Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas tentang perjanjian pembiayaan yang merupakan bagian dari transaksi jual beli ekspor impor. Adapun pertanyaan penelitian adalah apakah sifat hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 dan apakah Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan metode yuridis normatif, ditemukan bahwa pertama, sifat hubungan hukum dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 adalah campuran, yang merupakan kombinasi dari perjanjian jual beli dengan perjanjian pinjam meminjam; kedua, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara MAS International PTE LTD dengan PT Mega Persada Prima Untuk Pekerjaan Pengadaan Exstore Sukhoi Di Angkatan Udara 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang hukum perjanjian dikarenakan telah memenuhi syarat sah perjanjian, serta tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan yang kesemuanya merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak.

---

This thesis discusses the financing agreement as a part of an international sale and purchase. The research questions is what is the legal nature of the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AUD/MAS/IX/2010 and whether the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 is in accordance with the Indonesian Civil Code. Based on research conducted with normative juridical method, it is concluded that first, the legal nature of the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 was a combination between sales and purchase agreement and lending agreement; secondly, the Financing Cooperation Agreement between MAS International PTE LTD and PT Mega Persada Prima for Procurement of Air Force Exstore Sukhoi 009/KS AU-D/MAS/IX/2010 is in accordance with the Indonesian Civil Code particularly the regulation of agreement. The substance of the financing agreement also did not have any contradiction towards the law, public policy, and decency which is a manifestation of the freedom of contract principle."

"Konsep nominee berasal dari Pranata Hukum Trust yang berasal dari Tradisi Hukum Common Law. Dapat masuk konsep nominee-nya di Indonesia yang menggunakan Tradisi Hukum Civil Law, dilatarbelakangi oleh adanya proses perdagangan lintas negara dan proses globalisasi. Dalam praktiknya, konsep nominee dapat digunakan karena adanya sistem hukum terbuka dan asas kebebasan berkontrak pada hukum perjanjian di Indonesia. Namun perlu diingat agar suatu perjanjian sah dan memiliki kekuatan hukum maka perjanjian tersebut harus memenuhi syarat sah perjanjian, salah satunya ‘sebab yang halal’.Di Indonesia, terdapat peraturan yang melarang praktik nominee atas saham, yaitu pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang Undang Penanaman Modal. Dengan adanya ketentuan tersebut maka perjanjian yang terdapat ketentuan nominee atas saham adalah perjanjian yang batal demi hukum. Kemudian, sesuai dengan ketentuan pasal 584 KUHPer, Indonesia menerapkan sistem penyerahan kausal dimana sah atau tidaknya perjanjian obligator juga akan mempengaruhi sah atau tidaknya proses penyerahan hak milik. Dengan demikian, penyerahan hak milik atas saham PT KISB yang didasari oleh perjanjian jual beli saham yang terdapat ketentuan nominee saham tidaklah sah.

---

Nominee concept come from Legal Institution Trust which is come from Common Law Legal Tradition. The Inclusion of nominee concept in Indonesia, who use Civil Law Legal Tradition, is caused by the international trading and globalization. In practice, nominee concept can be used because of open system and principle of freedom of contract in Law Agreement in Indonesia. But it must be remembered, that agreement should follows the requisite legal agreement, which one of them is ‘legal cause’.

In Indonesia, there is a regulation that prohibit the practice of nominee share, and that regulation is article 33 paragraph (1) and (2) of Investment Law. So, with that regulation, any agreement contained the nominee share clause will be null and void. Then refer to the article 584 of The Books of Civil Law, Indonesia use the causal system, where in this system the validity of the obligator agreement will be influence the validity of the transfer ownership process. Thus, the transfer ownership of PT KIBS shares, which are based on share purchase agreement that contained nominee share clause, is invalid."

