Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang penanganan tindak pidana Pemilu pada Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Di dalamnya akan dibahas mengenai prosedur penerimaan laporan tindak pidana Pemilu oleh Panwaslu, Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan Sidang Pengadilan. Selain itu skripsi ini juga membahas bagaimana kewenangan Panwaslu dan akibat hukum apabila tindak pidana Pemilu tidak dilaporkan menurut prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Penelitian ini merupakan penelitan yuridis normatif. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Putusan Pengadilan, Peraturan Bawaslu serta didukung oleh berbagai literatur seperti buku, jurnal ilmiah, laporan penelitian dan artikel ilmiah lainnya, termasuk pula wawancara dengan narasumber yang menangani tindak pidana Pemilu. Data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif dan diuraikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa prosedur penanganan laporan tindak pidana Pemilu harus dimulai dari Panwaslu, jika tidak maka tindak pidana pemilu tidak dapat diproses lebih lanjut atau akan dilakukan penghentian penyidikan. Untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan koordinasi diantara unsur Sentra Penegakan Hukum Terpadu.

---

This thesis discuss about settlement of election offences on Integrated Law Enforcement Center. It will discuss about the acceptance report procedure of election offences by General Election Supervisory Committee, investigation, prosecution, and trial court examiantion. Furthermore, this thesis also discuss about authority of General Election Supervisory Comitteee and legal consequences if the election offences is not reported according to the procedure mentioned in regulation. This research is a normative juridical research. Primary data used include the act, government regulations, and court decisions and supported by various of literatures such as books, scientific journals, research reports, and other scientific articles, including the interview with the expert in the General Election. Data were analyzed by a qualitative approach and explained descriptively. The result of this thesis declares that the report procedure of election offences must be started from General Election Supervisory Committee, if it doesn?t, law enforcement of Election offences can?t be processed further or there will be a termination of the investigation. Coordination on Integrated Law Enforcement Center is required to solve the problem."

"Tesis ini mengkaji dan menganalisa tentang Penanganan dan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Pengadilan Jakarta Pusat Nomor. 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 137PK/PID.SUS/2010). Permasalahan yang diangkat diantaranya adalah untuk mengetahui hubungan antara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang, modus pencucian uang yang dilakukan dari tindak pidana asalnya korupsi, serta penanganan dan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi.Tujuan daripada tesis ini untuk menjelaskan dan menganalisa penanganan dan penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang dengan pokok tindak pidana korupsi, menjelaskan dan menganalisa kendala yang dihadapi dalam menjaga keamananpada system perbankan, serta untuk menjelaskan solusi yang dapat digunakan untuk dapat mengantisipasi keamanan system perbankan. Metode yang digunakan adalah metode mormatif yuridis yang bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara penelitian kepustakaan guna menemukan pasal-pasal dan konsep-konsep yang berisi kaedah hukum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan.Hasil penelitian diperoleh adanya kelemahan-kelemahan pada system perbankan Bank Mandiri, sehingga menimbulkan peluang terjadinya kejahatan. Sistem keamanan yang harus mengutamakan kerahasiaan user id belum ditingkatkan atau dikaji secara periodik, sehingga dapat meninmbulkan potensi kerawanan berupa pembobolan melalui illegal akses. Berdasarkan penelitian yang dilakukan masih terdapat kelemahan pada system keamanan perbankan Bank Mandiri.

---

This test analyzed on Handling and Law Enforcement of Money Laundering Criminal Offense from the Corruption Criminal Offense Proceeds (Case Study of Ruling of Central Jakarta Court Number 66/Pid.B/Tpk/2012/Pn.Jkt.Pst and Ruling of Supreme Court of the Republic of Indonesia Number: 137PK/PID.SUS/2010). The issues are to know about relations between corruption criminal action and money laundering criminal offense, modus of money laundering from the corruption criminal offense, and handling of law enforcement towards money laundering criminal offense from the corruption criminal offense proceeds.The aims of this test are to clarify and analyze handling and law enforcement for money laundering criminal offense with the main corruption criminal offense, to clarify and analyze constraints encountered to keep security in the system of banking, and solution that can be used to anticipate banking system security. The method used is the qualitative normative juridical method. Technique of data collection is by means of bibliography research to find articles and drafts containing criteria of laws, which is then connected to the issues in process and systematize thereby producing the uniform classification with this research. Furthermore, data obtained will be analyzed inductive-facultative until the conclusion.Result of the research was obtained the weaknesses to the banking system of Bank Mandiri, thereby arising from opportunity for the occurrence of crime. Security system that shall prioritize the confidentiality of user id not yet developed or analyzed periodically, so that it arises from potential susceptibility competency in terms of piercing through illegal access. Based on research, there are still weaknesses to the banking security system of Bank Mandiri. An effort taken to keep technology and information system security conducted by the banking in a certain period of time. In addition, it should be any caution in the process of personnel recruitment that will supervise and serve IT at Bank Mandiri."

"ABSTRAKPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran yang penting dalam penegakan hukum di Indonesia serta sama-sama menjalankan tugas konstitusional. Salah satu amanah konstitusional antara PTUN dan MK yaitu sama-sama menjadi lembaga pengadilan dalam memeriksa perselisihan yang muncul dalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Kewenangan antara PTUN dan MK sudah dibedakan secara tegas dalam Pemilukada. PTUN untuk menangani perselisihan administrasi Pemilukada dan MK untuk menangani perselisihan hasil Pemilukada. Namun, kedua putusan di lembaga pengadilan yang berbeda tersebut juga bisa memberikan implikasi hukum yang berbeda terhadap legalitas pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan metode analisis data secara kualitatif. Secara teoritis, apabila melihat prinsip kekuatan hukum yang mengikat erga omnes, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK sama-sama memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Problem yang muncul adalah KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota sebagai pejabat yang wajib untuk selalu melaksanakan putusan pengadilan berada dalam dilema yuridis untuk melaksanakan putusan antara putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK yang memiliki implikasi hukum yang berbeda. Di sisi yang lain, baik putusan PTUN yang berkekuatan hukum tetap maupun MK memiliki kendala dalam penerapannya apabila terkait dengan proses Pemilukada baik itu diakibatkan oleh kultur hukum, kendala teknis, posibilitas konflik sosial yang ditimbulkan, dan sebagainya. Perbedaan implikasi putusan antara PTUN yang berkekuatan hukum tetap dan MK diakibatkan oleh tidak adanya batasan waktu penanganan perselisihan administrasi dan tidak harmonisnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kepemiluan. Hal ini mencerminkan politik hukum terkait dengan pengaturan pengisian posisi jabatan pasangan Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah yang seharusnya setiap periode selalu harus ada perbaikan dan evaluasi.

---

ABSTRACTState Administrative Court (PTUN) and the Constitutional Court ( MK ) has an important role in law enforcement in Indonesia and constitutional duties equally. One of the constitutional mandate of the Administrative Court and the Constitutional Court is equally into the courts in examining the disputes that arise in the General Election of Regional Head (Pemilukada) process. Authority between the Administrative Court and the Court has explicitly distinguished in the General Election. The Administrative Court to handle administrative disputes and the Constitutional Court to handle election result disputes. However, two decisions on different courts could also provide different legal implications of the legality the chosen of Regional Head and Deputy Head. This study is a juridical-normative research using qualitative methods of data analysis. Theoretically, based on principle legally enforceable erga omnes, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has the same binding legal force. The problem is KPU/ KPU Province/Regency/City (election commission) as officials are obliged to execute court decisions are always in a dilemma between the judicial decision to execute the decision of the permanent legal binding Administrative Court or the Constitutional Court which has different legal implications. On the other hand, the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court has disadvantages in its application if either linked to Election process was caused by the legal culture, technical constraints, posed for the possibility of social conflict, etc. The difference between the implications of the decision of the permanent legal binding Administrative Court and the Constitutional Court due to the absence of a time limit and has a problem about the harmony of electoral legislation. This reflects the ‘politics of law’ related to the charging arrangements positions of Regional Head and Deputy Head that always should be improvements and evaluation periodically."

"Notaris sebagai lembaga kepercayaan, dalam menjalankan jabatan dan dalam kesehariannya wajib menjaga keluhuran moral dan etikanya. Tujuan penelitian dalam tesis ini ditujukan agar dapat mengetahui penerapan peraturan perundang- undangan serta kode etik notaris dalam prakteknya. Penyusunan tesis ini dilakukan dengan penulisan yuridis normatif karena dalam penulisan ini dilakukan studi dokumen serta tinjauan terhadap norma hukum tertulis yang mencakup penulisan terhadap asas-asas hukum. Tesis ini membahas mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh seorang Notaris I.K,S.H,SP.1 secara berulang kali, sebagaimana ternyata dalam putusan pengadilan Negeri Cibinong tanggal 24 Maret 2014 nomor 251/Pid.B/2013/PN.Cib dan Putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 29 April 2015 Nomor : 766/Pid.B/2014/PN Cib. Notaris tersebut menyalahgunakan jabatannya serta kepercayaan kliennya. Namun, dalam hal ini notaris I.K SH SP.1 tersebut tidak dijatuhkan sanksi sebagaimana seharusnya menurut peraturan perundangan dan kode etik notaris yang berlaku. Menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Kode Etik Notaris, notaris Indra Kadarsah SH SP1 telah memenuhi kategori sebagai Residivis, sehingga seharusnya dijatuhi hukuman administrasi berupa pemberhentian secara tidak hormat, hal ini berdasarkan kualitas kejahatannya, yakni penggelapan, dan jika dilihat dari kuantitas kejahatannya, yakni dihukum pidana penjara dalam waktu berdekatan, sehingga perbuatannya merendahkan kehormatan dan martabat jabatan notaris dan Melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan. Seharusnya Majelis Pengawas Notaris harus lebih aktif dalam menjalankan tugasnya. Majelis Pengawas Notaris dan Lembaga Pengadilan harus bersinergi satu sama lain agar dapat menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan secara optimal.

