Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas representasi kekerasan negara di dalam sebuah film.Peneliti menggunakan teori Estetika Kejahatan Michelle Brown dengan perspektif kriminologi kultural, dipadukan dengan teori kejahatan dan kekerasannegara.Metodologi penelitian ini adalah analisis isi film yang didukung dengan data tanggapan 100 orang responden, yang kemudian digunakan dalam analisa wacana secara kontekstual. Penelitian ini menemukan sembilan adegan yang memiliki unsur representasi kekerasan negara di dalam The Act of Killing, serta mengajukan argumentasi bahwa produksi makna yang terjadi pada proses interaksi film dengan penontonnya menghasilkan pergeseran konsepsi mengenai kekerasan negara. Peneliti menyimpulkan bahwa terdapat sublimasi pada film terkait wacana kekuasaan dan kekerasan yang merasuk dan mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat kontemporer, khususnya di Indonesia.

---

ABSTRACTIt discusses the representation of state violence in a film. I used the Aesthetics of Crime theory of Michelle Brown through the cultural criminology perspective,combined with the theory of state crimes and violences. I used the content analysis methodology toward the film which were supported by data from the responses of 100 respondents, which was then used in contextual discourse analysis. This study found nine scenes that had elements of representation of state violence in The Act of Killing, and argued that the production of meaning that occurs in the interaction between film and audiences produced a shift in the conception of state violence. This study concluded that there was a sublimation in the film related to the discourse of the power and violence that emerge and govern the contemporary social life."

"Tulisan ini membahas Film The Act of Killing.  Persoalan yang diteliti adalah relasi kekerasan, kekuasaan, dan banalitas kejahatan melalui pemikiran Hannah Arendt. Arendt melihat kekuasaan harus dibebaskan dari kekerasan, sebab penggunaan kekerasan dalam kekuasaan mendorong negara terperangkap dalam totalitariasnime. Kekerasan demi kekerasan dalam masyarakat berpotensi memunculkan ketakutan, hilangnya ruang publik, dan intersubjektivitas. Akibatnya, bagi masyarakat kejahatan akan dilihat sebagai hal biasa yang dalam istilah Arendt sebagai banalitas kejahatan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tendensi totalitarianisme tampak ketika negara memutuskan untuk melakukan pembantaian atas pengikut PKI dan etnis Cina melalui kekuasaan yang mengedepankan kekerasan. Kebersatuan antara kekuasaan dan kekerasan dalam film dokumenter ini tidaklah memperlihatkan relasi yang ideal. Para pelaku pembantaian (Anwar Congo dan Adi) adalah algojo-algojo negara yang memandang dan melakukan kejahatan (pembantaian) sebagai hal yang biasa. Sikap demikian menunjukkan dengan jelas terwujudnya banalitas kejahatan dimana keberpikiran, pertimbangan nurani, sebagai akibat kepatuhan buta terhadap kebijakan negara menghilang.

---

This paper discusses The Act of Killing Film which focused on the issue of violence, power, and banality of crime through the thoughts of Hannah Arendrt. Arendt sees violence must be released from power, because the use of violence in power will encourage the state to be caught up in totalitarianism. Violence for the sake of violence that occurs in society will create fear, loss of public space, and intersubjectivity. As a result, crime for the community will be seen as a normal thing so that it will easily to act as a banal criminal, namely the situation of ignorance, the emergence of obedience to blindness and death of conscience. The results of the study shows that the tendency of totalitarianism was apparent when the state decided to carry out massacres of PKI followers and Chinese ethnic through power that promoted violence. The unity between power and violence in this film does not show an ideal relationship. The perpetrators of the massacre (Anwar Congo and Adi) are state executioners who view crime as a normal thing. Such an attitude shows clearly the realization of a banality of crime where the thought, conscience, is lost due to blind obedience to state policy."