"Dengan diperkenalkannya bank berdasarkan prinsip syariah (syariah principle), maka bank dapat pula memilih kegiatan usahanya berdasarkan syariah, termasuk melaksanakan akad pembiayaan Murabahah Al-Wakalah sebagai syarat transaksi yang paling sering digunakan untuk menyalurkan produk pembiayaan syariah ke dalam bentuk perjanjian pokok. Prinsip inilah yang membedakan antara sistem operasional bank syariah dengan bank konvensional biasa. Pokok permasalahan yang ingin ditekankan dalam penulisan ini adalah: (1) Kenapa akad Murabahah Al-Wakalah menjadi sebuah keharusan dalam proses pemberian pembiayaan modal kerja berbasis mikro bisnis pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Koja, (2) Bagaimanakah legalitas suatu akad Murabahah Al-Wakalah ditinjau dari segi kekuatan pembuktian dan hubungannya terhadap akta-akta yang dibuat oleh Notaris dalam hal pengikatan jaminan, (3) Bagaimana pelaksanaan akad Murabahah Al-Wakalah dalam proses pemberian pembiayaan modal kerja berbasis mikro bisnis pada PT. Bank Mega Syariah Cabang Koja. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi preskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Murabahah Al-Wakalah berfungsi memberikan alternatif hukum bagi bentuk perjanjian kredit, selain yang diatur dalam Buku ke-III Kitab Undang-Undang hukum Perdata tentang Perikatan, maupun bentuk yang menjadi pakem hukum yang umum ada di Indonesia.

---

Through the introduction of the bank based on Islamic principles (sharia principle), bank could choose their business activities according to sharia, including to do Murabaha Al-Wakala as a condition of the transaction that mostly used to distribute the Islamic finance product in to the form of main agreement. This principle distinguishes operating systems between islamic banks than conventional banks. The subject matter which is to be raised in this thesis are: First, the necessity of using Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank of Mega Syariah Branch Office Koja. Second, the legality of Murabahah Al-Wakalah in relevance with the deed which made by Notary, and the third, is the implementation of Murabaha Al-Wakala on financing process at Bank of Mega Syariah Branch Office Koja. The research using normative juridical method with prescriptive typology. Based on analysis, the writer concluded that Murabaha Al-Wakala function is to provide legal alternative to other forms of credit agreements, other than those regulated in Chapter III of Code of Civil Law about Verbintenis, although the form that generally use in Indonesia."

"ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai pengambilalihan saham yang dilakukan oleh sebuah badan hukum asing yaitu Y Pte Ltd terhadap badan hukum indonesia yaitu PT X. Namun, sebelum dilaksanakannya pengambilalihan, seringkali didahului dengan perjanjian pengambilalihan bersyarat. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah keabsahan Perjanjian Pengambil Bagian Saham Bersyarat antara PT X dengan Y Pte Ltd dan akibat hukum yang timbul dikarenakan pengambil bagian saham tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dan bersifat deskriptif analitis, dikarenakan menggambarkan masalah yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori hukum di bidang perjanjian dan perseroan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan alat pengumpulan data yaitu studi pustaka. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perjanjian pengambilalihan saham PT X oleh Y Pte Ltd telah memenuhi syarat sah perjanjian ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan di indonesia, kemudian akibat hukum akibat pengambilalihan tersebut berdampak kepada organ perseroan dan status perseroan dari perusahaan modal dalam negeri menjadi perusahaan modal asing.

---

ABSTRACT

---

This study discusses the shares acquisition by a Foreign Legal Entity, Y Pte Ltd against Indonesian Legal Entity, PT X. However, it is often preceded by a conditional takeover agreement before the acquisition. The subject of this study is the validity of the conditional conditional shares subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd and the legal consequences arising from the acquisition of the shares. This research is a juridical-normative and analytical descriptive research, because this study illustrates the problem then analysed based on the laws and legal theory in the field of agreement and the company. Data used in this research is secondary data with data collecting tool that is library study. The results of this research concluded that the conditional share subscription agreement between PT X and Y Pte Ltd fulfilled the legal requirements of the agreement reviewed based on Indonesian laws and regulations, then process of this acquisition itself is fulfilled the legal requirement based on Indonesian Laws and Regulations.

