Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kejahatan lingkungan merupakan feenomena yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Upaya penanganan kejahatan lingkungan melalui sanksi pidana hanya menghukum pelaku saja, tanpa adanya proses perbaikan lingkungan. Dibutuhkan suatu penanganan kejahatan dengan pendekatan yang menekankan pada aspek kelestarian lingkungan dan sesuai dengan konsepsi kriminologi. Dalam penanganan kejahatan, Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah menekankan pada sanksi administratif yang merupakan salah satu bagian konsepsi green criminology. Disamping itu perlunya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penanganan kejahatan lingkungan. Masyarakat berperan aktif bersama LSM dan Pemerintah dalam upaya penanganan kejahatan lingkungan. Dalam penelitian, menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan deskriptif, dengan kerangka pemikiran untuk menganalisis penanganan kejahatan lingkungan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah dalam konsepsi green criminology.

---

Environmental crimes are common phenomenon, unable to be separated from human life. Efforts to handle the environmental crimes through criminal sanctions only punish the perpetrators without the existence of follow-up actions regarding the environmental refinement. To handle these kinds of crimes, it takes an approach that emphasizes on environmental preservation in accordance with the conception of criminology. In handling the environmental crimes, The Environmental Agency of Central Java emphasizes on civil penalties that is also a part of the conception of green criminology. Besides that, the requirement is community?s involvement in supporting the process. The society should play an active role in handling the environmental crimes together with NGO and the government. In this study, the researcher uses a qualitative approach with descriptive explanation with framework to obtain the result regarding the handling of environmental crimes by The Environmental Agency of Central Java in green criminology conception."

"Tulisan ini membahas PLTU Batubara X sebagai masalah kejahatan lingkungan. Berawal dari Indonesia yang menempati peringkat keempat sebagai penghasil gas emisi di dunia pada tahun 2015, dunia mulai mengalihkan fokusnya kepada Indonesia untuk meratifikasi Perjanjian Paris untuk mengurangi emisi 29% hingga 41% pada tahun 2030. Dengan adanya permasalahan tersebut, akan dibahas isu lingkungan khususnya terkait perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh hasil pembuangan dari aktivitas PLTU Batubara dan pelanggaran yang telah dilakukannya. Pembahasan akan berfokus pada PLTU X yang menimbulkan permasalahan karena telah menyalahi prosedur penerbitan izin lingkungan, dokumen AMDAL cacat secara substansi dan memperburuk polusi di daerah sekitarnya. PLTU X dilihat sebagai bentuk dari environmental crime dan melanggar environmental justice. Konsep-konsep tersebut akan dianalisis menggunakan perspektif Green criminology agar dapat memperlihatkan bahwa PLTU yang didukung oleh pemerintah menghasilkan kerusakan lingkungan yang mempengaruhi perubahan iklim dan berdampak pada masyarakat sekitarnya.

---

This paper discusses about PLTU X as a problem of environmental crime. Starting from Indonesia which was ranked fourth as a producer of carbon emissions in the world in 2015, the world began to shift its focus to Indonesia to ratify the Paris Agreement to reduce emissions from 29% to 41% by 2030. With these problems, environmental issues will be discussed in particular related to climate change and global warming caused by the disposal of coal-fired power plants activities and the violations they have committed. The discussion will focus on PLTU X which causes problems because it has violated the procedures for issuing environmental permits, the AMDAL document is substantially flawed and exacerbates pollution in the surrounding area. PLTU X is seen as a form of environmental crimes and violates environmental justice. These concepts will be analyzed using the perspective of Green criminology in order to show that the coal-fired power plant supported by the government produces environmental harm that affects climate change and has an impact on the surrounding community."

"Tugas karya akhir ini meninjau terkait kejahatan lingkungan yang telah terjadi selama bertahun-tahun hingga menimbulkan jumlah kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Dalam menganalisis fenomena pencemaran limbah B3 slag aluminium ini, penulis menggunakan perspektif green criminology untuk menelaah jenis kejahatan yang dilakukan ini. Tulisan ini menggunakan data sekunder dan observasi lapangan yang dilakukan secara singkat pada saat penulis melakukan kegiatan magang, data yang didapatkan tersebut kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif green criminology. Tulisan ini berfokus pada fenomena pencemaran lingkungan limbah B3 slag aluminium di Kecamatan Sumobito dan Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang telah berlangsung lama lebih dari 40 tahun dan jumlah limbah yang tersebar secara sembarangan di area lahan terbuka mencapai 100 juta ton hingga menyebabkan kerugian bagi makhluk hidup lainnya. Hasil dari analisis ini akan menunjukkan bahwa kegiatan produksi slag aluminium yang terdapat di Kecamatan Kesamben dan Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur merupakan kegiatan yang menghasilkan limbah B3 sehingga mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan.

