Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini meneliti tokoh utama dalam ketiga cerpen Geschäft ist Geschäft, Das Abenteuer dan Der Zwerg und Die Puppe karya Heinrich Böll. Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui apakah ada pengaruh eksistensialisme Kristen dalam tiga cerpen ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan mengacu kepada teori eksistensialisme Kierkegaard khususnya kebenaran subjektif dan objektif, keputusaasaan, dan keimanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam ketiga cerpen ini terdapat unsur eksistensialisme Kristen yang didukung oleh pemusatan cerita pada tokoh utama dan keimanannya terhadap agama Kristen.

---

ABSTRACTThe study focuses on the main charackters in Heinrich Böll’s three short stories Geschäft ist Geschäft, Das Abenteuer and Der Zwerg und Die Puppe. The purpose of this study is to examine the influence of Christian Existentialism in these stories, represented by the main characters. The method used in this study is descriptive qualitative supported by the perspective of Kierkegaard’s Existentialism, particularly subjectif and objective truth, despair, and faith. The result of this study shows that in these three short stories the influence of Christian Existenstilism can be found within the individuality of the main charackters and also their faith in Christianity. "

"ABSTRAKMasyarakat Indonesia terdiri dari multietnik dan agama. Keanekaragamantersebut memungkinkan adanya interaksi antar etnis dan agama. Selain ituperpindahan masyarakat dari satu daerah ke daerah lain menyebabkan pembaurandi dalam masyarakat. Dari -interaksi dan pembauran yang terjadi dapatmenyebabkan timbulnya perkawinan silang antar etnis maupun antar agama.Perkawinan beda agama menimbulkan adanya nilai agama yang berbedadalam keluarga. Hal ini membuat anak menerima perbedaan nilai tersebutsebelum nantinya membentuk sistem nilainya sendiri. Penanaman nilai agamaberinteraksi dengan faktor yang ada dalam diri anak tersebut saat dia menyerapnilai agama yang diberikan orang tuanya dan menjadi bagian dari internalisasinilai agama. Setelah pilihan agama dibuat maka seseorang memiliki komitmenterhadap agamanya dapat terlihat pada dimensi komitmen beragama.Penelitian ini berfokus pada internalisasi nilai agama serta komitmenberagama anak dari orang tua berbeda agama pada tahap dewasa muda.. Daripenelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi tentang internalisasi nilaiagama dan komitmen beragama pada anak dari orang tua berbeda agama.Penelitian bersifat narasi deskriptif dengan menggunakan metodekualitatif. Metode ini digunakan agar didapatkan pemahaman yang menyeluruhdan utuh dari setiap pengalaman individu yang bersifat unik. Subjek berjumlah 3orang berusia 20-34 sesuai dengan usia pad atahap dewasa muda menurutSantrock (1991). Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan pedomanumum terbuka dalam bentuk wawancara terfokus.Analisis dilakukan dengan dua cara. Pertama peneliti merangkum hasilwawancara setiap subjek ke dalam padatan narasi. Kemudian dilakukan analisisantar kasus untuk menemukan perbedaan dan kesamaan aspek dalam setiap kasus,mengumpulkan hal-hal umum dan memberikan perhatian pada hal-hal khusus laludikaitkan dengan teori yang relevan. Hal ini dilakukan agar dapat diperolehgambaran yang utuh dan menyeluruh dari fenomena yang diteliti.Penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berperan dalam internalisasinilai agama ketiga subjek adalah: orang tua, lingkungan sekolah, teman, dan dirisubjek sendiri. Dari penelitian ini juga diperoleh perbedaan tingkatan internalisasitiap subjek. Komitmen beragama ketiga subjek terlihat dalam dimensi ideologis, intelektual, dan konsekuensial. Sedangkan dimensi ritual dan eksperensial tidakterlalu terlihat pada ketiga subjek.Jumlah subjek sebanyak 3 orang menyebabkan kurangnya variasi dalamhal perbedaan agama orang tua dan subjek. Diperlukan adanya keterbukaan dariorang tua dalam membicarakan masalah agama dengan anak serta dibutuhkannyabimbingan dari orang tua dalam memberikan nilai agama setelah anak menentukan agamanya."

"here is one issue in Jose Rizal’s life that historians have debated on several occasions but remains unsettled. That issue is whether Rizal, on the eve of his death, re-embraced the Catholic faith and disassociated himself from Masonry. The matter is controversial because parties on both sides are affiliated with an organization that promotes moral values and the pursuit of truth. The pro-retraction camp is represented by the Jesuits, the archbishop of Manila, and a few other members of the Catholic hierarchy. Since they are all ordained priests, they are assumed to be truthful in their pronouncements. Their opponents are the members of Masonry, an organization that promotes brotherhood, integrity, decency, and professionalism.This paper resurrects the retraction controversy in the light of the emergence of another primary source that speaks about what happened to Rizal on the eve of his death. This document was never considered in the history of the retraction controversy because it was made available to researchers only in the past decade. The author of the report is a credible eyewitness because he was physically present in the vicinity of where Rizal was detained. His narrative is lucid and contains details that cast doubt on the credibility and reliability of earlier primary sources on which previous narratives were based. This document needs serious consideration and should be included in the discourse on Rizal’s retraction."