 

"

"Konsep nominee diakui keberadaannya di negara-negara bertradisi hukum Common Law seperti di Singapura, nominee shareholders dan nominee director diperbolehkan berdasarkan undang-undang trustee dan undang-undang perusahaan Singapura. Sementara di negara-negara bertradisi hukum Civil Law seperti di Indonesia tidak mengakui keberadaan nominee. Bahkan di Indonesia, diatur secara tegas larangan nominee shareholders dan akibatnya adalah perjanjian batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Penanaman Modal. Larangan ini tidak terlepas dari tujuan ekonomi nasional yaitu melindungi pengusaha lokal agar sektor-sektor ekonomi tidak dikuasai dan/atau dieksploitasi oleh pihak asing.Adanya pembatasan bidang usaha yang tertutup bagi pihak asing dan bidang usaha yang terbuka dengan batasan kepemilikan saham bagi pihak asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden nomor 44 Tahun 2016 dan persyaratan paling sedikit perseroan terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perseroan Terbatas, menyebabkan pihak-pihak tidak dapat menguasai atau memiliki perusahaan sepenuhnya. Hal tersebut mendorong penggunaan nominee shareholders di Indonesia, baik dengan mengadakan perjanjian nominee secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menyiasati larangan nominee shareholders.

---

Nominee concept is recognized in Common Law countries such as Singapore, nominee shareholders and nominee directors are allowed under the Trustee Act and Company Act of Singapore. While, in Civil Law countries such as Indonesia does not recognize nominee concept. In addition, Indonesia prohibit nominee shareholders and consequently the agreement is null and void as stipulated in Article 33 paragraph 1 and paragraph 2 of the Investment Act. This prohibition cannot be separated from the nation?s economic purpose which is protecting local entrepreneurs so that economy sectors are not controlled and / or exploited by foreign investor.

The restrictions on business sectors, whether totally closed or limited share ownership for foreign investor as stipulated in Presidential Regulation number 44 Year 2016, as well as the requirement of at least two (2) people in creating a limited liability company as stipulated in Article 7 of Law Limited Liability company, causes a party to not able to fully own the company. It encourages the use of nominee shareholders in Indonesia, either by entering a nominee agreement, directly or indirectly to circumvent the prohibition of nominee shareholders."

"Asuransi merupakan perjanjian di atas uberrimae fideiatau utmost good faith. Pengaruhnya, prinsip ini lebihmenekankan a higher standard of honesty (kejujuran yangpaling tinggi, sempurna) pada para pihaknya dalam jenisperjanjian ini. Tujuannya ialah untuk melindungikepentingan penanggung. Pasal 251 KUHD mengatur mengenaiprinsip utmost good faith, yang mana mengatur mengenaikewajiban tertanggung untuk memberitahukan setiapketerangan yang bersifat material to the risk (faktamaterial) yang diketahuinya kepada penanggung. Jikatertanggung melanggar, maka hal itu akan membatalkanperjanjian. Dalam perjanjian asuransi antaraINTERCONTINENTAL MARITIME PTE. LTD. dan PT. LAYAR SENTOSASHIPPING CORPORATION dengan PT. WATAKA GENERAL INSURANCE,tertanggung melanggar prinsip utmost good faith sebabtertanggung tidak memberitahukan seluruh keterangan yangbersifat material to the risk (fakta material) yangdiketahuinya mengenai kapal yang diasuransikannya kepadapenanggung. Akibat dari diketahuinya fakta materialtersebut oleh penanggung, pertanggungan menjadi batal danpenanggung mengembalikan pembayaran premi tertanggung."

