Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai perbedaan pengaturan antara Pasal 31E Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dalam mengatur pajak penghasilan bagi wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar. Penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlu adanya pengharmonisasian pengaturan mengenai pajak penghasilan untuk wajib pajak dengan peredaran bruto tidak lebih dari Rp 4,8 miliar untuk memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak yang bersangkutan.

---

This thesis discusses about the difference regulation between Article 31E Law No. 36 of 2008 on Income Tax and Government Regulation No. 46 of 2013 on Income Tax on Income from Business Received or Obtained by Assessable with Certain Gross Turnover in regulating tax income for assessable with not more than 4,8 billion rupiah gross turnover. This research is qualitative descriptive interpretive.

This research result suggested that there is a necessity to conform income tax regulation on income tax with gross turnover not more than 4,8 billion rupiah to give legal certainty to assessable."

"Tesis ini membahas mengenai evaluasi kebijakan pajak Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Tinjauan atas PP No. 46 Tahun 2013. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah penetapan batasan peredaran bruto tertentu sebesar Rp 4.800.000.000,00 tidak berdasarkan kajian akademik baru, namun menggunakan kajian lama. Penetapan tarif sebesar 1% secara final dari peredaran bruto usaha, hanya berasal dari sudut pandang peredaran usaha yang dijalankan oleh wajib pajak, namun tidak melihat beban ataupun biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak. Implikasi perpajakan yang timbul bagi UMKM sehubungan dengan penetapan PP No. 46 Tahun 2013, di antaranya perbedaan penghitungan antara PP No. 46 Tahun 2013 dengan ketentuan sebelumnya pasal 31E. Pengenaan secara final jika dibandingkan dengan ketentuan perhitungan normal, maka dalam kondisi mengalami kerugian ataupun keuntungan wajib pajak badan tetap harus membayarkan pajak penghasilan yang terhutang yang berasal dari jumlah peredaran bruto dikalikan tarif sebesar 1%. Kedua, implikasi kewajiban pajak penghasilan untuk wajib pajak badan yakni, adanya penghitungan pajak penghasilan yang terkadang mengikuti PP No. 46 Tahun 2013 dan mengikuti Pasal 31E. Perubahan penghitungan pajak yang terhutang bagi wajib pajak badan tersebut, menyebabkan perhitungan yang tidak konsisten. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya potensi penghitungan kerugian yang hilang akibat digunakannya kedua penghitungan yang berbeda. Ketiga, penggunaan Surat Keterangan Bebas (SKB) sulit untuk dipenuhi. Wajib Pajak mengalami kesulitan dengan tata cara SKB secara administrasi. Selain itu, dari sisi cash flow, wajib pajak diharuskan untuk membayar terlebih dahulu pajak yang terhutang untuk mendapatkan SKB tersebut.

---

The focus of this study describes the evaluation of tax policy Micro, Small and Medium Enterprises ( SMEs ) Review of PP No. 46 of 2013. The approach used in this study is a qualitative approach. The results of this study are the determination of gross income specified limit of Rp 4,800,000,000.00 not based on a new academic study, but using the old study. Determination of rate of 1 % in the final of the gross turnover of business, only from the standpoint of the circulation of the business carried on by the taxpayer, but did not see the burden or expense incurred by the taxpayer. There are some implication for taxation arising for SMEs in connection with the establishment of PP No. 46 of 2013, including the calculation of the difference between PP No. 46 of 2013 and the preceding provisions of Article 31E. The final taxation when compared with the normal provisions of the calculation, in the state of loss or profit, corporate tax payers still have to pay income tax payable from the amount of the gross income multiplied by a rate of 1%. Second, the implications of income tax liability for corporate taxpayers is to calculate corporate income tax, that sometimes using PP No. 46 of 2013 regulation or Article 31E. That differences to calculate the corporate income tax, causing the inconsistency of the calculation. This is a potential loss due to the use of the two different calculation. Third, the use of Exemption Certificate is difficult to be applied. Taxpayers is having trouble with the administrative procedures of the Exemption Certificate. Moreover, in terms of cash flow, a taxpayer is required to pay the tax due in advance to get the Exemption Certificate."

"Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tidak terlepas dari pengenaan pajak penghasilan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 yang merelaksasi tarif pajak penghasilan (PPh) final bagi wajib pajak usaha kecil menengah (UKM), dari 1% menjadi 0,5% dan berlaku sejak 1 Juli 2018. Pelaku UKM yang bisa memanfaatkan PPh final dengan tarif khusus ini adalah yang memiliki omzet maksimal Rp 4,8 miliar setahun. Masalah yang akan dijadikan fokus penelitian antara lain Bagaimana Perbandingan Definisi UMKM yang dikenakan PPh Final dalam PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Definisi UMKM dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2008, dan Apakah pengenaan pajak penghasilan final telah berdasarkan azas keadilan hukum dan perlindungan terhadap pelaku usaha UMKM setelah terbitnya PP Nomor 23 Tahun 2018. Metode Penelitian dilakukan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder.Dari hasil penelitian ditemukan ditinjau dari segi keadilan dan perlindungan hukum terhadap UMKM dalam perpajakan (equity principle), pengenaan pada PPh Final tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan  karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (ability to pay). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau vertical equity. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Bahkan di dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.

---

Micro, Small and Medium Enterprises can’t be excluded from income tax imposition. The Government Regulation (PP) Number 23 year 2018 issued by the government which relaxed income tax rate for small and medium enterprises (SME) taxpayers from 1% to 0.5% was valid from 1 July 2018. SMEs that can utilize the special rate final income tax rate are ones that has a maximum turnover of 4.8 billion rupiah per year. The main focus on this research includes Definition Difference between MSMEs subjected to the Final income tax rate of Government Regulation Number 23 Year 2018 and MSMEs subjected to the constitutional law Number 20 year 2008, also whether the imposition of final income tax has been based on the principle of legal justice and protection of MSME business after Government Regulation Number 23 of 2018 was issued. The method of research is normative juridical using secondary data from primary and secondary legal materials.

