Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini menganalisis mengenai kesesuain kartu pembiayaan syariah (KPS) berdasarkan fatwa dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kartu ini lebih sering dikenal dengan kartu kredit syariah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan operasional dan akuntansi yang dilakukan dalam menjalankan produk kartu tersebut. Lalu dari sana akan ditelaah bagaimana kegiatan operasional maupun akuntansi KPS berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 Akuntansi Ijarah, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK 59 Akuntansi Perbankan Syariah dan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 2003. Dalam penelitian ini didapati bahwa penerapan KPS menggunakan tiga akad utama. Akad tersebut adalah qardh (pinjaman), ijarah (jasa) dan kafalah (jaminan). Penerapan KPS dari segi operasionalnya sudah memenuhi seluruh fatwa DSN MUI walaupun terdapat beberapa hal yang masih dipertanyaan oleh sebagian ahli fiqih. Untuk penerapan akuntansi, baik PSAK 57, PSAK 107 dan PAPSI 2003 masih terdapat hal yang harus disesuaikan dengan standar tersebut meski standar yang menjadi acuan KPS tidak mengatur seluruh pencatataan transaksinya.

---

This study analyzes the suitability Islamic credit card (ICC) based on fatwa and sharia financing accounting standards accepted in Indonesia. The purpose of this study was to determine the operational and accounting activities performed in carrying out these card products. Then from there it will be explored how the operations and accounting of ICC fatwa by the National Islamic Council Inonesia no: 54/DSN-MUI/X/2006, PSAK 107 Accounting for Ijarah, Statement of Financial Accounting Standards PSAK 59 Accounting for Islamic Banking and Banking Accounting Guidelines Indonesian sharia 2003 (PAPSI 2003).

In this study it was found that the application of ICC using three main contract. The contract is qardh ( loan ), ijara ( services ) and kafalah ( collateral ). Implementation of ICC in terms of operations already meet all the MUI fatwa DSN although there are some things that still doubt by some jurists. For the application of accounting, both PSAK 57, PSAK 107 and PAPSI 2003 there are things that must be adjusted to the standard despite the reference standard ICC does not govern all transactions."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kesesuaian operasional dan akuntansi perusahaan asuransi syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 dan No.53/DSN-MUI/III/2006 dan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT DEF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan asuransi syariah terhadap pedoman dan peraturan yang ada. Analisis kesesuaian ini adalah hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 dengan beberapa batasan, sehingga hasil penelitian juga terbatas. Salah satunya adalah tidak ada analisis terkait akad mudharabah musytarakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan akuntansi Unit Usaha Syariah PT DEF, sebagian besar sudah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dan harus diperbaiki. Terkait operasionalnya terdapat satu kebijakan yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait akad tabarru?, dimana entitas dalam akad tidak menyatakan kondisi di saat tidak ada pembagian surplus underwriting dana tabarru?. Sedangkan dalam perlakuan akuntansinya, adanya penggabungan dana tabungan dengan akad mudharabah dan akad mudharabah musytarakah dalam satu akun yaitu dana syirkah temporer mudharabah, belum sesuai dengan PSAK 108.

---

This thesis discusses the suitability analysis and accounting operations of Islamic insurance company based DSN MUI Decrees related to Islamic insurance, the MUI DSN Decrees No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 and No.53/DSN-MUI/III/2006 and then PSAK 108. This research is a qualitative descriptive design with a case study on Islamic Business Unit PT DEF. This study aims to determine adherence to the Islamic insurance company guidelines and regulations. The suitability analysis is only based on DSN MUI Decrees and PSAK 108 with some restrictions, so that the results of the study are also limited. One is not related analysis mudharabah musytarakah. Results of this study indicate that the operations and accounting Sharia PT DEF, most of it in accordance with the terms set forth in the provisions, although there are still some who do not fit and had to be repaired. Related operations, there is one policy that is not in accordance with the relevant DSN MUI Decree related contract tabarru', in which each entity in the contract does not state the conditions when there is no distribution of surplus funds underwriting tabarru'. While the accounting treatment, the merging funds and savings with mudharabah mudharabah musytarakah funds in an account that is temporary syirkah mudharabah, not in accordance with PSAK 108."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan penerapan Pembiayaan Musyarakah pada transaksi Pembiayaan Rekening Koran Syariah (PRKS) di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., salah satu bank syariah yang baru-baru ini meluncurkan produk pembiayaan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan menganalisis kesesuaian penerapan pembiayaan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI terkait musyarakah dan PSAK 106 tentang Akuntansi Musyarakah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Pembiayaan Rekening Koran Syariah dengan akad Musyarakah tersebut sebagian besar telah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia. Namun, terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dalam akad musyarakah tersebut, antara lain penerapan dasar perhitungan bagi hasil yang menggunakan nilai proyeksi, bukan nilai realisasi. Selain itu, prinsip distribusi bagi hasil usaha juga tidak sesuai karena bank menggunakan prinsip Revenue Sharing, bukan prinsip Net Revenue Sharing maupun prinsip Profit Sharing.

