Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai fungsi tindakan antipersaingan BUMN, tindakan antipersaingan BUMN merupakan suatu fungsi yang dilaksanakan BUMN untuk mencapai tujuan khusus yang dibebankan kepada BUMN, yaitu terpenuhinya kepentingan umum yang terutama dan di samping itu juga untuk meraih peningkatan pendapatan Negara Indonesia. Penyalahgunaan tindakan antipersaingan BUMN mengganggu persaingan dan pelaku usaha sektor swasta. Namun, penegakan hukum persaingan usaha terhadap BUMN dengan perlakuan yang sama terhadap pelaku usaha sektor swasta lain dapat menghambat BUMN dalam memenuhi kepentingan umum. Hasil penelitian ini menyarankan agar dalam penegakan hukum persaingan usaha terhadap tindakan antipersaingan BUMN harus memperhatikan dua tujuan yang berbeda dari BUMN (kepentingan umum dan meraih keuntungan) dan pengarahan kebijakan pemerintah yang menjadi dasar bertindak dari BUMN.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the function of anticompetitive actions of SOE’s, SOEs’s anticompetitive action is a function that is implemented by SOEs to achieve specific objectives assigned to SOEs, that is the fulfillment of public interest especially and in addition also for increase Indonesia’s (state’s) income. Abuse of anticompetitive action SOE disrupt competition and private sector entrepreneurs. However, competition law enforcement against SOEs with the same treatment to other private sector entrepreneurs can inhibit SOEs to fulfill the public interest. The results of this study suggest that in competition law enforcement action against anticompetitive action by SOEs must consider two different objectives of the SOE (public interest and profit) and direct government policies that became the basis for the action of SOEs."

"

Penelitian ini menganalis faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen pada BUMN Sektor Non-Keuangan pada periode tahun 2014 s.d. 2018. Variabel dependen penelitian adalah dividend payout ratio. Sementara variabel independen penelitian antara lain dividen periode sebelumnya, ukuran perusahaan, pertumbuhan perusahaan, profitabilitas, likuiditas, leverage, dan tingkat pajak. Sampel penelitian merupakan 35 BUMN yang bergerak di sektor non-keuangan. Data penelitian dianalisis menggunakan metode analisis deskripstif dan regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa target dan realisasi penerimaan dari dividen BUMN secara umum meningkat dari tahun ke tahun, dengan rata-rata capaian lebih dari 100 persen. Secara keseluruhan dividend payout ratio cenderung mengalami peningkatan. Hasil pengujian terhadap data menunjukkan bahwa variabel dividen periode sebelumnya dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap kebijakan dividen. Variabel pertumbuhan perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen. Variabel profitabilitas, likuiditas, leverage, dan tingkat pajak berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kebijakan dividen.

 

---

This study analyzes the factors that influence dividend policy in Non-Financial Sector SOEs for the period 2014 to 2018. The dependent variable is the dividend payout ratio. While the independent variables are previous dividend, firm size, firm growth, profitability, liquidity, leverage, and tax rate. The research sample is 35 SOEs from non-financial sector. The research data were analyzed using descriptive analysis methods and panel data regression. The results show that the target and revenue realization from SOEs’ dividends generally increased from year to year, with an average realization more than 100 percent. Overall, the dividend payout ratio tends to increase. Test results on the data indicate that the previous dividend and firm size have a significant positive effect on dividend policy. The firm growth variable has no significant negative effect on dividend policy. Variable profitability, liquidity, leverage, and tax rates have no significant positive effect on dividend policy.

