Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan asuransi syariah yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai objek yang diteliti telah sesuai dengan fatwa DSN MUI dan apakah pencatatan, pengukuran hingga penyajiannya telah sesuai dengan PSAK 108. Adapun fatwa DSN MUI terkait yang digunakan standar dalam penelitian ini adalah DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, dan No.51/DSN-MUI/III/2006. Metodologi penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan memaparkan hasil penelitian, menganalisa, mengklasifikasi, serta melakukan penilaian kesesuaian dengan fatwa DSN MUI terkait di atas dan PSAK 108. Jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti melalui proses wawancara dan observasi, serta data sekunder yaitu informasi yang diperoleh dari literature-literatur, buku, website, dan sumber lainnya yang terkait. Hasil dari penelitian diketahui bahwa praktik asuransi syariah yang dilakukan oleh PT Asuransi Takaful Keluarga Kantor Pusat, Jakarta telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, No.51/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108.

---

This research aims to determine whether the implementation of Islamic insurance carried by PT Asuransi Takaful Keluarga as the object under research are in accordance with the regulation of DSN MUI and whether the recording, measuring up to the presentation in accordance with SFAS 108. The related regulations of DSN MUI standard used in this are DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, and No.51/DSN-MUI/III/2006. The research methodology used is descriptive, ie by describing the results of the study, analyze, classify, and assess the suitability of the DSN MUI regulation above and SFAS 108. The type of data used is primary data collected directly from the object under research through interviews and observations, and the secondary data which is information obtained from the literatures, books, websites, and other relevant sources. Results note that the Islamic insurance practices carried by PT Asuransi Takaful Keluarga Headquarters, Jakarta has been in accordance with the regulation of DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.53/DSN-MUI/III/2006, No. .51/DSN-MUI/III/2006, and PSAK 108."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad yang diterapkan pada asuransi kerugian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. Penelitian ini melihat ketaatan perusahaan asuransi kerugian syariah terhadap peraturan yang ada serta bagaimana peran DPS dalam mengawasi dan menilai kesesuaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad pada Unit Usaha Syariah PT. Z sudah sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN MUI dan PSAK 108 namun masih ada hal yang masih belum tercantum pada polis. Selain itu, kualitas peran DPS pada Unit Usaha Syariah tersebut masih kurang.

---

The focus of this study is to analyze the suitability of operations and accounting treatment of contracts that are implemented in sharia general insurance based on Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. This study aims to determine the compliance to the sharia general insurance regulations. Research method used in this study is conducted through case study on Sharia Business Unit PT. Z. The result of this study indicates that operations and accounting treatment of contracts essentially is in line with fatwa DSN MUI and PSAK 108 but there is some points that not written in insurance policy. Besides, the role of DPS in PT.Z is still lacking of quality."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis kesesuaian operasional dan akuntansi perusahaan asuransi syariah berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 dan No.53/DSN-MUI/III/2006 dan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif yang mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT DEF. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketaatan perusahaan asuransi syariah terhadap pedoman dan peraturan yang ada. Analisis kesesuaian ini adalah hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 dengan beberapa batasan, sehingga hasil penelitian juga terbatas. Salah satunya adalah tidak ada analisis terkait akad mudharabah musytarakah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional dan akuntansi Unit Usaha Syariah PT DEF, sebagian besar sudah sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam ketentuan, walaupun masih ada beberapa yang belum sesuai dan harus diperbaiki. Terkait operasionalnya terdapat satu kebijakan yang belum sesuai dengan fatwa DSN MUI terkait akad tabarru?, dimana entitas dalam akad tidak menyatakan kondisi di saat tidak ada pembagian surplus underwriting dana tabarru?. Sedangkan dalam perlakuan akuntansinya, adanya penggabungan dana tabungan dengan akad mudharabah dan akad mudharabah musytarakah dalam satu akun yaitu dana syirkah temporer mudharabah, belum sesuai dengan PSAK 108.

