Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The research aims to describe the public consultation process in the arrangement of distric regulation No. 15/2008 concerning the retribution of Bus Terminal Passengers Magelang. The research use description qualitative method. The result shows that : first, both government and society involved in the public consultation process without the presence of academics/experts, second the presence of security agency affected to the psychological condition of the subjects who come from the society : third, the implementation of information from the public consultation result influenced the quality of information accepted by the society : fourth, there was no follow - up from the public consultation result; fifth, public consultation process has been peristed on both sides, there was feedback from both the government and society; sixth, the work ahievement has not been optimaly reached yet, the limitation of time and discussion which was held in groups and not in depth made the work achievement of the public consultation process less optimal, seventh,the discussion has been held, but the agreement has not been achieved completely, the agreement was the main result which was intended to be reached in the public consultation process, however the goal was not yet achieved."

"Sejak bergulirnya gerakan reformasi tahun 1998 lalu, wacana dan praktik demokrasi dan demokratisasi dalam konteks kehidupan sosial politik di Indonesia nampaknya menjadi paradigma mainstream. Realitas inl pada akhirnya mendorong munculnya gagasan otonomi daerah dan good governance dalam ranah tata pemerintahan. Baik otonomi daerah--sebagai bentuk faktual dari konsep desentraliasi--maupun wacana good governance, keduanya memiliki penekanan (aksentuasi) yang cukup kuat terhadap konsep partisipasi masyarakat atau publik (public participation) Dalam logika kedua wacana tersebut, partisipasi masyarakat merupakan prasyarat terbangunnya sistem pemerintahan yang demokratis dan keseimbangan relasi tiga pilar (state, market dan society). Partisipasi masyarakat tidak saja dimaknai dalam bentuk keterlibatan semu dalam proses pembangunan yang bersifat mobilisasi, namun keterlibatan daiam proses kebijakan publik secara integral, balk daiam perencanaan, implementasi maupun evaluasi kebijakan.Hampir dipastikan, semua pemerintah daerah secara normatif telah mengakomodasi semangat yang terkandung dalam konsep otonomi daerah dan good governance. Namun seringkali, praktik partisipasi di lapangan oieh pemerintah daerah lebih bersifat artifisial--seremonial dan cenderung mengarah pada mobilisasi dukungan. Sementara kalangan LSM berupaya untuk mendorong munculnya partisipasi publik melalui dua pendekatan, edukasi publik serta membentuk perda partisipatif dan transparansi. Pertanyaannya kemudian, jika semua kalangan telah sepakat untuk mendorong munculnya partisipasi publik, maka alternatif kebijakan apakah yang dapat dijadikan instrumen daiam mencapai tujuan tersebut.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji sejauhmana peran aktor-aktor kebijakan dalam mendorong munculnya partisipasi publik di Kota Bandung. Kendala apakah yang terdapat daiam domain setiap aktor daiam mewujudkan partisipasi tersebut serta alternatif kebijakan apakah yang paling relevan dan layak untuk direkomendasikan sebagai instrumen dalam implementasi peningkatan partisipasi publik di Kota Bandung?Penelitian inl menggunakan metode AHP dalam memetakan pandangan responden serta mencari bobot prioritas daiam memilih aiternatif kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi publik di Kota Bandung, menurut responden-yang terdiri unsur pemerintah, LSM, akademisi dan Anggota Dewan-prioritas kebijakan yang perlu dilakukan adalah penguatan civil society. Diikuti kemudian oieh penguatan legislatif sebagai alternatif kedua. Pembuatan perda partisipatif justru menjadi alternatif ketiga. Dalam pandangan responden, perda tidak menjamin dengan serta merta peningkatan partisipasi publik. Justru proses edukasi publik yang dilakukan oleh kalangan civil society perlu mendapat dukungan berbagal pihak termasuk pemerintah daerah. Partisipasi publik yang ideal mencerminkan kesadaran warga negara untuk secara aktif berperan dalam proses pengaturan (governance) kehidupan bermasyarakat (civic engagement). Faktor pendidikan dalam arti yang luas merupakan salah satu media untuk menumbuhkan kesadaran publik terhadap hak dan kewajibannya. Dalam konteks tersebut, peran dan posisi civil society sangat strategis dan perlu mendapat dukungan dalam mempercepat munculnya partisipasi publik di Kota Bandung. Civil society memiliki daya gerak dan daya dorong yang cukup untuk menciptakan partisipasi publik yang diharapkan."

"Proses dan formulasi (perumusan) kebijakan publik merupakan fokus pembicaraan yang menarik untuk dicermati. Ada empat hal penting yang menjadi daya tarik...."

"Penelitian ini membahas mengenai Politik Kebijakan Publik di Tingkat Lokal dalam Kasus Analisis Interaksi Aktor dalam Kebijakan Bus Rapid Transit di DKI Jakarta Tahun 2004 – 2014. Kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara menjadikan seluruh aktivitas pemerintahan, ekonomi dan politik negara terpusat, sehingga kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindarkan. Salah satu inovasi dari kebijakan transportasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah bus Transjakarta, yang merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang telah beroperasi sejak tahun 2004 silam. Transjakarta yang telah beroperasi sejak 2004 hingga saat ini ternyata masih belum menjadi solusi bagi kemacetan dan masalah tranportasi di DKI Jakarta. Perubahan status lembaga yang menaungi pengelolaan teknis Transjakarta ternyata tidak berbanding lurus dengan efektivitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun sudah tiga kali mengalami perubahan status hingga tahun 2017 belum ada perubahan signifikan yang terjadi. Penelitian ini juga akan membahas mengenai perubahan paradigma kebijakan transportasi di DKI Jakarta tahun 1960-1997, tahapan awal dalam perumusan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2004, dan analisis interaksi aktor dalam perubahan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2006-2014. Analisis interaksi aktor didalamnya, termasuk proses konsultasi, pelibatan dan akomodir kepentingan aktor yang mempengaruhi perubahan status BP menjadi BLU Transjakarta. Disamping itu analisa juga dilakukan pada interaksi aktor dalam proses formulasi dan evaluasi alternatif dalam kebijakan BUMD PT Transjakarta.

---

This study discusses the Politics of Public Policy at Local Level, in the Case of Interaction Analysis of Actors in Bus Rapid Transit Policy in DKI Jakarta in 2004 - 2014. The position of Jakarta as the capital of the state makes Jakarta becomes main central government, economic and political activities, due to that reason congestion can not be avoided. One of the innovations of transportation policy issued by the Government of DKI Jakarta is Transjakarta bus, which is the first Bus Rapid Transit (BRT) transportation system in Southeast. This system has been operating since 2004 ago. Transjakarta, is still not a solution for traffic congestion and transportation problems in Jakarta. Changes in the status of institutions that overshadowed Transjakarta's technical management were not directly proportional to the effectiveness of services perceived by the community. Although it has undergone three status changes until 2017, there id no significant changes have occurred. This research will also discuss about the transportation policy paradigm change in DKI Jakarta in 1960-1997, the initial stage in the formulation of the bus rapid transit policy in DKI Jakarta in 2004, and the analysis of actors interaction in bus rapid transit policy change in DKI Jakarta in 2006-2014. Interaction analysis of actors therein, including consultation process, involvement and accomodation of actors interests that affect the change status of Transjakarta. Besides, the analysis of the interaction betweem the actors in the formulation process and alternative policy evaluation in Regional SOE’s PT Transjakarta."