Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengkaji Faktor-Faktor yang memengaruhi efektifitas DPPKA (Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Aset) dalam Pencapaian Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada lingkup Pajak Daerah Kota Depok dengan menggunakan teori 7S David McKinsey (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, dan Shared Values). Penelitian ini menggunakan metode positivist, hasil penelitian menyimpulkan bahwa Strategy, Style, Skills, dan Shared Values memberikan hasil yang efektif sedangkan Staff, Systems dan Structure memberikan hasil yang kurang efektif.

---

ABSTRACTThis Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness DPPKA (Department of Revenue Financial management of assets) in target achievement Depok city local tax by using the theory of David McKinsey 7S (Systems, Strategy, Structure, Style, Skills, Staff, and Shared Values). This research is positivist method, the result of study concluded that the Strategy, Style, Skills, and Shared Values deliver effective results while the Staff, Systems, and Structure provide less effective result."

"ABSTRAKThe purpose of this study was to determine the effect of the development of Regional Taxes and Regional Retribution on increasing Regional Original Revenue (PAD). The research method used is quantitative descriptive analysis. that is, the presentation of data in the form of numbers. This research consists of two independent variables, namely Regional Taxes and Regional Retribution. The classicassumption test used is normality test, multicollinearity autocorrelation test, and heteroscedasticity test. The data analysis model used is multiple linear regression analysis. The results showed the highest growth rate in 2011 reached 45.21% while the realization of PAD revenue which showed the lowest growth rate was in 2010 which was only 15.42%. The average growth of PAD revenue in Bandung in 2009-2013 was 22.19%, while in descriptive statistics it was Rp.812.20 billion. The test results show that the Regional Tax has a significant effect while the Regional Retribution has no significant effect on theBandung City PAD. Simultaneously, Bandung City PAD is 100% influenced by regional taxes and retribution.ABSTRAKTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perkembangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif. yaitu penyajian data dalam bentuk angka-angka yang terdiri dari dua variabel bebas yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Uji asumsi klasik yang digunakan adalah uji normalitas, uji autokorelasi uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Model analisis data yang digunakan adalahanalisis regresi linear berganda. Hasilnya menunjukkan tingkat pertumbuhan paling tinggi ada di tahun 2011 mencapai 45.21% sedangkan realisasi penerimaan PAD yang menujukkan tingkat pertumbuhan paling rendah ada di tahun 2010 yang hanya 15.42%. Ratarata pertumbuhan penerimaan PAD Kota Bandung tahun 2009-2013 adalah sebesar 22.19%, sedangkan pada statistik deskriptif sebesar Rp.812,20 milyar. Hasil pengujian menunjukan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan sedangkan Retribusi Daerah tidakberpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandung. Secara simultan, PAD Kota Bandung 100% dipengaruhi oleh pajak dan retribusi daerah."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pencapaian pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta dengan menggunakan teori Administrasi Perpajakan yang baik menurut Devano dan Rahayu yaitu Manajemen Modern (Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakan, Pengawasan), Peraturan Perpajakan, Sumber Daya Manusia dan Penegakan Hukum. Penelitian ini menggunakan metode post-positivist Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian pendapatan pajak parkir di DKI Jakarta tidak efektif karena belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dan prosedur teknis pelaksanaan pemungutan pajak parkir sehingga mengakibatkan adanya potensi pajak parkir yang hilang.

