Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai persoalan masalah keabsahan berdirinya negara Israel di wilayah mandat dalam hukum internasional, terutama mengacu pada sistem mandat internasional dan sistem perwalian. Sebagai rangkaian permulaan pembahasan, secara kronologis, akan dipaparkan mengenai status hukum wilayah Palestina, mulai dari berakhirnya Perang Dunia I sampai beralihnya wilayah tersebut kepada Inggris oleh Liga Bangsa-bangsa melalui perjanjian mandat Palestina. Analisis diawali dengan menjelaskan sistem mandat internasional yang diperkenalkan Liga Bangsa-bangsa serta sistem perwalian yang menggantikannya. Berikutnya, analisis dilakukan terhadap isi perjanjian mandat, yang juga sangat berkaitan dengan Deklarasi Balfour, serta praktik pelaksanaan mandat dengan mendasarkan pada sistem mandat internasional oleh Liga Bangsa-bangsa maupun sistem perwalian oleh Perserikatan Bangsa-bangsa. Metode pendekatan kualitatif digunakan untuk mengumpulkan bahan-bahan dalam penulisan skripsi ini. Pada akhirnya, ditemukan bahwa pendirian negara Israel melalui keadaan yang tidak ideal, terlepas dari fakta penerimaannya sebagai anggota PBB.

---

This thesis studies the legality of Israel?s declaration of independence in Palestine territory, in the scope of international mandat and trusteeship system. Subsecquently, as a background issue, this thesis will start to describe the legal state of Palestine territory after the World War I as much as the recognition of British government as Mandatory State carried on the international mandate system by the Palestine mandate treaty from the Covenant League. Next, this thesis will explain the conceptions and practices of League mandate systems as well as to differ the latest system. Afterwards, analyze the content of mandate treaty of Palestine which happened to be legal standing of British mandate rule over those territory, as well as the emerge of Balfour Declaration in advance. Also to analyze the mandate practice over during the mandate period, accordingly to the international mandate and trusteeship system, subsequently. Qualitative approach is used to gather resources in writing this thesis. This thesis concluded by point out the legality of Israel?s declaration of independence was deliberately attemped in unideal situation, regardless the recognition and membership approval from United Nations."

"Tesis ini membahas mengenai apakah Palestina dapat dikategorikan sebagai Negara berdasarkan hukum internasional dan bagaimana status hukum alien occupation Israel atas Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Palestina dapat dikategorikan sebagai suatu Negara berdasarkan hukum internasional; pendudukan Israel atas Palestina dapat dikategorikan sebagai alien occupation berdasarkan hukum humaniter internasional, namun Israel melanggar aturan-aturan dalam Hague Regulation, Konvensi Jenewa 1949, dan Protokol Tambahan I 1977.

---

This thesis discusses about whether the Palestinians can be categorized as a State under international law and how the legal status of the alien occupation of Palestine by Israel based on international humanitarian law. The study was a normative study with a descriptive design. The study concluded that Palestine can be categorized as a State under international law; Israel's occupation of Palestine can be categorized as an alien occupation under international humanitarian law, but Israel has violated the rules of the Hague Regulations, the Geneva Conventions 1949 and Additional Protocol I 1977."

"Skripsi ini membahas mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional, sebagai pengadilan pidana permanen yang memiliki yurisdiksi terhadap tindak pidana internasional, atas konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza. Palestina dan Israel kerap terlibat dalam konflik bersenjata dalam wilayah Jalur Gaza, diantaranya pada tahun 2009 serta 2012. Dalam kedua periode konflik tersebut terdapat beberapa indikasi adanya tindak pidana internasional yang dilakukan oleh kedua negara, namun belum terdapat proses pengadilan apaun terkait dengan indikasi tersebut. Pada 1 April 2015, Palestina secara resmi telah menjadi negara anggota dari Mahkamah Pidana Internasional. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terkait dengan konflik di Jalur Gaza yang melibatkan salah satu negara anggotanya tersebut. Penulis menyimpulkan bahwa hingga saat ini, Mahkamah Pidana Internasional belum memiliki yurisdiksi atas konflik antara Palestina dan Israel di Jalur Gaza.

---

This study discusses the jurisdiction of International Criminal Court, as the permanent criminal court whose jurisdiction covers international criminal acts, with regard to the conflict between Palestine and Israel in Gaza Strip. Palestine and Israel are often involved in a conflict in Gaza Strip, most notably in 2009 and 2012. The aftermath of the two conflicts suggested several indications of internatioanl criminal acts conducted by two States, however no measures have been taken thus far in response to such indications. On 1 April 2015, Palestine has officialy become the State Party of International Criminal Court. This raises the question of the possibility of International Criminal Court?s jurisdict ion over the two notable conflicts in Gaza Strip. The author concluded that International Criminal Court does not have jurisdiction over the conflict between Palestine and Israel in Gaza Strip."

