Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Makalah ini membahas faktor-faktor penentu indeks persepsi korupsi suatu negara dibandingkan dengan negara lain. Kami mengajukan pertanyaan tersebut, dengan tidak memperhitungkan aspek penegakan hukum terkait (misalnya pengendalian korupsi), untuk mengetahui seberapa akurat indikator-indikator tidak langsung dalam memprediksi tingkat persepsi korupsi suatu negara. Melalui perspektif lain, kita dapat membuat sebuah prediksi pada tingkat korupsi suatu negara dengan hanya mengacu pada data-data yang dapat diakses publik dan juga aspek penegakan non-hukum lainnya. Kami juga mempertimbangkan berbagai faktor dalam menimbang persepsi suatu negara korupsi sebagaimana dijabarkan dalam makalah ini.

---

This paper examines the determinants of perceiving a country to be more corrupted than another. We pose the question that, without taking into account of law enforcement related information (e.g. control of corruption), do people still judge a country’s corruption level alike? Taking another perspective, can we make a confident guess on a country’s corruption level judging solely on its publicly accessible and non-law enforcement related data? We consider various factors in weighing a country's perception of corruption as follows."

"Sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan dan keuangan negara telah mengalami perubahan mendasar melalui UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional....."

"Salah satu penyakit yang dapat merusak tatanan perekonomian suatu negara adalah korupsi. Namun ada banyak pendapat yang menyatakan pula bahwa korupsi juga dapat berlaku sebagai efficiency enhancing grease, dimana korupsi justru dapat meningkatkan berbagai sisi perekonomian antara lain pertumbuhan dan investasinya. Sehingga perlu diketahui apakah benar korupsi tersebut dapat menurunkan sisi-sisi perekonomian, dengan kata lain korupsi memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan, investasi dan juga foreign direct investment atau justru berlaku sebaliknya. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi untuk data panel 11 negara Asia selama periode 1995-2000. Variabel terikat yang digunakan adalah pertumbuhan, investasi domestik dan juga foreign direct investment, sedangkan variabel bebasnya adalah pendapatan perkapita, tingkat pendidikan, korupsi, tingkat keterbukaan dan juga populasi. Hasil regresi untuk wilayah Asia menunjukkan bahwa korupsi memberikan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pertumbuhan dan investasi domestik, pengaruh yang negatif juga terjadi pada foreign direct investment namun tidak memildti kecukupan dalam signifikansi. Sedangkan jika dilihat berdasarkan wilayah ASEAN maka pengaruh korupsi terhadap tiga variabel terikatnya adalah negatif dan signifikan. Dan basil analisis, dapat dilakukan perbandingan antar negara. Apabila dilakukan perbandingan dengan negara lain, misalnya dengan Jepang sebagai negara yang sudalb maju, maka jika Indonesia yang memiliki indeks korupsi rata-rata sebesar 8.73 marnpu menurunkan tingkat rata-rata korupsinya sampai dengan tingkat rata-rata yang dicapai oleh Jepang yaitu 3.61, maka Indonesia akan dapat memiliki pertumbuhan sebesar 6.73%. Sedangkan jika dilakukan perbandingan dengan indeks rata-rata korupsi Singapura yang sebesar 1.17, maka Indonesia dapat memiliki pertumbuhan sebesar 10.68%. Demikian pula balnya dengan investasi domestik dan juga FDI, dalam menganalisanya dilakukan perbandingan antara Indonesia dengan negara yang lain, sehingga dapat terlihat seberapa besar pengaruh korupsi tersebut pada kedua variabel tersebut. Dari basil analsis dapat terlihat bahwa korupsi dapat dikatakan sebagai dua sisi mata uang yang sama, di satu sisi korupsi dapat rnenurunkan efisiensi, dengan melihat adanya hubungan yang negatif dengan investasi domestik, di sisi lain korupsi dapat saja meningkatkan efisiensi dalarn hat ini terlihat pada sisi FDI, yang terlihat dari basil regresi yang negatif namun tidak signifikan, dimana meskipun Asia memiliki tingkat korupsi yang tinggi namun tidak terlalu mempengaruhi investor asing natal( cnasuk ke kawasan tersebut, karena mereka lebih melihat dari sisi cost of doing bussiness, dimana Asia terhitung sebagai kawasan yang lebili kompetitif dalam melakukan investasi. Akan tetapi jika kita kaitkan secara keseluruhan, baik investasi domestik dan juga FDI pada akbimya dapat mempengaruhi nilai turunnya pertumbuhan ekonomi suatu negara, sehingga dapat dikatakan bahwa sekecil apapun korupsi, tetap dapat menurunkan efisiensi suatu negara (Efficiency Reducing), hanya dengan pemerintahan yang baik dan transparan, penyakit ini dapat diberantas."

"Pada dasarnya pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki2 dua makna pokok: sebagai langkah preventif dan represif. Langkah preventifterkait dengan pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Harapannya,masyarakat tidak melakukan tindak pidana korupsi. Langkah represif meliputipemberian sanksi pidana yang berat kepada pelaku dan sekaligus mengupayakanpengembalian kerugian negara yang telah dikorupsi semaksimal mungkin. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah Peran dan Mekanisme Penyidik Polri Dalam PenangananPengembalian Kerugian Negara Oleh Koruptor Pada Tingkat Penyelidikan?, 2. Bagaimana Bila Pelaku mengembalikan Kerugian Negara Pada TingkatPenyelidikan dan Tidak Dilanjutkan Prosesnya, apa yang menjadi dasarHukumnya?, 3. Faktor-faktor apa yang Dapat Mendukung atau MenghalangiProses Pengembalian Kerugian Negara Oleh Koruptor?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji PeranPenyidik Polri Dalam Penanganan Pengembalian Kerugian Negara OlehKoruptor Pada Tingkat Penyelidikan. Mengetahui masalah apabila Pelakumengembalikan Kerugian Negara Pada Tingkat Penyelidikan dan TidakDilanjutkan Prosesnya, apa yang menjadi dasar Hukumnya dan Untukmengetahui faktor-faktor yang dapat mendukung atau mempersulit prosespengembalian kerugian negara oleh koruptor."

