Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam perekonomian pasar yang terjadi saat ini, hukum persaingan usaha memiliki peran besar untuk melindungi usaha mikro dan usaha kecil karena hukum persaingan usaha berfungsi untuk menjaga iklim persaingan dengan mencegah monopoli dan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang mematikan bagi usaha mikro dan usaha kecil. Usaha mikro dan usaha kecil sendiri selain telah diberikan pemberdayaan, mereka diberikan pula pengecualian dari hukum persaingan usaha untuk memberikan mereka perlakuan khusus mengingat sistem ekonomi kita yang menganut demokrasi ekonomi dengan pertimbangan bahwa mereka tidak memiliki level of playing field yang sama untuk bersaing dengan usaha menengah dan usaha besar. Tujuan dari hukum persaingan di Indonesia adalah untuk mencapai kesejahteraan umum, bukan sekedar kompetisi dalam arti sempit, efisiensi, atau bahkan perlindungan konsumen belaka. Untuk mencapai hal tersebut, hukum persaingan usaha perlu memberikan perlakuan khusus untuk usaha mikro dan usaha kecil sehingga kesejahteraan umum dapat tercapai.

---

In the current status quo where market economy system happened, competition law has a really big function to keep the competition atmosphere being conducive while in the same time giving the protection to micro and small scales enterpreneurs because competition law prevent monopoly or unfair competition which usually did by big scales enterpreneurs and driving out micro and small scales enterpreneurs off from the market. Beside given empowerment, micro and small scales enterprenuers also given exemption in the competition law in order to give them special favour which adopted in our economic demoracy system, in the awareness that they have different level of playing field to compete with medium and big scale enterpreneurs. The competiton law purpose in Indonesia is to achieve general welfare, not only to achieve narrow competition minded, efficiency, or even only about consumer protection. To achieve that purpose, the compeititon law needs to give special favour to micro and small scales enterpreneurs in order to fulfil Indonesia’s goal which is actualizing the general welfare."

"Skripsi ini membahas mengenai perbandingan pengaturan pengecualian usaha kecil dalam hukum persaingan usaha di Indonesia dan Jepang. Perbandingan pengaturan yakni antara Undang-Undang No. 5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Japan Antimonopoly Act 1947 dan perundang-undangan terkait lainnya. Perbandingan difokuskan dari segi bentuk pengecualian, ketentuan yang dikecualikan, serta kriteria usaha yang dikecualikan. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deksriptif. Dari perbandingan tersebut diambil beberapa pengaturan pengecualian usaha kecil di Jepang yang dapat diterapkan untuk perkembangan hukum di Indonesia berupa pembatasan terhadap pengecualian dan pengaturan pengecualian yang selaras dengan arah kebijakan pemerintah.

---

This thesis discusses the comparison on exemption of small enterprises under competition law between Indonesia and Japan. Comparison focus on regulation in Indonesia?s Act No. 5/1999 and Japan?s Antimonopoly Act 1947 and other relevants act. The main poin of comparison is exemption forms, provisions that are excluded, and business criteria that are excluded.

This thesis is the juridical research based on normative principles of legal norms by means of a written descriptive representations. With the result from comparison, drawn some regulation in Japan that can be applied to the regulatory progress of competition law in Indonesia in the form of restrictions on exemption and conformity between exemption regulation and government policy."

"Studi yang menggunakan metode penetiltian yuridis normatif ini membahas hubungan antara Hukum Persaingan Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual HaKI , khususnya Paten. Adapun hubungan antara keduanya dibahas dengan meninjau dan membandingkan ketentuan pengecualian atas perjanjian terkait HaKI dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa, khususnya pengaturan yang mengecualikan perjanjian lisensi paten. Pada umumnya kedua rezim hukum tersebut dianggap bertentangan satu sama lain, dimana HaKI mendorong terciptanya kekuatan monopoli, sedangkan hukum persaingan usaha melihat kekuatan monopoli sebagai sesuatu yang harus dibatas karena berpotensi untuk disalahgunakan abuse of monopoly power . Namun sebenarnya keduanya mempunyai kesamaan tujuan dan bersifat komplementer atau saling melengkapi satu sama lain. Dengan demikian keseimbangan antara keduanya menjadi suatu hal yang mutlak diperlukan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa pengecualian atas perjanjian lisensi paten dalam hukum persaingan usaha di Indonesia, kurang memperhatikan keseimbangan antara hak eksklusif paten yang bersifat privat dengan perlindungan terhadap persaingan usaha di pasar yang merupakan kepentingan publik, apabila dibandingkan dengan pengaturan di Uni Eropa.

