Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sengketa kewenangan antar lembaga negara adalah perbedaan pendapat antar lembaga negara dan adanya tuntutan dari suatu lembaga negara terhadap lembaga negara yang lain. Dalam hal ini, sengketa kewenangan antar lembaga negara yang menjadi obyek sengketa merupakan kewenangan konstitusional. Hukum Islam dalam hidup bernegara memegang prinsip bahwa negara dibangun untuk menegakkan keadilan sebagaimana tertuang dalam Q.S. Al-Hujurat (49) ayat 10. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara terhadap negara yang menerapkan hukum Islam yaitu Afghanistan, Iran, dan Pakistan dan disandingkan dengan Indonesia yang dalam hal ini merupakan negara demokrasi dan mengakui hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang hidup di masyarakat. Negara-negara tersebut merupakan negara yang melaksanakan syariat Islam dan sangat beragam. Skripsi ini hadir dengan membahas peranan lembaga yudisial dalam penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara dan penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga sebagaimana diatur dalam konstitusi di negara Islam. Tulisan ini menggunakan metode normatif dalam bentuk kualitatif, yang kemudian menyimpulkan bahwa penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di negara yang menerapkan hukum Islam memiliki cara penyelesaian dengan metode serta penerapannya yang berbeda.

---

Disputes over authority between state institutions are differences of opinion between state institutions and the existence of demands from one state institution against another state institution. In this case, the authority dispute between state institutions which is the object of the dispute is a constitutional authority. Islamic law provides guidance that the state is built to uphold justice as stated in Q.S. Al-Hujurat (49) verse 10. The problem in this study is how to resolve disputes over authority between state institutions against countries that adhere to Islamic law, namely Afghanistan, Indonesia, Iran and Pakistan and juxtaposed with Indonesia which in this case is a democratic country and recognizes Islamic law as one of the living legal systems in society. These countries are Muslim countries that implement Islamic law and have their own diversity. This thesis presents by discussing the role of the judiciary in resolving authority disputes between state institutions in countries that adhere to Islamic law and resolving authority disputes between institutions as stipulated in the constitution. This paper uses a normative method in a qualitative form, which then concludes that the settlement of disputes between the authorities of state institutions in countries that adhere to Islamic law has a way of solving them with their respective methods and applications."

"Perjanjian yang disepakati oleh Rusia dan Iran pada tahun 1995 yang berisi bahwa rusia menyanggupi untuk membantu Iran untuk membangun reaktor nuklir. Bantuan tersebut termasuk bantuan bahan baku, alat pendukung, dan juga akan melatih serta memberi pengetahuan kepada masyarakat Iran tentang nuklir. Hal ini tidak berjalan dengan lancer seiring dengan banyaknya kecaman dari luar tentang kebijakan yang dikeluarkan Rusia tersebut. AS, PBB, IAEA masih belum percaya sepenuhnya bahwa nuklir yang dikembangkan Iran bukan nuklir dalam skala senjata, barat pun berusaha untuk menghentikan bantuan yang diberikan Rusia dengan dalih mencegah timbulnya proliferasi nuklir. Namun hal tersebut tidak menghentikan Rusia. Disisi lain Rusia mengambil keuntungan dari posisinya tesebut yaitu posisi dimana Rusia menjadi "middle-man" antara iran dan negara-negara Barat. Hal ini berakibat reaktor pertama yang semestinya selesai pada tahun 2005 malah mundur 6 tahun dan baru diresmikan pada tahun 2011. Terlihat bahwa walaupun banyaknya tekanan dari luar dan tidak dipungkiri bahwa Rusia sempat terombang-ambing dalam mengambil sikap pada akhirnya Rusia menyelesaikan janjinya kepada Iran.

---

The treaty agreed by Russia and Iran in 1995 contains that Russia agreed to help Iran to build its first nuclear reactor such assistance including help materials, supporting tools, and will also be trained as well as giving knowledge to the community about a nuclear plan. This is not running smoothly as much pressure from outside of Russia issued policy. The US, the UN, IAEA has still not fully believe that nuclear Iran not developed nuclear weapons in scale West was trying to stop the assistance given Russia under the pretext of preventing the set of nuclear proliferation. However it does not stop Russia. On the other hand Russia took advantage of his position or the position where Russia become the middle-man between Iran and Western countries. This resulted in the first reactor should be completed in 2005 and even retired 6 years and recently inaugurated in 2011. Although the number of visible that pressure from the outside and not denied that Russia had swayed in the take a stand in the end Russia completed the agreement to Iran."

