Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu pengelola keuangan dan aset daerah dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada penyajian laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan pencatatan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, serta kebijakan dan model penerapannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan pencatatan secara akrual basis dan sumber daya manusia juga sudah memadai, tetapi masih ada hambatan dari segi dasar peraturan dan petunjuk teknis penerapan basis akrual, serta sistem informasi akuntansi yang digunakan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of DKI Jakarta Provincial Government as one of financial and asset manager, in order to implement accrual based accounting in DKI Jakarta Provincial Government financial statement. This research used qualitative research method (case study). The readiness of local government to implement recording an accrual basis accounting can be examined from supportive infrastructure, i.e. government and political system, law product, human resource, accounting information system, and preparation policy and implementation model. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual based accounting immediately and human resources are also sufficient, but there is obstacle from the rules and technical guidance and also accounting information systems that is used."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan SAP berbasis akrual pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi kasus . Penerapan SAP berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti peraturan-peraturan pendukung, sumber daya manusia, sistem informasi, komitmen pejabat dan laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sudah ada peraturan yang mendukung baik dari Pemerintah Pusat, Kementerian terkait, maupun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sendiri untuk SAP berbasis akrual, komitmen juga telah diberikan oleh pimpinan tertinggi. Namun masih terkendala kurangnya kuantitas SDM yang tersedia dan sistem informasi akuntansi yang digunakan.

---

This study aimed to analyze the application of accrual based governmental accounting standard in DKI Jakarta Provincial Government. The method used is qualitative research methods case study. The application of accrual based governmental accounting standard can be judged on the readiness of supporting infrastructure, such as supporting regulations, human resources, information systems, and a commitment by the leader, and resulting financial statements.

The results of this study indicate that there are already regulations that support both from the Central Government, relevant ministries, as well as from the Government of Jakarta itself to accrual based governmental accounting standard, the commitment has also been given by the supreme leader. But still constrained by lack of available quantity of human resources and accounting information systems used."

"Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh komitmen pimpinan, SDM, kualitas teknologi informasi serta dukungan konsultan terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemprov DKI Jakarta. Pengambilan sampel menggunakan cluster area sampling pada 5 wilayah Kota Administrasi dan penetapan SKPD responden dilakukan dengan teknik purposive sampling, yaitu Bagian Keuangan di 5 wilayah Sekretariat Kota Pemprov DKI Jakarta. Pengumpulan data menggunakan survei kuesioner dan 83 kuesioner diisi dengan lengkap dan dapat diolah. Data diolah dengan menggunakan analisis Regresi Logistik Biner. Hasil penelitian membuktikan bahwa hanya variabel SDM yang memiliki pengaruh positif terhadap penerapan akuntansi berbasis akrual.

---

This research intends to study the influence of management commitment, human resources, quality of information technology and consulting support to the implementation of accrual accounting in DKI Jakarta Provincial Government. Sampling using cluster area in 5 Municipal Government of DKI Jakarta and holds the respondents by purposive sampling technique in Finance Department. Data collecting using a survey questionnaire and 83 questionnaires filled out completely and can be processed. Data is processed using Binary Logistic Regression Analysis. Research proves that only the human resources variables that have a effect on the implementation of accrual accounting."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesiapan Biro Keuangan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai salah satu pengelola keuangan negara di Pemerintah Pusat dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan keuangan kementerian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif (studi kasus). Kesiapan instansi pemerintah untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual dapat dinilai dari kesiapan infrastruktur pendukung, seperti sistem pemerintahan dan politik, peraturan- peraturan, kebijakan dan model pengimplementasian, sumber daya manusia, dan sistem informasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan sudah ada dukungan dari Pemerintah Pusat untuk segera menerapkan akuntansi berbasis akrual, tetapi masih ada kendala dari sisi kebijakan teknis yang belum sepenuhnya siap untuk diterapkan.

---

The aim of this research is to determine the readiness of finance department Ministry of Maritime Affairs and Fisheries as one of state financial manager in the central government, in order to implementing accrual basis accounting for financial statements of ministry. This research used qualitative research method (case study). The readiness of government agencies to implement accrual basis accounting can be examined from readiness supportive infrastructure, such as government and political system, law product, implementation policy and model, human resource, and information system. The result of this research indicates that central government support to implementing accrual basis accounting immediately, but there is obstacle from technical policy which has not been ready to implementation."