"ABSTRAKEtika seringkali menjadi masalah yang membentur pembuat film dokumenter. Dilema terjadi antara mana yang harus atau tidak harus dimasukkan ke dalam film, hingga perlakuan sang sutradara terhadap narasumber dokumenternya. Salah satu kasus yang cukup ramai di tahun 2012 adalah pengakuan dari Anwar Congo, tokoh utama di film The Act of Killing, bahwa Ia merasa ditipu dan menganggap film yang dibuat oleh Joshua Oppenheimer tentangnya lebih banyak merugikan dirinya. Sehingga terlihat bahwa ada indikasi pelanggaran etika di dalam film ini.Namun pendapat lain akan muncul ketika membawa perspektif utilitarianisme dalam keputusan Joshua untuk membuat film The Act of Killing, bukan untuk menyulut kemarahan orang Indonesia atau untuk membuka apa yang sering disebut luka lama, melainkan mencoba menyelesaikan perihal masalah sejarah yang tidak diceritakan secara lengkap atau perihal penindasan terhadap kelompok tertentu yang masih meninggalkan luka hingga sekarang.Analisis etika yang dilakukan ingin melihat apakah terbukti The Act of Killing sebagai film dokumenter melanggar beberapa nilai etika film dokumenter dan kemudian melihat etika tersebut dalam perspektif utilitarianisme, apakah tak apa melanggar etika jika untuk sesuatu yang lebih besar dan bermanfaat bagi banyak orang.ABSTRACT

---

Ethics often become a problem that afflicts documentary filmmaker. The Dilemma of ethics occurs between what are should or should not be included in the film, to how the director treats the sources. One significant case on this subject appears in 2012, when Anwar Congo, the main cast of The Act of Killing, confesses that he felt cheated and considers that the film made by Joshua Oppenheimer about him brings notoriety. Thus, it is apparent that there are indications of a violation of ethics in The Act of Killing movie.However, another opinion will arise when viewing Joshua rsquo s decision to make The Act of Killing from the perspective of utilitarianism. The film is not intended to ignite the anger of Indonesian people or to open the lsquo old wounds rsquo , but rather trying to resolve the subject matter of history that was not told in full package, or about oppression against certain groups that still left them traumatized.The analysis wanted to see the proof that there are some violations of documentary ethical values in The Act of Killing and then look at the ethics from the perspective of utilitarianism, does it still violate ethics when it brings something more substantial and beneficial for many people."

"Anwar Congo menari-nari sepanjang adegan musikal, menyiksa tahanan dalam adegan gangster bergaya film noir, lalu berkuda melintas padang rumput melantunkan yodel koboi. Upaya Anwar membuat film mendapatkan sambutan meriah dalam acara bincang-bincang di televisi, sekalipun Anwar Congo dan kawan-kawannya adalah pembunuh massal.Medan, Smatra Utara. Ketika pemerintah Indonesia digulingkan oleh militer pada 1965, Anwar dan kawan-kawan 'naik pangkat' dari preman kelas teri pencatut karcis bioskop menjadi pemimpin pasukan pembunuh. Mereka membantu tentara membunuh lebih dari satu juta orang yang dituduh komunis, etnis Tionghoa, seniman, intelektual.Dalam film Jagal, Anwar dan kawan-kawan berusaha menyampaikan imajinasi mereka tentang pembantaian yang mereka lakukan ke dalam sebuah film fiksi. Sebuah upaya justifikasi heroisme yang perlahan berubah menjadi mimpi buruk.Jagal adalah sebuah cerita tentang para pembunuh yang menang, serta tentang masyarakat yang mereka bentuk. Film Jagal bukan kisah tentang Indonesia belaka. Ini adalah kisah tentang semua orang di dunia."

"Anwar Congo menari-nari sepanjang adegan musikal, menyiksa tahanan dalam adegan gangster bergaya film noir, lalu berkuda melintas padang rumput melantunkan yodel koboi. Upaya Anwar membuat film mendapatkan sambutan meriah dalam acara bincang-bincang di televisi, sekalipun Anwar Congo dan kawan-kawannya adalah pembunuh massal."

