Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"DKI Jakarta telah menerapkan sistem pembayaran secara online pajak hotel. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi kebijakan sistem pembayaran secara online pada pajak hotel dimana peneliti fokus melakukan penelitian pada hotel-hotel berbintang 4 dan 5 di Jakarta selatan. Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif dengan tehnik pengumpulan data wawancara mendalam. Sistem pembayaran secara online pada pajak hotel khususnya hotel berbintang 4 dan 5 di Jakarta selatan masih belum optimal, hal ini dikarenakan perbedaan software atau sistem yang digunakan di tiap wajib pajak hotel dan belum compatible nya sistem yang disediakan BRI.

---

DKI Jakarta has implemented online payment system on hotel tax. The purpose is to analysis the implementation of online payment system in the hotel tax, where the researcher took the object in 4 and 5 stars hotels in south Jakarta. This research is using qualitative method with techniques of data collection through in-depth interviews. The online payment system on hotel tax especially 4 and 5 stars hotels in south Jakarta has not optimal yet, this is because the differences in system or software used in each of hotel tax payers and the system provided BRI not compatible."

"Pariwisata merupakan salah satu sektor yang dapat menjadi sumber penerimaan asli daerah (PAD) bagi setiap daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah daerah dapat memungut retribusi daerah dari retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana yang telah diatur secara umum dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi terkait bagaimana Pemerintah Kabupaten Karanganyar mengelola penerimaan retribusi dari sektor pariwisata khususnya pasca pandemi Covid-19. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi pengelolaan keuangan daerah dari James McMaster dalam karyanya yang berjudul Urban Financial Management. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan post-positivist, dan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Karanganyar melakukan beberapa upaya dalam pengelolaan penerimaan retribusi sektor pariwisatanya, antara lain dengan melakukan promosi pariwiasata  secara masif melalui media sosial, mengerahkan tim pengawas untuk petugas pemungutan retribusi di lapangan, menyediakan sistem pembayaran loket wisata non-tunai untuk meningkatkan efisiensi, melakukan pembinaan dan pelatihan SDM di bidang pariwisata, dan lain sebagainya. Sayangnya, belum terdapat kolaborasi dengan pihak swasta yang secara khusus bertujuan untuk meningkatkan penerimaan retribusi daerah. Penerimaan retribusi daerah dari pariwisata hanya terbatas pada objek wisata yang dikelola atau dimiliki sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

---

Tourism is one sector that can be a source of local revenue (PAD) for every region in Indonesia. Regional governments can collect regional levies from recreation, tourism and sports service fees as generally regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments. This research aims to dig up information regarding how the Karanganyar Regency Government managed user charges revenues from the tourism sector, especially after the Covid-19 pandemic. The theory used in this research is the regional financial management strategy of James McMaster in his work entitled Urban Financial Management. The method used is qualitative with a post-positivist approach, and data collection techniques through in-depth interviews and literature studies to collect secondary data. The results of this research show that the Karanganyar Regency Government has made several efforts to manage its tourism sector user charges revenues, including by carrying out massive tourism promotions through social media, deploying a supervisory team for levy collection officers in the field, providing a non-tourist ticket payment system. cash to increase efficiency, provide human resource development and training in the tourism sector, and so on. Unfortunately, there has been no collaboration with the private sector specifically aimed at increasing regional levy revenues. Receipt of regional levies from tourism is only limited to tourist attractions managed or wholly owned by the regional government."

"In the telecommunications industry, which specializes in mobile broadband and Internet of Things (IoT) products, PT Jaringan stands as one of the largest telecommunications companies. The aim of writing this internship report is to evaluate and analyze the process of migrating revenue data from the old Business Intelligence system to the new Business Intelligence system in PT Jaringan whether it is in accordance with Accounting Information System theory. The work given to the author focused on the Data Governance section, where the author was given the task of assisting the migration of revenue data from the old Business Intelligence system (BI1) to the new Business Intelligence system (BI2). Then the author's next task is to check the revenue data contained in BI1 and BI2, to compare whether there are differences or discrepancies between the two data. The emphasis in the internship activity is to analyze and evaluate whether the migration of revenue data from BI1 to BI2 at PT Jaringan is in accordance with Accounting Information Systems theory, especially Business Intelligence, data validation, data cleaning, data checking, information quality, and protection of confidential company data using VPN and authorization system. The evaluation results show that the data migration from BI1 to BI2 at PT Jaringan has implemented data validation, data cleaning and manual data checking processes to ensure that the data going into BI2 is accurate and there are no errors. The company has also implemented an authorization system so that confidential data can only be accessed by interested parties. To protect confidential data contained in the company's Business Intelligence system, PT Jaringan has also required the use of VPN to access BI1 and BI2 to protect against potential data leaks.