"Perjanjian Waralaba terhadap merek Breadstory all time bestseller merupakan awal dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan PT. Raja Boga Sukses selaku Penerima Waralaba ditujukan kepada Breadstory by Jun, Pte, Ltd. Kelalaian dalam mengajukan upaya hukum terhadap penolakan atas pendaftaran merek oleh Dirjen HKI dan tidak dilakukannya Surat Pernyataan Bersama (Clean Break) menjadi dasar gugatan oleh PT. Raja Boga Sukses. Gugatan tersebut diajukan karena telah menimbulkan kerugian bagi PT. Raja Boga Sukses karena adanya gugatan dari pihak lain sehubungan dengan merek dagang tersebut. Diawali dari alasan penulis mengangkat permasalahan ini menjadi tema dari penulisan tesis ini, dengan mengangkat hal-hal yang telah diketahui penulis, dan hal-hal yang belum diketahui penulis, serta tujuan dari pengangkatan permasalahan ini kedalam suatu penulisan. Sehingga dalam hal ini, penulis menganggap perlunya ada pokok-pokok permasalahan seperti apakah perbuatan pemberi waralaba dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum? Lalu kemudian bagaimanakah Undang-undang nomor 15 tahun 2001 tentang Merek memberikan perlindungan bagi penerima waralaba? Serta apakah ketentuan Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 1997 tentang waralaba telah memberikan perlindungan kepada penerima waralaba? Dengan menggunakan metode penelitian normatif dan tipe penelitian eksploratif, penulis bertujuan untuk membahas permasalahan dalam penulisan ini secara lebih mendalam dengan mengkaji norma-norma hukum dan menghubungkannya dengan permasalahan yang dimaksud. Melalui data sekunder dan metode analisis data bersifat kualitatif, juga dimaksudkan penulis agar dalam melakukan analisis bertumpu kepada kualitas data, sehingga kemudian dapat menemukan asas-asas yang dapat dipergunakan dalam menganalisis permasalahan yang dihadapi. Pada akhir dari penulisan ini adalah penutup dimana berisi kesimpulan dan saran dari rumusan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa perbuatan pemberi waralaba dalam kasus ini merupakan tindakan perbuatan melawan hukum, dan perlindungan yang diberikan dari Undang-undang nomor 15 tahun 2001 juga belum dapat memberikan proteksi yang berarti, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1997 tentang Waralaba juga tidak memberikan perlindungan pada penerima waralaba, hanya saja dapat digunakan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 59/MPP/Kep/1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Usaha Waralaba sebagai bentuk perlindungan kepada penerima waralaba atas kelalaian yang dilakukan oleh pemberi waralaba yang dalam hal ini telah menimbulkan kerugian bagi penerima waralaba."

"Perkembangan peritel modern semakin pesat beberapa tahun terakhir. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya dengan cepat gerai-gerai peritel modern. Perkembangan ini tentunya didukung oleh kerjasama antara peritel modern dengan pemasoknya, baik pemasok dengan skala usaha yang besar, menengah dan kecil. Salah satu pemasok peritel modern adalah PT.Intigarmindo Persada yang memproduksi pakaian jadi. Kerjasama pemasokan barang tersebut dituangkan secara tertulis dalam suatu bentuk perjanjian. Sehingga timbul pertanyaan: (1) Bagaimanakah sistem perjanjian dan persyaratan dagang antara peritel modern dengan PT. Intigarmindo Persada selaku pemasok barang, (2) Apakah ketentuan promosi diskon, minimum margin dan minus margin merupakan syarat dagang yang membebani pemasok dan menjadi potensi atas persaingan usaha yang tidak sehat, serta (3) Bagaimanakah peranan pemerintah atas permasalahan yang timbul dari pelaksanaan syarat dagang pada perjanjian kerjasama pemasokan barang. Untuk menjawab pertanyaan ini, telah dilakukan penelitian, melalui studi kepustakaan dan wawancara, dengan nara sumber dari PT.Intigarmindo Persada, Departemen Perdagangan Republik Indonesia dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa sistem perjanjian pemasokan barang antara peritel modern dengan PT.Intigarmindo Persada terdiri dari sistem konsinyasi dan jual beli putus, dan berbagai syarat dagang yang ditentukan oleh peritel modern seringkali sangat memberatkan pemasok, terutama peritel modern yang berupa skala usaha yang besar yang mempunyai posisi dominan yang kuat terhadap pemasoknya, sehingga dapat menetapkan syarat dagang tersendiri terhadap pemasoknya. Penyalahgunaan posisi dominan tersebut dapat berpotensi menjadi sebab suatu persaingan usaha yang tidak sehat. Untuk itu pemerintah sedang merumuskan aturan baru dalam bentuk Peraturan Presiden tentang pasar modern, di mama akan diatur juga mengenai syarat dagang antara peritel modern dengan pemasoknya. Saran-saran yang dapat dikemukakan adalah perlu dibentuknya suatu badan yang menjembatani kedua belah pihak karena walaupun aturan yang baru tersebut dikeluarkan, hal itu tidak akan dapat sepenuhnya mengakomodasi kepentingan para pihak, dan perlunya ada suatu pemberian sanksi yang tegas terhadap pihak yang melakukan penyimpangan.

