Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam masyarakat Jepang, budaya saling tukar menukar pemberian sudah sangat umum dikenal. Banyak sekali kesempatan-kesempatan dimana kebiasaan ini dilaksanakan, baik kesempatan-kesempatan yang berhubungan dengan keadaan-keadaan khusus seperti pernikahan, kelahiran dan kematian, maupun pada saat-saat yang umum seperti ketika mengunjungi tetangga, teman atau relasi. Kebiasaan di atas termasuk dalam kerangka sistem pertukaran (reciprocity) dimana orang-orang atau pihak-_pihak yang terlibat di dalamnya berinteraksi secara sosial, memberi, menerima dan membalas kembali pemberian. Kebiasaan di atas dilatarbelakangi oleh pemikiran orang Jepang mengenai On, Giri dan Ninjo. On, Giri dan Ninjo merupakan etika yang melandasi perilaku dalam interaksi sosial orang Jepang. Konsep On, Giri dan Ninjo menekankan adanya kewajiban sosial maupun moral yang dipikul seseorang untuk mengembalikan semua anugerah dan pemberian yang telah diterimanya dari orang lain. Dengan kata lain, konsep On, Giri dan Ninjo berhubungan dengan rasa keberhutangan seseorang. On berlaku diantara dua orang (pihak) yang memiliki hubungan hierarkis, sedangkan giri bisa berlaku diantara orang yang memiliki status lama (sederajat). Pemenuhan kewajiban On dan Giri ini sangat diperhatikan oleh orang Jepang."

"Transliteration and translation of a classic Cirebon literature on the history of Cirebon Sultanate, Indonesia from the 15th century until its disintegration in the 19th century."

"Keberadaan kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat di Indonesia sangatlah penting, sebab ia menjadi dasar untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Untuk itu, penelitian ini ditulis untuk menelaah dinamika advokasi pengakuan dan perlindungan hukum masyarakat adat yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Jawa Barat yang terkonsentrasi di 3 (tiga) kampung: 1) Kampung Cigugur, Kabupaten Kuningan; 2) Kampung Pasir, Samarang, Kabupaten Garut, dan; 3) Kampung Cireundeu, Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Socio-Legal Research, dimana analisis penelitian tidak hanya mengacu pada sumber-sumber yuridis dan doktriner hukum semata. Penelitian ini menggunakan pendekatan interdisipliner keilmuan sosial lainnya dalam artian yang lebih luas, sehingga analisis yang dihasilkan menjadi lebih holistik dan komprehensif. Luaran analisis penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pengakuan dan perlindungan hukum Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan mengalami disparitas, sebab hanya Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cireundeu yang telah mendapatkan status pengakuan hukum sebagai Masyarakat Hukum Adat oleh Pemerintah Daerah Kota Cimahi, sedangkan Komunitas Masyarakat Adat AKUR Sunda Wiwitan di Kampung Cigugur dan Kampung Pasir belum mendapatkan pengakuan hukum dari Pemerintah Daerahnya masing-masing. Selain itu, disparitas ini disebabkan juga karena tidak adanya pengaturan hukum di level Undang-undang dan Peraturan Pemerintah, hingga rendahnya kehendak politik (political will) Pemerintah Daerah setempat untuk mengakui eksistensi dan melindungi hak-haknya. Disparitas tersebut menjadi penyebab terjadinya sejumlah pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat yang dialami oleh masyarakat adat AKUR Sunda Wiwitan.

---

The existence of policies recognizing and protecting the legal rights of indigenous communities in Indonesia is crucial, as it forms the basis for safeguarding the rights of indigenous peoples. This study aims to examine the dynamics of advocacy for the recognition and legal protection of indigenous peoples conducted by the Karuhun Urang Indigenous Community (AKUR) of Sunda Wiwitan in West Java, which is concentrated in three villages: 1) Cigugur Village, Kuningan Regency; 2) Pasir Village, Samarang, Garut Regency; and 3) Cireundeu Village, Cimahi City. This research employs the Socio-Legal Research method, where the analysis does not rely solely on juridical and doctrinal legal sources. Instead, it adopts an interdisciplinary approach that incorporates broader social sciences, allowing for a more holistic and comprehensive analysis. The findings of this research reveal that the policies for recognizing and protecting the legal status of the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community are marked by disparities. This is evidenced by the fact that only the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community in Cireundeu Village has obtained formal legal recognition as a Customary Law Community from the Cimahi City Government. In contrast, the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Communities in Cigugur Village and Pasir Village have not received similar legal recognition from their respective local governments. Moreover, these disparities stem from the absence of legal provisions at the level of national legislation and government regulations, as well as the lack of political will from local governments to acknowledge the existence and protect the rights of these communities. Such disparities have led to numerous human rights violations and infringements on the rights of the AKUR Sunda Wiwitan Indigenous Community."