---

This Study was conducted to examine the factors that influence the effectiveness of parking tax income achievement in Jakarta Province by using the theory of Devano and Rahayu about Tax Administration that is Modern Management (Planning, Organizing, Actuating, Monitoring), Tax Policy, Human Resources, and Tax Law Enforcement. This research is positivist method. The result of study concluded that the receive of parking tax ini Jakarta Province is not effective because of the uncompleted implementation policy dan technical procedure of parking tax so inflict that there is the lost of parking tax potential"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitaspelaksanaan kebijakan pemeriksaan pajak hotel dan restoran (PHR)pada Suku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara denganpendekatan studi korelasional. Fokus penelitian diarahkan pada analisishubungan atau pengaruh pemeriksaan pajak (variabel bebas) terhadappenerimaan pajak dan wajib pajak (variabel terikat). Hasil analisis data atas data-data sekunder yang diperoleh danSuku Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Jakarta Utara denganmenggunakan teknik analisis regresi sederhana, koefisien korelasi,koefisien determinasi, dan t-test menunjukkan temuan-temuan sebagaiberikut: 1. Kondisi pemeriksaan pajak, penerimaan pajak dan wajib pajak PHRSuku Dinas Pendapatan Kotamadya Jakarta Utara cenderungfluktuatif dan menunjukkan pergerakan yang linier. 2. Antara kebijakan pemeriksaan pajak dengan penerimaan pajakmemìlìki hubungan yang positif dan sìgnifikan, dengan tingkathubungan tergolong kuat (0.657) dan memberikan kontribusisebesar 43.1%. 3. Antara kebijakan pemerìksaan pajak dengan wajib pajak memilikihubungan yang positif dan signifikan, dengan tingkat hubungantergolong kuat (0.744) dan memberikan kontribusi sebesar 55.3%. Dari temuan-temuan penelitian tersebut disarankan tiga halpenting, yakni: 1. Kebijakan pemeriksaan pajak dalam hal jumlah pemeriksa pajakhendaknya dìtambah atau ditìngkatkan dan tahun ke tahun secaraproporsional sesuai dengan potensi pajak yang diperkirakan dapatdihimpun karena jumlah pemeriksa pajak ternyata memberikankontribusi positif yang cukup signifikan bagi peningkatan jumlahwajib pajak dan penerimaan pajak PHR. Namun, selain itu, untukmeningkatkan profesionalisme aparat pemeriksa diperlukan pulatraining atau workshop mengenai pemeriksaan secara rutin danberkala. 2. Oleh karena pemeniksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana dalamimplementasinya memunculkan sejumlah masalah (implikasi) yangtidak menguntungkan bagi pemungutan pajak hotel dan restoranmaka eksistensinya perlu ditinjau kembali atau paling tidak ditatakembali dan kemudian hasilnya dikukuhkan ke dalam Perda. inipenting dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum danpelaksanaan pemeriksaan yang lebih elegan, efektif dan efisien. 3. Sebagai tindak lanjut akademik atas hasil penelitian ini ada baiknyadilakukan penelitian lanjutan yang secam spesifik berusahamengkaji pengaruh penìngkatan wajib pajak terhadap peningkatatipenerìmaan pajak PHR."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak hiburan, kendala, dan upaya optimalisasi pajak hiburan yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penilaian potensi pajak hiburan dengan menggunakan Kriteria Davey menunjukkan hasil bahwa pajak hiburan di Jakarta pada tahun 2008 adalah pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan untuk tahun 2009 kurang potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Tahun 2010 menunjukkan hasil bahwa penerimaan pajak hiburan potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Sedangkan tahun 2011 tidak potensial untuk meningkatkan penerimaan daerah. Peneliti menyarankan agar Dinas Pelayanan Pajak melakukan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait khususnya Dinas Pariwisata dan BPKD, mengintensifkan sosialisasi online system kepada wajib pajak, menerapkan mekanisme penagihan aktif, mengintensifkan pemeriksaan pajak hiburan, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

---

This study aimed to analyze the potential of entertainment tax, constraints and efforts to optimizing entertainment tax in Jakarta. This study is a qualitative research. Assessment of potential entertainment tax by using the criteria that disclosed by Davey, shows that entertainment tax in 2008 was a potential tax for local revenue in DKI Jakarta. Whereas in 2009 was less potential to increase the local revenue. In 2010, shows that the entertainment tax is potential to increase the local revenue. On the other hand, entertainment tax in 2011 was not potential. Researcher suggested that the Dinas Pelayanan Pajak to have a better coordination with the parties concerned, especially the Dinas Pariwisata and BPKD, intensifying socialization online system for taxpayers, implements active billing mechanism, intensifying the entertainment tax audit, and improve service to the public."

"Pajak reklame merupakan salah satu objek pajak daerah yang menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Bekasi. Potensi yang ada dari pajak reklame di Kota Bekasi jumlahnya cukup besar, dalam beberapa tahun terakhir penerimaan pajak reklame di Kota Bekasi tidak pernah mencapai target penerimaan yang diharapkan. Kondisi ini masih tetap terjadi sampai dengan tahun ini Tidak tercapainya target realisasi pajak reklame di Kota Bekasi didasari karena adanya faktor penghambat dalam melakukan penerimaan pajak reklame secara optimal.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab rendahnya realisasi penerimaan pajak reklame serta menganalisis strategi yang dilakukan pemerintah dalam upaya optimalisasi penerimaan pajak reklame. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak reklame tersebut, pemerintah Kota Bekasi memiliki beberapa strategi yang digunakan untuk membantu melakukan pencapaian target pajak reklame. Strategi yang akan dilakukan disesuaikan dengan faktor faktor yang menghambat proses penerimaan selama ini di Kota Bekasi.