---

Modern retailers have made fast development in the last few years. This can be seen from the rapid increase of modern retailer outlets. This development is surely supported by the cooperation between modern retailers and their suppliers; big, medium or small-scale suppliers. PT. Intigarmindo Persada is one of the supplier, which produces finished garment. The cooperation in good supply is set forth in writing a form of agreement. Then some questions are raised: (1) How are the system of agreement and trade conditions between modern retailers and PT. Intigarmindo Persada as goods supplier? (2) Do discount promotion, minimum margin and minus margin constitute trade condition which burden suppliers and lead to unfair business competition, and (3) What are the roles of the Government in the settlement of problems arising from trade conditions in goods supply agreement? To answer this question, a study has been conducted by bibliographical study and interviews with sources persons from PT.Intigarmindo Persada, Ministry of Trade of Republic of Indonesia, and Business Competition Supervisory Commission of the Republic of Indonesia.

From the above study, it can be concluded as follows: that the system of goods supply agreement between modern retailers and PT.Intigarmindo Persada consists of consignment system and cash and carry and various trade conditions determined by modern retailers of big scale enterprises which have strong bargaining power in front of their suppliers. This dominance position may cause unfair business competition. Therefore, the Government is formulation a new regulation in from of presidential decree on modern market, which also provides trade conditions between modern retailers and their suppliers.

It is suggested that a body which can bridges both sides should be established because even though a regulation has been establish, it will not accommodate all interests of the parties, and strict sanction must be applied in case of breach."

"Penelitian ini merupakan studi kasus dari implementasi Corporate Social Responsibility pada PT. Energi Mega Persada Tbk dimana perusahaan ada pada industri minyak dan gas di Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Hendeberg's CSR Pyramid dan Konsep Triple Bottom Line. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa CSR yang dilakukan oleh PT. Energi Mega Persada telah sebagian besar telah meliputi kriteria-kriteria dari Hendeberg's CSR Pyramid dan Konsep Triple Bottom Line.

---

This study was a case study of CSR implementation in PT. Energi Mega Persada which is an Indonesiancompany in the oil and gas industry. This study used Hendeberg's CSR Pyramid and also Triple Bottom Line concept. Study showed company's CSR had accomplished most of criterias from both Hendeberg’s CSR Pyramid and Triple Bottom Line concept."