"Tesis ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, secara khusus menilai kriteria tersebut pada Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. Penelitian ini merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Tesis ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum yang berlaku;bertindak sesuai dengan norma dan kewajaran dalam bisnis; memiliki kompetensi dan bertindak sesuai kompetensi Direksi; tidak ada konflik kepentingan. Adapun kriteria penuh tanggung jawab anggota Direksi jika memenuhi setidaknya 5 (lima) kriteria: menjalankan tugas dan wewenang sesuai dengan Anggaran Dasar PT; sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku; tidak melampaui wewenang sebagai Direksi; memberikan informasi yang akuntabel kepada segenap stakeholder; terbuka dalam mengambil keputusan PT. Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan apabila anggota Direksi dalam pengurusan PT tidak selaras dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 92 ayat (2) UUPT No.40 Tahun 2007, maka dapat dikategorikan tidak melakukan tugasnya dengan iktikad baik, sehingga dapat dipandang dan dipersamakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, Putusan No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, yang menyatakan Tn. HC, selaku anggota Direksi tidak mempunyai iktikad baik dan tidak bertanggung jawab, telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum perseroan terbatas.

---

This thesis analyzes how the criteria for members of the Board of Directors who have carried out the management of PT in good faith and full responsibility, specifically assess these criteria in the Bandung High Court Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG. This research is a normative juridical research with conceptual, case and comparison approaches. This thesis concludes, in accordance with the regulations and legal principles of PT in Indonesia, members of the Board of Directors have managed the PT in good faith if they meet at least 5 (five) criteria: honesty/sincerity of members of the Board of Directors; do not violate applicable laws; act in accordance with the norms and fairness in business; have competence and act in accordance with the competence of the Board of Directors; no conflict of interest. The criteria for full responsibility for members of the Board of Directors if they meet at least 5 (five) criteria: carry out their duties and authorities in accordance with the Articles of Association of PT; in accordance with applicable laws and norms; does not exceed the authority as the Board of Directors; provide accountable information to all stakeholders; open in making decisions PT. In Bandung High Court Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, the consideration of the Panel of Judges stated that if a member of the Board of Directors in managing a PT is not in line with and contrary to their legal obligations as stipulated in Article 92 paragraph (2) of the Company Law No. 40 of 2007, it can be categorized as not performing their duties properly. good faith, so that it can be seen and equated with having committed an unlawful act. Therefore, Decision No. 94/Pdt/2015/PT/BDG, which states that Mr. HC, as a member of the Board of Directors does not have good faith and is not responsible, has complied with the provisions of the legislation and the legal principles of a limited liability company."

"Penelitian ini menganalisis bagaimana kriteria anggota Direksi yang telah melaksanakan pengurusan PT dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab. Penelitian merupakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Penelitian ini menyimpulkan, sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT di Indonesia, anggota Direksi telah melakukan pengurusan PT dengan iktikad baik jika memenuhi 5 (lima) kriteria, yaitu: kejujuran/ketulusan anggota Direksi; tidak melanggar hukum yang berlaku; bertindak sesuai norma dan kewajaran dalam bisnis; memiliki kompetensi sebagai Direksi dan bertindak sesuai kompetensi tersebut; tidak ada konflik kepentingan. Adapun kriteria penuh tanggung jawab anggota Direksi jika memenuhi 4 (empat) kriteria, yaitu: menjalankan tugas dan wewenang sesuai Anggaran Dasar PT dan hukum yang berlaku; tidak melampaui wewenang; memberikan informasi yang akuntabel kepada segenap stakeholder; terbuka dalam mengambil keputusan PT. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.94/PDT/2015/PT.BDG yang menyatakan Direksi tidak mempunyai iktikad baik dan tidak bertanggung jawab, telah sesuai dengan peraturan dan prinsip-prinsip hukum PT. Hakim dalam pertimbangannya menilai Direksi tidak memenuhi kriteria menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.

---

This study analyzes the criteria for members of the Board of Directors who have carried out the management of PT with good faith and full responsibility. The research is a normative juridical approach with a conceptual, case and comparison approach. This study concludes, in accordance with the regulations and legal principles of PT in Indonesia, members of the Board of Directors have managed the PT in good faith if they meet 5 (five) criteria, namely: honesty/sincerity of members of the Board of Directors; does not violate applicable laws; act according to the norms and fairness in business; have competence as a member of the Board of Directors and act according to that competence; no conflict of interest. The criteria for full responsibility for members of the Board of Directors if they meet 4 (four) criteria, namely: carrying out their duties and authorities in accordance with the Articles of Association of PT and applicable law; not exceed authority; provide accountable information to all stakeholders; open in making decisions PT. The decision of the Bandung High Court No.94/PDT/2015/PT.BDG which states that the Board of Directors does not have good faith and is not responsible, is in accordance with the regulations and legal principles of PT. The judge in his judgment considered that the Board of Directors did not meet the criteria for carrying out management in good faith and full of responsibility."

