Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini menguji pengaruh faktor audit dan faktor politik terhadap audit delay pada pemerintah daerah. Faktor audit tersebut adalah temuan audit dan opini audit sedangkan faktor politik adalah oposisi dan re-election. Audit delay pada penelitian ini didefinisikan sebagai periode waktu antara tanggal akhir tahun fiskal sampai dengan tanggal yang tertera pada laporan audit. Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 388 pemerintah daerah pada tahun 2011. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini berpengaruh negatif terhadap audit delay, temuan berpengaruh positif terhadap audit delay sedangkan oposisi dan re-election tidak berpengaruh terhadap audit delay.

---

This study examined the influence of audit opinion, audit findings, opposition and re-election on audit delay at local government in Indonesia. Audit delay in this research is defined as audit completion period, the period between a fiscal year end and audit report date. This research used 388 samples of local government in Indonesia in 2011. The result of this research shows that audit opinion gives negative and significant influence to audit delay, audit findings gives positive and significant influence to audit delay while opposition and re-election has no effect to audit delay."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit serta kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim terhadap audit delay Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia tahun 2013. Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda dengan menguji 471 sampel yang memenuhi kriteria. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil audit yang diukur dengan opini dan temuan audit berpengaruh signifikan terhadap audit delay LKPD tahun 2013. Kualitas auditor yang diukur dengan berulangnya penugasan, peran, pengalaman dan latar belakang ketua tim tidak berpengaruh terhadap audit delay LKPD tahun 2013.

---

The study was conducted to analyze the effect of the audit result as measured by opinion and audit remarks, and auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader on local government financial statement?s audit delay in Indonesia for the year ended 2013. This study using multiple linear regression model by testing 471 samples that met the criteria. The Result showed that audit result as measured by both opinion and audit remarks, have significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013. Auditor quality as measured by repeat assignment, roles, experiences and background of audit team leader has no significant effect on local government financial statement audit delay for the year ended 2013."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh opini dan temuan audit terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan audit dalam penelitian ini terdiri dari jumlah temuan terkait SPI, jumlah temuan terkait ketidakpatuhan dan nilai temuan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) model penelitian. Model pertama yaitu menggunakan metode Lag Effect, yang meneliti pengaruh opini dan temuan audit di tahun 2008 terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan di tahun 2009, sedangkan metode kedua tidak menggunakan Lag Effect. Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk kedua model hanya opini dan nilai temuan yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan. Untuk opini memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan. Sedangkan untuk nilai temuan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan.

---

The study was conducted to analyze the effect of audit opinions and findings on the level of disclosure of local government financial reports. Audit findings in this study consisted of the number of findings related to SPI, the number of findings related to non-compliance and value of finding.

In this study using a 2 (two) research model. The first model is using the Lag Effect,which examines the influence of audit opinions and finding in 2008 on the disclosure of financial statement in 2009. While the second method does not use the Lag Effect.

The results showed that for both models only the opinions and the findings of a significant effect on the level of disclosure. For the opinionshas a positive and significant impact on disclosure. As for the value of the findings has a negative and significant effect on disclosure."

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ?hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and/or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors / omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration."

"Penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kelalaian/kesalahan administrasi seharusnya merupakan penyelesaian administrasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kerugian negara selalu diarahkan kepada hukum pidana dan mengabaikan hukum administrasi negara. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman mengenai teori hukum administrasi negara. Tidak semua penyimpangan khususnya dalam hal tindakan aparatur pemerintah dikenai sanksi pidana apabila hukum administrasi negara memberikan pedoman dan sanksi. Untuk itu, perlu dibuat adanya Standar Operasional agar penyelesaian kerugian keuangan negara akibat kesalahan/kelalaian admnistrasi dapat diselesaikan secara administrasi dan peningkatan pengawasan dari APIP dalam hal ndash;hal yang berhubungan dengan administrasi pemerintahan.

---

Solving Mechanism of State Financial Loss Due to Administrative Failure and or error should be an administrative settlement in accordance with Law No. 1 of 2004 on State Treasury and Law No. 30 Year 2014 on Government Administration. State losses are always directed to the criminal law and the law ignores the state administration. This is due to lack of understanding of the theory of administrative law. Not all irregularities, especially in terms of the actions of government officials subject to criminal sanctions if the administrative law providing guidelines and sanctions. For that, need to be made that the completion of their Standard Operating state financial losses due to errors omissions of Administrative can be resolved administratively and increased supervision of the APIP in those things which relate to government administration. "