---

This thesis discusses the suitability analysis and accounting operations of Islamic insurance company based DSN MUI Decrees related to Islamic insurance, the MUI DSN Decrees No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSN-MUI/III/2006 and No.53/DSN-MUI/III/2006 and then PSAK 108. This research is a qualitative descriptive design with a case study on Islamic Business Unit PT DEF. This study aims to determine adherence to the Islamic insurance company guidelines and regulations. The suitability analysis is only based on DSN MUI Decrees and PSAK 108 with some restrictions, so that the results of the study are also limited. One is not related analysis mudharabah musytarakah. Results of this study indicate that the operations and accounting Sharia PT DEF, most of it in accordance with the terms set forth in the provisions, although there are still some who do not fit and had to be repaired. Related operations, there is one policy that is not in accordance with the relevant DSN MUI Decree related contract tabarru', in which each entity in the contract does not state the conditions when there is no distribution of surplus funds underwriting tabarru'. While the accounting treatment, the merging funds and savings with mudharabah mudharabah musytarakah funds in an account that is temporary syirkah mudharabah, not in accordance with PSAK 108."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian operasional produk asuransi kesehatan syariah di PT Asuransi Syariah Bogor berdasarkan fatwa-fatwa DSN MUI terkait asuransi syariah, yaitu fatwa DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSNMUI/III/2006, No.53/DSN-MUI/III/2006 dan No.150/DSN-MUI/VI/2022 serta kesesuaian akuntansi berdasarkan PSAK 108. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan pengumpulan data berdasarkan studi literatur, wawancara serta dokumentasi. Analisis kesesuaian ini hanya berdasarkan pada fatwa DSN MUI dan PSAK 108 juga dengan beberapa keterbatasan terkait data penelitan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan operasional sebagian besar sudah sesuai dengan fatwafatwa DSN yang dijadikan landasan, kecuali pada Fatwa No.150/DSN-MUI/VI/2022 ditemukan ketidasesuaian terkait akad ijarah yang tidak dilakukan perusahaan atas Fee for service antara perusahaan dan penyedia layanan fasilitas kesehatan. Terkait keseuaian akuntansi, produk asuransi kesehatan di PT Asuransi Syariah Bogor sebagian besar sudah sesuai dengan PSAK 108, namun hanya terbatas pada pengakuan awal, pengukuran setelah pengakuan awal dan penyajian.

---

The objective of this study is to analyze the operational suitability of sharia health insurance products at PT Asuransi Syariah Bogor based on DSN MUI fatwas related to sharia insurance, DSN MUI fatwas No.21/DSN-MUI/X/2001, No.52/DSNMUI/III/2006, No.53/DSN-MUI/III/2006 and No.150/DSN-MUI/VI/2022 and accounting suitability based on PSAK 108. This research was conducted using a qualitative descriptive approach with data collection based on literature studies, interviews, and documentation. This suitability analysis was only based on the DSN MUI fatwa and PSAK 108 also with some limitations related to research data. The results of the study show that that most of the operational activities are in accordance with the DSN fatwas which are used as the basis, except for Fatwa No.150/DSN-MUI/VI/2022 where discrepancies were found related to the ijarah contract that the company did not carry out for Fee for service between the company and the health facility service provider. Regarding the suitability of accounting for health insurance products at PT Asuransi Syariah Bogor, most of them are in accordance with PSAK 108, but only limited to initial recognition, measurement after initial recognition and presentation."

"Penelitian ini membahas penjelasan mengenai sistem transaksi produk Tabungan Saham Syariah yang dimiliki oleh Bank XYZ. Penelitian ini juga membahas skema sistem transaksi Tabungan Saham Syariah. Dilakukan analisis mengenai kesesuaian produk Tabungan Saham Syariah berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan dan PSAK 105 tentang akuntansi Mudharabah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskrptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi laporan triwulan 2014 Bank XYZ. Hasil penelitian ini menunjukan masih adanya perbedaan dalam hal pelaksanaan operasional Tabungan Saham Syariah dengan Standar Pelaksanaan Operasional pada Bank XYZ, sedangkan yang lain telah sesuai.

---

This study discussed the description of the Sharia Stocks Saving's product transaction system held by Bank XYZ. This study also examines the Sharia Stocks Saving’s transaction system scheme and contains an analysis about the conformity of Sharia Stocks Saving based on Fatwa DSN-MUI No. 02/DSNMUI/ IV/2000 about savings and PSAK 105 about Mudharabah accounting. The methods used in this study is descriptive qualitative with interviews and observation on the 2014 Bank XYZ quarterly report as the means to data collection. The result of this study shows that there are differences in terms of implementation of the Sharia Stocks Saving with Standard Operational at Bank XYZ, while others have been appropriate."