---

This final project reviews environmental crimes that have occurred over the years to cause enormous amounts of damage and losses. In analyzing the phenomenon of aluminum slag hazardous waste pollution, the authors use the perspective of green criminology to examine the types of crimes committed. This paper uses secondary data and field observations which were carried out briefly when the author was doing an internship, the data obtained was then further analyzed using a green criminological perspective. This paper focuses on the environmental pollution phenomenon of hazardous aluminum slag waste in Sumobito District and Kesamben District, Jombang Regency, East Java, which has been going on for more than 40 years and the amount of waste that is spread haphazardly in open land areas reaches 100 million tons, causing losses to other living things. The results of this analysis will show that aluminum slag production activities in Kesamben and Sumobito Districts, Jombang Regency, East Java are activities that produce hazardous waste which causes environmental pollution."

"Micro trends merupakan sebuah tren pakaian yang berjalan dengan cepat. Hal ini mendorong para pengecer fast fashion untuk memproduksi pakaian secara massal dan cepat agar dapat sampai ke tangan konsumen secepatnya. Menggunakan metode existing statistics research dan content analysis, penulis memaparkan beberapa negara yang aktif berperan dalam fast fashion dan bagaimana masing-masing negara tersebut mendapati sejumlah kerusakan lingkungan yang terjadi karena proses produksi. Selain itu, penulis juga mengidentifikasi bagaimana peran media sosial sebagai tempat bertukar informasi tentang tren pakaian juga menyebabkan banyaknya pakaian yang terbuang. Menggunakan perspektif environmental justice dan ecological justice dalam green criminology, hasil analisis menunjukkan bagaimana pola produksi dan konsumsi yang ada menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan. Kerusakan-kerusakan ini pada akhirnya berdampak juga terhadap kesejahteraan manusia, terutama kesehatan.

---

Micro trends are clothing trends that get around very fast. This encourages fast fashion retailers to mass-produce clothes quickly so they can reach consumers as soon as possible. Using existing statistical research method and content analysis, the author describes several countries that play an active role in fast fashion and how each of them finds a number of environmental damages that occur due to the production process. In addition, the author also identifies how the role of social media as a place to exchange information about clothing trends also causes a lot of clothes to be wasted. Using the perspective of environmental justice and ecological justice in green criminology, the results of the analysis show how existing production and consumption patterns cause damage to the environment. These damages will eventually have an impact on human well-being, especially health."

"There has been some solid work done in the area of User-Centered Design (UCD) over the last few years. What’s been missing is an in-depth, comprehensive textbook that connects UCD to usability and User Experience (UX) principles and practices. This new textbook discusses a theoretical framework in relation to other design theories. It provides a repeatable, practical process for implementation, offering numerous examples, methods, and case studies for support, and it emphasizes best practices in specific environments, including mobile and web applications, print products, as well as hardware."