"Skripsi ini membahas mengenai perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza dalam konflik Israel-Palestina berdasarkan hukum humaniter internasional. Penelitian ini bermula dari peristiwa terjadinya penggunaan kekuatan oleh Israel terhadap Gaza yang dipicu oleh serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober 2023. Konflik tersebut menyebabkan kehancuran terhadap tempat-tempat ibadah yang bersejarah dan bernilai budaya. Tempat-tempat ibadah tersebut dapat diklasifikasikan sebagai benda budaya karena sejarah dan budaya yang melekat telah menjadi bagian dari identitas nasional bangsa Palestina. Penyerangan terhadap tempat-tempat ibadah tersebut dapat menyebabkan hilangnya identitas bangsa Palestina, sehingga dapat memudahkan Israel untuk menguasai wilayah Palestina. Israel juga melegitimasi serangannya dengan mengklaim Hamas menggunakan perisai manusia dan menyimpan persenjataan mereka di dalam tempat-tempat ibadah di Gaza. Oleh sebab itu, skripsi ini akan membahas bagaimana hukum humaniter internasional mengatur mengenai penggunaan kekuatan dan perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah, bagaimana peraturan tersebut diberlakukan terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya, serta bagaimana hukum humaniter internasional diterapkan dalam kasus penyerangan Israel terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza. Berdasarkan penelitian doktrinal yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan kekuatan Israel terhadap tempat-tempat ibadah sebagai benda budaya di Gaza tidak sesuai dengan hukum humaniter internasional.

---

This thesis discusses the protection of places of worship as cultural properties in Gaza in the Israeli-Palestinian conflict based on international humanitarian law. This research stems from the use of force by Israel against Gaza triggered by Hamas attacks on October 7, 2023. The conflict caused the destruction of historic and culturally valuable places of worship. These places of worship can be classified as cultural properties because their history and culture have become part of the Palestinian national identity. Attacks on these places of worship can lead to the loss of Palestinian identity, making it easier for Israel to control the Palestinian territories. Israel also legitimizes its attacks by claiming Hamas uses human shields and stores their weapons inside places of worship in Gaza. Therefore, this thesis will discuss how international humanitarian law regulates the use of force and protection of places of worship, how these regulations apply to places of worship as cultural properties, and how international humanitarian law is applied in the case of Israel's attack on places of worship as cultural properties in Gaza. Based on the doctrinal research conducted, it can be concluded that Israel's use of force against places of worship as cultural properties in Gaza is not in accordance with international humanitarian law."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan semiotika untuk menganalisis teks berita konflik Israel-Palestina. Teori semiotika Barthes mengenai konotasi digunakan untuk menggali makna konotasi yang terdapat dalam sejumlah kata atau ungkapan yang menjadi tanda dalam teks berita. Korpus bersumber dari teks berita Kompas pada momentum pengajuan proposal Palestina untuk menjadi anggota PBB, yaitu September-Oktober 2011. Hasil analisis menunjukkan bahwa konotasi sangat berperan dalam menggambarkan tanda yang sesuai dengan apa yang sebenarnya ingin diberitakan media Kompas. Hasil analisis ini juga membentuk makna konotasi yang mengungkap sudut pandang Kompas tentang Palestina, Israel, dan reaksi negaranegara di dunia selama momen tersebut.

---

This research uses qualitative method with semiotic approach to analyze the news text of the Israeli-Palestinian conflict. The semiotic theory of Barthes about connotations is used to find the meanings of the words or phrases that acted as sign in the news text. Corpus is taken from Kompas‟s news text at the moment of submission of Palestinian proposal for UN membership, during September-October 2011.

The results of the research analysis show that the connotation is crucial in describing the sign that correspond to what Kompas really want reported. The results of the research analysis also find the connotation meaning which reveal a perspective of Kompas on the Palestinian, Israel, and the reaction of countries in the world during this moment."