---

Notary as an institution of trust, in doing daily basis must maintain moral and ethical grandeur. The research objective of this thesis is intended to determine the application of legislation and codes of conduct notary in practice. However, the notary is not infallible, and in practice, many notaries who committed the crime, not just once, but repeatedly. This thesis uses normative-yuridis methods writing, because in this paper conducted a study and review of the documents written legal norms that include writing to the principles of law.

This thesis discusses the criminal acts of embezzlement committed by a Notary IK, SH, sp.1 by repeatedly, as evident in Cibinong District Court decision dated March 24, 2014 number 251 / Pid.B / 2013 / PN.Cib and the District Court's Decision Cibinong dated 29 April 2015 Number: 766 / Pid.B / 2014 / PN Cib. The notary abusing the trust of his clients in the care of his estate related interests. Notary as a respectable profession must have good moral character and must not misconduct, but, in this case the notary IK sp.1 SH is not imposed sanctions as it should be according to the laws and codes of conduct applicable notary.

According to the provisions of the Regulations and Code of Notaries, notary Indra Kadarsah SH SP1 has fulfilled categories as Residivis, so it should have been sentenced to administrative form of dismissal in disgrace, it is based on the quality of his crime, the embezzlement, and when seen from the quantity of crimes, namely sentenced to imprisonment in the adjacent, so that his actions degrading the honor and dignity of the office of notary and Conducting a grave violation of obligations and prohibitions position. Notary Supervisory Council ought to be more active in carrying out its duties. Notary and Institutions Supervisory Council of the Court should be in synergy with one another in order to carry out supervision and oversight function optimal."

"Peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan merupakan dambaan para pencari keadilan dalam menjalani proses hukum. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah menerapkan hal ini menjadi asas yang melandasi berjalannya proses peradilan. Asas ini seharusnya diterapkan secara konsekuen dalam setiap tingkat peradilan untuk menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi manusia. Dalam proses peradilan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang terjadi di beberapa wilayah pengadilan, penerapan asas ini dapat dilakukan dengan menggabungkan tindak-tindak pidana tersebut menjadi satu tindak pidana seperti yang diamanatkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dengan instrumen ini, proses peradilan akan berjalan lebih cepat, sederhana dan biaya yang dikeluarkan lebih murah dibandingkan dengan diperiksa sendiri-sendiri di setiap wilayah pengadilan. Dalam prakteknya ternyata asas ini masih banyak dilanggar oleh aparat penegak hukum yang notabene merupakan tonggak tercapainya keadilan."

"Tesis ini membahas tentang kedudukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam struktur ketatanegaraan, mekanisme penegakan hukum persaingan usaha dan kekuatan hukum Putusan KPPU, serta analisis mengenai apakah seharusnya mekanisme penegakan hukum persaingan menggunakan sistem peradilan administratif mengingat KPPU merupakan lembaga dengan kewenangan menjatuhkan sanksi administratif. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif doktrinal dengan melakukan analisis permasalahan melalui pendekatan asas-asas hukum serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, dimana sumber data dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari berbagai bacaan seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan internet yang dinilai relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, KPPU merupakan lembaga negara penunjang auxiliary state rsquo;s organ bersifat independen yang dibentuk untuk membantu kinerja lembaga negara utama dibidang penegakkan hukum persaingan usaha. Kedua, Kekuatan putusan KPPU sangat tergantung dari reaksi terlapor, akan mempunyai kekuatan hukum tetap bila : 1 Pelaku Usaha tidak mengajukan keberatan, 2 alasan keberatan terhadap putusan KPPU ditolak oleh pengadilan negeri dan pelaku usaha tidak mengajukan kasasi kepada MA, dan 3 alasan-alasan Kasasi yang diajukan ditolak oleh MA. Ketiga, sistem peradilan administrasi di Indonesia diselenggarakan oleh PTUN, dan PTUN telah mengatur secara tegas bahwa yang menjadi wewenangnya adalah persengketaan yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, sedangkan KPPU bukanlah pejabat Tata Usaha Negara dan Putusan KPPU bukan keputusan Tata Usaha Negara, sehingga KPPU bukanlah termasuk dalam lingkup kewenangan dari peradilan administrasi negara.