"ABSTRAKKarya Lulis ini mencoba menyelidiki dan mcnjelaskan dampak korupsi lerhadap GDP perkapita pada panel data 105 negara. Kekhususan paper ini jika dibandingkan dengan studi-studi terdahulu adalah mencoba menyelidiki bahwa dampak korupsi terhadap pembangunan berbeda antar Negara dengan menambahkan variabel dummy negara maju dan negara berkembang Serta pengelompolcan dummy berdasarkan wilayah geogran (yaitu negara barat dan maju, Negara berkembang di Asia, Afrika, Amerika Latin dan r Karibia, serta Eropa Timur dan bekas Uni Soviet). Metode yang dipakai adalah OLS . panel, ZSLS, dan fixed effects regressions. 1-lasilnyamenunjukkan bahwa perlama, dengan meuggunakan OLS dan ZSLS, dampak korupsi terhadap GDP per kapita adalah . ncgatif dan signifikan. Dengan memakai fixed effects, hasilnya menunjukkan bahwa l dampak tersebut tidak si gnilikan clikarenakan adanya kemungkinan data panel yang terlalu pendek (hanya 6 tahun durasi data) Serta measurement emor (kesalahan pengukuran variabcl korupsi). Kedua, dampak negatif korupsi dirasakan lebih besar di negara berkembang dibandingkan di negara maju, Ketiga, jika dilihat dari wilayah 0 geografi, dampak negatif korupsi terhadap pembangunan dirasakan paling besar di negara berkembang di Eropa Timur dan bekas Uni Soviet, lalu berturut-turut di Asia, Atnka, rl Negara Barat dan Maju, serta paling kecil dampaknya di Negara berkembang di Amerika Latin dan Karibia.

---

ABSTRACT

This paper tries to investigate and explain the impact ofcomiption on per capita GDP across 105 countri cs. The distinction of this paper comparing to earlier studies is to investigate that the impact of corruption on development is different among countries by involving dummy developed and developing countries and cluster geographical areas (Western and developed countries, Developing oountries in Asia, Africa, South America and Caribbean, and Eastern Europe and Ex Soviet Union). The methods used are OLS, ZS LS, and fixed effects regressions. The results show that first, by using OLS and ZSLS, the impact of corruption on per capita GDP is negatively significant. Fixed effects estimation show no impact ofoorruption on pcr capita GDP but this is probably duc to the short panel as well as measurement error. Second, developing countries have higher impact of con-uption on per capita GDP rather than developed countries. Third, looking on across geographical areas, developing countries in Eastern Europe and Ex Soviet Union have the highest negative impact, and then in Asia, Afiica, Westem and developed countries, and the lowest is in developing countries in South America and Caribbean."

"Tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui bagaimana dampak dari keberadaan, wewenang, dan kinerja (Komisi Pemberantasan Korupsi) terhadap persepsi risiko penghukuman jika melakukan tindakan suap-menyuap di kalangan PNS (Pegawai Negeri Sipil) pada Direktorat Jenderal X, Departemen Y. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross-sectional. Data dikumpulkan melalui mail-back questionnaire. Hasil penelitian ini memper-lihatkan bahwa keberadaan, wewenang, dan kinerja KPK berdampak terhadap timbulnya rasa takut PNS Direktorat Jenderal X, Departemen Y dalam melakukan tindakan suap-menyuap. Hal ini terlihat dengan tingginya persepsi terhadap risiko dari mayoritas responden.

---

The purpose of this research is to measure the impact of the existence, authority, and performance of KPK (Corruption Eradication Commission) toward bribery on the Group of PNS (Civilian Government Workers), Directorate X, Department Y. This research is quantitative through the cross-sectional design. The data were collected by means of mail-back questionnaire. The result of this research is that the existence, authority, and performance of KPK have deterrent to receive the bribery. Majority of the respondent thought that there is an actual risk of the KPK works."

"Wewenang yang diberikan kepada penyidik sedemikian rupa luasnya. Bersumber atas wewenang yang diberikan undang-undang tersebut, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang. Salah satu bentuk penangkapan yang kita kenal adalah tertangkap tangan. Dalam hal tertangkap tangan unsur yang harus diperhatikan adalah “dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan” dan mengenai apakah penangkapan dalam hal tertangkap tangan tersebut merupakan penangkapan yang direncanakan atau tidak. Undang-undang tidak menentukan waktu tertentu dalam mengartikan unsur tersebut. Sedangkan mengenai penangkapan dalam hal tertangkap tangan bukanlah suatu penangkapan yang direncanakan terlebih dahulu, hal tersebut adalah poin yang membuat tertangkap tangan menjadi kondisi yang istimewa.

---

The authority given to investigators in such a way extent. Covering given authority over these laws, investigators are entitled to reduce freedom and human rights person, the origin of it is still based on a foundation of law. One form of arrest, which we know is in flagrante delicto. Problems in catching in flagrante delicto in the elements that must be considered is "immediately after some of the criminal action was" and whether the arrest in the case caught the catching hand is planned or not. The law does not specify a certain time in interpret these elements. Meanwhile, the arrest caught in flagrante delicto of a catching a premeditated, it is the points that caught hands of a special condition"

"The regulation on political finance depend on the form of the election system. Indonesia implementing two major system: party based electoral system for legislative level and candidate based electoral system for presedential and local mayor/governor election...."