Research results shows that in terms of justice and legal protection of the MSMEs related to taxation (equity principle), the imposition of Final income tax rate is not in accordance with the principles of justice and protection because it doesn’t reflect ability to pay. Fair taxation is that the greater the income, the greater the tax obligation. This is defined as vertical equity. The income referred is net income. Final income tax rate is calculated directly from gross circulation, which is why the taxation is not in accordance with the concept of justice in taxation. Even in a state of loss, with the imposition of Final Income Tax each person and business entity must pay taxes."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mikro, kecil, danusaha menengah (UMKM) untuk penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang dilihat dari aspek keadilan, kepastian, kemudahan, dan ekonomi. Penelitian ini dilakukan terhadap pelaku sektor UMKM yang terdaftar sebagai Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan total 64 responden. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lebih dari 50% responden setuju dengan peraturanHal ini telah memenuhi aspek keadilan, kepastian, kenyamanan, dan ekonomi. Persepsi Pelaku UMKM diukur berdasarkan karakteristik wajib pajak dan tingkat literasi akuntansi untuk mengetahui apakah faktor-faktor ini mempengaruhi kepatuhan Pembayar pajak. Hasil penelitian memberikan implikasi praktis bahwa meskipun peraturan memenuhi aspek pemungutan pajak, fiskus tetap harus melakukan upaya agar peraturan ini lebih efektif, seperti meningkatkan sosialisasi pajak. Selain itu, ada implikasi teoretis yang menunjukkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 membuktikan teori dugaan pajak rezim, di mana perpajakan diterapkan dalam ekonomi di mana pelakunya masihmemiliki keterbatasan kemampuan dalam hal administrasi dan pembukuan. Peraturan Ini merupakan insentif yang disesuaikan dengan karakteristik UMKM, dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pajak.This study aims to analyze the perception of micro, small, andmedium-sized enterprises (MSMEs) for the issuance of Government Regulation Number 23 of 2018 which is seen from the aspects of justice, certainty, convenience, and economy. This research was conducted on MSME sector actors who were registered as taxpayers at KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua with a total of 64 respondents. The method used in this research is descriptive quantitative method. Based on the results of the study, it was concluded that more than 50% of respondents agreed with the regulations This has fulfilled the aspects of justice, certainty, convenience, and economy. Perceptions of MSME actors are measured based on the characteristics of taxpayers and the level of accounting literacy to determine whether these factors affect taxpayer compliance. The results of the study provide practical implications that even though the regulation fulfills the tax collection aspect, the tax authorities still have to make efforts to make this regulation more effective, such as increasing tax socialization. In addition, there are theoretical implications which show that Government Regulation Number 23 of 2018 proves the theory of alleged tax regimes, where taxation is applied in an economy where the perpetrators are stillhave limited ability in terms of administration and bookkeeping. This regulation is an incentive tailored to the characteristics of MSMEs, with the aim of increasing tax compliance."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi sektor usaha mikro, kecil,dan menengah (UMKM) atas terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun2013: yang ditinjau dari aspek keadilan, kepastian pajak, kemudahan, serta efisiendan ekonomis. Penelitian ini dilakukan terhadap sektor UMKM yang berdomisilidi Pulau Jawa dengan total responden sebanyak 88 orang. Metode yang digunakandalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasilpenelitian, diperoleh kesimpulan bahwa secara umum tingkat persetujuanresponden atas aspek keadilan, kepastian, kemudahan, serta efisien dan ekonomisadalah sebesar 50% yang menunjukkan bahwa peraturan ini sudah cukupmengandung keempat aspek tersebut. Namun, walaupun demikian minimnyasosialiasi membuat beberapa responden masih belum mengetahui peraturanterbaru ini. Oleh sebab itu, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi lebih banyaklagi untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Wajib Pajak

---

ABSTRACTThe main purpose of this research is to analyze Small Medium Enterprises?Perception related to the publication of Government Law No. 46, 2013: fromequality, certainty, convenience, and efficient and economic aspects. Therespondents of this research come from Java Island with total 88 respondents. Inthis research, the qualitative descriptive method is applied. According to theresearch conducted, It can be concluded that the SME?s has perception that thisregulation is quite equal, certain, convenience, and efficient and economic.However, because of lack of socialization, some of the respondents do not knowabout this regulation. Therefore, government should take action by doing moresocialization in order to increase society knowledge and awareness related to thisregulation."