 

 

"

"ABSTRAKSkripsi ini merupakan analisis bentuk-bentuk pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) dalam kasus-kasus terkait konsesi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), serta perspektif tentang konsesi menurut hukum persaingan usaha di Indonesia saat ini. Analisis dilakukan dengan menguraikan pandangan-pandangan berbagai pihak dalam kasus-kasus terkait konsesi BUMN dan makna pengecualian Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan metode pengolahan dan analisis data yang menggunakan pendekatan kualitaif. Hasil dari penelitian menemukan bahwa: bentuk-bentuk pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 meliputi oligopoli, tying agreement, monopoli, penguasaan pasar, persekongkolan, penyalahgunaan posisi dominan, dan jabatan rangkap; dan pengecualian menurut Pasal 50 huruf a dan Pasal 51 UU No. 5 Tahun 1999 hanyalah pengecualian terhadap kedudukan monopoli, bukan terhadap perbuatan dan/ atau perjanjian lain yang dilarang menurut UU No. 5 Tahun 1999.

---

ABSTRACTThis Thesis is a comprehensive analysis of the kinds of violation of Law Number 5 of 1999 on Prohibitions of Monopoly Practice and Unfair Business Competition (?Law Number 5 of 1999?) in the cases related to concession for State Owned Company which have been decided by Business Competition Supervisory Commission (Komisi Pengawas Persaingan Usaha/ KPPU); and the perspective on concession according to Competition Law in Indonesia nowadays. The Writer elaborates the perspectives on the presumptions of violation of Law Number 5 of 1999 according to the parties in the cases related to concession for State Owned Company and the meaning of exemptions in accordance with Article 50 point a and Article 51 in Law Number 5 of 1999. This research is juridical normative with qualitative method and analysis. The results show that the kinds of violation to Law Number 5 of 1999 are oligopoly, tying agreement, monopoly, market controlling, conspiracy, abuse of dominant position, and double office; and the exemptions in accordance with Article 50 a and Article 51 in Law Number 5 of 1999 apply only to the monopoly position, not to other agreements and/ or activities prohibited by Competition Law."

"ABSTRAKPada era globalisasi seperti sekarang ini, dapat dirasakan bahwa batas-batas negara semakin dirasa mudah untuk diterobos. Perkembangan zaman menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi merupakan salah satu hal yang terkena dampak langsung dari era globalisasi. Segala bentuk perjanjian internasional telah memberikan landasan dan harapan baru bagi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang diarahkan dalam rangka percepatan perkembangan ekonomi, terutama bagi negara berkembang, termasuk salah satu adalah negara Indonesia. Fenomena ini apabila di telaah lebih dalam, terkait dengan maraknya perjanjian perdagangan bebas free trade agreement yang telah disepakati oleh bangsa Indonesia. Salah satu poin penting dalam perjanjian perdagangan bebas, adalah dimudahkannya proses investasi, sehingga terlihat tidak ada hambatan bagi investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia sebagai negara peserta perjanjian perdagangan bebas. Namun, apabila melihat pada konstitusi negara Indonesia, di dalam Pasal 33 UUD 1945 terlihat terdapat aturan khusus mengenai hak eksklusif yang dimiliki BUMN di Indonesia yang tidak diberikan kepada investor swasta lain. Pertentangan yang ada dalam konstitusi Indonesia dan pengaturan investasi dalam perjanjian perdagangan bebas inilah yang merupakan rumusan masalah dari penelitian ini. Metode penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif analitis. Alat pengumpulan data terdiri atas data primer yaitu studi kepustakaan dan data sekunder yaitu hasil wawancara. Pendekatan yang dilakukan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara pemberian hak eksklusif Badan Usaha Milik Negara BUMN di UUD 1945 dengan iklim investasi yang diamanatkan oleh perjanjian perdagangan bebas yang diikuti Indonesia.

