Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi sektor usaha mikro, kecil,dan menengah (UMKM) atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2013: yang ditinjau dari aspek keadilan, kepastian pajak, kemudahan, serta efisiendan ekonomis. Penelitian ini dilakukan terhadap sektor UMKM yang berdomisilidi Pulau Jawa dengan total responden sebanyak 88 orang. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasilpenelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum tingkat persetujuanresponden atas aspek keadilan, kepastian, kemudahan, serta efisien dan ekonomisadalah sebesar 50% yang menunjukkan bahwa peraturan ini sudah cukupmengandung keempat aspek tersebut. Namun, walaupun demikian minimnyasosialiasi membuat beberapa responden masih belum mengetahui peraturanterbaru ini. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi lebih banyaklagi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak

---

ABSTRACTThe main purpose of this research is to analyze Small Medium Enterprises?Perception related to the publication of Government Law No. 46, 2013: fromequality, certainty, convenience, and efficient and economic aspects. Therespondents of this research come from Java Island with total 88 respondents. Inthis research, the qualitative descriptive method is applied. According to theresearch conducted, It can be concluded that the SME?s has perception that thisregulation is quite equal, certain, convenience, and efficient and economic.However, because of lack of socialization, some of the respondents do not knowabout this regulation. Therefore, government should take action by doing moresocialization in order to increase society knowledge and awareness related to thisregulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mikro, kecil, danusaha menengah (UMKM) untuk penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dilihat dari aspek keadilan, kepastian, kemudahan, dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku sektor UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan total 64 responden. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lebih dari 50% responden setuju dengan peraturanHal ini telah memenuhi aspek keadilan, kepastian, kenyamanan, dan ekonomi. Persepsi Pelaku UMKM diukur berdasarkan karakteristik wajib pajak dan tingkat literasi akuntansi untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini mempengaruhi kepatuhan Pembayar pajak. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bahwa meskipun peraturan memenuhi aspek pemungutan pajak, fiskus tetap harus melakukan upaya agar peraturan ini lebih efektif, seperti meningkatkan sosialisasi pajak. Selain itu, ada implikasi teoretis yang menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 membuktikan teori dugaan pajak rezim, di mana perpajakan diterapkan dalam ekonomi di mana pelakunya masihmemiliki keterbatasan kemampuan dalam hal administrasi dan pembukuan. Peraturan Ini merupakan insentif yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak.This study aims to analyze the perception of micro, small, andmedium-sized enterprises (MSMEs) for the issuance of Government Regulation Number 23 of 2018 which is seen from the aspects of justice, certainty, convenience, and economy. This research was conducted on MSME sector actors who were registered as taxpayers at KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua with a total of 64 respondents. The method used in this research is descriptive quantitative method. Based on the results of the study, it was concluded that more than 50% of respondents agreed with the regulations This has fulfilled the aspects of justice, certainty, convenience, and economy. Perceptions of MSME actors are measured based on the characteristics of taxpayers and the level of accounting literacy to determine whether these factors affect taxpayer compliance. The results of the study provide practical implications that even though the regulation fulfills the tax collection aspect, the tax authorities still have to make efforts to make this regulation more effective, such as increasing tax socialization. In addition, there are theoretical implications which show that Government Regulation Number 23 of 2018 proves the theory of alleged tax regimes, where taxation is applied in an economy where the perpetrators are stillhave limited ability in terms of administration and bookkeeping. This regulation is an incentive tailored to the characteristics of MSMEs, with the aim of increasing tax compliance."

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengharmonisasian pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about the difference regulation between Article 31E Law No. 36 of 2008 on Income Tax and Government Regulation No. 46 of 2013 on Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Assessable with Certain Gross Turnover in regulating tax income for assessable with not more than 4,8 billion rupiah gross turnover. This research is qualitative descriptive interpretive.