---

Dalam industri telekomunikasi, yang mengkhususkan diri pada produk mobile broadband dan Internet of Things (IoT), PT Jaringan berdiri sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar. Penulisan laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis proses migrasi data pendapatan dari sistem Business Intelligence yang lama menuju sistem Business Intelligence yang baru pada PT Jaringan apakah sudah sesuai dengan teori Sistem Informasi Akuntansi. Pekerjaan yang diberikan kepada penulis terfokus pada bagian Data Governance, di mana penulis diberikan tugas untuk mendukung migrasi data pendapatan dari sistem Business Intelligence yang lama (BI1) ke sistem Business Intelligence yang baru (BI2). Kemudian tugas penulis selanjutnya adalah memeriksa data pendapatan yang terdapat pada OLAP di BI1 dan BI2, untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara kedua data tersebut. Penekanan dalam kegiatan magang adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah migrasi data pendapatan dari BI1 ke BI2 di PT Jaringan sudah sesuai dengan teori Sistem Informasi Akuntansi, terutama Business Intelligence, data validation, data cleaning, data checking, kualitas informasi, dan perlindungan terhadap data perusahaan yang bersifat rahasia menggunakan VPN dan authorization system. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa migrasi data dari BI1 ke BI2 pada PT Jaringan telah mengimplementasikan proses data validation, data cleaning, dan manual data checking untuk memastikan data yang akan masuk ke BI2 sudah akurat dan tidak terdapat error. Perusahaan juga sudah mengimplementasikan authorization system agar data yang bersifat rahasia hanya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Untuk melindungi data rahasia yang terdapat pada system Business Intelligence perusahaan, PT Jaringan juga telah mewajibkan penggunaan VPN untuk mengakses BI1 dan BI2 untuk melindungi dari potensi kebocoran data."

"In the telecommunications industry, which specializes in mobile broadband and Internet of Things (IoT) products, PT Jaringan stands as one of the largest telecommunications companies. The aim of writing this internship report is to evaluate and analyze the process of migrating revenue data from the old Business Intelligence system to the new Business Intelligence system in PT Jaringan whether it is in accordance with Accounting Information System theory. The work given to the author focused on the Data Governance section, where the author was given the task of assisting the migration of revenue data from the old Business Intelligence system (BI1) to the new Business Intelligence system (BI2). Then the author's next task is to check the revenue data contained in BI1 and BI2, to compare whether there are differences or discrepancies between the two data. The emphasis in the internship activity is to analyze and evaluate whether the migration of revenue data from BI1 to BI2 at PT Jaringan is in accordance with Accounting Information Systems theory, especially Business Intelligence, data validation, data cleaning, data checking, information quality, and protection of confidential company data using VPN and authorization system. The evaluation results show that the data migration from BI1 to BI2 at PT Jaringan has implemented data validation, data cleaning and manual data checking processes to ensure that the data going into BI2 is accurate and there are no errors. The company has also implemented an authorization system so that confidential data can only be accessed by interested parties. To protect confidential data contained in the company's Business Intelligence system, PT Jaringan has also required the use of VPN to access BI1 and BI2 to protect against potential data leaks.

---

Dalam industri telekomunikasi, yang mengkhususkan diri pada produk mobile broadband dan Internet of Things (IoT), PT Jaringan berdiri sebagai salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar. Penulisan laporan magang ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis proses migrasi data pendapatan dari sistem Business Intelligence yang lama menuju sistem Business Intelligence yang baru pada PT Jaringan apakah sudah sesuai dengan teori Sistem Informasi Akuntansi. Pekerjaan yang diberikan kepada penulis terfokus pada bagian Data Governance, di mana penulis diberikan tugas untuk mendukung migrasi data pendapatan dari sistem Business Intelligence yang lama (BI1) ke sistem Business Intelligence yang baru (BI2). Kemudian tugas penulis selanjutnya adalah memeriksa data pendapatan yang terdapat pada OLAP di BI1 dan BI2, untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara kedua data tersebut. Penekanan dalam kegiatan magang adalah menganalisis dan mengevaluasi apakah migrasi data pendapatan dari BI1 ke BI2 di PT Jaringan sudah sesuai dengan teori Sistem Informasi Akuntansi, terutama Business Intelligence, data validation, data cleaning, data checking, kualitas informasi, dan perlindungan terhadap data perusahaan yang bersifat rahasia menggunakan VPN dan authorization system. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa migrasi data dari BI1 ke BI2 pada PT Jaringan telah mengimplementasikan proses data validation, data cleaning, dan manual data checking untuk memastikan data yang akan masuk ke BI2 sudah akurat dan tidak terdapat error. Perusahaan juga sudah mengimplementasikan authorization system agar data yang bersifat rahasia hanya bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Untuk melindungi data rahasia yang terdapat pada system Business Intelligence perusahaan, PT Jaringan juga telah mewajibkan penggunaan VPN untuk mengakses BI1 dan BI2 untuk melindungi dari potensi kebocoran data."

"Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan di Kabupaten Purworejo. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist, serta teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Analisis dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan SIMDA Keuangan di Kabupaten Purworejo diantaranya faktor karakteristik organisasi mencakup struktur organisasi dan teknologi organisasi, dimana desentralisasi, spesialisasi pekerja, dan sistem telah sesuai fungsi dan aturan, namun masih terdapat keterbatasan sumber daya manusia. Selanjutnya faktor karakteristik lingkungan secara eksternal ditemukan perubahan kebijakan, teknologi dan peraturan yang dapat dihadapi pemimpin yang menjaga kestabilan organisasi serta koordinasi berjenjang oleh OPD, namun masih ditemukan masalah pada lingkungan internal seperti operator yang tidak menjaga kerahasiaan data. Kemudian faktor karakteristik pekerja yang menunjukkan keterikatan yang baik karena terdapat reward dan punishment, namun masih terdapat kendala dalam pemenuhan kebutuhan dan tujuan organisasi. Lalu faktor kebijakan dan praktik manajemen yang berjalan dengan baik, dimana komunikasi dilakukan secara top-down, terukur, dan diawasi.

---

This study discusses the factors that influence the effectiveness of implementing the Financial Regional Management Information System (SIMDA) in the Purworejo Regency. This study uses a post-positivist approach and qualitative data collection techniques, namely indepth interviews and literature studies. The analysis is presented in a descriptive form. Factors that influence the effectiveness of SIMDA Finance implementation in Purworejo Regency include distinguishing organizational factors, including organizational structure and organizational technology, where decentralization, worker specialization, and systems follow functions and rules, but there are still limited human resources. Furthermore, external environmental characteristic factors found changes in policies, technology, and regulations that can be faced by leaders who maintain organizational stability and tiered coordination by OPD. However, problems still need to be solved in the internal environment, such as operators who need to maintain data confidentiality. Then the characteristic factors of workers show good engagement because there are rewards and punishments, but there are still obstacles in fulfilling organizational needs and goals. Then there are policies and management practices going well, where communication is carried out top-down, measurable, and supervised."

"Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 98 Tahun 2019 tentang Pelaporan Data Transaksi Usaha Wajib Pajak Secara Elektronik. Aturan ini menjadi landasan dalam sistem yang dinamakan TAX Online Sistem of Jakarta (TOSKA). Skripsi ini membahas mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran di DKI Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai implementasi Sistem Pajak Online TOSKA pada Pajak Restoran dan kelebihan serta kelemahan Sistem Pajak Online Toska dibandingkan alat sistem online pajak restoran sebelumnya (E-Pos). Penelitian dilakukan dengan pendekatan post-positivist, jenis penelitian deskriptif, dan teknik pengumpulan data dengan studi pustaka dan wawancara mendalam.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa implementasi Sistem Pajak Online Toska pada pelaporan dan pembayaran Pajak Restoran merupakan upaya modernisasi administrasi perpajakan dilihat dari beberapa aspek seperti kolaborasi dalam bentuk kerjasama dengan instansi terkait, anggaran untuk perbaikan dan perawatan sistem, keterbukaan dalam akses, pelibatan masyarakat dalam bentuk sosialisasi, serta monitor dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan. Kelebihannya dibanding E-Pos adalah fitur aplikasi memiliki layanan perbankan sehingga dapat melakukan pembayaran secara autodebet (E-SSPD) dan pelaporan secara online (E-SPTPD). Kelemahannya adalah aplikasi ini tidak dapat diimplementasikan kepada wajib pajak usaha menengah dan kebawah yang menggunakan alat transaksi pembayaran manual.