"Sudah lebih dari lima puluh tahun sejak peristiwa pembantaian orang-orang yang diduga berhubungan dengan PKI terjadi pada tahun 1965, namun kebencian dan diskriminasi terhadap orang-orang yang diduga berhubungan dengan PKI masih terus berlanjut. Kondisi ini disebabkan oleh proses biopolitik yang terjadi di Indonesia yaitu berupa propaganda yang dilakukan oleh militer angkatan darat dan pemerintah Orde Baru. Dalam proses biopolitik tersebut, pemerintah Orde Baru melakukan apa yang disebut oleh Giorgio Agamben sebagai sakralisasi, dalam hal ini sakralisasi terhadap Pancasila, yang membuat Pancasila sebagai clandestine essence dari bangsa Indonesia. Di saat yang sama, pemerintah Orde Baru berusaha mengidentikkan PKI dan komunisme sebagai kumpulan orang dan ide yang sifatnya bertolak belakang dengan clandestine essence (Pancasila) tersebut. Hal ini membuat kebencian dan diskriminasi terhadap orang-orang yang diduga berhubungan dengan PKI menjadi awet. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan profanasi, yaitu upaya untuk melampaui pemisahan apa yang disakralkan dan yang tidak. Film Jagal : The Act of Killing a dalah sebuah bentuk profanasi, yang membuat Pancasila tidak lagi disakralkan dan tidak dapat digunakan lagi sebagai justifikasi untuk melakukan tindakan yang mendegradasi kemanusiaan. Tulisan ini menggunakan metode definisi dan kriteria. Definisi digunakan untuk memberi pengertian dan batasan yang jelas mengingat banyaknya istilah yang digunakan dalam konsep biopolitik. Konsep beserta istilah yang ada juga dipaparkan kriterianya, yang kemudian akan digunakan sebagai pembuktian dari tesis dan pernyataan-pernyataan yang diajukan oleh penulis, yaitu bahwa terjadi proses biopolitik di Indonesia dan cara mengatasinya adalah dengan profanasi.

---

It has been more than fifty years since the massacre of people allegedly associated with the PKI occurred in 1965, but hatred and discrimination against people allegedly associated with the PKI continued. This condition is caused by the biopolitical process occurring in Indonesia, which is the propaganda conducted by the military of the army and the government of the New Order. In the biopolitical process, the New Order government did so-called Giorgio Agamben as the sacredness, in this case the sacredness of Pancasila, which makes Pancasila a clandestine essence of the Indonesian nation. At the same time, the New Order government seeks to identify the PKI and communism as a collection of people and ideas of opposite nature with the clandestine essence (Pancasila). This makes hatred and discrimination against people who allegedly relate to the PKI to be durable. To overcome this, profanation is necessary, which is an effort to exceed the separation of what is prescribed and which is not. Film Jagal: The Act of Killing is a form of profanation, which makes Pancasila no longer undisputed and can no longer be used as a justification for committing actions that degrades humanity. This article uses definitions and criteria methods. Definitions are used to give clear understanding and limitation given the many terms used in biopolitical concepts. The concept and the term also display the criteria, which will then be used as proof of the thesis and statements submitted by the author, namely that there is a biopolitical process in Indonesia and the way to overcome it is with Profanation."