This research result suggested that there is a necessity to conform income tax regulation on income tax with gross turnover not more than 4,8 billion rupiah to give legal certainty to assessable."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Keterbatasan akses untuk mendapatkan pinjaman modal melalui perbankan bukan lagi menjadi kendala bagi UMKM untuk berkembang karena saat ini banyak perusahaan start-up berbasis peer-to-peer lending P2P lending yang memberikan peluang pembiayaan. Meski demikian, tidak semua platform P2P lending dapat menggalang dana sejumlah yang diajukan oleh peminjam UMKM secara penuh dan sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi keinginan investor untuk menanamkan modal pada UMKM melalui platform P2P lending di Indonesia. Penelitian ini menggunakan PLS-SEM dengan alat bantu SmartPLS 3.2.7 untuk melakukan analisis data terhadap 214 responden yang terdaftar pada platform P2P lending. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa keinginan investor untuk menanamkan modal pada UMKM ditentukan oleh faktor perceived risk, dan kepercayaan investor terhadap platform P2P lending platform trust. Faktor perceived risk berbanding terbalik dengan tingkat keinginan investor untuk menanamkan modal, sedangkan faktor platform trust berbanding lurus dengan keinginan investor untuk menanamkan modal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit risiko yang mungkin muncul dan semakin tinggi kepercayaan investor terhadap platform P2P lending, maka semakin tinggi pula keinginan investor untuk menanamkan modal pada UMKM melalui platform P2P lending.

---

Micro, Small and Medium Enterprises MSMEs have important role in supporting economy in Indonesia. Limited access to capital loans through banking is no longer an obstacle for MSMEs to grow since there are many start-up companies peer-to-peer lending P2P lending based that provide such financing opportunities. However, not all of P2P lending platforms can raise funds submitted by the borrower MSME in full amount and in accordance with the given deadlines.

This study aims to determine what factors that affect the desire of investors to invest in MSMEs through P2P lending platform in Indonesia. This study uses PLS-SEM with SmartPLS 3.2.7 for data analysis of 214 respondents registered on P2P lending platform.

The results indicate that the desire of investors to invest in MSME is determined by perceived risk factors, and investor's trust in P2P lending platform platform trust. Perceived risk inversely proportional to the level of investor desire to invest, while platform trust is directly proportional to the desire of investors to invest. Thus, it can be concluded that the less risk that may arise and the higher the investor's trust in P2P lending platform, the higher the investor's desire to invest in MSMEs through P2P lending platform."

"Australia Post saat ini berjuang untuk mempertahankan pendapatan finansial karena penuruman pengirimat surat pos yang drastic, yang mengarahkan mereka untuk mengidentifikasi usaha kecil sebagai target utama untuk peluang pertumbuhan perusahaan mereka dalam 12-18 bulan ke depan.Laporan ini memfokuskan permasalahan bisnis kecil dalam lingkup marketing, eksternal, dan tekonologi. Kami menemukan adanya propose signifikan dari pemilik bisnis yang memiliki pengetahuan pemasaran yang tidak memadai, depan 61 pemilik bisnis kecil melaporkan kurangnya pengalaman dalam menggunakan alat pemasaran digital. Kompetisi industry adalah tantangan lain yang dihadapi usaha kecil, dengan lebih dari 70 responden survei merasa bahwa mereka bekerja di industri yang sangat kompetitif. Pemilik usaha kecil juga mengintregasikan teknologi ke dalam operasi bisnis mereka, kami menemukan bahwa 78 dari usaha kecil dan menengah menggunakan 1-5 aplikasi dalam pengroprasian bisnis mereka. Namun, ada perjuangan untuk sepenuhnya beradaptasi dengan teknologi ini karena kurangnya waktu.Penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa banyak perusahaan pengiriman kurir menyediakan layanan tambahan untuk bisnis mereka. Namun, mereka tidak memiliki banyak variasi, memberi Australia Post keuntungan dengan paket layanan bisnis kecil yang ditawarkan.Laporan ini mengevaluasi dan menyimpulkan bahwa akan ideal bagi Australia Post untuk mengemas bundle alat dan layanan bisnis kecil mereka yang mudah dipahami. Metode lain yang potensial untuk menciptakan nilai bagi usaha kecil adalah menyederhanakan proses atau meningkatkan pengetahuan dan keahlian bisnis mereka.