---

The Provincial Government of DKI Jakarta issued Governor Regulation Number 98 Year 2019 concerning Electronic Taxpayer Business Transaction Data Reporting. These regulation become the foundation in a system called the TAX Online System of Jakarta (TOSKA). This thesis discuss the implementation of the TOSKA Online Tax System on Restaurant Tax reporting and payment in DKI Jakarta.This study aims to analyze the implementation of the Online Tax System TOSCA on Restaurant Taxes along with strengths and weaknesses of the Online Tax System TOSCA compared to the previous restaurant tax online system (E-Pos). The study was conducted with a post positivist approach, type of descriptive research, and data collection techniques and in depth interviews.The results of this study indicate that the implementation of the Online Tax System TOSCA in reporting and payment of Restaurant Taxes is the effort of modernization in tax administration seen from several aspects such as collaboration in the form of cooperation with related agencies, budget for system improvement and maintenance, openness in access, community involvement in the form of socialization also monitoring and evaluation as a form of supervision. The advantages compared to E-Pos are a feature of the application has banking service that can make autodebit payment (E-SSPD) and online reporting (E-SPTPD). The disadvantage is this application cannot be implemented to small medium enterprise taxpayers who use manual payment transaction tools."

"ABSTRAKSalah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Toraja Utara adalah Pajak Hotel. Untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor Pajak Hotel, Bapenda kemudian meningkatkan pengawasan dengan memanfaatkan teknologi. Teknologi yang digunakan disebut Mobile Payment Online System (MPOS). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi teknologi MPOS pada Hotel di Kabupaten Toraja Utara, dan menganalisis faktor pendorong dan penghambat dalam penerapan MPOS di Kabupaten Toraja Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode kualitatif, berupa wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi awal dalam implementasi MPOS dilakukan dengan sosialisasi kepada semua pihak. Penerapan MPOS diatur dalam Peraturan Bupati No. 29 Tahun 2019 tentang Pembayaran dan Pemungutan Pajak Daerah Secara Sistem Online. Sejauh ini penerapan MPOS belum memberikan dampak yang signifikan terhadap sumber daya manusia yang ada. Penerapan MPOS sendiri adalah kerjasama antara Bapenda, Bank Sulselbar dan Tim Korsupgah KPK sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan adanya koordinasi antar pihak. Selain itu ditemui juga bahwa faktor pendorong penggunaan MPOS adalah kebermanfaatn MPOS dan pengawasan terus menerus, sedangkan faktor penghambat meliputi pemasangan bertahap, pola pikir Wajib Pajak, bantuan teknis, sanksi yang lemah, dan kondisi pendemi Covid-19.

---

ABSTRACT

One of the sources of local revenue (PAD) in North Toraja Regency is hotel tax. In order to maximize revenue from the hotel tax sector, Bapenda then increased supervision by utilizing technology. The technology used is called the Mobile Payment Online System (MPOS). This study aims to analyze the implementation of MPOS technology in hotels in North Toraja Regency, and to analyze the driving and inhibiting factors in implementing MPOS in North Toraja Regency. This study uses a qualitative approach, with data collection techniques using qualitative methods, in the form of in-depth interviews. The results showed that the initial communication in the implementation of MPOS was carried out with socialization to all parties. The implementation of MPOS is regulated in Regent Regulation No. 29 of 2019 concerning Online Payment and Collection of Local Taxes. So far, the implementation of MPOS has not had a significant impact on existing human resources. The application of MPOS itself is a collaboration between Bapenda, Bank Sulselbar and the KPK Korsupgah Team so that in implementation there is a need for coordination between parties. In addition, it was also found that the driving factors for the use of MPOS were the usefulness of MPOS and continuous supervision, while the inhibiting factors included gradual installation, taxpayer mindset, technical assistance, weak sanctions, and conditions for the Covid-19 epidemic."

"ABSTRAK

Adanya perubahan besaran dan alokasi dari belanja anggaran pemerintah pada tahun pemilu dan menjelang pemilu diketahui terjadi pada tingkat negara, propinsi dan kota. Walaupun dengan derajat yang berbeda terjadi bukan hanya di negara berkembang dengan pengalaman demokrasi yang masih muda namun juga di negara maju dengan kelembagaan dan iklim demokrasi yang lebih matang. Penelitian ini mencoba mengetahui apakah pemilu juga mempengaruhi sisi penerimaan dari anggaran pemerintah. Apakah kepala daerah (bupati/ walikota) petahana yang ikut kembali di pilkada menggunakan juga sisi penerimaan dari APBD untuk tujuan meningkatkan peluang keterpilihan kembali mereka dalam era pilkada langsung di Indonesia.

---

ABSTRACT

Significant shift in value and allocation of local government budget at pre and election year empirically identified at country, state, province and municipal/ district level. Found not only in developing or newly democratized countries but also in developed countries with long history of democracy and mature institutionality. Previous studies empirically identified local political budget cycle at expenditure side of local districts budget in Indonesia. This research aimed to investigate impact of local political cycle to revenue side of local budget. Using panel data on 491 districts in Indonesia from 2005 to 2013, utilizing fixed effect method we find empirically significant evidence that local own revenue induced by local direct election."