"Penelitian ini menganalisis kerugian negara yang terjadi akibat keputusan bisnis yang dilakukan oleh Direksi BUMN Persero. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terjadi akibat disharmoni pengertian dari kerugian yang dialami BUMN yang pada akhirnya dipersepsikan sebagai kerugian negaraDisharmoni ini menyebabkan keragu-raguan yang dialami Direksi BUMN Persero dalam menjalakan perusahaan, sebab khawatir akan terjadi kerugian pada BUMN persero yang menyebabkan terjerat pada tindak pidana korupsi. Permasalahan yang diangkat dalam tesis ini mengenai bagaimana dampak putusan pidana atas kerugian Negara yang dialami BUMN Persero bagi Direksi BUMN Persero lainnya dalam menjalankan perusahaan serta bagaimana Direksi BUMN Persero dapat terbebas dari pertanggungjawaban pidana bila dalam menjalankan perusahaan. Penulisan tesis ini menggunakan penelitian normatif dengan berfokus pada sumber data sekunder yang terbagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Hasil penelitian ini menyarankan bagi pemerintah untuk melakukan harmonisasi pengertian keuangan Negara dan menyarankan agar Direksi BUMN Persero dapat memahami betul doktrin-doktrin yang terdapat pada UU PT Tahun 2007 agar terbebas dari jerat pidana dalam menjalankan perusahaan.

---

This Study analysis financial state loses which occured by State Owned Entrepreneurship (SOE) Director Decision’s. This study identified some problems which occured by misunderstanding about financial loss in SOE which finally as financial state loses. Disharmony causes doubt by SOE Director to running the business, because they worry if SOE loses it will make them entangled corruption act. Issues raised in this study about how impact criminal verdict upon financial state loses which occured in SOE to others SOE Director when they running the business and How to make SOE Director can aside from criminal responsibility when running the business. This study used normative research which focused on secunder data which is divided as primary legal matters, secunder legal matters and tertiary legal matters. Result of this study suggest Goverment to make harmonization of financial state loses and suggest to all SOE in order to detail understand about doctrines contained in Limited Company Law in order to be free from criminal meshes in running the company."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas mengenai proses pelaksanaan reviu HPS yang dilakukan di Inspektorat II Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Sebelum membahas mengenai reviu HPS tersebut, dalam laporan magang ini juga disinggung mengenai pemerintah dan salah satu perannya dalam mengelola Keuangan Negara, serta mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Reviu HPS merupakan kebijakan baru di lingkungan Inspektorat Jenderal dalam rangka pengendalian internal. Seiring dengan meningkatnya alokasi anggaran di Kementerian Perhubungan, maka diperlukan peningkatan pengawasan untuk mengawalnya. Selain kelebihan yang dimiliki, reviu HPS juga mempunyai sisi lemah yang perlu diperbaiki.

---

ABSTRACTThis internship report discusses about the process of OE review which is conducted at Inspectorate II of the Ministry of Transportation Republic of Indonesia. Before discussing the OE review, in this internship report also mentioned about one of government rsquo s role to manage State Finances, also Procurement of Government Goods Services. OE review is a new policy at the Inspectorate General within the framework of internal control. Along with the increase of budget allocation in the Ministry of Transportation, it is necessary to supervise the increase of the budget. And finally, with the advantages the OE review has, it also has several weak points that needs to be improved."

"[ABSTRAKSkripsi ini berfokus pada analisis kelayakan dari sistem e-audit yang digunakan oleh Pemeriksa BPK RI untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara. Analisis kelayakan diperlukan agar BPK RI dapat memanfaatkan teknologi yang dapat menambah nilai dari hasil pemeriksaan serta dapat menggunakan teknologi dengan tepat guna sesuai dengan proses pemeriksaan keuangan negara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data utama didapatkan dari wawancara mendalam dengan responden pemeriksa BPK dan tim pengembangan sistem e-audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem e-audit sudah layak digunakan dalam pemeriksaan keuangan negara. Namun peneliti menyarankan kepada BPK agar lebih aktif lagi dalam menangkap kebutuhan pengguna akhir yaitu pemeriksa, sehingga dapat dipastikan kebutuhan pengguna akhir dan jadwal pengembangan sistem di masa yang akan datang serta supaya pengembangan sistem sesuai dengan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, BPK juga harus mempertimbangkan untuk mulai melakukan seleksi jasa profesional Teknologi Informasi untuk membantu dalam pengembangan sistem e-audit karena besar kemungkinan banyaknya kebutuhan dari pengguna akhir di masa yang akan datang.ABSTRACTThis study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future., This study focuses on the analysis of the feasibility of e-audit system used by BPK Auditors to audit state finances. The feasibility analysis is required in order to utilize technology that can increase the value of the audit results and can use the appropriate technology according to the state finances audit process. This research use descriptive qualitative method. The main data obtained from in-depth interviews with respondents from BPK Auditors and development team of e-audit system. The results showed that the e-audit system already feasible for use in the state finances audit process. The researchers suggested for the BPK to be more active in capturing end user requirements, ensuring the end user requirements and system development schedule in the future are met, and ensuring development of the system is met with the end user requirements. In addition, BPK also had to consider to begin selecting information technology professional services to assist in the development of e-audit system because most likely there are many end user requirements in the future.]"