"[;;, ABSTRAKPenelitian ini berusaha menemukan posisi khalayak ketika memaknaipelaku pembunuhan dalam film The Act of Killing/Jagal dengan pendekatanreception analysis Stuart Hall yang memposisikan 3 (tiga) “posisi hipotesis”decoder: dominan, negotiated, dan oposisi. Jagal adalah film dokumenter yangmengisahkan kehidupan sehari-hari mantan pelaku pembunuhan massalpemberantas anggota Partai Komunis Indonesia pasca peristiwa Gerakan 30September 1965 (G30S) dengan tokoh sentral Anwar Congo dan Adi.Sampling penelitian terbatas pada komunitas interpretatif dengan kriteria:lahir setelah tahun 1980, pernah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI danJagal, pernah mengunjungi museum dan monumen bersejarah terkait G30S, danmemiliki konstruksi tentang PKI sebelum menonton film Jagal. Penelitimelakukan wawancara mendalam terhadap 6 (enam) informan dengan beragamlatar belakang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pemaknaan komunitasinterpretatif terhadap 8 (delapan) adegan yang dinilai relevan dengan penelitian.Peneliti juga menghimpun informasi mengenai encoding sutradara.Dengan reception analysis, peneliti menemukan bahwa keragaman latarbelakang dan pengalaman menyebabkan khalayak juga meng-encode teks mediadengan beragam. Posisi khalayak tidak konsisten di satu posisi tertentu pada tiapadegan. Ada kalanya cenderung berada di posisi dominan pada adegan tertentunamun cenderung berada di posisi negotiated atau oposisi pada adegan lain.

---

ABSTRACTThis research tried to find audiences‟ position when they interpretmurderer showed in The Act of Killing/Jagal film with reception analysisapproach from Stuart Hall which had 3 (three) “hypothetical position” of decoder:dominan-hegemonic position, negotiated position, and oppositional position.Jagal is a documentary film that told us the daily life of a mass murderer who didmassacre of Indonesian Communist Party (PKI) members after September 30thMovement (G30S) with Anwar Congo and Adi as the central role.The sampling were limited to interpretive community with general criteria:were born after 1980, watched Pengkhianatan G30S/PKI and Jagal film, and hadconstruction about PKI before they watched Jagal. Researcher did depth interviewwith 6 (six) informants that came from various backgrounds. The aim of theinterview was to revealed the meaning of the interpretive community towards 8(eight) scenes that relevant to the research. Researcher also gathered informationabout the encoding that the director‟s wanted to present in the film.With reception analysis, researcher found that diversity of backgroundsand experiences caused the audiences encoded media texts in various ways.Audiences‟ positions are not stick to one position for all relevant scenes. Therewere times when they are dominant on particular scenes but negotiated oroppositional on another]"

"Penelitian ini berusaha menemukan posisi khalayak ketika memaknaipelaku pembunuhan dalam film The Act of Killing/Jagal dengan pendekatanreception analysis Stuart Hall yang memposisikan 3 (tiga) ?posisi hipotesis?decoder: dominan, negotiated, dan oposisi. Jagal adalah film dokumenter yangmengisahkan kehidupan sehari-hari mantan pelaku pembunuhan massalpemberantas anggota Partai Komunis Indonesia pasca peristiwa Gerakan 30September 1965 (G30S) dengan tokoh sentral Anwar Congo dan Adi.Sampling penelitian terbatas pada komunitas interpretatif dengan kriteria:lahir setelah tahun 1980, pernah menonton film Pengkhianatan G30S/PKI danJagal, pernah mengunjungi museum dan monumen bersejarah terkait G30S, danmemiliki konstruksi tentang PKI sebelum menonton film Jagal. Penelitimelakukan wawancara mendalam terhadap 6 (enam) informan dengan beragamlatar belakang. Wawancara dilakukan untuk mengetahui pemaknaan komunitasinterpretatif terhadap 8 (delapan) adegan yang dinilai relevan dengan penelitian.Peneliti juga menghimpun informasi mengenai encoding sutradara.Dengan reception analysis, peneliti menemukan bahwa keragaman latar belakang dan pengalaman menyebabkan khalayak juga meng-encode teks mediadengan beragam. Posisi khalayak tidak konsisten di satu posisi tertentu pada tiapadegan. Ada kalanya cenderung berada di posisi dominan pada adegan tertentunamun cenderung berada di posisi negotiated atau oposisi pada adegan lain.This research tried to find audiences‟ position when they interpretmurderer showed in The Act of Killing/Jagal film with reception analysisapproach from Stuart Hall which had 3 (three) ?hypothetical position? of decoder:dominan-hegemonic position, negotiated position, and oppositional position.Jagal is a documentary film that told us the daily life of a mass murderer who didmassacre of Indonesian Communist Party (PKI) members after September 30thMovement (G30S) with Anwar Congo and Adi as the central role.The sampling were limited to interpretive community with general criteria:were born after 1980, watched Pengkhianatan G30S/PKI and Jagal film, and hadconstruction about PKI before they watched Jagal. Researcher did depth interviewwith 6 (six) informants that came from various backgrounds. The aim of theinterview was to revealed the meaning of the interpretive community towards 8 (eight) scenes that relevant to the research. Researcher also gathered informationabout the encoding that the director‟s wanted to present in the film.With reception analysis, researcher found that diversity of backgroundsand experiences caused the audiences encoded media texts in various ways.Audiences‟ positions are not stick to one position for all relevant scenes. Therewere times when they are dominant on particular scenes but negotiated oroppositional on another]"