"The background of the thesis is the highly development of various financial innovations and manipulations as well as the development of international trading, which will beneficial for big companies or multinational companies. One of them is Structured Trade Finance (STF) transaction that using LFC as financing mechanism, which is conducted by big agribusiness companies. As long as the business transaction of STF produces income in Indonesia, of course it should be governed by the Indonesia income tax system. Innovation in this practical commodity business is an interesting phenomenon to determine the character of its tax. The characterization of income is an important matter that emerges in imposing the tax of STP transactions that using L/C as an instrument. It becomes an important matter because it is related to the tax treatment including determination of tax rate for the income resulted from the STF transactions. Other thing that is mattered is that the STP transactions that are conducted by Taxpayer are not transparent and not disclosed well, which indicates an avoidance effort of tax payment.The research method of the thesis is qualitative methodology with analytical descriptive approach. The two data collection?s methods that are used in this research are study literature and field data collection techniques. The technique of study literature in data collection was conducted by reading and understanding sciences books, magazines, papers, articles, international convention and the tax regulations. Meanwhile, the technique of field data collection was conducted by observing and direct communicating with the related research?s objects.Basically, the STF transaction is a structured finance transaction based on borrowing. The experts in STF transaction in commodity's sector are able to design structurally the financing mechanism of L/C, by doing so, group of companies which are spread in various countries will able to take advantage in their internal cash flow to create benefit through financial arbitrage opportunities in the region. The concrete advantage for the Taxpayer for the STF transaction is in form of L/C prepayment discount, which is given by the bank as an issuer of the L/C that is positioned in this country. Based on the SHS concept of income, the benefit/ income obtained by the Taxpayer in conducting STF transaction is an income that subjected to tax because there is a substance economic increase. The characteristics of income will highly detemtine whether the income will be subjected to taxes or not, and also will determine the tax treatment of those income and the tax rate that will be imposed.The determination factor of income characteristic from the STF transaction can be based on the substance of the transactions related with the obtained income. Through this research, it is shown that the income obtained from the STF transaction by using L/C technique can not exactly be classified as a business income as well as other income, although there are several criteria of business income and interest income are fulfilled by this transaction. The L/C prepayment discount can be classified as an interest income. The main reason is that based on the substance of income, the L/C prepayment discount could be the same as an interest. The difference is only about time of payment.The planning of STF transaction that is conducted by PT ?X? can be classified as the tax evasion, the reasons are because the Taxpayer is considered as being not transparent and dishonest, and also morally disobedience of law. Due to the more sophisticated business method and technique, Taxpayers can avoid taxes payment, not only by using loopholes or taking advantages in the weaknesses of Tax Regulations but also the weaknesses in other regulations such as banking regulations.In determine the characteristic of income of a business transaction, which is always developed in a various ways, it is better for the Taxpayers and the Tax Authority to analyze the nature of a transaction first, so it can be acknowledged the substance of the income that appropriate with the Tax Regulations. This research concluded that all regulations in a country have to greatly support each other. Improving access to bank information for tax purposes has to be considered by the regulations maker because it can reduce the probability of tax evasion which disservice our country."

"Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Sektor Usaha Kecil Mikro Kecil Dan Menengah Di Indonesia : Pembelajaran Dari Jepang Usaha Mikro Kecil dan Menengah mempunyai kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto di Indonesia. Untuk menaikkan kontribusi kepada negara, pemerintah membuat kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Kecil dan Menengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengalisis kebijakan pajak penghasilan untuk wajib pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia dengan membandingkan kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Jepang sebagai pembelajaran. Dan menganalisis strategi Jepang dalam kebijakan pajak penghasilan untuk Wajib Pajak sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai pembelajaran Penelitian dilakukan dengan cara menganalisis data kualitatif dengan tipe penelitian deskripif dimana diuraikan data yang berupa informasi dan teori yang diperoleh dari studi kepustakaan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari haasil wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari literatur, buku dokumen dan jurnal penelitian yang memiliki kaitan degan tema penelitian ini.

---

Analysis of Income Tax Policy of Small Micro Enterprise SectorSmall And Medium In Indonesia Learning From Japan Small and Medium Micro Enterprises have a large contribution to Gross Domestic Product in Indonesia. To increase the contribution to the state, the government creates an income tax policy for the taxpayer of the Small and Medium Business sector. This study aims to analyze income tax policy for taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector in Indonesia by comparing income tax policy for Taxpayer of Small and Medium Enterprises sector in Japan as learning. And analyze Japanese strategy in income tax policy for Taxpayer of Micro Small and Medium Enterprises sector as learning. The research is done by analyzing qualitative data with descriptive research type where the data is described in the form of information and theory obtained from literature study. Sources of data in this study are primary data obtained from interviews and secondary data obtained from literature, document books and research journals that have relevance degan theme of this study. "