---

Advertisement Billboard Tax is one of the Local Tax object which is become the source of the original local revenue. The potency from this entertainment tax have such a big potency in Bekasi City, however in this last few years the tax revenue in Bekasi City can never achieve the revenue target as expected. This condition still happening until this year. The unfulfilled target of this advertisement tax in Bekasi City is based on some factors in taxing the advertisement tax revenue optimally.

This research aims to analyze the factors causes low level of billboard tax revenue and what strategy that government do The approach that was used in this research that is a qualitative approach The approach that used in this research it is a qualitative approach In order to optimize the advertisement tax revenue, Bekasi City government has several strategies used to achieve the target of advertisement tax. The strategy that government choose will be adjusted to the factors that hamper the administration process of advertisement tax in the city of Bekasi."

"Tesis ini membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak yang dibebankan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Pusat pada tahun 2006-2008. Penelitian ini menggunakan metodologi regresi berganda data panel (pooling data regression) pada ilmu Ekonometrika dengan variabel bebas Penerimaan Pajak Tahun Sebelumnya, rasio SDM (Account Representative, Fungsional Pemeriksa Pajak dan Pegawai Pelaksana) dengan jumlah WP efektif, rasio realisasi Sumber Dana (Prosentase Realisasi Anggaran Belanja/DIPA) dengan SDM, dan Tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak (Orang Pribadi dan Badan). Hasil penelitian ini menyarankan agar pimpinan di Direktorat Jenderal Pajak sebagai pelaksana kebijakan publik lebih memperhatikan alokasi SDM dan meningkatkan kualitasnya; mengawasi pelaksanaan anggaran agar lebih efektif dan efisien; dan meningkatkan tingkat Kepatuhan Administrasi Wajib Pajak, yang keseluruhannya merupakan bagian dari peningkatan mutu Reformasi Perpajakan.

---

The focus of this study is determine factors to reach the target of tax revenue at Pratama Tax Offices (study at Kanwil DJP Jakarta Pusat years of 2006-2008). This research is using pooling data multiple linear regression from econometrics with independent / explanatory variables : tax revenue (1 year ago), ratio of human resources (Account Representative, Tax Auditor, and Officer) with taxpayers, ratio office budget (realization percentage of DIPA) with human resources, and Administrative Tax Compliance of Tax Payers (person and board/corporation). Results of this research to suggest manager of Directorat General of Taxes as a public policy maker, put more attention for allocation and quality of human resources; to supervise budgeting process in order that be effective and efficient; and to ascend the tax compliance of tax payers, all of this in order to achieve the better quality of tax reform."

"Belum melakukan pendaerahan penerimaan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan hingga akhir tahun 2013 menjadi suatu kerugian bagi Tangerang Selatan karena porsi pada pos tersebut besar. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi dan kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan di dalam proses pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah strategi yang digunakan oleh Pemerintah Kota Tangerang untuk melakukan pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan adalah dengan mempersiapkan peraturan daerah, lembaga, sumber daya manusia, sarana, prasarana, teknologi dan sosialisasi. Sedangkan kendala yang ditemui dalam pendaerahan PBB Sektor Perdesaan Perkotaan ini adalah sumber daya manusia dan pengalihan data piutang.

---

The Postpone of districting property tax of rural and urban sector until the end of 2013 affecting disadvantage to Tangerang Selatan because that post is very important. These researches propose to identify strategy and issue that faced by Tangerang Selatan in districting the property tax of rural and urban sector. This research approach to a qualitative method by using depth interview. The result of this research is to propose that Tangerang Selatan to collect property tax of rural and urban sector is tax law, institution, human resources, infrastructure and technology, then socialization. While the issue faced by Tangerang Selatan Municipality is Data transfer of receivables and limitation of human resources."

"Tesis ini membahas persepsi Wajib Pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 serta persepsi petugas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak selama penerapan e-faktur 3.0. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tujuan penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap responden yang telah ditetapkan secara purposive. Responden yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Account Representative (AR), Pegawai Pelaksana bagian ektensifikasi dan penyuluhan, dan Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini menggunakan Theory Acceptance Model (TAM) serta Kepatuhan Pajak. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa e-faktur 3.0 mampu memberikan manfaat, kemudahan serta efektivitas dan efisiensi waktu terhadap Wajib Pajak dibandingkan dengan e-faktur versi 2.2. Implementasi e-faktur 3.0 dinilai sukses terutama pada kualitas sistem yang dimiliki, kualitas informasi yang sajikan, kualitas layanan yang berikan, kepuasan pengguna serta manfaat bersih yang mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan bagi Wajib Pajak/PKP selaku pengguna e-faktur 3.0. Selain itu, persepsi petugas pajak terhadap penerapan e-faktur 3.0 yaitu bahwa e-faktur memberikan kontribusi dalam meminimalisir adanya faktur pajak fiktif dan faktur pajak TBTS melalui system yang sudah terintegrasi dengan system DJP. Penerapan e-faktur 3.0 juga memberikan kontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir faktur pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya.