"Tesis ini membahas penerapan basis Kas Menuju Akrual pada laporan keuangan Badan Diklat ESDM dalam upaya persiapan menerapkan basis akrual laporan keuangan Badan Diklat ESDM. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif terhadap akun-akun dalam laporan keuangan Badan Diklat ESDM, yaitu Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, Persediaan, Akumulasi Penyusutan, Utang Kepada Pihak Ketiga, dan Pendapatan Diterima Di Muka yang telah menerapkan basis akrual di Neraca tetapi masih ada beberapa kesalahan dalam penerapan basis akrual. Hasil penelitian menyarankan bahwa Badan Diklat ESDM harus menyiapkan konversi basis Kas Menuju Akrual menjadi basis akrual dengan cara inventarisasi atau konversi laporan yang sudah ada, meliputi Laporan Saldo Anggaran Lebih Awal, Neraca Awal, dan Laporan Perubahan Ekuitas

---

This thesis discusses the application of Cash Towards Accrual basis on the financial report of the Agency for Mineral Resources in implementing the accrual basis financial report the Agency for Mineral Resources. This research is a descriptive qualitative study of accounts in the financial statements the Agency for Mineral Resources, that is allowance for doubtful account, inventory, accumulated depreciation, debts to third parties, and unearned revenues which have implemented accrual basis in the balance sheet but there are still some mistakes in the implementation of the accrual basis. Results of the study suggest that the Agency for Mineral Resources should prepare a conversion of Cash Towards Accrual basis to be Accrual basis by an inventory or conversion of existing reports, including Statement of Changes in Budget Surplus Beginning, Beginning Balance Sheet, and Statement of Changes in Equity"

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan akuntansi aset tetap di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan pendekatan soft systems methodology. Penelitian mengidentifikasi beberapa permasalahan akuntansi aset tetap seperti pengakuan aset tetap yang hanya dilakukan pada akhir tahun atau akhir semester, belum ditindaklanjutinya hasil sensus tahun 2013, serta kurangnya kompetensi pegawai terkait akuntansi aset tetap. Permasalahan-permasalahan tersebut berusaha dipecahkan oleh penelitian ini bersama para pihak terkait di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta serta menghasilkan kesepakatan untuk dilakukan penyusunan regulasi penilaian aset tetap, penyusunan petunjuk teknis akuntansi aset tetap, peningkatan kapasitas pegawai, dan pemutakhiran database aset tetap.

---

ABSTRACT

This research aims to optimize fixed asset accounting in Dinas Bina Marga Jakarta Provincial Government using soft systems methodology. The research identifies some problematical situations related with fixed asset accounting such as fixed asset recognition is only performed at the end of year term, the follow up of fixed asset physical inventory has not been done, and the lack of staf capacities. Those problematical situations are resolved by this research with related actors and Dinas Bina Marga will do the following action composing regulation of fixed asset valuation, composing fixed asset accounting technical guidelines, upgrading staf capacities, and updating fixed asset database."

"Tesis ini membahas tentang analisis akuntansi pendapatan fasilitas sosial Fasos dan fasilitas umum Fasum pada pemerintah daerah di Indonesia dengan mengambil sampel pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Kota Bekasi. Penelitian menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan melihat praktik akuntansi pendapatan fasos fasum yang dijalankan di Pemda tersebut terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dan penghentian piutang. Penelitian menunjukkan bahwa pendapatan fasos dan fasum merupakan item non-moneter. Fasos dan fasum terbagi menjadi 3 jenis yaitu tanah, aset selain tanah, serta tanah dan selain tanah. Pengakuan pendapatan fasos dan fasum dilakukan pada saat serah terima aset. Kebijakan akuntansi pendapatan fasos dan fasum belum menjabarkan basis pengukuran untuk mengestimasi pendapatan seperti basis pengukuran menurut IPSAS serta tidak memiliki kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal piutang terkait dengan perubahan tingkat harga. Penyajian piutang fasos fasum tidak dipisahkan dengan piutang moneter. Dana yang diterima sebagai pengganti kewajiban penyediaan tanah tidak memiliki kebijakan pengungkapan. Kedua pemerintah daerah menghentikan piutang karena pelunasan kas atau penyerahan aset atau penghapusan. Penelitian menyarankan perubahan titik pengakuan pada saat awal proses penyerahan aset. Merinci basis pengukuran seperti pada IPSAS dan membuat kebijakan untuk menyesuaikan pengukuran awal. Menyajikan piutang fasos dan fasum terpisah dari piutang moneter. Mengungkapkan informasi terkait dengan pembatasan suatu aset.