---

This thesis discusses the position of Business Competition Supervisory Commission KPPU in the constitutional structure, mechanism of law enforcement business competition and legal force of KPPU 39 s Decision, and an analysis of whether the competition law enforcement mechanisms should use administrative court system considering KPPU is an institution with the authority to impose administrative sanctions. This thesis uses normative doctrinal research method by conducting problem analysis through law principles approach and referring to legal norms existed in laws, where the data sources are focused on secondary data obtained from various literatures such as legislation, books, and internet sources which are considered as relevant. The results show that First, KPPU is an independent auxiliary state 39 s organ formed to assist the performance of main state organs in field of business competition law enforcement. Secondly, the KPPU rsquo s decision force depends very much on the reaction of convict, will have legal force decision if 1 the business actor does not object 2 the reason for objection to KPPU 39 s decision is rejected by district court and business actor does not appeal to Supreme Court 3 proposed cassation reasons was rejected by Supreme Court. Thirdly, the administrative court system in Indonesia is administered by the State Administrative Court, and the Administrative Court has stipulates that its authority is a dispute arising in field of State Administration, while KPPU is not a State Administrative Officer and KPPU 39 s Decision is not a State Administrative Decision, so that KPPU is not within the scope of authority of state administrative court."

"Asas legalitas merupakan suatu asas yang utama dalam hukum pidana. Asas ini berlaku secara universal karena diakui dan dianut oleh semua sistem hukum di dunia. Salah satu yang terpenting dalam elemen asas legalitas adalah larangan pemberlakuan surut (non retroaktif) suatu peraturan perundang-undangan. Asas ini dianut dan diterapkan telah begitu lama di hampir semua sistem hukum termasuk di Indonesia. Pengakuan atas prinsip ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP serta dalam Pasal 28 I UUD 1945 Amandemen Kedua. Sejalan dengan prinsip tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam putusan No. 013/PUU-I/2003 menyatakan bahwa Undang-Undang No. 16 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 dan menyatakan undang-undang tersebut bertentangan dengan Konstitusi serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Akibat hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terhadap proses pemeriksaan para tersangka, terdakwa dan terpidana Bom Bali adalah semuanya harus dinyatakan batal demi hukum. Atas dasar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003, maka muncul hak-hak bagi para tersangka, terdakwa dan terpidana bom Bali. Pelaku yang masih berstatus tersangka mempunyai hak untuk tidak diproses secara hukum baik materiil maupun formil dengan menggunakan Undang-Undang tentang Pemberantasan Terorisme. Namun dalam pelaksanaannya Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak ditaati dan dilaksanakan oleh lembaga yang terkait dengan sistem peradilan pidana. Faktor yang menyebabakan tidak ditaati dan dilaksanakannya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah karena Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai konsekwensi atau akibat hukum yang harus dilaksanakan apabila suatu Undang-Undang dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

"Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam yang melimpah. Lebih dari 10-20 jenis tumbuhan dan satwa yang ada di dunia berada di wilayah Indonesia. Namun sekarang ini keberadaan sumber daya alam hayati dan ekosistem di Indonesia sedang terancam. Hal ini disebabkan beberapa factor yang salah satu diantaranya adalah banyaknya jumlah perdagangan satwa liar dilindungi di Indonesia. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatur bahwa perdagangan satwa liar dilindungi sebagai suatu tindak pidana. Indonesia yang meratifikasi CITES pada tahun 1978 juga harus mengikuti ketentuan CITES dalam mengatur dan mengupayakan perlindungan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi.Skripsi ini mengambil studi kasus perdagangan ilegal Trenggiling sebagai satwa yang dilindungi. Sejak bulan Oktober 2016, Trenggiling telah dimasukkan dalam daftar Appendiks I CITES sehingga perdagangan dalam negeri maupun luar negeri adalah dilarang kecuali untuk tujuan non-komersil maupun keadaan luar biasa. Namun hingga saat ini perdagangan Trenggiling masih dapat ditemukan. Hal ini menunjukkan penegakan hukum dalam peraturan nasional masih belum dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dapat terjadi karena masih banyak aparat penegak hukum yang belum menyadari dan mengerti secara penuh ancaman terhadap ekosistem ketika perdagangan satwa liar marak terjadi. Sehingga diperlukan perbaikan pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan ilegal satwa liar ini.