---

Australia Post is currently struggling to maintain financial earnings due to the drastic decrease in letter deliveries, leading them to identify small businesses as a key target for growth opportunities. This report was commissioned to examine and provide recommendations on how Australia Post could position itself as a key partner to engage with small businesses in the next 12-18 months.The research highlights small business issues surrounding marketing, external , and technological factors. There is a significant proportion of business owners having inadequate marketing knowledge, with 61 reporting a lack of experience in using digital marketing tools. Industry competition is another challenge facing small businesses, with over 70 of survey respondents feeling that they work in a highly competitive industry. Small business owners also integrate technology into their business operations; we found that 78 of small to medium businesses are using 1-5 apps in their business. However, there is a struggle to fully adapt to these technologies due to lack of time and clarity facing an information overload.Further research shows that many courier delivery companies provide additional services to their core business. However, they lack a wide variety, giving Australia Post the advantage with its suite of small business services on offer.This report evaluates and concludes that it would be ideal for Australia Post to package their small business tools and services in a bundle that is easily understood. Another potential method for creating value for small businesses would be simplifying processes or increasing their business knowledge and expertise."

"Tesis ini membahas mengenai pembiayaan untuk perusahaan startup dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Gerakan Patungan Usaha Ustad Yusuf Mansur melakukan penggalangan dana dari jamaah untuk mengakuisisi Hotel Siti di Tangerang. Setelah berjalan selama 1 tahun, OJK melarang kegiatan pengumpulan dana masyarakat yang dilakukan patungan usaha Ustad Yusuf Mansur karena tidak memiliki legalitas dan belum memiliki izin usaha dari OJK. Selain itu beberapa jamaah yang telah menyetorkan dana kepada gerakan patungan usaha Ustad Yusuf Mansur ada yang mengadukan kepada polisi dengan tuduhan penipuan karena ketidaksesuaian akad. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui studi literatur, wawancara dan/atau diskusi dengan ahli syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agar memenuhi ketentuan syariah, perusahaan startup harus diklasifikasikan menjadi 3 tahap, yaitu tahap prestartup, startup dan growth. Pada kasus Patungan Usaha Yusuf Mansur, akad yang digunakan pada tahap pre-startup adalah Qard atau sama dengan donation crowdfungding. Tahap startup, akad yang digunakan adalah Ijarah atau sama dengan lending crowdfunding. Pada tahap growth, akad yang digunakan adalah Syirkah (Mudharabah atau Musyarakah) atau sama dengan equity crowdfunding.

---

This thesis discusses the financing for startup companies and Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). Joint Venture Movement Ustad Yusuf Mansur raises funds from pilgrims to acquire Hotel Siti in Tangerang. After running for 1 year, OJK prohibits fund-raising activities conducted by the joint venture of Ustad Yusuf Mansur because they have no legality and do not have business license from OJK. In addition, some pilgrims who have deposited funds to the joint venture movement Ustad Yusuf Mansur, some are complains to the police with allegations of fraud because of incompatibility akad. This research uses descriptive qualitative method through literature study, interview and / or discussion with syariah expert. The results showed that in order to comply with Shariah requirements, startup companies should be classified into 3 phases, which is pre-startup, startup and growth stage. In the case of Joint Venture Yusuf Mansur, the contract used in the pre-startup stage is Qard or equal to donation crowdfunding. Startup stage, akad used is Ijarah or equal to lending crowdfunding. At the growth stage, the contract used is Shirkah (Mudharabah or Musyarakah) or equal to equity crowdfunding."