"Inklusi keuangan merupakan salah satu cara untuk mencapai berbagai tujuan pada SDG. Salah satu fokus dari inklusi keuangan adalah menyediakan akses layanan keuangan yang berdampak ke berbagai sektor kehidupan, termasuk kesehatan. Sektor kesehatan di Indonesia masih menghadapi beberapa masalah. Masalah kesehatan tersebut memiliki dampak luas ke berbagai sektor, termasuk keuangan. Adanya layanan keuangan mikro berpotensi menjadi solusi untuk masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akses terhadap Lembaga Keuangan Mikro dengan kesehatan masyarakat di Indonesia dalan konteks Syariah (LKMS). Analisis terhadap akses dilakukan dengan menggunakan proxy variabel keberadaan LKMS. Keberadaan LKMS dapat menjelaskan akses dengan keterkaitan pada kemudahan dalam menggunakan layanan LKMS dan juga berkaitan dengan dampak sosial LKMS kepada masyarkat disekitarnya. Akses terhadap LKMS dianalisis keterkaitannya dengan kondisi kesehatan melalui mediating pendapatan dan aset dengan menggunakan metode structural equation modelling. Penelitian ini menggunakan data IFLS wave 5 dan data BMT digunakan sebagai konteks yang mewakili LKMS. Penelitian ini juga membandingkan sample BMT dan BRI untuk melihat perbedaan dampak keduanya. Hasil analisis menunjukan bahwa akses terhadap LKMS memiliki hubungan yang cenderung positif dengan kondisi kesehatan masyarakat.

---

Financial inclusion is one way to achieve various goals in the SDGs. One of the focus of financial inclusion is providing access to financial services that have an impact on various sectors of life, including health. The health sector in Indonesia still faces several problems. This health problem has a broad impact on various sectors, including finance. The existence of microfinance services has the potential to be a solution to this problem. This study aims to analyze the effect of access to microfinance institutions on public health in Indonesia in the context of Sharia (LKMS). The analysis of access was carried out using a proxy variable for the existence of LKMS. LKMS existence can explain access in relation to the ease of using LKMS services and is also related to the social impact of the LKMS to the surrounding community. Access to LKMS is analyzed in relation to health conditions through mediating income and assets using the structural equation modeling method. This study uses IFLS wave 5 data and BMT data is used as a representative context for LKMS. This study also compared samples of BMT and BRI to see the difference in their impact. The results of the analysis show that access to LKMS has a positive correlation towards health conditions."

"ABSTRAKSkripsi ini berisi penelitian yang bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan signifikan pemerintah terhadap biaya audit pada perusahaan-perusahaan non keuangan yang terdaftar pada bursa efek di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina dan Thailand. Untuk membedakan karakteristik masing-masing negara maka dimasukkan sistem hukum sebagai variabel pemoderasi. Kepemilikan yang dianggap berpengaruh signifikan dan memiliki pengendalian diasumsikan adalah kepemilikan dengan persentase lebih dari 20%. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan regresi data panel untuk data yang diambil selama periode 2011 hingga 2014.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan signifikan pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap biaya audit pada negara-negara yang menganut civil law dan berpengaruh negatif signifikan pada negara-negara yang menganut common law. Namun kepemilikan signifikan pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap biaya audit pada sampel keseluruhan yang menggabungkan negara-negara yang menganut sistem hukum common law dan civil law.

---

ABSTRACT

Purpose of the research in this thesis is to find empirical evidence on the effect of significant government ownership on audit fees paid by listed companies in Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines and Thailand. Legal system was inputted as moderating variable to differ character of each countries. Assumed that ownership with significant influence and controlling was more than 20% held by government. This research was conducted with data panel regression on data collected since 2011 until 2014.

The result of this research suggests that significant government ownership has positive significant effect on audit fees in civil law countries and negative significant effect in common law countries. But significant government ownership has no significant effect on audit fees when the sample is mixed between common law and civil law countries."