"Laporan Magang ini membahas kesesuaian syariah dan akuntansi produk pembiayaan berbasis akad ijarah menurut PSAK 107 dan Fatwa DSN MUI di Bank Syariah X. Penulis membandingkan kebijakan pelaksanaan akad ijarah dalam produk-produk pembiayaan berbasis ijarah di Bank tersebut dengan Fatwa DSN MUI terkait dan Shari'a Standard No. 9 AAOIFI. Lalu penulis membandingkan kebijakan akuntansi produk-produk tersebut dengan PSAK 107: Akuntansi Ijarah dan Financial Accounting Standard No. 8 AAOIFI. Hasil penelitian ini adalah masih ditemukan ketidaksesuaian syariah dalam pelaksanaan pembiayaan dan masih ada keanehan dalam perlakuan akuntansi pembiayaan tersebut.

---

This Internship report discusses the shari'a and accounting compliance of ijarah­-based financing products to DSN MUI's Fatwas and PSAK 107 in X Shari'a Bank. Author compares the implementation policy of ijarah products to related DSN MUI's Fatwas and AAOIFI's Shari'a Standard No. 9. Author also compares the products' accounting policy to PSAK 107: Akuntansi Ijarah and AAOIFI's Financial Accounting Standard No. 8. The result of the analysis indicates that there are deficiencies both in the implementation and accounting policies compared to those standards."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan istishna’ dan perlakuan akuntansi istishna’ pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), serta menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Istishna’ Paralel, dan PSAK 104 tentang Akuntansi Istishna’. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif studi kasus pada BSM. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode content analysis terhadap dokumen dan hasil wawancara dari BSM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan istishna’ yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri secara umum telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik Fatwa DSN-MUI maupun PSAK 104. Namun, terdapat beberapa hal yang masih memerlukan penyesuaian agar lebih sesuai dengan prinsip syariah

---

This study explains the application of istishna’ financing and its accounting treatment in PT. Bank Syariah Mandiri (BSM), and analyze their suitability based on existing regulations in Indonesia, that are Fatwa DSN-MUI No.06/DSN-MUI/IV/2000, Jual Beli Istishna’, Fatwa No.22/DSNMUI/ III/2002, Jual Beli Istishna’ Paralel, and PSAK 104, Accounting for Istishna’. Research approach used in this study is a qualitative case study in BSM. While the research method used is the content analysis method of

documents and interview results from BSM. The results of this study show that the istishna’ financing applied by PT. Bank Syariah Mandiri has generally been in accordance with applicable regulations, whether based on Fatwa DSN-MUI and PSAK 104. However, there are some things that still need adjustment to better appropriate with Islamic principles."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan pembiayaan dengan akad rahn dan rahn tasjily serta perlakuan akuntansinya pada produk - produk syari'ah di PT XYZ, dan juga menganalisis kesesuaiannya berdasarkan ketentuan syari'ah yang berlaku di Indonesia, yaitu Fatwa DSN MUI terkait, selanjutnya dengan peraturan akuntansi yang berlaku umum, yaitu PSAK 107 tentang Akuntansi Ijarah. Ditambahkan lagi dalam penelitan ini yaitu kesesuaian penerapan produk dengan ketentuan - ketentuan fiqh islam lainnya yang belum diatur dalam Fatwa DSN MUI. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa penerapan produk pada PT XYZ tidak sepenuhnya berseberangan dengan fatwa dan peraturan terkait, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperbaiki.

---

This research purpose is to explains how the product implementations with rahn methodes and the accounting treatment on PT XYZ products, with the analysis related to Fatwa DSN MUI and with the standard of accounting treatment PSAK 107 on ijarah accounting. For further analysis, these researches also find out the product implementations with the others islamic fiqh which yet included in Fatwa DSN MUI. The result shows that the product implementations on PT XYZ not entirely opposite against the sharia regulation and accounting standard, but there are several things that PT XYZ needs to be adjusted."

"Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan Unit Usaha Jasa Keuangan Syariah (UJKS) didirikan dengan tujuan mengakomodasi orang-orang yang tidak bisa memiliki modal keuangan dari bank. KJKS di Indonesia tidak di bawah pengawasan Bank Indonesia namun dibawah Kementerian Koperasi dan UKM. Pada saat ini jumlah KJKS dan UJKS di Indonesia menurut data Kementerian Koperasi dan UKM sudah mencapai 2404 institusi. Transaksi yang dilayani KJKS dan UJKS adalah murabahah, mudharabah, musyarakah, hiwalah, ijarah, qardh dan qardhul hasan. Pada KBMT Tadbiirul Ummah transaksi ijarah menduduki posisi kedua dengan porsi 6% dari keseluruhan jumlah transaksi. Ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah dilakukan tanpa memiliki aset ijarah, namun LKS hanya menyewakan kembali. Praktik ijarah di KBMT Tadbiirul Ummah diketahui sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, namun KBMT Tadbiirul Ummah tidak mengadopsi PSAK 107 dalam pencatatan transaksi ijarah. Walau demikian kendala dalam pelaksanaan transaksi yang menjadikan transaksi ijarah menjadi tidak halal dikarenakan ketidaktahuan pemilik harus menjadi perhatian utama bagi entitas yang ingin menjalani transaksi serupa.

---

Islamic Financial Services Cooperatives and Islamic Financial Services Business Unit was founded with purpose of accommodating those who can not have the financial capital from bank. KJKS and UJKS in Indonesia are not under the supervision of Indonesian Central Bank, but under Ministry of cooperatives and SMEs. At this time the number of KJKS and UJKS in Indonesia according to data from the Ministry of Cooperatives and SME has reach 2404 institutions. KJKS and UJKS serve financial services such as murabaha, mudaraba, musharaka, hiwala, ijara, qard, and qardhul hasan. In KBMT Tadbiirul Ummah ijara transaction came second with share 6% of the total number of transactions. Ijara transactions in KBMT Tadbiirul Ummah done without having ijara asset but only sublet. Ijara practice in KBMT Tadbiirul Ummah is conformity wih DSN MUI fatwa, but they did not adopt FAS 107 in the recording. However constraints in the implementation of the transaction that makes ijara transaction not permissible, due ignorance the owner must be major concern for entities who want to undergo a similar transaction."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan transaksi Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) dengan akad murabahah channeling dengan Fatwa DSN-MUI tentang murabahah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penerapan perlakuan akuntansi pada transaksi PPR murabahah channeling terhadap PSAK 102 revisi 2013. Objek penelitian adalah BMT Bintaro yang bekerja sama dengan Bank Syariah XYZ. Penelitian ini bersifat analisis deskriptif dan memusatkan pada satu objek tertentu dan memperlakukannya sebagai kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti secara langsung dengan praktisi BMT Bintaro dan Bank Syariah XYZ. Peneliti mengumpulkan, mengolah dan menginterpretasikan data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan PPR dengan akad murabahah channeling sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Perlakuan akuntansi pada Bank Syariah XYZ secara umum sudah sesuai dengan PSAK 102 Revisi 2013 kecuali pada pengakuan harga jual, penentuan keuntungan, bagian uang muka dari piutang.

---

This research aims to acknowledge the appropriateness of home ownership financing (PPR) with murabahah channeling mode under the DSN-MUI decree about murabahah. Besides, this research is also aimed at understanding the impelementation of accounting treatment in PPR with murabahah channeling mode under the Financial Accounting Standard (PSAK) Number 102 Revised 2013. The object of this research is BMT Bintaro which cooperated with Sharia Bank XYZ. This research is analysed in descriptive manner and focused on one particular object treated as a basis of case. The method of collection is conducted directly from BMT and Sharia Bank XYZ practitioner. The author collects, and interprets the data to answer the hypothesis developed by this research. The result shows that the conduct of PPR with murabahah channeling mode complies to Fatwa DSN-MUI. Accounting treatment in Sharia Bank XYZ already complies to PSAK 102 Revised 2013 except on selling price recognition, determined factor of margin, part of advance in account receivable."