---

ABSTRACTIn the globalization era, states rsquo boundaries are likely to be dissapeared. Times indicate that the economic activities can be considered as one thing that is directly affected by the globalization. All forms of international agreements have provided both base and new hope for the economic growth specifically for the developing countries, including Indonesia. If we take a deeper look, this situation is closely related to the rise of free trade agreements as one of the legal decisions of the government of Indonesia. One of the derivative part of free trade agreements is known as the investment agreement. This agreement provides rules to eliminate all barriers for foreign investors who decide to invest in Indonesia, as one of the contracting party. On the other hand, Article 33 UUD 1945, as the constitution of Indonesia, regulates a special rights only for state owned enterprises in Indonesia. This special rights are not given to the private entities. The main issue of this research is regarding the contradictions that is exists between Article 33 UUD 1945 regarding special rights for state owned enterprises and the invesment rules in the free trade agreements. The method of the research is descriptive analytical. The primary method to collect the data is the study of literature and interviews as the secondary data. The approach taken for the research is juridical normative. The results shows that there is a contradiction between the grant of exclusive rights from government of Indonesia to to the state owned enterprises BUMN and investment rules which is governed by the free trade agreements."

"Keterlibatan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada beberapa perkara korupsi mengindikasikan bahwa bukan hanya individu pengurusnya saja yang dapat melakukan korupsi, namun juga badan itu sendiri. Dengan demikian maka seharusnya pemberantasan korupsi juga dapat menjerat badan hukum publik tersebut sebagai korporasi. Penelitian ini akan menjawab beberapa permasalahan seputar; pertama, landasan penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi; kedua, problematika pengaturan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik; dan ketiga, pengaturan ideal pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik pada perkara korupsi. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian hukum normatif dengan data sekunder yang didukung dengan data primer serta dianlisis secara deskriptif-kualitatif. Pendekatan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang-undangan dan perbandingan. Hasil dari penelitian ini ialah; pertama, penerapan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik memiliki landasan yang kuat baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis; kedua, problematika pengaturan pertanggungjawaban pidana BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik yang masih abstrak dan tidak implementatif; dan ketiga, pengaturan ideal dilakukan dengan merumuskan dan menegaskan BUMN dan BUMD sebagai badan hukum publik dalam konteks korporasi dengan sistem pertanggungjawaban pidana serta pidana dan pemidaan yang khusus. Melakukan perbaikan terhadap pengaturan konsep pertanggungjawaban pidana korporasi pada perkara korupsi, pengetahuan yang baik aparat penegak hukum pertanggungjawaban pidana korporasi, serta kehendak politik kuat dari segenap elemen bangsa agar terhindar dari perbuatan korupsi merupakan saran dari penelitian ini

---

The involvement of BUMN and BUMD as public legal entities in several corruption cases indicates that not only individuals can commit corruption, but the body itself. Thus, corruption eradication should also be able to ensnare these public legal entities like corporations. This research will answer several problems around; first, the basis for implementing the criminal liability of BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases; second, regulatory issues in the application of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities; and third, the ideal arrangement of criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities in corruption cases. This research is normative legal research with secondary data supported by primary data and is analyzed descriptively-qualitatively. The approach in this research is a conceptual, statutory, and comparative approach. The results of this study are; first, the application of criminal responsibility for BUMN and BUMD as public legal entities has a strong basis both philosophically, juridically, and sociologically; second, the problem of regulating criminal liability for BUMN and BUMD as public legal entities which are still abstract and unimplementable; and third, the ideal arrangement is executed by formulating and affirming BUMN and BUMD as public legal entities in the context of a corporation with a particular system of criminal liability, punishments, and sentencing. Making improvements to the regulation of corporate criminal liability concept in corruption cases, good knowledge of corporate criminal liability by law enforcement officials, and strong political will from all elements of the nation to avoid acts of corruption are the suggestions of this study"

"Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dibentuk dalam rangka melaksanakan amanat UUD 1945. Kehadiran BUMN diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Guna memaksimalkan kegiatan usahanya, BUMN membentuk anak perusahaan. Hubungan antara anak perusahaan BUMN dengan BUMN induknya memunculkan berbagai pendapat yang berbeda mengenai status hukum keuangan dan kekayaan anak perusahaan BUMN, hal ini diperparah dengan adanya peraturan dan putusan pengadilan yang saling bertentangan dalam menafsirkan status keuangan BUMN dan anak perusahaan BUMN sehingga menyebabkan tidak adanya kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif untuk mengetahui bagaimana yang ideal berdasarkan teori hukum keuangan publik. Terdapat putusan dan peraturan produk hukum badan peradilan yang menganggap dikarenakan sumber uang sebagai penyertaan modal yang diberikan negara kepada BUMN merupakan uang negara (APBD) sehingga ketika BUMN membentuk anak perusahaan, maka keuangan anak perusahaan BUMN merupakan keuangan negara, namun ada juga putusan yang menganggap keuangan anak perusahaan BUMN bukan keuangan negara karena adanya transformasi status keuangan negara dan anak perusahaan sebagai badan hukum privat memiliki kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan para pemegang sahamnya.Anak perusahaan BUMN, badan hukum, kekayaan negara yang dipisahkan, status keuangan dan kekayaan, teori hukum keuangan publik.

---

State-Owned Enterprises (BUMN) were formed in order to carry out the mandate of the 1945 Constitution. The presence of State-Owned Enterprises is expected to contribute to the development of the national economy and state revenues. In order to maximize its business activities, State-Owned Enterprises form subsidiaries. The relationship between State-Owned Enterprises subsidiaries and State-Owned Enterprises gives rise to different opinions regarding the legal status of the finances and wealths of State-Owned Enterprises subsidiaries, this is exacerbated by conflicting regulations and court decisions in interpreting the financial status of State-Owned Enterprises and State-Owned Enterprises subsidiaries, causing legal uncertainly. This research uses normative juridical research to find out what is ideal based on the theory of public finance law. There are decisions and regulations on legal products of the judiciary which consider that because the source of money as capital participation provided by the state to State-Owned Enterprises is state money (APBD). When State-Owned Enterprises form subsidiaries, the finances of State-Owned Enterprises subsidiaries are state finances, but there is also a decision that considers financial State-Owned Enterprises subsidiaries are not state finances because of the transformation of state financial status and subsidiaries as private legal entities have their own wealths that are separate from the wealths of the shareholders."

"Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Aneka Tambang Tbk termasuk ke dalam pengertian privatisasi. Berdasarkan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perbandingan, pendekatan konseptual, dan pendekatan peraturan perundang-undangan, penulis menyimpulkan bahwa, Pertama, Di Inggris privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan dan kontrol yang dimiliki negara kepemilikian swasta; Di Belanda privatisasi diartikan sebagai suatu proses dimana aktivitas tertentu dialihkan seluruhnya atau dikurangi keikusertaannya dari campur tangan pemerintah; Di Malaysia privatisasi diartikan sebagai pengalihan kepemilikan aset atau saham dari pemerintah kepada perusahaan swasta, dan Di Indonesia, privatisasi diartikan sebagai penjualan saham Persero, baik sebagian maupun seluruhnya, kepada pihak lain, dalam rangka memperluas pemilikan saham oleh masyarakat. Kedua, Apabila ditinjau dari pengertian privatisasi menurut OECD, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, pengalihan saham kepada PT Inalum (Persero) tidak termasuk pengertian privatisasi karena secara ruang lingkup dan pihak yang dituju tidak terpenuhi. Namun di Indonesia pengertian privatisasi dapat menimbulkan penafsiran dapat dilakukan kepada pihak swasta. Saran berdasarkan hasil penelitian ini ialah definisi privatisasi dalam UU BUMN perlu diperjelas lagi berkaitan dengan pihak lain.