"Penggunaan e-business untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan investasi Teknologi Informasi yang penting untuk menentukan pengembangan fungsional dan profitabilitas organisasi. E-business dapat dipandang sebagai enabler untuk pertumbuhan bisnis, persaingan yang efektif, dan inovasi dalam UMKM. Namun, UMKM sering kali enggan untuk mengadopsi e-business karena kurangnya kemampuan manajerial TI. Padahal, UMKM memainkan peran yang vital dalam perekonomian suatu negara karena kontribusinya yang signifikan dalam hal output, export, dan tenaga kerja. Adopsi e-business pada UMKM seyogyanya mudah digunakan, minimum customization, dan tidak dibebankan pengadaan infrastruktur. Namun, masing-masing UMKM memiliki karakteristik yang sangat beragam, sehingga one-size-fits-all system bukanlah solusi yang tepat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini menghasilkan sebuah arsitektur platform e-business yang bersifat fleksibel dan dapat digunakan secara optimal oleh seluruh organisasi, khususnya UMKM di Indonesia, berdasarkan karakteristik organisasinya. Arsitektur platform e-business dibangun dengan menggunakan Framework Software Product Line Engineering (SPLE). Aplikasi e-business yang dihasilkan melalui arsitektur platform e-business dapat digunakan secara optimal oleh seluruh UMKM yang memiliki karakteristik yang sangat beragam. Untuk memfasilitasi karakteristik organisasi yang sangat beragam, digunakan pendekatan machine learning, yaitu clustering, dan recommendation system untuk menentukan kebutuhan UMKM terhadap aplikasi e-business. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk pengumpulan data, analisis, dan evaluasi. Pengumpulan data dilakukan melalui survei terhadap 115 UMKM yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Berdasarkan evaluasi, arsitektur platform e-business yang dihasilkan bersifat loosely coupling, high cohesion, dan low complexity. Sementara akurasi dari rekomendasi aplikasi e-business adalah sebesar 0,8 dari nilai maksimum 1, yang dinilai cukup baik. Dengan demikian, diharapkan UMKM dapat menggunakan aplikasi e-business yang sesuai dengan karakteristik organisasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan adopsi e-business pada organisasi, khususnya UMKM di Indonesia.

---

The use of e-business for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is an important Information Technology investment to determine the functional development and profitability of the organization. E-business can be seen as an enabler for business growth, effective competition, and innovation in MSMEs. However, MSMEs are often reluctant to adopt e-business due to a lack of IT managerial skills. In fact, MSMEs play a vital role in a country's economy because of their significant contribution in terms of output, exports, and labor. The adoption of e-business in MSMEs should be easy to use, minimum customization, and not be charged with infrastructure procurement. However, each MSME has very diverse characteristics, so a one-size-fits-all system is not the right solution. To overcome these problems, this research produces an e-business platform architecture that is flexible and can be used optimally by all organizations, especially MSMEs in Indonesia, based on the organization characteristics. The e-business platform architecture is built using the Software Product Line Engineering (SPLE) Framework. E-business applications generated through the e-business platform architecture can be used optimally by all MSMEs that have very diverse characteristics. To facilitate the very diverse characteristics of the organization, machine learning approaches, namely clustering, and recommendation systems are used to determine the requirements of MSMEs for e-business applications. This study uses a quantitative approach for data collection, analysis, and evaluation. Data was collected through a survey of 115 MSMEs spread across several provinces in Indonesia. Based on the evaluation, the resulting e-business platform architecture is loosely coupling, high cohesion, and low complexity. Meanwhile, the accuracy of the recommendation for e-business applications is 0.8 from the maximum value of 1, which is considered quite good. Thus, it is hoped that MSMEs can use e-business applications that are in accordance with the characteristics of their organizations. The results of this study are expected to increase the adoption of e-business in organizations, especially MSMEs in Indonesia."