---

This study is aimed to explain application of Musyarakah Financing for Sharia Clearing Account Financing (PRKS) transaction at PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk., one of Sharia Banks which recently launched that financing product. This study is also aimed to analyze the compliance of this financing application with regulations in Indonesia, i.e., Decree of DSN-MUI Related with Musyarakah and PSAK 106 of Musyarakah Accounting. The method used in this study is documentation and interview method.

The result of this study indicates that the application of Sharia Clearing Account Financing using Musyarakah agreement has mostly complied with the regulations in Indonesia. But, there are some things that don't meet the compliance in that Musyarakah agreement, including application of profit-sharing consideration basis which uses projection value, not uses realization value. As well, profit-sharing distribution principle doesn't comply with the regulations because the principle used by bank is Revenue-Sharing principle, neither Net Revenue-Sharing principle nor Profit-Sharing Principle."

"Penelitian ini bertujuan menjelaskan kesesuaian penerapan transaksi Simpanan dan Pembiayaan Mudharabah pada KJKS BMT BUMi serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu SOP KJKS dan Fatwa DSN MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan mudharabah serta Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan mudharabah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penerapan transaksi Simpanan dan pembiayaan mudharabah tersebut masih terdapat banyak ketidaksesuaian. Hal ini terjadi karena beberapa praktik operasional yang dimodifikasi oleh KJKS BMT BUMi antara lain penerapan perhitungan bagi hasil Simpanan Sukarela yang tidak berdasarkan saldo rata-rata serta pembiayaan mudharabah yang diterapkan berdasarkan estimasi pendapatan di awal akad.

---

This study aims to explain the application of the suitability of the transaction on Mudharaba Savings and Financing on KJKS BMT BUMi and analyze their suitability based on existing regulations, namely SOP KJKS and MUI Fatwa DSN No.02/DSN-MUI/IV/2000 about saving deposit and MUI Fatwa DSN. 07/DSN-MUI/IV/2000 of financing is. The results of this study indicate that the application of the Deposit transaction and the financing is still a lot of mismatches. This occurs because some operational practices are modified by KJKS BMT BUMi include the application of the results of the calculation for Simpanan Sukarela and profit sharing of Mudharabah Financing is calculated by estimation profit in the beginning mudharaba agreement."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan mengenai ujrah yang dikenakan pada pembiayaan Ijarah Multijasa pada bank umum syariah tersebut tidak mengandung Riba dalam bentuk apapun karena ujrah yang terjadi sesuai dengan negoisasi dan tidak ada perubahan sekaligus kesesuaian dengan fatwa DSN No. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Hal lain yang dilihat adalah mengetahui bahwa bank umum syariah tersebut telah mengikuti pencatatan sesuai dengan PSAK 107 dan PAPSI 2013 No. 6 agar tidak ada kesalahan dalam pengelompokkan terhadap aset tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus dengan pengamatan serta wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan datanya. Data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder internal dan sekunder eksternal. Hasil penelitian menunjukkan secara keseluruhan Bank XYZ Syariah telah memenuhi persyaratan dari segi rukun dan syarat sahnya dari transaksi Ijarah Multijasa dan sebagian besar akad-akad yang ada telah menjelaskan rukun dan syarat yang dimaksud oleh Fatwa DSN, meskipun ada kekurangan dalam pelaksaan transaksi Ijarah Multijasa tersebut. Kemudian dari segi pencatatan, penyajian dan pengungkapan akuntansi sama dengan PAPSI hanya terdapat beberapa perbedaan pada nama akun dan alur pencatatannya karena alur pencatatan pada Bank XYZ Syariah lebih panjang dari PAPSI No. 6 tentang sewa jasa dan PSAK 107 Ijarah dikarenakan sistem pecatatan bank tersebut.