---

This thesis discusses differences of opinion about the legal actions of transferring shares which state it as privatization or not. In particular, this thesis explains what the meaning of privatization is, both in terms of international standards, the United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, also explains whether the law of transferring shares to PT Asahan Alumunium Indonesia (Persero) by PT Timah Tbk, PT Bukit Asam Tbk, and PT Aneka Tambang Tbk is included in the definition of privatization. Based on normative juridical research, using comparative approach, conceptual approach, and statutory approach, the author conclude, First, In the UK privatization is defined as transfer of ownership and control by the state (central or local government) to private owners; In the Netherlands, the term privatisation is generally used to describe a process by which certain activities are either entirely taken out of, or less directly influenced by, the public sector; In Malaysia privatization is defined as the transfer of ownership of assets or shares from the government to private companies, and in Indonesia, privatization is defined as the sale of shares of Persero, partly or wholly, to other parties, in order to shares ownership by the public. Second, if reviewed from the notion of privatization according to the OECD, United Kingdom, the Netherlands, Malaysia and Indonesia, the transfer of shares to PT Inalum (Persero) does not include into the meaning of privatization. But in Indonesia the notion of privatization can lead to interpretation can be made to the private sector. The suggestions based on the results of this study is that the definition of a privatization in the BUMN Law need to be clarified with regard to other parties."

"Privatisasi merupakan isu yang paling sering kita temui dalam beberapa dekade kepemimpinan di Negara ini, seiring dengan bergantinya kepemimpinan pemerintahan, privatisasi seolah sudah merupakan agenda yang turun temurun ingin diwujudkan walaupun terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Untuk mewujudkan privatisasi tersebut tentunya harus dipertimbangkan dengan matang oleh BUMN selaku pihak yang melakukan privatisasi, karena BUMN adalah perusahaan yang sebagian pemegang sahamnya dimiliki pemerintah, karena itu jika salah dalam strategi pelaksanaan privatisasinya dapat berakibat fatal dan tentunya menyebabkan kerugian yang besar, seperti yang dialami oleh PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel. Dalam pelaksanaan privatisasi sudah seharusnya sejalan dengan amanat UUD 1945 dan pelaksanaannya harus sesuai dengan UU dan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini termasuk didalamnya UU No.19 tahun 2003, PP No.33 tahun 2005 juncto PP No. 59 tahun 2009. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penelitian normative dikarenakan data yang digunakan adalah data sekunder. Dalam penelitian ini penulis hendak melakukan perbandingan antara privatisasi yang dilakukan antara PT. Indosat Tbk dan PT. Krakatau Steel serta menemukan masalah-masalah yang timbul dari privatisasi tersebut serta menemukan cara privatisasi yang paling efektif untuk BUMN di Indonesia sehingga semangat UUD 1945 dapat terwakili dan tujuan sesungguhnya dari privatisasi dapat terwujud.

---

Privatization is the most frequent issue appeared in several decades of our state leadership, along with the succession of governmental leadership, the issue has become a traditional agenda together with its pro and contra. The attainment requires profound consideration of the relevant state owned enterprise as party carrying out such privatization, since some of its holdings belong to the government; therefore an error in its implementation strategy may lead to fatal consequences and incurs a great loss, as experienced by PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel. The privatization implementation should be in line with the mandate of State Constitution of 1945 whereas its execution should comply with the prevailing law and regulation, including The Law No.19 of 2003, Government Regulation No.33 of 2005 in conjunction with Government Regulation No. 59 of 2009.

This research was carried out as a qualitative study, using normative research method, for the data to be used were of secondary. This research seeks to compare privatization proceedings done by two formerly state owned enterprises PT. Indosat Tbk and PT. Krakatau Steel as to identify the problems caused by privatization and to conclude the most effective way of privatization to Indonesian State Owned Enterprises so that the spirit of Indonesian State Constitution of 1945 will be maintained as the substantial objective of privatization can be realized."