---

This normative juridical study discusses the intersection between Competition Law and Intelectual Property Rights IPRs , particularly patent right, by examining regulations that exempts Patent License Agreements from Indonesian and The European Union Competition Laws. General view sees that there may be an instance of conflict between the two law regimes Whereas IPRs encourages monopoly, Competition Law tries to control market power. However, the two actually have common legislative goals and complementary to each other. Which is why a proper balance between the exclusivity of IPRs and fair market competition is necessary. Nevertheless, the result of this study shows that Patent License Agreements exemption from Indonesian Competition Law doesn rsquo t reflect that necessary balance, compared to its European Union counterpart."

"Tesis ini membahas mengenai keberadaan asosiasi dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dilihat dari bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilakukan dalam dunia persaingan. Perjanjian dan kegiatan yang dilakukan asosiasi dalam dunia usaha dapat memberikan dampak terhadap persaingan usaha di Indonesia. Penelitian ini adalah Penelitian yang bersifat yuridis normatif dengan desain deskriptif. Hasil Penelitian akan memaparkan mengenai konsep definisi asosiasi sebagai pelaku usaha serta batasan dan kriteria bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang dilakukan asosiasi ditinjau berdasarkan Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

---

This Thesis discusses about the existence of the trade association as Business Actor under Competition Law in Indonesia views of the characteristic of the agreements and activities in business competition. Agreements and activities performed by trade association could give impact to business competition in Indonesia. This research is a normative judicial studies with descriptive designs. Research result will be presented the definition concept of trade association as business actor and limitation of the characteristic of agreements and activities which was prohibited perform by trade association."