---

This research aims to determine the application of the ujrah imposed on Ijarah financing multiservice on Islamic banks does not contain any form of of Riba because ujrah happens according to the negotiation and no changes at the same time compliance with Fatwa No. DSN. 44/DSN-MUI/VIII/2004. Another thing that is seen is find out that the Islamic banks have been following the recording in accordance with PSAK No. 107 and PAPSI 2013. 6 in order there are no mistakes in classifying those assets. This study is a qualitative study using case study method with observation and interviews as one of the techniques of data collection. The data collected is primary data, secondary internal and external.

The results showed overall XYZ Bank Syariah has met the requirements in terms of harmony and validity requirements of multiservice Ijarah transaction and most of the existing contract has been explained in harmony and conditions referred to by DSN, although there are shortcomings in the implementation of the multiservice Ijarah transactions. Then in terms of recording, presentation and disclosure of accounting similar with PAPSI. There are only a few differences in the account name and flow of recording, because the recording of flow of on XYZ Bank Syariah longer than PAPSI No.. 6 of rental services and SFAS 107 Ijarah due the bank recording system."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian mekanisme dan operasional reksa dana syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 dengan menganalisis kegiatan yang dilakukan oleh manajer investasi.Penelitian ini juga membahas bagaimana pencatatan akuntansi dan pengakuan pendapatan reksa dana dan manajer investasi (management fee) atas kegiatan investasi yang dilakukan. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan menganalisis hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak yang berwenang pada masing-masing manajer investasi dan review atas laporan keuangan manajer investasi dan produk reksa dana.Hasil yang didapat atas penelitian ini adalah masih terdapat ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.20 Tahun 2001 yaitu pada penempatan investasi karena tidak semua efek yang dibeli oleh manajer investasi diinformasikan kepada investor, dan pada pemisahan pendapatan atas pendapatan non-halal yang pelaporannya belum transparan. Pencatatan akuntansi yang dilakukan mengacu pada PSAK konvensional karena belum ada acuan yang mengatur tentang pencatatan akuntansi untuk reksa dana syariah.The objective of this study is to know the compliance mechanism and operationalof sharia mutual funds based on Fatwa DSN-MUI No.20 of 2001 by analyzing of investment management activities.

This study also discusses how accounting records and recognition of mutual funds revenues as well as the Investment Manager (management fee) for the investment activities. The analysis of this study was through analyzing results of interviews conducted with the authorities in each investment manager and reviewing the Financial Statements of the Investment Manager and mutual fund products.

As the results, there are still some uncompliance points to the Fatwa DSN-MUI No.20 of 2001 that is placement of funds and for separation of permited revenue . The accounting records refer to the conventional GAAP as there is no reference yet of the accounting records for sharia mutual funds."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan dengan akad rahn dan rahn tasjily serta perlakuan akuntansinya pada produk - produk syari'ah di PT XYZ, dan juga menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan syari'ah yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI terkait, selanjutnya dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ditambahkan lagi dalam penelitan ini yaitu kesesuaian penerapan produk dengan ketentuan - ketentuan fiqh islam lainnya yang belum diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan produk pada PT XYZ tidak sepenuhnya berseberangan dengan fatwa dan peraturan terkait, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

---

This research purpose is to explains how the product implementations with rahn methodes and the accounting treatment on PT XYZ products, with the analysis related to Fatwa DSN MUI and with the standard of accounting treatment PSAK 107 on ijarah accounting. For further analysis, these researches also find out the product implementations with the others islamic fiqh which yet included in Fatwa DSN MUI. The result shows that the product implementations on PT XYZ not entirely opposite against the sharia regulation and accounting standard, but there are several things that PT XYZ needs to be adjusted."

"Skripsi ini membahas mengenai dampak penerapan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Aset Tetap dan Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Sewa pada PT ABC yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan BTS. Perusahaan menggunakan sewa operasi dalam penyewaan Tower Btsnya. Penerapan tersebut akan mempengaruhi pendapatan dan beban perusahaan sehingga akan mempengaruhi juga pada laba kena pajak perusahaan serta koreksi fiskal perusahaan. Dalam penelitian juga membandingkan apabila perusahaan menerapkan finance lease dan dampaknya pada pendapatan dan beban perusahaan serta pengaruhnya terhadap laba kena pajak dan koreksi fiskal perusahaan.The Focus of this study is discusses the impact of the implementation of Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 16: Fixed Asset and Pernyataan Standar Akuntasi Keuangan (PSAK) No 30: Rent on PT ABC which is a company engaged in the rental BTS. The Company uses operating leases in its rental BTS Tower. The application will affect the company's revenues and expenses that will affect also the company's taxable profits and the company's fiscal correction. The study also compared when the company implemented a finance lease and its impact on the company's revenues and expenses as well as its effect on taxable income and corporate fiscal correction."