"Pandemi Covid-19 bukan hanya mengakibatkan hilangnya nyawa dengan skala besar, tetapi juga turut berdampak besar terhadap aktivitas perekonomian. Pada kasus di Indonesia, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan sektor yang paling terdampak akibat pandemi. Untuk itu, pemerintah menetapkan suatu regulasi kebijakan untuk membantu UMKM dalam meringankan bebannya melalui insentif Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Namun, hingga Oktober 2020, realisasi insentif pajak hanya mencapai 9,9% dari keseluruhan pihak yang ditargetkan. Karena itu, riset ini dilakukan untuk mengevaluasi kebijakan insentif PPh bagi UMKM di masa pandemi di Indonesia dengan menggunakan kriteria kebijakan publik oleh Dunn (2014) yaitu efisiensi, responsivitas, dan ketepatan dan menganalisis perbandingan konten kebijakannya di negara Thailand, Hong Kong, dan Indonesia. Data dihimpun melalui kajian literatur, studi dokumentasi, dan wawancara mendalam dengan para ahli. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, hasil riset menyimpulkan bahwa kebijakan insentif PPh UMKM di masa pandemi belum seluruhnya memenuhi kriteria Dunn. Riset menunjukkan bahwa persyaratan administratif yang ada tidak cukup efisien karena tidak memenuhi prinsip kemudahan dan kesederhanaan, sehingga menghasilkan cost of taxation tinggi bagi UMKM. Berbeda dengan Indonesia, kebijakan insentif PPh bagi UMKM yang diterapkan di Thailand dan Hong Kong menekankan prosedur pemanfaatan yang bersifat otomatis, dengan tujuan untuk memudahkan UMKM dalam memperoleh manfaat insentif. Guna optimalisasi fungsi insentif pajak dalam menanggulangi dampak pandemi Covid-19, pemerintah perlu melakukan simplifikasi prosedur pemanfaatan dan sosialisasi terkait implementasi secara tepat dan menyeluruh.

---

The Covid-19 pandemic is not only causing large-scale loss of life, but also severely affected the economy activity. Micro-Small and Medium-sized Enterprises (MSMEs) are among the hardest-hit sector due to the pandemic in Indonesia. Thus, the government establishes regulation to help MSMEs ease the burden towards the Income Tax Borne by Government (PPh DTP). Nevertheless, until October 2020, the realization of the tax incentives has only reached 9,9% of the total targeted entities. Hence, this research primarily aims to evaluate income tax incentives policy for MSMEs in the Covid-19 pandemic based on evaluation criterias by Dunn, which consists efficiency, responsivity, and appropriateness, and also aims to conduct the comparison analysis of policy-content of income tax incentives policy in Thailand, Hong Kong, and Indonesia. The data is gathered through literature-review, documentation-study, and in-depth interviews with experts. Using qualitative analysis technique data, the results of this study indicates that the tax incentives have not entirely fulfilled the criterias by Dunn. The research shows that existing administrative requirements are not efficient caused it is against the ease of administration and simplicity principle, which results in higher cost of taxation for the targeted entities. Different from Indonesia, the policy that implemented in Thailand and Hong Kong emphasize the automatic procedures, which provides the easy access to MSMEs to get the benefit of tax incentives. In order to occupy tax incentives to contribute in tackling the Covid-19 impacts on MSMEs, the government needs to simplificate the procedures and also socialize the implementation appropriately and thorough."