"Tesis ini membahas tentang representasi kekerasan seksual terhadap anak perempuan dalam film Korea Selatan berjudul Hope, dan berfokus pada dampak dari kekerasan seksual, proses pemulihan korban, dan proses pemidanaan pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis teks semiotika. Penelitian ini menjadi relevan dalam menggali apakah film ini benar-benar menciptakan naratif alternatif yang memperkuat pengalaman perempuan atau hanya mengikuti pola konvensional yang masih terikat oleh male gaze. Selain itu, melihat upaya sinema dalam mengatasi dan merombak norma-norma dominan, penelitian ini dapat memberikan pandangan baru terhadap peran film dalam mengubah perspektif dan memperjuangkan representasi yang lebih inklusif dan adil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa representasi dampak dari terjadinya kekerasan seksual dalam film Hope meliputi cedera fisik, trauma psikologis dan hilangnya rasa percaya diri. Representasidampak pada orang tua korban yaitu menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa anak mereka, dan perasaan sedih yang mendalam. Pada proses pemulihan, representasi yang ditampilkan adalah korban mendapatkan bantuan dari seorang psikolog anak, dan penggunaan tokoh kartun favorit korban sebagai sumber kekuatan dan kenyamanan bagi korban. Representasi proses pemidanaan pelaku yang ditunjukkan meliputi proses identifikasi pelaku, persidangan, dan hasil putusan hukum.

---

This thesis discusses the representation of sexual violence against girls in a South Korean film titled Hope, and focuses on the impact of sexual violence, the victim's recovery process, and the criminalization process of sexual violence perpetrators. This research is a qualitative study with a semiotic text analysis method. This research becomes relevant in exploring whether this film really creates an alternative narrative that strengthens women's experiences or only follows conventional patterns that are still bound by the male gaze. In addition, seeing cinema's efforts to overcome and overhaul dominant norms, this research can provide new insights into the role of film in changing perspectives and fighting for more inclusive and just representations. The results show that the representation of the impact of sexual violence in Hope includes physical injury, psychological trauma and loss of self-confidence. The representation of the impact on the victim's parents is self-blame for what happened to their child, and feelings of deep sadness. In the recovery process, the representation shown is the victim getting help from a child psychologist, and the use of the victim's favorite cartoon character as a source of strength and comfort for the victim. The representation of the criminalization process of the perpetrator shown includes the process of identifying the perpetrator, the trial, and the results of the legal decision."

"Following the murder of six generals and one lieutenant in the night of October 1,1965 by the G30S group, a military-organised psy war followed to incite rightwing militias to help murder probably one million people. At a global scale this genocide is one of the least known massacres after the Second World War. Nationally, it is still surrounded by silence, fear and stigma. A core element in this campaign of hate propaganda was the sexual slander against young women allegedly belonging to Gerwani. Though to most people the details are lost in the abyss of history, the association of the death of the generals with castrating and sexually promiscuous women that the girls were falsely accused of lingers on. In this article, I discuss first the account of Jemilah who was mistaken for Jamilah; her forged testimony proved most inflammatory. Then I analyse a modern-day echo of this story in the sexual and murderous nightmares of Anwar, the protagonist in Joshua Oppenheimer's film The Act of Killing."