"[Pengelolaan hutan dan hasil hutan kayu terutama untuk kebutuhan industri pulp dan kertas yang dilakukan oleh perusahaan HTI, sangat rentan untuk dimonopolisasi dan menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat. Adanya larangan ekspor log (kayu bulat) dan kewajiban bagi perusahaan HTI memasok kayu ke industri semakin memperkuat posisi industri pulp dan kertas. Di samping itu beberapa regulasi atau kebijakan secara tidak langsung mendukung terjadinyaintegrasi antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 telah melarang adanya integrasi vertikal secara rule of reason, artinya ketika ada integrasi vertikal harus dibuktikan apakah menimbulkan praktek persaingan usaha tidak sehat atau merugikan masyarakat. Untuk mengetahui apakah integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI adalah integrasi yang dibolehkan atau dilarang, perlu dipertanyakan bagaimana dampak integrasi antara industri pulp dan kertas denganperusahaan HTI di Indonesia? selanjutnya apakah integrasi tersebut sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha? Untuk menjawap pertanyaan tersebut, menggunakan pendekatan penelitian hukum doktrinal, karena lebih fokus menilai dari sisi regulasi dan mengaitkannya dengan dampak-dampak yang terjadi di lapangan yang bersumber dari informasi penelitian-penelitian terdahulu ataupemberitaan terkait. Dengan menggunakan pendekatan teori economic analysis of law penelitian ini melihat fakta-fakta hukum maupun regulasi terkait dari perspektif ekonomi. Integrasi vertikal antara industri pulp dan kertas dengan perusahaan HTI telah menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan usaha dibidang HTI, dengan concentration ratio produksi pulp mencapai 93 persen, kendali perusahaan HTI ada ditangan industri, yang rentan menimbulkan praktek persaingan tidak sehat, dan beberapa regulasi mengenai industri dan perusahaan HTI cenderung tidak sejalan dengan prinsip hukum persaingan usaha. Forest management and timber forest products especially for the needs of the pulp and paper industry conducted by the plantation forest, are tend to monopolize and lead to unfair competition practices. The ban on the export of logs and theobligation of the plantation forest to supply the logs to the industry to further strengthen the position of the pulp and paper industry. In addition, some regulation or policy indirectly support the integration between the pulp and paper industry with plantation forest. Act 5/1999 prohibit vertical integration as rule of reason, its mean the vertical integration to be seen whether the practice raises unfair competition or harm the public. To determine whether the vertical integration between the pulp and paper industry is the integration with the plantation forest is allowed or prohibited, is questionable how the impact of theintegration between the pulp and paper industry with forest plantation companies in Indonesia? The next, whether integration is in line with the principles of competition law? To answer these questions, using the doctrinal legal research approach, because more focus judging from the regulation and relate to impacts that occur in the field of information derived from previous studies or related news. By using an economic analysis of law approach of this study to see the facts of the law and others related regulations from an economic perspective. Verticalintegration between the pulp and paper industry with the plantation forest have an negative effect on competition in the field of plantation forest, the concentration ratio of pulp production reached 93 percent, the control is in the hands of pulp and paper industry, which is prone to the practice of unfair competition, and some regulations on industrial and plantation forest tend not in line with the principles of competition law., Forest management and timber forest products especially for the needs of the pulpand paper industry conducted by the plantation forest, are tend to monopolize andlead to unfair competition practices. The ban on the export of logs and theobligation of the plantation forest to supply the logs to the industry to furtherstrengthen the position of the pulp and paper industry. In addition, someregulation or policy indirectly support the integration between the pulp and paperindustry with plantation forest. Act 5/1999 prohibit vertical integration as rule ofreason, its mean the vertical integration to be seen whether the practice raisesunfair competition or harm the public. To determine whether the verticalintegration between the pulp and paper industry is the integration with theplantation forest is allowed or prohibited, is questionable how the impact of theintegration between the pulp and paper industry with forest plantation companiesin Indonesia? The next, whether integration is in line with the principles ofcompetition law? To answer these questions, using the doctrinal legal researchapproach, because more focus judging from the regulation and relate to impactsthat occur in the field of information derived from previous studies or relatednews. By using an economic analysis of law approach of this study to see the factsof the law and others related regulations from an economic perspective. Verticalintegration between the pulp and paper industry with the plantation forest have annegative effect on competition in the field of plantation forest, the concentrationratio of pulp production reached 93 percent, the control is in the hands of pulpand paper industry, which is prone to the practice of unfair competition, and someregulations on industrial and plantation forest tend not in line with the principlesof competition law]"

"Tesis ini membahas tentang Pengecualian Terhadap Koperasi Ditinjau Dari Hukum Persaingan Usaha yaitu : Pertama, batasan pengecualian terhadap Koperasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Kedua, bagaimana KPPU menerapkan pengecualian Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Perkara Nomor 07/KPPU-LI/2001 dan Perkara Nomor 28/KPPU-I/2007. Ketiga, kendala yang dihadapi KPPU dalam menerapkan pengecualian terhadap Koperasi berdasarkan Pasal 50 huruf i Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pengaturan mengenai pengecualian terhadap Koperasi ini bukan merupakanpengaturan yang sifatnya mutlak, hanya Koperasi yang kegiatan usahanya khusus melayani kebutuhan anggotanya yang dikecualikan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Asas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 menyatakan ?Pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankankegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antar kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum?. Asas demokrasi ekonomi tersebut merupakan penjabaran Pasal 33 UUD 1945 dan ruang lingkup pengertian demokrasi ekonomi yang dimaksud dahulu dapat ditemukan dalam Penjelasan atas Pasal 33 UUD 1945.

---

This Thesis discusses about Exemption for Cooperative The Review of Competition Law: First, the exemption limitation for cooperative under the competition law. Second, how KPPU implementing the exemption on article 50 letter i of law number 5 of 1999 in case number 07/KPPU-LI/2001 and case number 28/KPPU-I/2007. Third, constraints faced by KPPU on implementing the exemption for cooperative based on article 50 letter i of law number 5 of 1999. The regulation about exemption for cooperative it?s not absolute, exemption only for cooperative that the activities of cooperative aimed specifically at serving their member. The principles of competition law state: ?business activities of business actors in Indonesia must be based on economic democracy, with due observance of the equilibrium between the interests of business actors and the interests of the public?. That economic democracy principle is a manifestation of article 33 UUD 1945 and the scope of economic democracy definition founded on elucidatin of article 33 UUD 1945."