"UMKM merupakan salah satu sektor yang memiliki dampak begitu besar pada suatu perekonomian negara termasuk di Indonesia. Namun dengan besarnya kontribusi dari sektor tersebut, untuk Indonesia sendiri sektor ini belum mencapai potensi terbaik. Dari berbagai macam solusi yang diberikan, satu yang menjadi subjek penelitian ini yaitu melalui inovasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeliti faktor apa yang paling mempengaruhi adanya suatu inovasi terjadi pada UMKM industri halal. Dalam proses pengembangan framework penelitian ini, peneliti mengadopsi kerangka Dynamic Capabilities Theory dan Entrepreneurial Theory sebagai teori utama yang diperluas dengan menambahkan faktor nilai islam. Data sampel yang diperoleh sebanyak 133 responden yang disebar melalui kuesioner online dan offline, kepada pengusaha UMKM yang sudah memiliki pengalaman lebih dari setahun. Kemudian, data yang telah diperoleh akan diolah kembali menggunakan metode structural equation modelling (SEM) pada software SmartPLS 4. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dari 4 faktor yang diujikan hanya faktor nilai islam yang signifikan secara positif mempengaruhi inovasi bisnis, dan hanya nilai islam yang signifikan secara positif mempengaruhi kinerja bisnis usaha melalui mediasi inovasi. Sementara faktor strategi bisnis dan keunggulan kompetitif dinilai tidak memiliki signifikansi terhadap faktor inovasi bisnis. Di lain sisi, faktor strategi bisnis dan keunggulan kompetitif berpengaruh secara langsung terhadap performa bisnis. Berdasarkan hasil penelitian ini, UMKM diharapkan mampu mengupayakan diri mereka yang dibantu oleh pemerintah dan lembaga inkubasi lainnya untuk dapat mengoptimalkan sektor UMKM di Indonesia. Secara khusus, UMKM bisa meningkatkan influensi nilai islam pada usaha untuk meningkatkan inovasi dan kinerja bisnis UMKM itu sendiri.

---

MSMEs are a sector that has a huge impact on a country's economy, including Indonesia. However, with the large contribution from this sector, for Indonesia itself this sector has not yet reached its best potential. Of the various solutions provided, one that is the subject of this research is through innovation. The aim of this research is to examine what factors most influence the existence of innovation in the halal industry MSMEs. In the process of developing this research framework, researchers adopted the Dynamic Capabilities Theory and Entrepreneurial Theory frameworks as the main theories which were expanded by adding Islamic value factors. Sample data obtained from 133 respondents was distributed via online and offline questionnaires to MSME entrepreneurs who had more than a year of experience. Then, the data that has been obtained will be reprocessed using the structural equation modeling (SEM) method in SmartPLS 4 software. The results of this study found that of the 4 factors tested, only the Islamic values ​​factor was significantly positive in influencing business innovation, and only Islamic values ​​were significantly positively influences business performance through innovation mediation. Meanwhile, business strategy and competitive advantage factors are considered to have no significance to business innovation factors. On the other hand, business strategy factors and competitive advantage have a direct influence on business performance. Based on the results of this research, MSMEs are expected to be able to develop themselves, assisted by the government and other incubation institutions, to be able to optimize the MSME sector in Indonesia. In particular, MSMEs can increase the influence of Islamic values ​​on businesses to improve innovation and business performance of MSMEs themselves."

"Pertumbuhan UMKM start-up di Indonesia makin meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh berbagai kompetisi ide bisnis yang memberikan pelatihan dan monitoring pada UMKM start-up pemenang kompetisi. Sayangnya kebanyakan UMKM start-up yang muncul merupakan UMKM instan yang tidak mampu bersaing di pasar. Hipotesa awal terkait fenomena ini adalah kurang diperhatikannya proses R&D dalam pengembangan produk pada UMKM start-up.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisien kinerja R&D dari UMKM start-up pemenang kompetisi sebelum dan setelah mendapatkan pelatihan pasca kompetisi. Nilai efisiensi ini akan menjadi indikator, seberapa besar peran kompetisi ide bisnis dalam membantu UMKM start-up untuk meningkatkan kinerja R&D mereka. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan mengintegrasikan model Balanced Scorecard (BSC) dengan Data Envelopment Analysis (DEA).Berdasarkan intregasi model BSC-DEA, pengukuran efisiensi dilakukan dalam 5 perspektif berbeda yaitu uncertainty perspective, learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, dan fnancial perspective.Hasil penelitian menunjukkan kinerja R&D UMKM start-up untuk masing-masing perspektif cenderung meningkat setelah memperoleh pembinaan, meski ternyata ada UMKM start-up yang efisiensinya justru menurun.

---

Growth of SME start-up in Indonesia is increasing from year to year. This is supported by wide range of business ideas competition that provide training and monitoring of SME start-up winners. Unfortunately most of the SME start-up that appers is instant SME that can not compete in market. Initial hypothesis related to this phenomenon is the lack of attention to the process of R&D in product development of SME start-up.