---

Indonesia is a country which has high biodiversity.10 20 of plant and animal species in this world are exist in Indonesia. But nowadays the existence of natural resources and ecosystems in Indonesia are being threatened. Endangerment of their lives caused by several factor, one of which is the number of illegal wildlife trade in Indonesia which grows rapidly. Law No. 5 of 1990 on Conservation of Natural Resources and Ecosystems rules that trading protected species is a crime. Indonesia as a country who has ratified CITES in 1978 should follow the convention to sought the regulation which create the law to protect wildlife species.

This thesis will take case study of Pangolin Manis javanica illegal trade. Since October 2016, Pangolin has been put to the list of Appendix I CITES which means the trade of this species is prohibited except for non commercial purpose or extraordinary reasons. This shows that law enforcement against illegal wildlife trade as stipulated in Indonesia Law cannot be executed optimally. This can happen because many of the law enforcers do not fully understand the threats of wildlife illegal trade to the ecosystem destruction. So it is necessary to improve all factors that affect law enforcement against criminal acts such wildlife trade."

"ABSTRAKPemilihan Umum sebagai sarana pelaksana kedaulatan rakyat telah diatur sedemikian rupa oleh pembuat undang-undang. Disamping mengatur tentang bagaimana Pemilihan Umum itu diselenggarakan, pembuat undang-undang juga membuat peraturan khusus yang melarang sejumlah perbuatan curang dengan ancaman pidana beserta proses penyelesaianya yang disebut sebagai tindak Pidana Pemilu. Penelitian ini dibuat untuk mengkaji salah satu proses penyelesaian tindak pidana Pemilihan Umum yaitu terkait upaya hukum banding sebagai upaya hukum terakhir dalam tindak pidana Pemilihan Umum yang dihubungkan dengan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui studi lapangan, yakni melalui wawancara langsung dengan Hakim Tinggi dan Jaksa Penuntut Umum khusus perkara tindak pidana Pemilihan Umum, serta studi kepustakaan dengan membaca dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa walaupun tidak diatur jelas oleh Undang-Undang Pemilihan Umum, terkait putusan bebas yang dikecualikan untuk dapat dimintakan banding tetap berlaku sebagai salah satu syarat suatu permintaan banding dapat diterima, dengan pertimbangan bahwa pengecualian tersebut merupakan bentuk perlindungan hak terdakwa yang dijamin oleh undang-undang.

---

ABSTRAKGeneral Election as the implementation of citizen rsquo s sovereignty has been regulated by the legislators. Besides regulating the mechanism of General Election, the legislator also established a peculiar regulation which prohibit corrupt act with penal punishment as Electoral Offences along with its settlement procedures. This research was made to examine one of the Electoral Offences settlement procedures about appeal against the District Court Decision as the last legal action, by analyzing its association with the appeal mechanism by Public Prosecutor on acquittal. This research conducted by collecting data through field data studies by interviewing the Public Prosecutor and High Court Judges for Electoral Offences, and also by observing and reading literary to find the concept, theories, or opinions about the subject matter. The result of this research indicated that acquittal on Electoral Offences still excluded from the decision that could be appeal, by considering Criminal Code Procedures regulation about the right of the defendant."

"Kehidupan suatu masyarakat tampak berkembang sedemikian pesatnya dan keadaan ini semakin menarik pula dengan timbulnya berbagai masalah hukum keadaan ini telah terwujud dalam kenyataan yang kemudian melahirkan masalah-masalah sosial yang semakin membengkak dan bertambah pelik.Sebagai suatu kenyataan adalah persoalan mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum sebagai suatu lembaga hukum, legal institution, yang kita kenal sekarang ini adalah suatu barang baru di Indonesia. Dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diperlakukannya sistem hukum barat di Indonesia.Hal tersebut memberikan suatu pandangan mengenai kenyataan tentang adanya masyarakat yang senantiasa bergerak ke arah kemajuan yang bersifat dinamis. Perkembangan aspek kehidupan ini kadang-kadang berkaitan erat dengan struktur kehidupan masyarakat itu sendiri. Struktur sosial melalui proses pembaharuan dan pembangunan hukum bertujuan mewujudkan serta menciptakan keadilan yang selaras dengan kehendak masyarakatnya.Tujuan penelitian ini untuk menelaah pola perilaku warga masyarakat dalam sikapnya terhadap bantuan hu­kum dan sekaligus mempelajari faktor yang yang cukup berperan den mempengaruhi efektifi­tas penggunaan bantuan hukum."