"Buku ini berisi pengantar singkat tentang sejarah Kekaisaran Rusia dan Uni Soviet."

"Studi ini menganalisis tindakan Turki yang tidak menunjukkan komitmen kuat dalam aliansinya dengan NATO melalui kebijakan pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia pada tahun 2016. Studi ini mengaplikasikan teori dilema aliansi dari Glenn Snyder untuk menganalisis dilema keamanan negara terhadap aliansinya yang mempengaruhi perilaku negara sehingga mempengaruhi komitmen negara dalam aliansi tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelusuran causal-process tracing (CPT) dengan pengambilan data melalui studi kepustakaan. Analisis memberikan hasil bahwa komitmen Turki yang melemah terhadap NATO dipengaruhi oleh dilema aliansi yang dialami Turki. Faktor penentu dilema aliansi oleh Snyder secara garis besar dibagi menjadi dua kategori yaitu ketergantungan langsung dan tidak langsung. Ketergantungan langsung adalah tingkat ketergantungan yang mencakup empat hal, yaitu, pertama perbandingan kapabilitas militer Turki dengan negara ancaman, yakni Suriah; kedua, kemampuan militer NATO dalam memberikan bantuan; ketiga, tingkat tensi dan konflik Turki dengan Suriah; dan keempat, pilihan Turki untuk melakukan re-aliansi. Sedangkan, ketergantungan tidak langsung meliputi kepentingan strategis antara Turki dan NATO. Analisis penelitian menunjukkan bahwa Turki memiliki ketergantungan langsung dan tidak langsung rendah, sehingga Turki lebih takut akan risiko ditinggalkan (abandonment) di dalam aliansinya dengan NATO. Untuk menghindari hal tersebut Turki memilih strategi membelot (defect) dengan cara memperlemah komitmen atau mencari aliansi baru melalui pembelian sistem pertahanan udara dan rudal S-400 dari Rusia.

---

This study analyzes Turkey's behavior which indicates wavering commitment towards its alliance with NATO, as seen through its purchase of S-400 air defense missile system from Russia in 2016. The alliance dilemma theory by Glenn Snyder is applied to analyze the state's security dilemma of its alliance that influences state behavior, which in turn will affect the state commitment towards its alliance. This research is a qualitative study using causal-process tracing (CPT) method by collecting data through literature study. The analysis denotes Turkey's weakened commitment is influenced by the dilemma of alliance undergone by Turkey. The five determinants of the alliance dilemma by Snyder are divided into two categories: direct and indirect dependence. Direct dependence includes four points; first, the comparison of Turkey's military capabilities with the country considered as a threat, Syria; second, NATO's military capability in providing assistance; third, the level of tension and conflict between Turkey and Syria; and fourth, Turkey's option to re-alliance. Indirect dependency covers the strategic interests between Turkey and NATO. The research analysis shows that Turkey has low direct and indirect dependence to NATO, which as a result Turkey is more apprehensive of abandonment risk in its alliance with NATO. To avoid this outcome, Turkey chose the strategy to defect by weakening commitment or seeking new alliance through the purchase of S-400 air defense missile system from Russia."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana Rusia memanfaatkan Chechnnya yang merupakan bagian dari Federalismenya sebagai alat dari strategi geopolitik Rusia pada operasi militer ke Ukraina. Pada konflik di Ukraina yang secara geografis tidak jauh dari Chechnya, Rusia menggunakan militer Chechnya sebagai kekuatan tambahan dan psywar pada Operasi Militer ke Ukraina. Penelitian ini menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dan deskriptif analitis dengan teori pendukung dari Nicholas J. Spykman mengenai geopolitik. Hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa Rusia memanfaatkan Chechnya sebagai sebuah alat geopolitik dari kekuatan militer dan etnisitasnya guna mengamankan letak secara geografis pada operasi militer ke Ukraina di tahun 2022.

---

This research analyzes how Russia utilizes Chechnya which is part of its Federalism as a tool of Russia's geopolitical strategy in military operations to Ukraine. In the conflict in Ukraine which is geographically not far from Chechnya, Russia uses the Chechen military as an additional force and psywar in Military Operations to Ukraine. This study uses the research method of literature study and analytical descriptive with supporting theory from Nicholas J. Spykman regarding geopolitics. The hypothesis of this research shows that Russia is using Chechnya as a geopolitical tool from its military strength and ethnicity to secure its geographical position in a military operation against Ukraine in 2022."