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan merger dan akusisi di Indonesia dan di Amerika Serikat . Ketentuan yang dijadikan pembahasan dalam skripsi ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha Dan Pengambilalihan Saham Perusahaan Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Peraturan Komisi Nomor 2 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Hart-Scott-Rodino Act, Horizontal Merger Guidelines, Bank Merger Act, dan Sherman Act.

---

This thesis discusses the regulation of mergers and acquisitions in Indonesia and in the United States . Provisions were made ​​in the discussion of this thesis is the Government Regulation No. 57 Year 2010 About the Merger or Consolidation of Business Entities and Acquisition of Company Shares which may result in Monopolistic Practices and Unfair Competition , Commission Regulation No. 2 of 2013 , Law No. 5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition with Hart - Scott - Rodino Act, the Horizontal Merger Guidelines, the Bank Merger Act and the Sherman Act."

"Gun Jumping merupakan suatu istilah yang menggambarkan aktivitas pelaku usaha yang seolah-olah transaksi merger yang dilakukannya sudah berlaku secara sah dan efektif di mata hukum walaupun pada kenyataannya merger tersebut belum disetujui oleh otoritas persaingan usaha karena masih dalam proses peninjauan notifikasi merger. Gun Jumping merupakan suatu pelanggaran yang hanya terjadi pada negara yang menganut sistem notifikasi pra-merger atau pra-notifikasi seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Di Indonesia, tidak dikenal istilah Gun Jumping karena sistem notifikasi yang berlaku saat ini ialah pasca-notifikasi atau post-notifikasi. Pada perkembangan saat ini, pasca-notifikasi dipandang sebagai sistem notifikasi yang sudah tidak kontekstual dengan perkembangan zaman dan memiliki banyak kekurangan. Dengan adanya rencana untuk melakukan amandemen UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka diharapkan terjadi perubahan pada sistem notifikasi Indonesia dari pasca-merger notifikasi menjadi pra-merger notifikasi. Usulan perubahan ini merupakan hal yang wajar karena dapat memberikan kepastian hukum terutama bagi pelaku usaha. Apabila nantinya amandemen UU No. 5 Tahun 1999 telah disetujui, maka Gun Jumping akan menjadi salah satu permasalahan yang mungkin akan terjadi sebagai pelanggaran yang dilakukan pelaku merger sebelum merger disetujui oleh otoritas persaingan usaha. Selanjutnya, berhubungan dengan metode pada penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dan kepustakaan. Serta saran yang penulis berikan terhadap penelitian ini adalah dengan secara konsisten mematuhi dan menjalankan setiap prosedural yang berkaitan dengan ketentuan gun jumping.

---

Gun Jumping is a term that describes the activity of merging parties as if their merger transaction has been valid and effective on law provision, in fact the merger has not approved by the competition commission because it is still in the process of reviewing merger notification. Gun Jumping is a violation that only occurs in countries that have a pre-merger notification system, for example United States of America and European Union. In Indonesia with its post-notification system, the term of Gun Jumping is not familiar. Post-notification system in these era is considered out of context and has many shortcomings. With the plan to amend Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 concerning The Ban on Monopolistic Practices and Unfair Business Competition, it is expected that there will be a change in Indonesia notification system from post-merger notification to pre-merger notification. This change is a reasonable because it can provide legal security, especially for merging parties. If the amendments of Law of The Republic of Indonesia No. 5 of 1999 has been approved, gun jumping is one of the problems that may occur as a violation that committed by the merging parties before the merger is approved by the competition commission. Futhermore, the method that author used for this research is juridical-normative and literature. For recommendation that author used for gun jumping problems is to consistently obey every procedure and rules that related to gun jumping provision."