---

This thesis analyzes the accrual accounting for revenue of social and public facilities at the local government in Indonesian taking samples on two local governments namely the Provincial Government of DKI Jakarta and the City Government of Bekasi. This research used case study approach analyzing the accounting practices of social and public facilities revenues undertaken in the local government relating to the recognition, measurement, presentation, disclosure and the receivables derecognition. We identify that the social and public facilities revenues are non monetary items. Both local governments failed to recognize the revenues at early stage of submission process. Accounting policies had no detail measurement basis such as IPSAS for estimating the revenue and had no policies to adjust initial measurement of receivables related to price level changes. Presentation of the receivables did not distinguish it from monetary receivables. Funds received as land substitution did not have any disclosure policies. Both governments derecognized the receivables because of settlement cash payment or assets submission or deletion. Research suggests a change of recognition point the revenues at the early stage of submission process. Detail the measurement basis such as IPSAS and make policies to adjust initial measurement. Present the receivable differently from monetary receivables. Disclose any information such as limitation of assets."

"Tesis ini membahas persiapan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Sekretariat Jenderal DPR RI ditinjau dari sisi kebijakan, sumber daya manusia, teknologi dan informasi, serta dana. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan persiapan Sekretariat Jenderal DPR RI untuk menunjang penerapan akuntansi berbasis akrual masih kurang. Hal ini dicerminkan dengan belum adanya kebijakan internal mengenai akrual untuk akun persediaan, asset tetap, belanja, dan pendapatan, belum siapnya sumber daya manusia, masih kurangnya dukungan dari teknologi dan informasi, serta belum adanya dukungan dana, berupa anggaran. Dari hasil penelitian tersebut, maka disarankan bagi Sekretariat Jenderal DPR RI untuk membuat kebijakan internal terkait dengan pengelolaan akun persediaan, aset tetap, belanja, dan pendapatan. Kemudian, perlunya peningkatan kemampuan sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan computer dan diklat akrual, sehingga diharapkan sumber daya manusia yang ada dapat mengikuti perkembangan aplikasi yang ada. Peningkatan dukungan teknologi dan informasi yaitu personal computer dan jaringan internet, juga sangat diperlukan agar dapat menunjang aplikasi akrual, serta dukungan dana berupa anggaran yang dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang terkait dengan akuntansi akrual.

---

This thesis discusses the preparation of the implementation of accrual basis accounting in the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives viewed from the policy, human resources, technology and information, and funds. This research is a descriptive qualitative research. The result of this research shows the lack of preparation of the accrual basis accounting implementation in the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives. It can be seen from the absence of accrual based internal policies for inventory account, fixed assets, expenditure, and income. Not only from those reason, the lack of preparation can also be seen from the human resources, the lack of support of technology and information, as well as the lack of financial support or a budget.

From the results, it is suggested for the Secretariat General of the Indonesian House of Representatives to make accrual based internal policies related to the management of those inventory account, fixed assets, expenditure, and income. Then, it is necessary to improve human resources capability by conducting computer training and training on the accrual basis, so it can be expected that the human resources could follow the development of the application. Improvement of the support of technology and information like personal computer and internet network, is also very necessary in order to support the application the accrual basis, as well as financial support or a budget can be used to support the implementation of activities related to the accrual basis accounting."