This study was conducted to determine the level of R&D efficiency and product development performance of SME start-up winners of the competition before and after obtaining post-competition training. The efficiency value will be an indicator to determine how much the role of competition in helping SME start-up to improve their R&D performance. The measurement of efficiency achieved by integrating Balanced Scorecard (BSC) model with Data Envelopment Analysis (DEA) model.

Based on BSC-DEA model integration, the efficiency measurement carried out into 5 perspective, uncertainty perspective, learning and growth perspective, internal business process perspective, customer perspective, and fnancial perspective.

The result show that R&D performance for each perspective tends to increase after SME start-up obtaining post-competition training, although there was SME start-up that decrease their efficiency."

"Masyarakat dengan kategori miskin ini di Indonesia merupakan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan seperti berdagang, bertani, beternak dan lain-lain. Untuk itu sangat dibutuhkan sumber modal yang dapat diperoleh dari lembaga kredit dan hal ini memerlukan jaminan. Sertipikat tanah merupakan bukti pemilikan tanah bagi pemilik tanah yang dapat dijadikan jaminan resmi. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional yang mempunyai fungsi dan tugas pelayanan dalam bidang pertanahan, melaksanakan program pemberdayaan masyarakat lintas sektor melalui kegiatan sertipikasi hak atas tanah untuk peningkatan akses permodalan. Sedangkan sertipikat yang digunakan sebagai jaminan pada lembaga keuangan/perbankan wajib didaftarkan di Kantor Pertanahan untuk diberikan hak tanggungan.Berdasarkan hasil penelitian Kebijakan Pendaftaran Tanah dengan subyek UMK DI Kota Jakarta Selatan dikatakan sudah berhasil karena sertipikat tanah yang dihasilkan dari program ini dapat dimanfaatkan untuk jaminan kredit kepada lembaga keuangan. Sertipikat tanah pengusaha mikro dan kecil (PMK) yang telah diperoleh dari program ini yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit kepada lembaga keuangan sebagian besar belum dicatatkan atau didaftarkan hak tanggungannya ke kantor pertanahan. Terdapat 32 responden yang telah mendaftarkan hak tanggungannya dari 80 orang responden PMK yang telah memanfaatkan sertipikat tanah sebagai jaminan kredit lembaga keuangan untuk memperoleh modal. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendaftaran hak tanggungan atas sertipikat tanah yang dimanfaatkan sebagai jaminan kredit lembaga keuangan, yang merupakan model terbaik atau sesuai dengan hasil uji statistik menggunakan regresi binary logit adalah kesediaan untuk menemui PPAT, prosedur pembebanan hak tanggungan, biaya pendaftaran hak tanggungan, dan keharusan oleh pihak lembaga keuangan.

---

Communities with poor category in Indonesia there are as many as 12.36 %. Viable Revenue is expected by the whole community, because with a good income then each family's needs can be met. Many micro and small enterprises that can be done to increase revenue such as trade, agriculture, livestock and others. But the people who really need a source of capital to be able to work on efforts or the job. Credit institution is strongly needed by the people who need capital to conduct these efforts. To lend to a customer required a guarantee. Land certificate is evidence of ownership of land for land owners who can be used as an official guarantee. Therefore, the government in this case the National Land Agency which has the functions and duties of service in the field of land, carry out community development programs across sectors through land rights certification activities to increase access to capital.While the certificate that is used as collateral in financial institutions/banks must be registered at the Land Office to be given security rights. Based on the results of the study to the subjects Land Registration Policy Micro and Small Enterprises in South Jakarta that aims to improve access to capital can be said to have succeeded because the land certificate generated from this program can be used to guarantee loans to financial institutions. Title deed of micro and small entrepreneurs has been obtained from this program are used as collateral for loans to financial institutions mostly not registered or enrolled dependents rights to the land office. There were 32 respondents who had registered the dependents of the 80 respondents who have used title deed as collateral for loans of financial institutions to raise capital. Factors that affect the registration of a security interest in the land certificate be used as collateral for loans of financial institutions , which is the best model or in accordance with the results of statistical tests using binary logit regression is a willingness to meet PPAT, loading procedure of mortgage, mortgage registration fees, and requirement by the financial institution."