"[ABSTRAKSkripsi ini membahas ketentuan pengecualian dan pembebasan yang berlaku pada negara ASEAN yang telah memiliki undang-undang persaingan usaha. Hal ini dilakukan dalam rangka ASEAN Economic Community yang akan dihadapi oleh seluruh negara ASEAN pada 2015. Penelitian ini merupakan penelitian yuridisnormatif (normative legal research) dengan studi kepustakaan. Metode penelitian tersebut dipakai untuk menjawab permasalahan; pertama pengaturan ketentuan pengecualian dan pembebasan yang ada pada masing-masing undang-undang persaingan usaha kelima negara, dan kedua perbedaan yang terdapat pada ketentuan pengecualian dan pembebasan diantara masing-masing negara. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa penting untuk dilakukan harmonisasi undang-undang persaingan usaha seluruh negara ASEAN, khususnya ketentuan mengenai pengecualian dan pembebasan. Karena hingga saat ini masih terdapat banyak perbedaan yang berkaitan dengan ketentuan pengecualian dan pembebasan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about exclusion and exemption provisions that stipulated in the ASEAN countries that have had competition law. This things were done in the context of ASEAN Economic Community that will be face by 2015 in all ASEAN countries. This research is a juridicial-normative (legal normative research) with literature study. This research method was used to answer the problems: first exclusion and exemption provisions that stipulated in each competition law of the five countries, second the differences of the exclusion and exemption provisions on competition law between each countries. The resultsuggest that is important to do the harmonization of all ASEAN countries’s competition law, especially the provisions about exclusion and exemption. Because untill now, there is still many differences that related with exclusion and exemption provisions in ASEAN countries’s competition law., This thesis discusses about exclusion and exemption provisions that stipulated in the ASEAN countries that have had competition law. This things were done in the context of ASEAN Economic Community that will be face by 2015 in all ASEAN countries. This research is a juridicial-normative (legal normative research) with literature study. This research method was used to answer the problems: first exclusion and exemption provisions that stipulated in each competition law of the five countries, second the differences of the exclusion and exemption provisions on competition law between each countries. The resultsuggest that is important to do the harmonization of all ASEAN countries’s competition law, especially the provisions about exclusion and exemption.Because untill now, there is still many differences that related with exclusion and exemption provisions in ASEAN countries’s competition law.]"

"Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama atas dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha tertentu. Skripsi ini mengkaji pelaksanaan perjanjian dan pengawasan terhadap perjanjian kemitraan antara PT. Grab Teknologi Indonesia dengan mitranya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalar yuridis normatif. Has?l penelitian menemukan bahwa perjanjian kemitraan pada prinsipnya tunduk pada ketentuan perjanjian pada umumnya berdasarkan KUHPerdata. Namun selain dari pada itu tunduk juga pada ketentuan Kemitraan sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2008 dan PP No. 17 Tahun 2013 yang mensyaratkan bahwa usaha besar tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi usaha menengah, mikro dan kecil atar saha menengah tidak boleh memiliki dan/atau menguasasi saha mikro dan kecil. Penelitian ini juga menemukan bahwa pengawasan kemitraan belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang ada pada KPPU. Oleh karenanya perlu adanya kerjasama antar instansi pemerintah terkait dalam pengawasan kemitraan

---

Partnership is a form of cooperation based on agreement and to meet mutual needs in increasing the capacity and capability of certain businesses. This thesis analyzes the implementation of the agreement and the supervision of the partnership agreement between PT Grab Teknologi Indonesia and its partners. The method used in this research is juridical normative. The research found that the partnership agreement in principle is subject to the terms of the agreement in general based on the Indonesian Civil Code. However, apart from the foregoing, it is also subject to the provisions of the Partnership provisions as regulated under Law No. 20 of 2008 and PP. 17 of 2013, which set out that large-scale businesses may not own and / or control medium, micro and small-scale businesses or medium-scale businesses may not own and / or control micro and small-scale businesses. This study also found that the supervision of partnerships has not been going well due to the limited budget and human resources at KPPU. Therefore, cooperation between the relevant government agencies in monitoring partnerships is necessary"