"Rencana Pengembangan Lapangan Migas Terbatas di Blok Tonga oleh PT. Energi Mega Persada Tonga menyebabkan penambahan produksi minyak bumi menjadi1.700 barel minyak per hari. Meningkatnya produksi minyak bumi akan diikuti oleh jumlah produced water yang semakin besar pula mencapai 4.000 barel air per hari. Oleh karena itu, muncul pilihan untuk mendaur ulang produced water menjadi air bersih yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan nonpotable operasional lapangan seperti flushing toilet, pengairan taman, pencucian alat dan kendaraan. Berdasarkan uji laboratorium dan analisis data sekunder (untuk parameter BOD) didapatkan kualitas produced water dari unit pengolahan eksisting sebagai berikut : BOD 39,46 mg/L ; COD 48 mg/L ; TSS 15 mg/L; TDS 84,1 mg/L; Ammonia 0,06 mg/L ; Phenol < 0,001 mg/L; Sulfida 0,01 mg/L; Pb < 0,023 mg/L; Zn < 0,006 mg/L; Cu < 0,006 mg/L; serta minyak dan lemak sebesar < 1,13 mg/L. Alternatif teknologi daur ulang yang dianalisis meliputi pengolahan dengan chemical precipitation, pengolahan membran dengan reverse osmosis, dan pengolahan biologis dengan fitoremediasi wetland menggunakan tanaman akar wangi. Target kualitas air daur ulang mengacu pada Peraturan Pemerintah No.82 tahun 2001 peruntukkan air kelas 2. Pemilihan teknologi pengolahan lanjutan produced water dilakukan dengan metode pembobotan yang memperhitungkan parameter removal kontaminan dan biaya, serta mempertimbangkan luasan lahan yang diperlukan dan dampak lingkungan. Dari perhitungan yang dilakukan, unit pengolahan lanjutan yang terpilih adalah fitoremediasi wetland menggunakan tanaman akar wangi. Melalui pengolahan tersebut, didapatkan kualitas efluen berupa BOD 2,34 mg/L ; COD 4,8 mg/L ; TSS 1,5 mg/L; TDS 84,1 mg/L; Ammonia 0,06 mg/L ; Phenol 0,0007 mg/L; Sulfida 0,002 mg/L; Pb 0,0067 mg/L;Zn 0,0006 mg/L; Cu 0,0006 mg/L; serta minyak dan lemak sebesar 0,098 mg/L.Total biaya investasi awal yang diperlukan sebesar Rp 1.320.855.290,00.

---

Development Plan of Oil & gas Limited Block in Tonga by PT Energy Mega Persada Tonga will cause the additional of petroleum production up to 1.700 barrels of oil per day. The increased petroleum production will be followed by the number of produced water which are getting bigger too until reached 4.000 barrels of water per day. Therefore, it appears the option to recycle produced water into clean water that can be used for the needs of the operational field as nonpotable needs, as flushing toilets, watering the garden, and also washing equipment and vehicles. Based on laboratory tests and analysis of secondary data (for parameters BOD), the quality of produced water from the existing processing units as follows: BOD 39,46 mg/L; COD 48 mg/L; TSS 15 mg/L; TDS 84,1 mg/L; Ammonia 0.06 mg/L; Phenols < 0,001 mg/L; Sulfide 0,01 mg/L; Pb < 0,023 mg/L;Zn < 0,006 mg/L; Cu < 0,006 mg/L; and oil and grase < 1,13 mg/L. Alternative recycling technology which is analyzed covers chemical precipitation, reverse osmosis, and wetland plant use V. zizanioides. The target of the quality of water recycling are referenced to PP No.82/2001 designated class 2 water. Selection of advanced processing technology produced water is done by weighting method that takes into account parameters of contaminant removal and costs, as well as considering the land area required and the environmental impact. From the calculation, the advanced processing unit selected is phytoremediation wetland by plants Vetiver. Through the treatment, effluent quality is obtained in the form of BOD 2,34 mg/L ; COD 4,8 mg/L ; TSS 1,5 mg/L; TDS 84,1 mg/L; Ammonia 0,06 mg/L ; Phenol 0,0007 mg/L; Sulfida 0,002 mg/L; Pb 0,0067 mg/L;Zn 0,0006 mg/L; Cu 0,0006 mg/L; also oil and grase 0,098 mg/L. The total cost of the initial investment required of Rp 1.320.855.290.00."