"Penelitian ini secara umum bertujuan memberikan outline bagi pengembangan studi pencegahan kejahatan dengan cara yang lebih terintegrasi. Selanjutnya, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban ilmiah pada tantangan fenomena kejahatan berkelanjutan di wilayah perkotaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed method sequential, dimana pendekatan kuantitatif akan diikuti oleh pendekatan kualitatif yang akan menjawab pertanyaan penelitian. Sebagai tambahan dalam pengembangan kajian studi pencegahan kejahatan, maka sebagai pendekatan teoretis peneliti memanfaatkan pemikiran mengenai konsep ruang dari Lefebvre dan teori strukturasi dari Giddens.Penelitian ini memperlihatkan bahwa diperlukan suatu pendekatan holistik dalam studi pengendalian dan pencegahan kejahatan untuk dapat menganalisa masalah kejahatan berkelanjutan di ruang publik perkotaan. Keadaan Existing condition yang terungkap dalam penelitian ini menuntun kepada pembentukan model integratif pencegahan kejahatan, yang digambarkan baik dalam model Systems Thinking maupun model Matrix. Penelitian ini di satu pihak mengungkap kelemahan dari teori-teori yang masih berada dalam tataran disinitegratif pada bidang pencegahan kejahatan yang telah menghasilkan model pengamanan ruang publik yang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Seperti terungkapnya keadaan (1) parsialitas dalam pendelegasian wewenang dalam isu keamanan (2) fenomena Vertical Crossed Domain (3) adanya model pengamanan yang berbasis tanggung jawab kepemilikan yang ternyata tidak efektif dan (4) tidak terkontrolnya keamanan dalam lokus yang saling bersinggungan. Dari hasil penelitian juga diungkap beberapa struktur penyebab fenomena kejahatan berkelanjutan dalam pandangan Systems Thinking, yang diantaranya adalah struktur kejahatan berkelanjutan aktual, struktur pola pikir disintegratif dalam pencegahan kejahatan dan Matrix Existing Condition berdasarkan Lefebvre-Giddens.Penelitian ini pada akhirnya melahirkan sebuah model solusi atas kelemahan pencegahan kejahatan di ruang publik perkotaan, dari pendekatan sebelumnya, yaitu (a) Matrix Solusi Integratif berdasarkan Lefebvre ? Giddens, (b) Struktur Pola Pikir Integratif berdasarkan Wolstenholme, dan (c) Rekomendasi Kebijakan Terintegrasi, yang memungkinkan kelenturan aspek-aspek pencegahan kejahatan bereaksi terhadap ancaman kejahatan.

---

In general, the study aims to give an outline through a more integrated method in the development of crime prevention. In particular, to provide a scientific response to the challenging phenomenon of crimes persistence in urban areas. This study takes the mixed method sequential approach i.e. the quantitative approach is followed by a qualitative approach in response to the questions of the study. In addition, as a theoretical approach, the study makes use of Lefebvre's concept of space and Giddens theory of structure.This study demonstrates that a holistic approach is needed in the prevention and control of crimes to enable the analysis of persisting crimes in urban public areas. The revealing situation of the existing condition in this study leads to the formulation of the integrated model of crime prevention, as illustrated in the models of Systems Systems and Matrix.On the one hand the study discloses the weaknesses in the theories that maintains in the level of disintegrated crime prevention, and results in the model of public area security to the disagreement of public needs. This condition is revealed in the: (1) partiality related to the delegation of authority in security issues, (2) phenomenon of Vertical Crossed Domain, (3) the presence of ineffective security based on responsibility ownership, and (4) uncontrolled overlapping security. This study also reveals some structures in the causes of persisting crimes from the view of Systems Thinking, e.g. the structure of actual crime persistance, the disintegrated pattern of thinking to crime prevention, and Lefebvre-Giddens Existing Condition Matrix.Eventually, the study delivers a solution model for the weaknesses of crime prevention in urban areas from the previous approach, namely, (a) Integrated Matrix Solution from Lefebvre-Giddens, (b) Integrated Pattern of Thinking from Wolsterholme, and (c) Integrated Policy Recommendation, enabling the flexibility of crime prevention aspects to react on threats of crime."

"A comprehensive introduction to green criminology, this book is a discussion of the relationship between mainstream criminal justice and green crimes. Focused on environmental harm within the context of criminal justice this book takes a global perspective and  • Introduces students to different theoretical perspectives in green criminology  • Looks at the victims of environmental crime throughout  • Covers topics such as; wildlife crimes, animal abuse, the causes of environmental crime, regulation, exploitation, environmental activism, policing, prosecution and monitoring. Designed to help readers develop a thorough understanding of the principles of environmental justice and green criminology, as well as contemporary developments, this book will be excellent support to student of green criminology and environmental crime."