"ABSTRAKMengingat pentingnya kebijakan akuntansi pemerintah terutama terkait aset tetap sesuai dengan karakteristik entitas yang akan mempengaruhi kewajaran dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntansi salah satu aset tetap yang memiliki karakteristik khusus pada pemerintah, yaitu hewan ternak. Entitas yang menjadi objek penelitian adalah Balai Embrio Ternak Cipelang Kementerian Pertanian dan Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Analisis dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan dalam perlakuan akuntansi atas hewan ternak yang dilakukan objek penelitian dan menganalisisnya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan International Public Sector Accounting Standard 27 Agriculture. Hasil penelitian menunjukan bahwa hewan ternak dapat diakui sebagai persediaan atau aset tetap berdasarkan tujuan kepemilikan hewan ternak dan nilai kapitalisasinya. Pengukuran dapat dilakukan dengan dua metode, pertama, harga perolehan untuk hewan ternak hasil pembelian dan kedua, tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak berdasarkan survei harga pasar secara tahunanyang dituangkan dalam peraturan pemerintah untuk hewan ternak hasil turunan. Perlunya dilakukan revaluasi atas nilai hewan ternak. Penyajian nilai persediaan dan aset tetap hewan ternak pada neraca laporan keuangan. Serta pengungkapan informasi secara lebih detil terkait hewan ternak, seperti jenis, klasifikasi, dan kebijakan akuntansi untuk setiap jenis hewan ternak.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the accounting treatment of fixed asset that has special characteristics to the government, ie livestock. The research done considering the importance of government accounting policy especially related to fixed assets according to the characteristics of the entity that will affect the fairness and reliability of the financial report. The unit analysis of the research are Cipelang Livestock Embryo Hall of the Ministry of Agriculture and Veterinary and Husbandry Service Center of DKI Jakarta. This study uses a case study approach by analyzing existing problems with Government Regulations No. 71 2010 on Government Accounting Standards and IPSAS 27 Agriculture. This research finds that livestock can be recognized as inventory or fixed assets based on the purpose of livestock ownerships and their capitalization value. Livestock can be measured in two ways. Purchased livestock measured by the acquisition cost and derived herds measured by the rate of State Revenue Non Taxes based on annual market price survey which is set forth in the government regulation. Annual revaluation is needed in order to update the current value. The inventory value and fixed assets of livestock must be presenting in the balance sheets. And more detailed information disclose in Notes of Financial Statement."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit serta menguji karakteristik pemerintah daerah yang berhubungan dengan naiknya opini audit. Analisis terkait dengan temuan audit dilakukan dengan metode kualitatif dan pengujian terkait hubungan karakteristik pemerintah daerah dilakukan dengan metode kuantitatif dengan uji korelasi dan uji beda rata-rata. Hasil analisis kualitatif menunjukkan bahwa temuan yang menjadi penyebab turunnya opini audit adalah akun kas, piutang PBB P-2, persediaan, aset tetap, dana BOS, belanja dan pengecualian lainnya. Dari hasil analisis akun yang menjadi pengecualian paling banyak adalah terkait dengan aset tetap. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan tingkat ketergantungan yang lebih rendah, umur administrasi yang lebih lama, penduduk yang lebih banyak dan pemerintah berbentuk kota memperoleh opini audit yang lebih baik WTP. Sedangkan latar belakang pimpinan daerah mempunyai hubungan negatif signifikan dengan opini audit. Selain itu berdasarkan hasil uji beda rata-rata, pemerintah daerah dengan aset yang lebih besar rata-rata memperoleh opini audit WTP. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah dapat meningkatkan pengawasan dan pengendalian terkait dengan pengelolaan aset tetapnya dan juga memaksimalkan sumber daya seperti aset dan juga pendapatan daerah yang dimiliki untuk mendukung kegiatan-kegiatan terkait peningkatan opini LKPD.

---

ABSTRACTThe purpose of this study is to analyze the finding that causing the decrease of audit opinion and to examine characteristics of local government that have a relationship with the increase of audit opinion. The analysis related to the finding is done qualitatively and the examination related to characteristic of local government is done quantitatively by using correlation test and mean difference test. The result of qualitative analysis shows that the most findings is related to cash, PBB P2 receivable, inventory, fixed asset, BOS fund, cost dan other exception. From the analysis, it is found that the most findings is related to fixed asset. Based on the quantitative analysis, it is found that local government with less dependent, longer age, higher population and cities type have obtain better audit opinion. While the background of local government leaders have negative relationship with audit opinion. Analysis with mean difference test shows that local government with bigger asset have obtain better audit opinion. The implication of this study is the government can improve their supervision and control on the fixed asset management and also maximizing the sources such as asset and revenue to support activities related to the improvement of audit opinion."