dalam kondisi Indonesia saat ini sangat patut dipertanyakan siapkah Indonesia mewujudkan kawasan perdagangan bebas, terutama dengan persaingan dagang dengan anggota ASEAN seperti antara lain Singapore, Malaysia, Philippines dan Thailand. Untuk itu pelaku usaha di Indonesia perlu memahami kendala yang mesti dihadapi dan usaha yang perlu dilakukan dengan menimbang usaha bersama pelaku usaha dan pemerintah sebagai antisipasi."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dampak dari global value chains terhadap produktivitas tenaga kerja pada industri otomotif di Indonesia dalam periode 1995-2014. Dengan menggunakan metode Inter-Country Input Output ICIO , penelitian ini mengukur tingkat keterlibatan industri otomotif Indonesia dalam global value chains melalui GVC participation, GVC position dan net gains sebagai tingkat keterlibatan dalam global value chains. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, penelitian ini menganalisa dampak dari keterlibatan di global value chains terhadap produktivitas tenaga kerja. Data yang digunakan diperoleh dari World Input Output Database WIOD , dan BPS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan dalam global value chains memiliki hubungan yang searah dengan produktivitas tenaga kerja.

---

This study attempts to analyze the impact of global value chains on labor productivity in the Indonesia's automotive industry during 1995 2014. Using Inter Country Input Output ICIO analysis, this study determines the involvement of global value chains in Indonesia's automotive industry which describes GVC's participation, position and net gains as the involvement in GVC. Related to employment, this study analyzes the impact of GVC on labor productivity using descriptive analysis. The data were collected by World Input Output Database WIOD and BPS. It found that the involvement in global value chains in line with labor productivity."

"lndustri kendaraan bermotor Indonesia dilindungi oleh larangan impor kendaraan dalam bentuk CBU (Completely Built-Up), tarif atas impor kendaraan dalam bentuk CKD (Completely Knocked-Down) dan persyaratan kandungan lokal. Tulisan ini bertujuan melakukan pengukuran atas biaya perekonomian yang ditimbulkan oleh regime proteksi tersebut, serta pengukuran atas besarnya perubahan biaya neto oleh adanya reformasi kebijakan, yaitu dari proteksi yang bersifat hambatan kuantitatif (larangan impor dan persyaratan kandungan lokal) kebentuk proteksi tarif semata. Termasuk di dalam pengukuran adalah besarnya transfer dan biaya diantara kelompok-kelompok masyarakat dalam perekonomian. Sekalipun telah banyak literatur yang memberikan penjelasan teoritis atas biayamanfaat yang ditimbulkan oleh proteksi, namun perhitungan aktualnya, terutama bagi Indonesia, masih jarang dilakukan. Metode perhitungan menggunakan model yang dikembangkan oleh Wendy E. Takacs. Suatu model analisa keseimbangan statis, untuk membandingkan dua skenario kebijaksanaan dalam suatu periode. Dalam hal ini kondisi keseimbangan dalam pasar kendaraan dibawah regime yang protektif dengan pasar kendaraan dibawah regime tarif semata. Dampak dari suatu kebijaksanaan dilihat sebagai dampak perubahan dalam nilai-nilai parameter kebijaksanaannya terhadap perubahan dalam nilai kerugian dan transfer diantara kelompokkelompok dalam masyarakat. Hasil perhitungan menunjukan bahwa regime otomotif yang protektif telah menimbulkan sejumlah transfer kepada industri perakitan dan industri komponen diatas kerugian yang harus dipikul oleh konsumen. Konsumen membayar 18-19 juta rupiah lebih mahal dari yang semestinya dibayar jika pasar dalam persaingan bebas. Penghapusan larangan impor kendaraan dalam bentuk CBU semestinya memberi peluang bagi impor yang tidak terbatas, pada tingkat tarif yang berlaku. Harga yang harus dibayar oleh konsumen juga turun menjadi harga impor plus tarif. Secara keseluruhan, penghapusan proteksi dalam bentuk pembatasan kuantitatif, dan menggantikannya dengan proteksi dalam bentuk tarif semata, semestinya lebih menguntungkan konsumen. Namun tingkat tarif yang demikian tinggi justru menyebabkan kerugian konsumen per unit kendaraan sebesar, berturut-turut, 42 juta rupiah, 23juta rupiah dan 19 juta rupiah, berdasarkan asumsi tarif 200%, 100% dan 80%. Jika pemerintah bersungguh-sungguh dengan komitmennya dalam mendorong industri otomotif agar lebih berdaya saing, maka deregulasi Juni'93 harus dilanjutkan dengan kebijakan penurunan tarif secara berangsur-angsur, hingga tarif atas kendaraan CBU dan CKD hilang sama sekali. Program-program penciutan merek juga perlu dilanjutkan, hingga produksi kendaraan di Indonesia hanya terbatas pada beberapa merek kendaraan. Dan akhirnya, untuk mengantisipasi perdagangan bebas di masa mendatang, kebijakan industri otomotif harus mengubah orientasinya dari substitusi impor ke arah promosi ekspor."