"Criminology has experienced tremendous growth over the last few decades, evident, in part, by the widespread popularity and increased enrollment in criminology and criminal justice departments at the undergraduate and graduate levels across the U.S. and internationally. Evolutionary paradigmatic shift has accompanied this surge in definitional, disciplinary and pragmatic terms. Though long identified as a leading sociological specialty area, criminology has emerged as a stand-alone discipline in its own right, one that continues to grow and is clearly here to stay. Criminology, today, remains inherently theoretical but is also far more applied in focus and thus more connected to the academic and practitioner concerns of criminal justice and related professional service fields. Contemporary criminology is also increasingly interdisciplinary and thus features a broad variety of ideological orientations to and perspectives on the causes, effects and responses to crime. 21st Century Criminology: A Reference Handbook provides straightforward and definitive overviews of 100 key topics comprising traditional criminology and its modern outgrowths. The individual chapters have been designed to serve as a “first-look” reference source for most criminological inquires. Both connected to the sociological origins of criminology (i.e., theory and research methods) and the justice systems’ response to crime and related social problems, as well as coverage of major crime types, this two-volume set offers a comprehensive overview of the current state of criminology. From student term papers and masters theses to researchers commencing literature reviews, 21st Century Criminology is a ready source from which to quickly access authoritative knowledge on a range of key issues and topics central to contemporary criminology. This two-volume set in the SAGE 21st Century Reference Series is intended to provide undergraduate majors with an authoritative reference source that will serve their research needs with more detailed information than encyclopedia entries but not so much jargon, detail, or density as a journal article or research handbook chapter.100 entries or "mini-chapters" highlight the most important topics, issues, questions, and debates any student obtaining a degree in this field ought to have mastered for effectiveness in the 21st century."

"Indonesia sebagai negara agraris memiliki kekayaan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kegiatan ekonomi. Salah satu inisiatif yang dilakukan adalah melalui pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang semakin meningkat seiring dengan permintaan global. Provinsi Riau memiliki mayoritas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Kelapa sawit merupakan komoditas penting di Riau, dan dengan produksi tingkat pertama, Provinsi Riau dapat dianggap sebagai pusat pengembangan kelapa sawit nasional. Namun, sejalan dengan kajian terdahulu, fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit yang begitu masif juga memiliki sejumlah dampak negatif, baik dari sisi lingkungan dan sosial. Dengan menggunakan kerangka teoritik green criminology, penelitian ini tidak lagi mempermasalahkan polemik dari kedua hal tersebut, tetapi fokus pada bagaimana tata kelola yang sudah dirancang dan diimplementasikan seharusnya dapat meminimalisir dampak negatif yang dihasilkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan explanatory research. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan berbagai narasumber yang terlibat langsung dengan fenomena pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau. Penelitian ini pada akhirnya mendapati tiga pembahasan. Pembahasan pertama, kerugian lingkungan dan kerugian sosial yang dihadirkan oleh pertumbuhan perkebunan kelapa sawit di Riau adalah efek dari buruknya tata kelola yang ada (baik instrumen kebijakannya, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, dan masyarakat). Pembahasan kedua, buruknya tata kelola perkebunan kelapa sawit pada konteks selanjutnya merupakan efek dari ketidakberdayaan atau tersanderanya negara oleh kepentingan korporasi. Hal ini tercerminkan dari adanya relasi ekonomi politik antara negara dan swasta yang tidak setara. Terakhir, hasil dari kedua pembahasan sebelumnya kemudian menjadi landasan peneliti dalam memperkaya konseptualisasi state capture dengan menghadirkan environmental state capture.

---

Indonesia as an agricultural country has a wealth of natural resources that can be utilized to meet human needs, either directly or indirectly through economic activities. One of the initiatives undertaken is through the growth of oil palm plantations which are increasing in line with global demand. Riau Province has the majority of oil palm plantation land in Indonesia. Palm oil is an important commodity in Riau, and with first-rate production, Riau Province can be considered the center of national palm oil development. However, in line with previous studies, the phenomenon of massive growth of oil palm plantations also has a number of negative impacts, both from an environmental and social perspective. Using the theoretical framework of green criminology, this research no longer disputes the polemics of these two matters, but focuses on how the governance that has been designed and implemented should be able to minimize the resulting negative impacts. This research uses a qualitative research approach using an explanatory research approach. Data collection was conducted by in-depth interviews with various resource persons directly involved with the phenomenon of oil palm plantation growth in Riau. This research ultimately found three discussions. The first discussion is that environmental damage and social damage presented by the growth of oil palm plantations in Riau are the effects of poor governance (both the policy instruments, the government as the policy implementer, and the community). The second discussion, the poor governance of oil palm plantations in the next context is the effect of the powerlessness or hostage of the state by corporate interests. This is reflected in the unequal political economy relations between the state and the private sector. Finally, the results of the two previous discussions then become the basis for researchers in enriching the conceptualization of state capture by presenting environmental state capture."