"Ekspansi kegiatan ekonomi dari negara maju ke negara berkembang dapat berupa investasi Iangsung (foreign direct investment), pengoperasian cabang perusahaan, pendirian anak perusahaan, atau kepemilikan surat-Surat berharga (foreign portfolio investment). Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan negara domisili di negara sumber, dalam hal ini di Indonesia, dalam konsep perpajakan, melahirkan subjek pajak baru yang dikenal sebagai permanent establishment atau bentuk usaha tetap (BUT). Bentuk usaha tetap dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki kedudukan yang khusus. Perlakuan perpajakan terhadap wajib pajak BUT agak berbeda dengan wajib pajak pada umumnya, dan hal ini juga dikaitkan dengan perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) rnengingat pengenaan pajak atas BUT berhubungan dengan yurisdiksi perpajakan internasional.Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk; (i) memaparkan ketentuan-ketentuan khusus perpajakan atas BUT, (ii) menganalisis pengenaan pajak atas BUT di Indonesia Sudah Optimal terkait dengan pelaksanaan ketentuan-ketentuan perpajakan domestik yang berlaku, dan (iii) memaparkan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh Ditjend Pajak untuk mengoptimalkan pemungutan pajak terhadap BUT di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam penelitian ini mencakup data mengenai peraturan-peraturan perpajakan atas BUT dan data penerimaan pajak atas BUT, jumlah wajib pajak BUT, serta kelompok usahanya. Sementara itu data primer akan dikumpulkan melalui wawancara menggunakan kuesioner untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan ketentuan-ketentuan khusus perpajakan atas BUT di Iapangan termasuk berbagai kompleksitas pennasalahan yang ada dan upaya-upaya yang perlu dilaksanakan oleh Ditjend Pajak untuk mengatasi permasalahan tersebut.Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian ini, teriihat bahwa penerimaan pajak penghasilan atas BUT relatif fluktuatif. Hal ini kemungkinan berkaitan dengan perkembangan aliran modal masuk asing ke Indonesia. Kontribusi terbesar penerimaan pajak atas BUT berasal dari kelompok usaha pertambangan migas, jasa persewaan mesin, jasa keuangan dan konstruksi.Dari sisi pelaksanaan ketentuan perpajakan atas BUT, meskipun Undang- undang Pajak Penghasilan di Indonesia telah memberikan batasan yang cukup lengkap dan tegas mengenai kriteria BUT, pennasalahan mengenai kriteria suatu kegiatan usaha merupakan sebuah BUT masih sering muncul, sehingga lebih sering diselesaikan secara bilateral melalui perjanjian penghindaran pajak berganda. Sampai dengan Januari 2005 Indonesia telah mengadakan persetujuan penghindaran pajak berganda dengan 54 negara di dunia.Selain itu, berdasarkan hasil kajian dari penelitian ini, pelaksanaan ketentuan-ketentuan perpajakan atas BUT di lapangan tampaknya menghadapi permasalahan yang cukup komplek terkait dengan kesulitan untuk mendeteksi BUT, sulitnya melakukan pendaftaran dan penetapan BUT secara jabatan, sulitnya melakukan pemeriksaan pajak terutama akibat belum adanya peraturan peIaksanaan yang rinci mengenai perpajakan atas BUT dan faktor Iainnya adalah terkait dengan keterbatasan sumber daya petugas pajak yang ahli mengenai perpajakan internasional.Berdasarkan kompleksitas permasalahan yang dihadapi terkait dengan pelaksanaan ketentuan perpajakan atas BUT, maka ada saran yang dapat disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yakni; (i) batasan terhadap kriteria bentuk usaha tetap perlu dipertegas, diperjelas, dan lebih dikembangkan terutama untuk antisipasi semakin berkembangnya aktivitas-aktivitas dan transaksi-transaksi ekonomi seiring dengan perkembangan teknologi informasi, (ii) jumlah mitra runding dalam rangka P3B perlu segera diperluas mengingat semakin luas dan terbukanya aktifitas dan transaksi bisnis antar negara, (iii) perlu adanya peraturan yang lebih rinci mengenai pelaksanaan pemungutan perpajakan atas BUT sebagai contoh penerbitan Surat- Edaran yang Iebih rinci, (iv) perlu diterbitkan modul khusus untuk keperluan pendaftaran dan pemeriksaan pajak atas BUT untuk menghindari adanya beda penafsiran mengenai ketentuan perpajakan atas BUT, dan (v) perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya petugas pajak, khusus terkait dengan permasalahan perpajakan internasional."