---

The focus of this study is the taxpayer's perception of the application of e-invoice 3.0 as well as the tax officer's perception of taxpayer compliance during the application of e-invoice 3.0. This research uses qualitative research methods with descriptive research objectives. Data collection techniques through interviews, and documentation. Interviews are conducted on respondents who have been designated purposively. Respondents used in this study consisted of Account Representative (AR), Executive Officer of the expedient and counseling section, and Taxable Entrepreneurs. The study used the Theory Acceptance Model (TAM), Delone & MacLean Success Model and Tax Compliance. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 is able to provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The results of the study concluded that e-invoice 3.0 can provide benefits, convenience and effectiveness and time efficiency to taxpayers compared to e-invoice version 2.2. The implementation of e-invoice 3.0 is considered successful, especially in the quality of the system owned, the quality of information presented, the quality of service provided, user satisfaction and net benefits that can provide satisfaction and comfort for taxpayers as users of e-invoice 3.0. In addition, the perception of the tax officer towards the application of e-invoice 3.0 is that e-invoices contribute to improving taxpayer compliance and minimizing tax invoices Not Based on Actual Transactions."

"Kebijakan pengawasan berbasis kewilayahan dalam rangka perluasan basis pajak yang diimplementasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menegaskan pentingnya peran Account Representative (AR) Kewilayahan dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Dalam proses pencapaian tujuan suatu organisasi, pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting. Di samping itu, dukungan dari organisasi juga sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingungan kerja yang kondusif sehingga menumbuhkan komitmen dan rasa tanggung jawab dari pegawai untuk berkontribusi dan memberikan kinerja terbaiknya. Pengukuran kinerja di lingkungan DJP dilakukan berdasarkan Asas Pengelolaan Kinerja Kementerian Keuangan dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur pencapaian setiap Sasaran Strategis. Dalam beberapa tahun terakhir, DJP belum mampu melakukan pengukuran kinerja dengan baik di mana pencapaian IKU belum optimal dalam mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi berupa perbaikan rumusan pengukuran kinerja serta dukungan organisasi bagi AR Kewilayahan guna mendukung pencapaian target penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan strategi studi kasus dan menggunakan pendekatan campuran. Metode kuantitatif dilakukan pada awal penelitian dengan menggunakan kuisioner yang diedarkan kepada AR Kewilayahan yang bertugas di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Selanjutnya permasalahan yang teridentifikasi dari hasil kuisioner digali lebih mendalam dengan menggunakan metode kualitatif berupa wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan capaian IKU maupun penetapan target belum dilakukan dengan tepat. Selain itu, pemberian dukungan dari DJP juga belum dilakukan dengan maksimal.

---

The area-based supervision of taxpayers in the context of expanding the tax base implemented by the Directorate General of Taxes (DGT) currently emphasizes the importance of the role of the Account Representative (AR) in supporting the achievement of tax revenue targets. In the process of achieving organizational goals, performance measurement is a very important factor. In addition, support from the organization is also very much needed to create a conducive work environment so that it fosters commitment and a sense of responsibility from employees to contribute and give their best performance. Performance measurement in the DGT environment is carried out based on the Performance Management Principle of the Ministry of Finance by establishing Key Performance Indicators (KPI) to measure the achievement of each Strategic Goal. However, in the last few years, DGT has not been able to measure performance properly, since the achievement of the KPI has not been optimal in supporting the achievement of tax revenue targets. This study aims to provide recommendations to DGT in the form of performance measurement formulas that can spur the performance of AR and the necessary organizational support. This research was conducted with a case study strategy and used a mixed-method approach. The quantitative method was carried out at the beginning of the study by using a questionnaire that was distributed to AR who assigned to the Tax Office. Furthermore, the problems identified from the results of the questionnaire were further explored using qualitative methods in the form of interviews and document analysis. The results showed that the calculation of KPI achievement and the target-setting process had not been carried out properly. In addition, the provision of support from the DGT has not been maximized."