"Itikad tidak baik merupakan salah satu dasar untuk membatalkan pendaftaran suatu merek. Pada sengketa merek yang memiliki persamaan dengan merek terkenal, itikad tidak baik seringkali dianggap ada. Pertanyaan pokok yang hendak dijawab dalam tulisan ini adalah apakah pemilik merek terdaftar yang mereknya memiliki persamaan dengan merek terkenal dapat selalu dianggap memiliki itikad tidak baik dalam mendaftarkan dan menggunakan mereknya. Tulisan ini menganalisis berbagai sengketa merek terkenal dalam putusan pengadilan. Kesimpulan yang diperoleh dari tulisan ini adalah bahwa pemilik merek terdaftar yang mereknya memiliki persamaan dengan merek terkenal tidak dapat selalu dianggap memiliki itikad tidak baik, karena terdapat beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan dalam membuktikan adanya tidaknya itikad tidak baik dari suatu pihak.

---

Bad faith is one of the reasons to cancel an application of a trademark. In trademark disputes, when having similarities with a well-known mark, judges often assume that the trademark owner always has bad faith. The legal issue in this article is whether a trademark owner that it?s trademark has similarities with a well-known mark always has bad faith in filing and using it?s trademark. This article will analyze well-known mark cases from court rulings. This article concludes that bad faith doesn?t always exist when a trademark has similarities with a well-known mark, because there are some conditions that could be considered to prove that a party does not have bad faith."

"Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan dari Prinsip Utmost Good Faith diterapkan di Indonesia terkait penutupan serta klaim dari suatu polis asuransi jiwa kredit di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Prinsip Utmost Good Faith telah menjadi suatu prinsip umum yang secara international dipahami dan dipergunakan dalam halnya suatu pengisian formulir pengajuan dari penutupan polis asuransi. Prinsip ini berkembang di Inggris sejak kasus Boehm v Carter yang diputuskan oleh Lord Mansfield. Sejak kasus tersebut adanya kewajiban melakukan pembukaan sebelum kontrak. Perkembangan akan prinsip ini tak luput pula masuk ke Indonesia melalui Kitab Undang- Undang Hukum Dagang yakni pada Pasal 251 yang diadopsi oleh Belanda dari Inggris terkait kewajiban pemberian informasi atau fakta yang sebenar-benarnya diberikan oleh calon tertanggung. Fakta material sifatnya penting untuk diungkapkan kepada Penaggung untuk mengetahui keadaan dari objek asuransi. Hal ini kemudian menciptakan suatu pembebanan yang sifatnya sepihak kepada calon tertanggung untuk memberikan segala informasi atau fakta yang dimintakan oleh calon penanggung tanpa adanya suatu pembatasan jenis fakta apa yang dapat dimintakan serta apa klasifikasi fakta atau informasi yang dimintakan. Konstruksi ini kemudian menciptakan suatu ketidakseimbangan serta prinsip ini dijadikan sebagai suatu alasan penolakan klaim asuransi. Salah satunya di Indonesia adalah pada putusan nomor 98/Pdt.G/2020/PN Skt. Pada putusan tersebut Majelis Hakim luput dalam mempertimbangkan dua hal yakni Polis Asuransi itu sendiri sebagai suatu perjanjian serta KUHD pasal 251. Serta Fakta yang tidak diungkapkan oleh Tertanggung merupakan suatu Fakta Material yang sepatutnya dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim.

---

This article analyzes how Utmost Good Faith principle applied in Indonesia regarding closure and claims of credit life insurance policy in Indonesia. This article prepared using doctrinal research methods. The Utmost Good Faith principle has become a general principle that is internationally understood and used when filling out the application form for closing an insurance policy. This principle developed in England since the Boehm v Carter case decided by Lord Mansfield. Since this case, there has been an obligation to disclose before the contract. The development of this principle has also entered Indonesia through Commercial Code in Article 251 which was adopted by Netherlands from England regarding the obligation to provide information or facts that are actually provided by the prospective insured. Material facts are important to disclose to the Insurer to determine the condition of the insurance object. This then creates a unilateral burden on the prospective insured to provide all information or facts requested by the prospective insurer without any restrictions on the types of facts that can be requested and what classification of facts or information requested. This construction then creates an imbalance and this principle is used as a reason for rejecting insurance claims. One of them in Indonesia is decision number 98/Pdt.G/2020/PN Skt. In this decision, the Panel of Judges failed to consider the Insurance Policy as an agreement and Article 251 Commercial Code and the facts that were not disclosed by the Insured were material facts which should also be considered Panel of Judges."