"Film dapat menjadi media untuk memproyeksikan realitas atau peristiwa dalam sejarah. Penelitian ini mengkaji salah satu aspek konflik yang terjadi di antara Israel dan Palestina, khususnya di penjara Israel dalam film 3000 Nights (2015) karya Mai Masri. Film ini menarik karena memperlihatkan perjuangan tak henti dari tokoh-tokoh perempuan berlatar Palestina menuntut keadilan dan kemerdekaan mereka, meskipun mereka berada dalam penjara Israel. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif dengan kajian film yang memperlakukan film sebagai teks. Teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kajian film milik Boggs dan Petrie, teori resitensi milik James C. Scott, teori strukturalisme genetik milik Pierre Bourdieu, dan konsep film sebagai gambaran realitas milik Graeme Turner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alur digerakkan oleh resistansi tokoh utama bernama Layal untuk menuntut keadilan, karena terdapat kekerasan, diskriminasi, represi, eksploitasi, dan ketimpangan kekuasaan yang terjadi di dalam penjara Israel. Perlawanan Layal sejalan dengan tindakan tokoh-tokoh tahanan perempuan Palestina yang kemudian bersinergi dengan tahanan laki-laki Palestina. Film 3000 Nights tampak berusaha menunjukkan kritik terhadap sistem penjara Israel yang menjadi proyeksi arena konflik Palestina dan Israel masa itu.

---

Film can be a medium to project reality or historical events. This study examines one aspect of the conflict between Israel and Palestine, particularly in Israeli prisons, as depicted in the film 3000 Nights (2015) by Mai Masri. This film is noteworthy because it portrays the relentless struggle of female Palestinian characters demanding justice and freedom, even while imprisoned in Israel. The method used in this study is qualitative, employing film studies that treat films as texts. The theories and concepts applied include the film studies approach by Boggs and Petrie, the theory of resistance by James C. Scott, the theory of genetic structuralism by Pierre Bourdieu, and the concept of film as a depiction of reality by Graeme Turner. The study’s results show that the plot is driven by the resistance of the main character named Layal demanding justice in response to the violence, discrimination, repression, exploitation, and power imbalances occuring in the Israeli prison. Layal’s resistance is in line with the actions of Palestinian female prisoner figures who then synergize with the Palestinian male prisoners. The film 3000 Nights seeks to criticize the prison system, presenting it as a projection of conflict between Palestine and Israel at that time."

"Penelitian ini membahas mengenai pengaruh karakteristik sumber daya air di Palestina-Israel terhadap pemberontakan penduduk Palestina antara tahun 2000-2009. Masalah air merupakan masalah yang sangat krusial di Palestina dan Israel, bahkan menjadi salah satu isu kunci konflik Palestina-Israel. Hal itu karena di wilayah-wilayah yang cenderung kering, air berarti kehidupan. Eksploitasi sumber-sumber air oleh Israel menjadikan penduduk Israel lebih mudah memperoleh pasokan air, sementara penduduk Palestina semakin sulit mendapatkannya dalam jumlah yang memadai. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana karakteristik sumber daya air di sana serta seberapa besar pengaruhnya terhadap terjadinya, durasi, maupun intensitas pemberontakan penduduk Palestina pada periode spesifik tersebut.

---

This research is about to discuss the impact of water resource characteristics in Palestine-Israel on Palestinian uprising during 2000 to 2009. As being a part of the dry-areas, water resource is one of the crucial issues in this circumstance. Furthermore, Israel water resource exploitation obtained to supply it easily, while the Palestinians found it more difficult to obtain their need in adequate amounts. Finally, the objective of this research is to analyze the characteristics of water resources in this area and find how deep its impact on the occurrence, the duration, and the intensity of Palestinian uprising in this specific period."

"Pengaruh Etnisitas Yahudi sebagai dasar dari Negara Israel terhadap kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel sangat menarik untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaruh Negara Yahudi yang berdiri di Tanah Israel dimana Tanah Israel juga merupakan pusat dari Kekristenan secara umum dan Gereja Katolik secara khusus. terhadap kepentingan Gereja Katolik di Tanah Israel. dalam hal ini beberapa sudut pandang yang melandasinnya baik filsafat teologi, sejarah, sosiologi, dan yurisdiksi. dengan menggunakan analisis teori nasionalisme etnis dari Hans Kohn dalam konteks Negara Israel, maka terdapat pengaruh kepentingan Negara Kota Vatikan di Negara Israel, khususnya pengaruh dalam hal keragaman ritus dan kota Yerusalam.

---

The influence of Jewish Ethnicity as the basis of the State of Israel on interest The bVatican City State in the State of Israel is very interesting to study. this research aims to understand the influence of the Jewish State that stands on the Land of Israel where the Land of Israel is also the center of Christianity in general and the Catholicn Church in particular. Against the interests of the Catholic Church in the Lnad of Israel. in this case, several points of view underlying it are used used such as theology, history, sociology, and jurisdiction. By using ethnic nationalism theoretical analysis of Hans Kohn in the context of the State of Israel, then there is influence of Vatican City State interest in the State of Israel. Especially the influence in terms of the diversity of rites and City of Jerusalem."