"BUMN di Indonesia menghadapi beberapa permasalahan dalam menjalanakanusahanya, salah satunya ialah banyaknya BUMN yang memiliki kinerja keuangan dan tata kelola yang buruk. Hal ini kemudian mendorong pemerintah untuk kembali mengevaluasi pengelolaan BUMN, yang kemudian menuju kepada wacana untuk melaksanakan adanya suatu restrukturisasi BUMN dengan membentuk holding BUMN. Skripsi ini membahas mengenai pembentukan holding BUMN berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, beserta penerapannya dalam berbagai sektor industri di Indonesia, dan pengaruhnya terhadap kinerja keuangan dan tata kelola BUMN. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode penelitian yuridis- normatif untuk menelaah norma hukum tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Dari hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur khusus mengenai pembentukan holding BUMN dan sejauh ini pembentukannya mengacu kepada UUPT, UU BUMN, PP 44/2005, PP 72/2016, Permen BUMN 1/2011 dan Permen BUMN 9/2012. Selanjutnya, dapat juga disimpulkan bahwa dalam penerapan holding BUMN masih terdapat beberapa perbedaan dalam pemilihan induk holding dan kontrol terhadap anggota holding. Kesimpulan terakhir, ialah pembentukan holding BUMN membawa dampak positif terhadap kinerja keuangan dan tata kelola BUMN di Indonesia. Maka dari itu, demi menunjang pembentukan holding BUMN perlu dibentuk peraturan perundang- undangan yang khusus mengatur mengenai holding BUMN, juga perlu adanya kepastian penyeragaman pembentukan holding BUMN oleh pemerintah, dan perlu adanya eksekusi yang matang dari induk dan anggota holding agar pengaruh pembentukan holding terhadap kinerja BUMN dapat terlaksana dengan baik

---

"

"ABSTRAKSaat ini, penentuan status kekayaan negara di dalam BUMN Persero negara Indonesia diatur oleh dua kelompok peraturan perundang-undangan yang saling bertentangan. Terdapat kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero merupakan bagian dari keuangan negara. Sedangkan, terdapat juga kelompok peraturan perundang-undangan yang menentukan bahwa, kekayaan BUMN Persero bukan merupakan bagian dari keuangan negara. Adanya dualisme hukum yang mengatur tentang status hukum kekayaan negara di dalam BUMN Persero , senyatanya menghambat ruang gerak BUMN Persero dalam bersaing untuk memperoleh keuntungan. Disisi lain, regulasi yang mengatur tentang status kekayaan negara di dalam SOE negara Singapura kompak untuk tidak mengkategorisasikan kekayaan SOE sebagai bagian dari keuangan negara. Skripsi ini mencoba untuk mengkaji secara normatif regulasi tentang penentuan status kekayaan negara di Indonesia dan Singapura. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa, regulasi yang berlaku di SOE Singapura memberikan dampak positif berupa, adanya kedudukan yang setara dengan perusahaan swasta untuk memperoleh laba sehingga, SOE mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan negara. Dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan kinerja BUMN Persero , pemerintah Indonesia perlu merujuk dan belajar dari regulasi yang mengatur tentang penentuan status kekayaan negara di dalam SOE di Singapura.

---

ABSTRACTNowadays, the determination of state property rsquo s status in BUMN Persero are governed by the two groups of conflicting regulations. There is a group of regulations which determines that, the property rsquo s of BUMN Persero are part of the state finance. Meanwhile, there is also a group of regulations whichdetermines that, the property rsquo s of BUMN Persero aren rsquo t part of the state finance. In fact,this kind of the dualism of law obstruct the roles of BUMN Persero to get the levelof playing field, in order to gain profit. On the other hand, the regulations of the determination of state property rsquo s status in Singapore rsquo s SOE aren rsquo t categorized the property rsquo s of SOE as a part of state finance. This thesis attempts to research the regulations about the determination of state property rsquo s both in Indonesia dan Singapore normatively. The result of the research in this thesis shows that, the regulations which applied for Singapore rsquo s SOE create positive impacts in the form of the level of playing field, in order to gain profit, so that SOE can support the state income optimally. In order to ameliorate and improve the performance of BUMN Persero ,the government of Indonesia need to refer and learn from the regulations which governed the state property rsquo s status in Singapore rsquo s SOE."